Indramayu dibawah RegisterNo.41/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang uraian gugatannya sebagai berikut :Bahwa, Penggugat adalah pemegang sertifikat Hak Paten dengan nomor :1. IDP0032584B dengan judul KOMPOSISI PEMBASMI TIKUS YANGMENGGUNAKAN SISTEM PENGOMPASAN atas nama Sutanto Asman,S.H. yang beralamat di Blok Karang Baru Timur RT/Rw. 004/001, Desa Lobener,Kec. Jatibarang, Indramayu 45273,tertanggal 18 Desember 2012 (buktiterlampir).2.

Bahwa ,dalam sertifikat Hak Paten PENGGUGAT tercantum dan tercatatklaim sebagai berikut :Klaima.Suatu. komposisi pembasmi tikus yang menggunakan = sistimpengemposan asap belerang berbentuk selongsong kertas yangdipadukan dengan system mercon/petasan yang ramah lingkungandan efektif serta menimbulkan efek jera terhadap tikus lain, dimanakomposisi pembasmi tikus tersebut dicirikan dengan :Kandungan belerang atau sulfur (S) seberat 2000 gram untuk 120batang dengan persentase sebesar 60% 80% ; Kandungan

Hak paten ( 18 Desember2012 ),TERGUGATtelah dengan sengaja membuat,mengedarkan ataumemasarkan produk pembasmi tikus dengan merk ASTUTIK,yang dalam halini Komposisi dan bentuk produk TERGUGAT sama dan telah meniru KLAIMdari produk PENGGUGATyang telah ada sertifikat Hak Patennya sampaidengan gugatan ini dibuat yakni 17 November 2015.Bahwa , TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUMyaitu telah membuat dan menjual produk basmikus dengan komposisi yangsama atau menggunakan klaimklaim dari paten

hak paten IDP0O032584B atas namaPENGGUGAT adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Menghukum Tergugatuntuk membayar kerugian, baik kerugian secara Materilmaupun Immateril dengan perincian sebagaimana tercantum dalam positatersebut di atas ;Menghukum Tergugat,untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatandalammelaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;Menghukum dan

Menyatakan bahwa Sertifikat hak Paten IDPO032584B atas namaPembanding/Penggugat adalah sah dan berkekuatan hokum tetap.113. Menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhokum ;4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian, baik kerugian materilmaupun Immateril dengan perincian sebagaimana tercantum dalam posita tersebutdi atas ;5.

Denganberbekal sertifikat hak paten haram di tangan, terbukti bahwa Penggugat telahberusaha melakukan berbagai upaya penekanan kepada semua bengkel alsintan diKab. Pinrang dan Kab. Sidrap dengan meminta royalti sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) per unit Stripper yang dibuat ;3 Bahwa gugatan Penggugat masih bersifat premature, karena gugatanpembatalan sertifikat hak paten sederhana No.

Di satu sisi telah mengokohkan/menguatkan eksistensi yuridis dari hak paten Penggugat dan di sisi lain telahmembuktikan kejahatan di bidang paten dari Tergugat ketentuan ini, sudahcukup menjadi dasar untuk menerima gugatan Penggugat apalagi sampai saatini sertifikat hak paten dari Penggugat masih berlaku dan belum ada suatuproses hukum yang meniadakan kekuatan hukum yang melekat di dalamnyasehingga tidak perlu menunggu seluruh proses hukum yang mendahuluinya.Namun demikian, harapan ini menjadi pupus

Indramayu dibawahRegister No.41/Pdt.G/2015/PN.Idm. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat padapokoknya sebagai berikut :Bahwa, Penggugat adalah pemegang sertifikat Hak Paten dengan nomor :1 IDP0032584B dengan judul KOMPOSISI PEMBASMI TIKUS YANGMENGGUNAKAN SISTEM PENGOMPASAN atas nama Sutanto Asman,S.H. yang beralamat di Blok Karang Baru Timur RT/Rw. 004/001, Desa Lobener, Kec.Jatibarang, Indramayu 45273,tertanggal 18 Desember 2012 (bukti terlampir).2 Bahwa ,dalam sertifikat Hak Paten PENGGUGAT

petasan.Bahwa, SERTIFIKAT PATEN yang dimiliki PENGGUGAT mengenaiPerlindungan Paten untuk Invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitungsejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 18 Desember 2012,hal ini sesuai denganpasal 8 sesuai dengan Undang undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.Bahwa,PENGGUGAT menghasilkan produk atau barang berupa pembasmi tikusBAMISKUS 66 PS yang telah ada serttifikat hak patennyasecara resmi terhitungsejak tanggal 18 Desember 2012.Bahwa,setelahPENGGUGAT memiliki sertifikat

Hak paten ( 18 Desember 2012), TERGUGATtelah dengan sengaja membuat,mengedarkan atau memasarkanproduk pembasmi tikus dengan merk ASTUTIK,yang dalam hal ini komposisi danbentuk produk TERGUGAT sama dan telah meniru KLAIM dari produkPENGGUGATyang telah ada sertifikat Hak Patennya sampai dengan gugatan inidibuat yakni 17 November 2015.Bahwa , TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitutelah membuat dan menjual produk basmikus dengan komposisi yang sama ataumenggunakan klaimklaim dari paten

menjatuhkanputusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerrbaar bij voerrad), sekalipundiajukan upaya hukum banding,kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas,akhirnya penggugat memohon dengan hormatkepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu melalui Majelis Hakimpersidangan agar berkenan memeriksa,mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkaraini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa sertifikat

hak paten IDP0032584B atas nama PENGGUGATadalah sah dan berkekuatan hukum tetap.Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Menghukum Tergugatuntuk membayar kerugian, baik kerugian secara Materilmaupun Immateril dengan perincian sebagaimana tercantum dalam posita tersebut diatas ;Menghukum Tergugat,untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatandalammelaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;Menghukum dan

,cangkul, sekop, drum air, karung atau kKemasan;Bahwa Terdakwa mencampur bahanbahan tersebut tidak menggunakantakaran atau timbangan;Bahwa Terdakwa memasukkan pupuk kedalam karung tidak dilakukanpenimbangan, melaikan hanya memasukkan begitu saja sampai karungukuran 50 kg tersebut penuh;Bahwa tidak ada ahli kimia dalam perusahaan pembuatan pupuktersebut;Bahwa Terdakwa baru mendaftarkan secara administrasi di KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Bandung Jawa Barat, akan tetapibelum diterbitkan Sertifikat

Hak Paten atas pupuk yang diproduksi olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memiliki ijin dariKementerian Pertanian;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memenuhi standarSNI, karena ingin berwiraswasta untuk membantu masyarakat;Bahwa Terdakwa menjual pupuk per karung Rp.45.000, (empat puluhlima ribu rupiah) untuk ukuran 50 kg;Hal. 14 dari 24 Putusan No.961/Pid.Sus/2016/PN.BksBahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan memproduksi danmenjual pupuk tersebut kepada konsumen

atau memperdangkan barang dan atau jasa yang tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan danketentuan peraturan PerundangUndangan dan bahwa bunyi kalimat"Ketentuan PerundangUndangan" yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a adalah merujuk kepada UU No. 12 tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman berikut Peraturan Pelaksanaannya;Bahwa Terdakwa baru mendaftarkan secara administrasi di KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Bandung Jawa Barat, akan tetapibelum diterbitkan Sertifikat

Hak Paten atas pupuk yang diproduksi olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memiliki ijin dariKementerian Pertanian;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memenuhi standarSNI;Bahwa Terdakwa menjual pupuk per karung Rp.45.000, (empat puluhlima ribu rupiah) untuk ukuran 50 kg;Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan memproduksi danmenjual pupuk tersebut kepada konsumen;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya

Hak Paten atas pupukyang diproduksi oleh Terdakwa;Hal. 19 dari 24 Putusan No.961/Pid.Sus/2016/PN.BksMenimbang, bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidakmemenuhi standar SNI;Menimbang, Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memilikiijin dari Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk per karung Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 50 kg dan Terdakwa mendapatkeuntungan dengan memproduksi dan menjual pupuk tersebut kepadakonsumen;Menimbang, bahwa menurut

Ltd;Bahwa pembebanan biaya royalti sebesarRp123.280.060,00 tidak didukung oleh dokumendokumentransaksinya seperti Transfer Pricing Documentation,sertifikat hak paten atas royalty induk perusahaan,perhitungan rasio & time test atas royalti, Ketentuanperundangundangan HAKI di Negara yang bersangkutan,Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1826/B/PK/PJK/2017perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai UU HAKI,bukti pembayaran atas bantuan teknik, dan lainlain;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya

Ltd, seharusnyauntuk menunjukkan eksistensi pembayaran royalti,Termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikandokumen dokumen transaksinya seperti Transfer PricingDocumentation, sertifikat hak paten atas royalty indukperusahaan, perhitungan rasio & time test atas royalti,ketentuan perundangundangan HAKI di Negara yangHalaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1826/B/PK/PJK/2017bersangkutan, perhitungan umur ekonomis atas royaltisesuai UU HAKI, bukti pembayaran atas bantuan teknik,dan lainlain;3.7.

Japan(TPR) dikarenakan pada produk piston ring yang Pemohon Banding hasilkan,menggunakan merek dagang dari NPR dan TPR, merek dagang NPR dan PTRtersebut telah memiliki sertifikat hak paten;Bahwa merek dagang NPR dan TPR juga terlihat jelas pada dus packing yangPemohon Banding gunakan untuk mengemas dan mengirim produk yangPemohon Banding hasilkan yang mana dalam dus tersebut tertulis Made inIndonesia under License of NPR and TPR:Bahwa sehubungan dengan pembayaran Royalty dan Technical Fee, dalam

Merek dagang NPRdan TPR tersebut telah memiliki sertifikat hak paten;c. Bahwa merek dagang NPR dan TPR juga terlihat jelas pada dus packingyang kami gunakan untuk mengemas dan mengirim produk yang kamihasilkan yang mana dalam dus tersebut tertulis Made in Indonesia underLicense of NPR and TPR:d. Bahwa sehubungan dengan pembayaran Royalty dan Technical Fee,dalam hal ini kami memperoleh dan menggunakan teknologi dari NPRdan TPR dalam proses produksi kami.

Direktoratpaten selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Paten dengan judul Invensi:Kemasan Ikan Segar maupun hidup yang sejenis untuk sarana angkutan udaradan metode pengemasannya daftar No. ID 0 020 736 tertanggal 12 Maret 2008atas nama Sukar Prayitno (i.c. Tergugat);bahwa terlebih lagi dalam dalil posita, Penggugat menekankan adanya dugaankesalahan yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIcq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.

Direktorat Patensehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat hak Paten atas nama Tergugat dalamhal tidak ada kejelasan antara Paten Produk dan Paten Proses terhadappermohonan paten yang diajukan permohonan (ic. Tergugat) oleh karena itu sudahsepatutnya Penggugat mengiktusertakan pihak Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Patenagar dapat menjelaskan kebenaran materiil perkara a quo;Hal. 7 dari 23 hal.

Dwi Gading Wijaya Mandiri tersebut membuat dan menerimapesanan As Ketinting juga merupakan bengkel ;Bahwaproduksi As Ketinting ditempat saksi telah terdaftar danmendapat sertifikat hak paten dan desain industri atas nama AndiWidajaja Tirtoprojo ;Bahwa ditempat saksi produksi As Ketinting dalam satu bulannyabisa produksi 500700 termasuk konsumen sedang perminggu200300 dan itu tergantung pesanan ;Bahwa produksi As Ketinting tersebut produksi kami yangmempunyai merk KKK dan tebal secara kasat mata hampir

Dalam hal ini bahanbahan bukti yang dikumpulkan olehHakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapatterbukti dengan adanya materialmaterial itu tidak bertentangan satu sama lain dandalam perkara ini saksi Andi Wijaya Tirto Projo menyatakan benar bahwa dirinyatelah memperoleh sertifikat hak paten dan didukung oleh keterangan saksi Soekaryang menyatakan pernah melihat sertifkat hak paten tersebut dan berhubung denganitu, maka telah terbukti bahwa hak paten telah dimiliki oleh

ID 0 000 656 S tanggal 22Mei 2006 atas nama Paisal (TermohonVTermohon Kasasi) tersebut menyalahiketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam UUNo.14 Tahun 2001 tentang Paten;Bahwa tindakan Termohonll yang mengeluarkan hak paten atas alat Stripperdengan mengeluarkan sertifikat Hak Paten Sederhana No.ID 0 000 656 Stertanggal 22 Mei 2006 atas nama Paisal (Termohonl) adalah bertentangandengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dengan alasanantara lain karena :1.

Stripper yang dikeluarkan sertifikat Hak Paten (Obyek sengketa) olehTermohonll atas nama Termohon teroukti adalah alat rekayasa pertanianyang dibuat oleh Silsoe Research Institute di Inggeris dan direkayasa olehRRI setelah mendapat mandate dari Shebourne Reynolds EngeneeringLimited sebagai pemegang hak paten;3.

Putusan Nomor 165/B/PK/PJK/201610.5.10.6.Bahwa untuk meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah pemilik hak paten atasmerk dagang dan know how atas informasiinformasi rahasiadari Kurita Water Industries Ltd, Jepang, dalam proseskeberatan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) menyampaikan sertifikat hak paten yang terdaftar diHAKI sebagai berikut:e Nomor Paten : ID 0018946 tanggal 28 Agustus 2002 Masaberlaku

Sertifikat hak paten atas royalti di negara induk perusahaan. Perhitungan rasio dan time test atas royalti. Ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan. Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai UndangundangHAKI tersebut. Daftar dan rincian Reasearch & Development Cost. Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost di Indonesia.

Sertifikat hak paten atas royalti di negara indukperusahaan. Perhitungan rasio dan time test atas royalti. Ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan. Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai Undangundang HAKI tersebut. Daftar dan rincian Reasearch & Development Cost. Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost diIndonesia. Perhitungan alokasi pembebanan royalti dan technicalassistance ke masingmasing negara.Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 116/B/PK/Pjk/20156.3.3.

sederhanaselama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang ; Bahwa masa perlindungan hukum untuk paten 20 tahun dan paten sederhanaselama 10 tahun tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permohonanpendaftaran ;Bahwa perbedaan paten dan paten sederhana adalah : pada paten sederhanateknologinya tidak rumit dan praktis, sedang pada paten lebih rumit ; Bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum adalah paten baru ;Bahwa dalam hal diajukan gugatan pembatalan paten, maka yang harus digugatadalah selain si pemegang sertifikat

hak paten sebagai Tergugat, DirektoratJenderal HKI harus digugat, karena Direktorat Jendedral HKI yang memutuskanpaten tersebut merupakan paten baru atau tidak ; Bahwa pasal 30 Undangundang No. 14 tahun 2001 tentang Paten menegaskanbahwa paten yang mendapat perlindungan hukum adalah paten yang lebih dahuludidaftarkan (first to file) ; Bahwa tatacara mengajukan permohonan paten adalah sesuai dengan UndangUndang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, yaitu Pemohon harus mengajukanpermohonan ke Ditjen HKI

berlandaskan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UndangUndang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten tersebut, sengketa produkpompa sedot antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan SISWANDI(Saksi Pelapor) yang masingmasing produk dilindungi berdasarkanSertifikat Paten dari Instansi yang berwenang, maka sesungguhnyatidak ada/terdapat tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa/Pemohon Kasasi dalam memproduksi pompa sedot in casu.Dengan demikian sesungguhnya kewenangan memeriksa danmengadili tentang "controversum" terbitnya Sertifikat

Hak Paten produkpompa sedot yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi maupunHal. 7 dari 28 hal.

Bahwa di dalam persidangan di Komisi Informasi Pemohon Tidak dapat menunjukan sertifikat hak Paten dimaksud dari Menkumham. ;c.

Ltd yang tidak didukung dengan dokumendokumentransaksinya seperti sertifikat hak paten, perhitungan rasio dan timetest, ketentuan perundangundangan HAKI di Negara indukperusahaan, dan lain sebagainya (Biaya Royalti dan technicalassistance fee tersebut telah dikoreksi di PPh Badan);Dasar hukum:o Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;o Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang