Ditemukan 181 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4193/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ABB SAKTI INDUSTRI
6126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3962/WPJ.07/2017, tanggal 05 September 2017, tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat NPWP 01.061.553.2.055000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan dibatalkan oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena penyampaian surat keberatan atas SKPKBNomor 00082/207/14/055/17, tanggal 06 Maret 2017, atas PPN MasaPajak Agustus 2014 memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimanadiatur dalam Pasal 25 ayat (3) UndangUndang KUP, sehinggamengabulkan gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor$3962/WPJ.07/2017, tanggal O5 September 2017, tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan danoleh karenanya koreksi Tergugat (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) hurufc juncto Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;b.
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — WISNU BHIRAWA PRONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5212 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4127/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ABB SAKTI INDUSTRI
7436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal diajukansurat keberatan tanpa ditunda oleh proses gugatan KTUN a quo;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117188.99/2017/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3966/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasnama PT ABB Sakti Industri, NPWP 01.061.553.2.055000, beralamat di:Gd.
    Nomor 4127/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor: S3966/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat NPWP: 01.061.553.2.055000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — WISNU BHIRAWA PRONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 443 B/PK/Pjk/2021S909/WPJ.05/BD.06/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put009467.99/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor S909
    /WPJ.05/BD.06/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasnama Wisnu Bhirawa Prono, NPWP 09.121.540.0035.000, beralamat diJalan Arteri Kebun Jeruk Nomor 28, Kebun Jeruk Jakarta Barat (AlamatKorespondensi Kemang Utara F Nomor 1, RT.009/RW.001, KelurahanBangka, Kecamatan Mampang Prapatan), tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2020,kemudian terhadapnya
    Putusan Nomor 443 B/PK/Pjk/2021Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor S909/WPJ.05/BD.06/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat NPWP 09.121.540.0035.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S909/WPJ.05/BD.06/2018 tanggal 01 #Oktober 2018 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA;
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat dengan surat Nomor038/ATMKPP/IX/2017, tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118335.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3299/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT Aditunggal Mahajaya, NPWP 01.696.391.0712.000,beralamat di Jalan HM.
    2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor S3299/WPJ.29/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3299/WPJ.29/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00001/206/15/712/17, yang diajukan oleh Penggugat dengan Surat Nomor038/ATMKPP/IX/2017, tanggal 5 September 2017, adalah sudah tepat
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan Penggugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) atas Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor$3299/WPJ.29/2017, tanggal 25 ##Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 711 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA;
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Penggugat dengan surat nomor046/ATMKPP/IX/2017 tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118336.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3300/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT Aditunggal Mahajaya, NPWP 01.696.391.0712.000,beralamat di Jalan HM.
    2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor S3300/WPJ.29/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3300/WPJ.29/2017, tanggal 25 Oktober 2017, halPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember2015 Nomor 00027/203/15/712/17, yang diajukan oleh Penggugat dengansurat Nomor 046/ATMKPP/IX/2017, tanggal 5 September 2017, adalahsudah
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) atas Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorS3300/WPJ.29/2017, tanggal 25 ##Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenaHalaman 4 dari 7 halaman.
Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 642/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat dengan membatalkan SuratTergugat Nomor S3298/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan danmemerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses Keberatan atas SKPKBPPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00006/240/15/712/17,yang diajukan oleh Penggugat dengan Surat Nomor 047/ATMKPP/IX/2017Tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat
    Tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118337.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3298/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT.
    2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor: $3298/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP: 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor: S3298/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017, halPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa PajakDesember 2015 Nomor: 00006/240/15/712/17, yang diajukan olehPenggugat dengan surat Nomor: 047/ATMKPP/IX/2017 tanggal5 September
Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 —
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 671/B/PK/Pjk/2019PUT118343.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3294/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember
    2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118343.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3296/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT.
    2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor : S3294/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP : 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor : S3294/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017, halPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2015 Nomor : 00007/207/15/712/17, yang diajukan olehPenggugat dengan surat Nomor : 042/ATMKPP/IX/2017 tanggal 5September
Register : 04-12-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 325/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA IV).; PT. INDO CREATIVE MEBEL.;
12464
  • Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,No.S250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahMasa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 ;2.
    Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,No.S251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahMasa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 ;3.
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,No.S250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahMasa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 ;Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,No.S251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahMasa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013
    Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,No.S251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahMasa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 ;Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi PersyaratanNo.S264/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahMasa Pajak Februari 2011, diterbitkan pada tanggal
Register : 13-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 792 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA;
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat agar kiranya Majelis dapat mengabulkanpermohonan Gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118338.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3291/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT.
    2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor: S3291/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP: 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratHalaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 792/B/PK/Pjk/2019Tergugat Nomor: S3291/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2015 Nomor: 00004/207/15/712/17, yang diajukan olehPenggugat dengan surat Nomor: 039/ATMKPP/IX/2017 tanggal 5September 2017, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA
1613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat dengan SuratNomor 042/ATMKPP/IX/2017 Tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118341.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3294/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT.
    2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor: S3294/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP: 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor: S3294/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017, halPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2015 Nomor: 00007/207/15/712/17, yang diajukan oleh Penggugatdengan surat Nomor: 042/ATMKPP/IX/2017 tanggal 5 September
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ADITUNGGAL MAHAJAYA
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya dengan memberikan semuahak yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118339.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3292/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT Aditunggal Mahajaya, NPWP 01.696.391.0712.000,beralamat di Jalan HM.
    Oktober 2018 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor 3292/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3292/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017, halPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sertaHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ADITUNGGAL MAHAJAYA
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya dengan memberikansemua hak yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118342.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3295/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT Aditunggal Mahajaya, NPWP 01.696.391.0712.000,beralamat di Jalan HM Arsyad Km. 3,5 Nomor 88 RT016 RW 004 Ketapang,MB Ketapang, Kotim, beralamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara 2, Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350 dengan:1. membatalkan surat Tergugat Nomor S3295/WPJ.29/2017, tanggal 25Oktober 2017, hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan; dan2. memerintahkan kepada
    2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Surat TergugatNomor: $3295/WPJ.29/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat, NPWP: 01.696.391.0712.000, dan membatalkan SuratTergugat Nomor: S3295/WPJ.29/2017, tanggal 25 Oktober 2017, halPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, MasaPajak Agustus 2015, Nomor: 00008/207/15/712/17, yang diajukan olehPenggugat dengan surat Nomor: 043/ATMKPP/IX/2017, tanggal 5September
Register : 04-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55036/PP/M.VIIIB/16/2014
Tanggal 10 September 2014 — Penggugat dan Tergugat
762532
  • 01001067028feb12014;Menurut Pemohon : bahwa pembayaran untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar sebesarRp27.173.015,00 pada tanggal 7 Februari 2014 sebelum surat keberatan yangdisampaikan pada tanggal 27 Januari 2014 yang diterima Tergugat tanggal 4Februari 2014 masih dalam batas waktu maksimal pengajuan keberatan tanggal 10Februari 2014;Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat TergugatNomor : S269/WPJ.06/KP.02/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor : 01/DIRBMLJKT/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak2011 Nomor : 00015/203/11/028/13 tanggal 6 November 2013 Masa Pajak Januaris.d.
    Dengan demikianpermohonan keberatan dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2013 Pasal4 ayat (1) huruf d;bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis :bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Nomor S269/WPJ.06/KP.02/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan yang diterbitkan Tergugat, karena dalampengajuan keberatan oleh Penggugat kewajiban perpajakannya yang telah disetujui pada saat pembahasan akhirhasil pemeriksaan
    gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S269/WPJ.06/ KP.02/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pemberitahuan SuratKeberatan yang Tidak Memenuhi Syarat;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menolak permohonan Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor : S269/WPJ.06/KP.02/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas nama XXX.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB PengadilanPajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52568/PP/M.IVA/99/2014, tanggal 20 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Surat: S1014/WPJ.07/KP.0606/2013 tanggal 18 September 2013 yang telah Penggugatterima tanggal 25 Oktober 2013, tentang Jawaban Permohonan Pembatalanatas Surat Pemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;Kronologi Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Tahun 2011:Bahwa telah diterbikan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Nomor:00026/207/11/058/13 tanggal 14 Januari 2013;Bahwa Penggugat baru menerima surat SKPKB tersebut dari Pemeriksamelalui email tertanggal 1 Juli 2013;Bahwa berdasarkan email yang Penggugat terima tersebut, makaPenggugat mengajukan keberatan dengan nomor Surat: 109/BSKP/FIN/VII2013 tanggal 8 Juli 2013;Bahwa tanggal 24 Juli 2013 dengan Surat:
    S00222/WPJ.07/KP.0603/2013, .KPP PMA Lima menerbitkan suratPemberitahuan Surat Keberatan yang tidak Memenuhi Persyaratan yangditerima oleh Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2013;Bahwa tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat mengajukan suratpermohonan pembatalan Surat: S00222/WPJ.07/KP.0603/2013;Bahwa tanggal 18 September 2013 dengan Surat: S1014/WPJ.07/KP.0606/2013, KPP PMA Lima menerbitkan JawabanPermohonan atas surat Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak MemenuhiPersyaratan;Berikut ini adalah alasan
    Tanggal 18 September 2013 dengan Surat: S1014/WPJ.07/KP.0606/2013,KPP PMA Lima menerbitkan Jawaban Permohonan atas SuratPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan.7.
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3374/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — KOPERASI SWAKARYA KANPUS BRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan perhitungan menurutPenggugat sebagaimana tertuang di dalam SPT Masa PPN;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117791.99/2017/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018 , yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor S1504/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 halPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Koperasi Swakarya Kanpus BRI, NPWP01.391.323.1.077000,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Gedung BRI I, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Oktober 2018
    Putusan Nomor 3374/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap SuratTergugat Nomor S1504/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 halPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat NPWP 01.391.323.1.077000, adalan sudah tepat danbenar
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1278 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/307/16/058/17tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Desember 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010171.99/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor S4404/WPJ.07/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasnama PT Adei Plantation & Industry, NPWP 01.100.549.5058.000,beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Kompleks Pertokoan Taman AnggrekBlok B2B5, Labuh Baru Timur Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, 28291,tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2019kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan
    September 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap SuratTergugat Nomor S4404/WPJ.07/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat NPWP 01.100.549.5058.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
Register : 17-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1398 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNIP INDONESIA;
13733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Tergugat dapat melanjutkan proses pemeriksaan materikeberatan dan memberikan Putusan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007667.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratTergugat Nomor S4333/WPJ.07/2018, tangal 16 Agustus 2018, tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama PT Technip Indonesia NPWP 01.824.666.0058.000, beralamat diMetropolitan Tower Lantai 15 Jalan RA Kartini Nomor 14 Cilandak, JakartaSelatan12430:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 20 Agustus 2019, dengan disertai alasanalasannya
    Putusan Nomor 1398/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor S4333/WPJ.07/2018, tangal 16 Agustus 2018, tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasnama Penggugat NPWP 01.824.666.0058.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
Register : 05-02-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 April 2018 — PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan seharusnyaadalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79731/PP/MXIV.B/16/2017 tanggal 11 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S182/WPJ.19/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 3rd Floor Lot 301306Kawasan CBD Pluit, JI.
    yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: S182/WPJ.19/2016 tanggal 13 Januari 2016, mengenaiPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasHalaman 4 dari 7 halaman.
Register : 05-02-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 April 2018 — PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan seharusnyaadalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79729/PP/MXIV.B/16/2017 tanggal 11 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S180/WPJ.19/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 3rd Floor Lot 301306Kawasan CBD Pluit, JI.
    yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: S180/WPJ.19/2016 tanggal 13 Januari 2016, mengenaiPemberitahuan Surat
    Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasHalaman 4 dari 7 halaman.