Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi yang mengambil alin putusanPengadilan Negeri Medan telah memberikan pertimbangan hukum yangsalah atas buktibukti yang sebenarnya tidak diajukan oleh TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat yaitu terhadap surat Pembatalan Lelang (buktiT.II14):. Bahwa berkaitan dengan data barang yang dilelang a quo tidak hanyabersumber dari Pengumuman Lelang semata melainkan juga dariaanwijzing/penjelasan lelang.

Pejabat Lelang berpendapatbahwa oleh karena gugatan a quo dianggap berkaitan dengan keakuratandata obyek lelang yang berkaitan dengan batasbatas dan hak kepemilikanobyek lelang maka pelaksanaan di batalkan dengan surat pembatalan lelang(bukti TII14);.

Bahwa selain telah adanya Offering Letter dari TERGUGAT tertanggal 11 Oktober 2016,pada tanggal yang sama yaitu 11 Oktober 2016PARA PENGGUGAT juga telah menerima Surat Pembatalan Lelang dariTERGUGAT atas rencana pelaksanaan lelang tanggal 12 Oktober 2016oleh TERGUGAT Il;14.

Bahwa dengan telah terbitnya Offering Letter tertanggal 11Oktober 2016 dan Surat Pembatalan Lelang tertanggal 11 Oktober 2016maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk tetapmelaksanakan atau meneruskan agenda lelang objek jaminan milik PARAPENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 2016 dikarenakan Pemohon dalamhal ini TERGUGAT telah membatalkan atau mencabut permohonan lelangyang dimohonkan kepada TERGUGAT II;15.

Fotokopi Surat Pembatalan Lelang tertanggal 11 Oktober 2016, diberitanda P2Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut bermeterai cukup dan telahdicocokan dan sesuai dengan aslinya, kecuali P2 fotokopi dari fotokopi;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti tertulis berupa suratsurat, sebagai berikut:1. Fotokopi Akta Notariil Persetujuan Buka Kredit No. 21 tanggal 14September 1995,diberi tanda T.I1;Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pw.2.

Apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan tetap melaksanakanlelang eksekusi hak tanggungan atas nama debitur Raden HudoyoIndrawati setelah ada Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter)tanggal 11 Oktober 2016 dan Surat Pembatalan Lelang Hak Tanggungantanggal 11 Oktober 2016 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum (onrechmatigdaad) ?2.

Pembatalan Lelang HakTanggungan tanggal 11 Oktober 2016 dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechmatigdaad) ?

Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, dikarenakan adanya gugatan olehpihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi terhadappelelangan yang akan dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010, maka Pejabat Lelang sesuai Surat Pembatalan Lelang Nomor: SPL062/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah membatalkanpelaksanaan lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli2013.7.

Fotocopy Surat Pembatalan Lelang No. SPL062/WKN.02/KNL.01/2013tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti TT4;5. Fotocopy Surat dari Kepala KPKNL Medan kepada KepalaDivisiRestrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank RakyatIndonesai (Persero) Tbk No.

Bahwa lagipula pelaksanaan lelang tersebut sudah dibatalkan oleh TurutTergugat dengan Surat Pembatalan Lelang Nomor: SPL062/WKN.02/KNL.01/2013tanggal 27 Juni 2013;Bahwa dengan demikian perbuatan Turut Tergugat bukanlah perbuatanmelawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat didalam suratgugatannya tanggal 07 Maret 2014;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya dipersidangantanpa saksi, Para Penggugat telah mengajukan buktibukti surat bertanda bukti P1sampai dengan bukti P9

Bahwa Tergugat III melalui Surat Pembatalan Lelang OlehPejabat Lelang No.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf c Peraturan MenteriKeuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang yang pada pokoknbya menyatakanpembatalan lelang sbeelum pelaksanaan lelang dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang apabila terdapat gugatan atas rencanapelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasla 6 UUHT dari pihaklain selain debitor/suami atau istri debitor /tereksekusi, makaTergugat III melalui Surat Pembatalan Lelang Oleh Pejabat LelangNo.

, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukumpada sub A telah dijelaskan peran dari Tergugat II , yaitu memberi kreditkepada Penggugat dan menerima tanah/bangunan obyek sengketasebagai barang jaminan atas~ pinjaman tersebut denganHakTanggungan, sehingga, dalil eksepsi Tergugat II pada sub B tidakberalasan oleh karenanya harus ditolak ;TENTANG EKSEPSI TERGUGAT III :Eksepsi Peremptoria, karena pokok/dasar gugatan menyangkutpembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang, dan Tergugat III sudahmembuat Surat

Pembatalan Lelang sehingga pokok permasalahandalam gugatan sudah batal dan permintaan penggugat sudah selesai :Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntutagar proses pelaksanaan lelang dihentikan, karena penggugat menilaipembebanan Hak Tanggungan terhadap barang jaminan aquo tidak sah,karena barang jaminan aquo diagunkan tanpa sepengetahuanPenggugat sebagai pemilik bersama dengan Tergugat I, sehingga apayang didalilkan oleh Tergugat III dalam eksepsinya sudah meyangkutruang lingkup

Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, dikarenakan adanya gugatan olehpihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi terhadappelelangan yang akan dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010, maka Pejabat Lelang sesuai Surat Pembatalan Lelang Nomor: SPL062/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah membatalkanpelaksanaan lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli2013.7.

Fotocopy Surat Pembatalan Lelang No. SPL062/WKN.02/KNL.01/2013tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti TT4;5. Fotocopy Surat dari Kepala KPKNL Medan kepada KepalaDivisiRestrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank RakyatIndonesai (Persero) Tbk No.

Bahwa lagipula pelaksanaan lelang tersebut sudah dibatalkan oleh TurutTergugat dengan Surat Pembatalan Lelang Nomor: SPL062/WKN.02/KNL.01/2013tanggal 27 Juni 2013;Bahwa dengan demikian perbuatan Turut Tergugat bukanlah perbuatanmelawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat didalam suratgugatannya tanggal 07 Maret 2014;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya dipersidangantanpa saksi, Para Penggugat telah mengajukan buktibukti surat bertanda bukti P1sampai dengan bukti P9

BuktiP4 : Surat Pembatalan Lelang yang buatoleh Agus Irfan, SH,MH & Rekan; Kantor Advokat dan Konsultan Hukum di Semarang,kepada Hari Bagyo, SH, MHum; NotarisPPATPejabat Lelang Kelas II diSemarang, pada tanggal 19 September 2012.BuktiP4a : Tanda Terima No. 598/N/IX/2012 yang dibuat oleh HariBagyo, SH, MHum; NotarisPPATPejabat Lelang Kelas II di SemarangHal 27 dari 33 Hal Putusan Nomor. 304/Pat/G/2016/PN Smg.9.10.dengatas Surat Keterangan Pembatalan Lelang, pada tanggal 19 September2012.BuktiP 5 :

Surat Pembatalan Lelang yang buatoleh Agus Irfan, SH,MH & Rekan; Kantor Advokat dan Konsultan Hukum di Semarang,kepada PT.

Penanggungan, apabila terjadi keterlambatanpembayaran lebih dari 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran, makapeminjam dikenakan denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hariketerlambatan dari jumlah angsuran dihitung dari tanggal jatuh tempoangsuran Bahwa Para Penggugat telah melakukan wanprestasi; Bahwa atas obyek yang dijadikan jaminan, Tergugat telah mengajukanpermohonan lelang kepada Tergugat II; Bahwa atas obyek yang dijadikan jaminan tersebut, Tergugat II telahmengeluarkan Surat

Pembatalan lelang karena legalitas formal subyek danobyek lelang tidak terpenuhi (terdapat perbedaan luas SHM No. 974, yangtercantum dalam SKPT No. 421/Ket12.06/XI/2018 tanggal 26/11/2018dengan dokumen Sertipikat SHM No. 974);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Penghitungan nilai hutang Para Penggugat kepada Tergugat sebesarRp. 220.000.000, telah tepat dan sesuai ?

nomor 6 mohonMenghukum Tergugat II membatalkan Pelaksanaan lelang Tanggal 6 Desember2018 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIl2 dan TIl3 yang diajukan olehTergugat Il berupa Fotocopy Laporan Realisasi Pembatalan LelangNomor : 264/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Fotocopy SuratPernyataan Pembatalan Lelang dari Pejabat Lelang diperoleh faktaHalaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pat.G/2018/PN MIghukum bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat

Pembatalan lelang karenalegalitas formal subyek dan obyek lelang tidak terpenuhi (terdapat perbedaanluas SHM No. 974, yang tercantum dalam SKPT No. 421/Ket12.06/X1/2018tanggal 26/11/2018 dengan dokumen Sertipikat SHM No. 974) sehingga petitumPara Penggugat nomor 6 tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 6 mohonMenyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat danTergugat II (uit voerbaar

lima puluhjutaribu rupiah) oleh karena keadaan TERDESAK dan padasaat itu sudah keadaan terlalu sore tepatnya Pukul 5.15.Wib.di barengi RASA KWATIR dan RASA MALU SERTA CEMAS YANGBERKEPANJANGAN APABILA TERJADI RUMAH YANG DI TEMPATIPENGGUGAT beserta KELUARGANYA DI LELANG maka akanmerusak namabaik Penggugat dan kredibilitas Penggugatdan Keluarga di KOMPLEK GRIYA KENANGAN ASRI tersebut,tanpa PIKIR PANJANG lagi maka Penggugat menerima tawaran Tergugat tersebut dengan Syarat bahwa Tergugat HARUS MEMBUAT SURAT

PEMBATALAN LELANG danMEMBERIKAN PERINCIAN HUTANG / TUNGGAKAN HUTANGPenggugat dimaksud dan Tergugat menyetujui permintaanPenggugat;1218.19.20.Dan saat itu juga Tergugat 1 menyodorkan 2 (dua) lembarSurat yang sudah di persiapkan Tergugat untuk di tandatangani Penggugat, yaitu:1.

Tanggal 15 Mei 2013 = KESEPAKATAN antara Penggugatdengan Tergugat isinya bersifat menyetujui kewajibannyasebesar Rp. 950.000.000. sebilanratus lima uluhjutaribu rupiah) dan bermohon untuk menyelesaikan utangtersebut dengan cara mencicil dan seterusnya;Dan Penggugat meminta SURAT PEMBATALAN LELANG danPERINCIAN HUTANG Penggugat tersebut kepadaTergugat I, Jawab Tergugat! bahwa Staf Kantor sudah padapulang dan Tergugat !

berjanji akan memberikan SURAT SURATtersebut pada Tanggal 16 Mei 2013, dan pada Tanggal 16 Mei2013 yang di Janjikan Tergugat kepada Penggugat,Penggugat mendatangi Tergugat ke kantor Tergugat NAMUN Tergugat TIDAK BERSEDIA MEMBERIKAN SURAT SURAT dimaksud (Surat pembatalan lelang dan perincian hutangpenggugat) sampai Gugatan ini di daftarkan ke PengadilanNegeri Medan;Dan pada Tanggal 21 Mei 2013, Penggugat mendatangi KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan /Tergugat IIl UNTUK mencari

tersebut dengan Syarat bahwa Tergugat HARUS MEMBUAT SURAT PEMBATALAN LELANG~ danMEMBERIKAN PERINCIAN HUTANG / TUNGGAKAN HUTANGPenggugat dimaksud dan Tergugat menyetujui permintaanPenggugat;18. Dan saat itu juga Tergugat1 menyodorkan 2 (dua) lembarSurat yang sudah di persiapkan Tergugat untuk di tandatangani Penggugat, yaitu :1. Tanggal 15 Mei 2013 = Surat Tersebut isinya bersifat bahwaPenggugat menyetujui kewajibannya sebesar Rp.950.000.000.

Tanggal 15 Mei 2013 = KESEPAKATAN antara Penggugatdengan Tergugat isinya bersifat menyetujui kewajibannyasebesar Rp. 950.000.000. sebilanratus lima uluhjutaribu rupiah) dan bermohon untuk menyelesaikan utangtersebut dengan cara mencicil dan seterusnya;Dan Penggugat meminta SURAT PEMBATALAN LELANG danPERINCIAN HUTANG Penggugat tersebut kepadaTergugat I, Jawab Tergugat !

bahwa Staf Kantor sudah padapulang dan Tergugat1 berjanji akan memberikan SURAT SURATtersebut pada Tanggal 16 Mei 2013, dan pada Tanggal16 Mei2013 yang di Janjikan Tergugat kepada Penggugat,Penggugat mendatangi Tergugat ke kantor Tergugat NAMUN Tergugat TIDAK BERSEDIA MEMBERIKAN SURAT SURAT dimaksud (surat pembatalan lelang dan perincian hutangpenggugat) sampai Gugatan ini di daftarkan ke PengadilanNegeri Medan;19.

Oktober2016;Bahwa dijelaskan juga dalam Offering Letter jika PARA PENGGUGAT tidakmenyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggalputusan penyelesaian kredit maka TERGUGAT baru akan melakukanlangkah hukum baik melalui saluran hukum baik parate eksekusi maupunfiat eksekusi sebagaimana ketentuan syaratsyarat lain angka 2;Bahwa selain telah adanya Offering Letter dari TERGUGAT tertanggal 11Oktober 2016,pada tanggal yang sama yaitu 11 Oktober 2016 PARAPENGGUGAT juga telah menerima Surat

Pembatalan Lelang dariTERGUGAT atas rencana pelaksanaan lelang tanggal 12 Oktober 2016oleh TERGUGAT Il;Bahwa dengan telah terbitnya Offering Letter tertanggal 11 Oktober 2016dan Surat Pembatalan Lelang tertanggal 11 Oktober 2016 maka tidak adaalasan bagi TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk tetap melaksanakanatau meneruskan agenda lelang objek jaminan milik PARA PENGGUGATpada tanggal 12 Oktober 2016 dikarenakan Pemohon dalam hal iniTERGUGAT telah membatalkan atau mencabut permohonan lelang yangdimohonkan

dan bangunan yangterletak di Desa/Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, KotaMagelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)berdasarkan Kutipan Risalan Lelang Nomor 1977/2013 yang dibuat olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarangtertanggal 30 Desember 2013 sah menurut hukum, dikarenakan PemohonKasasi semula Tergugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriMagelang dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2013/PN MGL. danjuga telah mengajukan surat

pembatalan lelang ke Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, sebagai bukti dalamHalaman 14 dari 17 hal.

Pertanyaan Para Pembanding Nomorberapa surat pembatalan lelang tersebut dan kapan diberitahukan pada ParaPembanding ?..

Adapun surat tertanggal 17 November2015 seperti yang disampaikan penggugat dalam gugatannya bukanlahmerupakan surat pembatalan lelang yang sah secara hukum, karena tidakditujlukan kepada kami.Mengenai dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya terutamapada posita 6, perlu kami berikan penjelasan bahwa Pengumuman Lelang Hal 12 dari 18 Hal putusan Nomor 21/PDT/2017/PT KALBARpada tanggal 20 November 2015 yang dimaksud Penggugat, adalah masihdalam lingkup pelaksanaan lelang yang masih berjalan

Adapun surattertanggal 17 November 2015 seperti yang disampaikan penggugat dalamgugatannya bukanlah merupakan surat pembatalan lelang yang sah secarahukum, karena tidak ditujukan kepada kami.Mengenai dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya terutamapada posita 6, perlu kami berikan penjelasan bahwa Pengumuman Lelangpada tanggal 20 November 2015 yang dimaksud Penggugat, adalah masihdalam lingkup pelaksanaan lelang yang masih berjalan serta tidak dapatdianggap sebagai sebuah kegiatan yang

. ; Bahwa surat objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara bersifat konkret artinya objek yang diputuskandalam Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentukan yaitu berupa pemberian surat pembatalan lelang, bersifatindividual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untukumum yaitu ditujukan kepada Penggugat, bersifat final

Bahwa oleh karenaAMDAL belum diterbitkan maka Pembangunan Gedung PerkantoranPusat Pemerintah Kabuapten Bekasi belum dapat dilaksanakan. ; Bahwa penerbitan surat pembatalan lelang oleh Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi telah mempedomaniperaturan dan perundangundangan yang berlaku, selain itu sebagaibentuk kehatihatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangagar tidak menimbulkan konsekuensi hukum terhadap PemerintahKabupaten Bekasi, baik kerugian Negara ataupun konsekuensi

lima puluh juta ribu rupiah) oleh karena keadaanterdesak dan pada saat itu sudah keadaan terlalu sore tepatnya pukul5.15.WIB dibarengi rasa khawatir dan rasa malu serta cemas yangberkepanjangan apabila terjadi rumah yang ditempati Penggugatbeserta keluarganya dilelang maka akan merusak nama baikPenggugat dan kredibilitas Penggugat dan Keluarga di Komplek GriyaKenangan Asri tersebut, tanpa pikir panjang lagi maka Penggugatmenerima tawaran Tergugat tersebut dengan syarat bahwaTergugat harus membuat surat

pembatalan lelang dan memberikanperincian hutang/tunggakan hutang Penggugat dimaksud danTergugat menyetujui permintaan Penggugat;Dan saat itu juga Tergugat menyodorkan 2 (dua) lembar surat yangsudah dipersiapkan Tergugat untuk ditanda tangani Penggugatyaitu :1.

Tanggal 15 Mei 2013 = kesepakatan antara Penggugat denganTergugat isinya bersifat menyetujui kewajibannya sebesarRp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) danbermohon untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara mencicildan seterusnya;Dan Penggugat meminta surat pembatalan lelang dan peringatanhutang Penggugat tersebut kepada Tergugat jawab Tergugat bahwastaf kantor sudah pada pulang dan Tergugat berjanji akanmemberikan suratsurat tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 dan padatanggal

Fotocopy Surat Pembatalan Lelang, Nomor S1740/WPN.05/KL.01/2000tanggal 28 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Semarang. Telah dicocokkan dan telah sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda T.4;5. Fotocopy Surat Pengantar, Nomor SP.102/WPN.05/KP.01/2000 tanggal 02Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara Semarang. Telah dicocokkan dan telah sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup.

, untuk selanjutnya diberi tanda P 9;10. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat pembatalan Lelang denganupaya keberatan dan sanggahan karena adanya perlawanan Hukumdi Pengadilan Negeri dari Advokat Penggugat, untuk selanjutnya diberitanda P 10;11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pemberitahuan keberatan dansanggahan pelaksanaan lelang dari Penggugat sendiri untukdisampaikan kepada Pimpinan BRI (Tergugat !)

tandaP 12;13. 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Pembatalan Lelangdari KPKNL (Tergugat II), tanggal 13 Februari 2018, untuk selanjutnyadiberi tanda P 13;14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Lelalng dariBRI (Tergugat II), tanggal 30 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi tandaP14;15. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penyetoran yang ditandatangani oleh Sumarmi, tanggal 9 Juli 2018 sejumlah Rp1.000.000.00(satu juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda P 15;16. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat

Pembatalan Lelang disertaikeberatan dan Sanggahan karena masih ada proses hukum yaituGugatan, tanggal 13 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P 16;17. 1 (Satu) lembar Foto Copy tanda terima dari KPKNL (TergugatIl), Nomor Surat : O2/VBAU/VII/2018, untuk selanjutnya diberi tanda P17;Menimbang, bahwa Foto Copy bukti surat tersebut bermeterai cukup,diberi tanda P1 sampai dengan P17, untuk P 2, P 4.b, P 6, P 8, P10, P 12, P 13, P 14, P 15, dan P 17 telah dicocokan dan sesuaiHalaman 48 dari 70 halaman

terdapatadanya rumusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TurutTergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut telah cukupalasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil posita dan petitumPenggugat yang meminta Turut Tergugat agar dinyatakan melakukanperbuatan melawan hokum ;Bahwa Turut Tergugat menolak dalil petitum angka 7 gugatan Penggugat,yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat untukmenerbitkan surat

pembatalan lelang atas objek jaminan ;Bahwa dalil Penggugat yang demikian sudah seharusnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Turut Tergugat jelas tidakada kaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo ;Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Turut Tergugat Tidak Beralasan HukumBahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas posita maupun petitumPenggugat yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian kepada TurutTergugat .