Ditemukan 457838 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. BORIANDY PUTRA VS KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA;
584 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2006 — Upload : 01-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961K/PDT/2005
Tanggal 31 Mei 2006 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENHANKAM/ PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq. DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT ; ABU CHASAN
138 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SERANG Perdata
Putus : 17-04-2013 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 55 / Pdt.G / 2012 / PN.SRG
Tanggal 17 April 2013 — AHMAD ALWAN I W A N J I R J I S L A W A N PANITIAPANWAS BOJONEGARA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA MARGAGIRI H. RUHUL AMBPD BPD DESA MARGAGIRI CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SERANG BUPATI KABUPATEN SERANG
515 — 229
  • Badan atau Pejabat Tata saha Negara adalah Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;3.
    Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan dan Final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 4.
    Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BupatiKabupaten Serang beralamat Jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, dalamhal ini disebut sebagai
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugatsebagaimana petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara didasarkanterhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, dalam perkara a quoBupati Kabupaten Serang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara,sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR
598 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara ke Pengadilan Tata UsahaNegara ;.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya
    Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat bandingdalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembalipertinbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secaramutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar74pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quoHalaman 9 dari 12 halaman.
    Putusan Nomor.326 K/TUN/201 12.sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenaifaktafakta hukum ( Judex Facti ) maupun mengenai penerapan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilantingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammengadili perkara a quo, baik pertimbangan hukum mengenai faktafaktahukum ( Judex Facti ), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan olehkarena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikanpertimbangan
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Siti Fatimah, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Selly Agustina, SH
4.Rizki Ramdhani, S.H.
5.Haryanto Widjaja, SH.
Terdakwa:
Taufiqurrohman Bin Kastolani Alm
74 — 36
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Jendro Hadi Wibowo SH
Terbanding/Terdakwa : Lugito Bin Paniran
110 — 20
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : APRIANSYAH Bin Hi BAHA IE alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROSMAN YUSA, SH
533 — 147
  • tanggal 1 Februari 2019.n Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Jaksa PenuntutUmum atas pernyataan bandingnya telah mengajukan memori bandingtanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftar dan diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019w Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat bandingoleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
195 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
82 — 21
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 108/Pid.B/LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
83 — 15
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN KOTOBARU Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
91 — 30
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
105 — 71
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.SUS-LH/2024/PT JMB
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
26 — 0
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 16-08-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
45 — 60
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 192/B/LH/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 Januari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
130 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2017/PTUN Abn., tanggal 28 Agustus 2017;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 30-09-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 104/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 17 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.DOLI NOVAISAL,S.H., M.H.
Terdakwa:
TARMIZI bin BURASIM
111 — 23
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 12-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 21/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.YONDRA
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
208 — 110
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215K/TUN/2005
Tanggal 5 Januari 2009 — PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT ; Drs. YASRI URIPSYAH ; EDISHAN, SH.,MM., Dkk
171 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 96/Pid.B/LH/2018/PN SRL
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.RAFLINDA.SH
2.ANDIKO, S.H.-
Terdakwa:
SUGENG PAMUJI BIN SUKARDI
429 — 58
  • AAS; Bahwa tata cara yang dilakukan PT.
    Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan suratpenunjukan selaku Ahli yang membidangi Penataan Kawasan Hutan (PKH)dari Kehutan Propinsi jambi, yaitu berupa Surat Perintah Tugas Nomor :665/SPT/Dishut2.1/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, untuk memberikanketerangan sebagai Ahli;Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli selaku FungsionalUmum pada Dinas kehutanan Prov. jambi adalah Ahli pengukuran danpemetaan kawasan hutan, dan Bimbingan Monitoring tata
    Hutan lindungHutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sebagai system penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahPutusan Nomor : 96/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 16 dari 37 halamanintrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.c.
    AAS (Agronusa Alam Sejahtera)dengan sebelah selatan PT REKI dan PT ALN, sebelah barat PTSAMHUTANI sebelah utara PT WANAKASITA NUSANTARA;Bahwa adapun mekanisme pengajuan dan pemberian izin berdasarkanperaturan menteri LHK Nomor : 09/MenLHK/II/2015, tentang tata carapemberian , perluasan areal kerja dan perpanjangan IUPHHKHA, IUPHHKRE, atau IUPHHKHTI pada hutan Produksi, tanggal 20 Maret 2015 adalah :a. Permohonan di ajukan oleh pemohon ke menteri LHK up.
    AAS(Agronusa Alam Sejahtera) dengan sebelah selatan PT REKI dan PT ALN, sebelahbarat PT Samhutani sebelah utara PT Wanakasita Nusantara;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Taryim Bin Akyas adapunmekanisme pengajuan dan pemberian izin berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : 09/MenLHK/II/2015, tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja danperpanjangan IUPHHKHA, IUPHHKRE, atau IUPHHKHTI pada hutan Produksi,tanggal 20 Maret 2015 adalah :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08PK/TUN/2002
Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO ; CLARA MARIA WALANDOUW ; MONNA YOSHEPIN R. WALANDOUW, dkk.
265 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 08 PK/TUN/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO,berkedudukan di Jalan Pomorouw, Teling Atas Manado, dalam halini memberi kuasa kepada : H.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;3.
    Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara dalam sengketa inisejumlah Rp.123.000, (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari1999 adalah sebagai berikut : Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.39/G.TUN/1997/PTUNMDO, tanggal 28 September 1998, yang dimohonkanbanding tersebut ;MENGADILI
    ROY YOOPWALANDOUW tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari 1999;DAN MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;Hal. 4 dari 6 hal. Put.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002