NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3049/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, jabatan Manager Treasury Tax Finance DepartmentPT Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH

:mbp/NNT/0313/5519, tanggal 5 Januari2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

XII/04/2012 tanggal 26 September 2012:Mengadili Sendiri:Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40183/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3524/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, alamat: MenaraRajawali lantai 26, Jalan Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta

12950, sehingga PKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dankarenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 64/XI/AB/O7E yangditerbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kemballimenjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp).

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40183/PP/M.XII/04/ 2012, tanggal 26 September 2012:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 1670/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukandi Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa TenggaraBarat

Putusan Nomor 1670/B/PK/Pjk/2021Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang Harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm.

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28November 2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November2013, yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1836/02/DIPENDA, tanggal 03Desember 2012, mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT NEWMONT NUSATENGGARA;2.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 969/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inidiwakili oleh H.

., jabatan Kepala Biro HukumSetda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat kantor di JalanPejanggik Nomor 12, Mataram;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE., tempat tinggal di Citra Indah Blok M11/15 RT.05/08, DesaSukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180.1/345/KUM., tanggal 04 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP01.061.573.0091.000, Jenis Usaha: Pertambangan, tempatkedudukan di Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr. Ide AnakAgung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1.,Jakarta 12950 (dahulu Jalan Mega Kuningan LOT. #5.1.,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950), dalam hal ini diwakilioleh Martiono Hadianto, Jabatan Presiden Direktur PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat kantor di Menara RajawaliLantai 26, Jalan Dr.

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/2013pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3518/02/Dipendatertanggal 21 Oktober 2011 tentang Keberatan Atas SKPD PKB dan BBNKBJenis AlatAlat Berat dan Besar yang menyatakan bahwa keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagai berikut:.

Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah;Halaman 2 dari 20 halaman.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 995/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN HIDAYATWANTOGIA, S.E., beralamat di Citra Indah Blok M 11/15RT 05 RW 08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakiliMARTIONO HADIANTO, Presiden Direktur PT.

Barat Nomor3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dan terakhir digantidengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antaralain menyatakan bahwa:Halaman 2 dari 31 halaman.

Disinilah letakketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingatPemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenanganuntuk menguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

Putusan Nomor 995/B/PK/Pjk/2013 Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa sengketa banding namunjuga gugatan;Maka dengan demikian Surat Jawaban Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 073/3832/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidakdiajukan sebagai permohonan banding melainkan permohonan gugatan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Pajak berpendapatbahwa jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas surat keberatan yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 971/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN HIDAYATWANTOGIA, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180.1/345/KUM tanggal 4 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakiliMARTIONO HADIANTO, Presiden Direktur PT.

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE)dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturanperaturandibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dan terakhir digantidengan Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Nomor 1Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;2.

Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun1985 (PD Nomor 5 Tahun 1985);Bahwa salah satu rujukan dari PD Nomor 5 Tahun 1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)Nomor 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarif Pajak KendaraanBermotor, yang mana Perpu Nomor 8 tersebut antara lainmenyatakan bahwa:...

PT NEWMONT NUSA TENGGARA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 92/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili olehMartiono Hardianto, jabatan Direktur PT Newmont NusaTenggara;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta

mengajukansurat Uraian Banding tanggal 24 Januari 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.59217/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 28 Januari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP450/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 1 September 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2007 Nomor 00031/406/07/091/09 tanggal 2 Juli 2009,atas nama PT Newmont Nusa Tenggara

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 92/B/PK/Pjk/2019pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3057/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0944, tanggal

6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), beralamat di JI.

Majapahit Nomor 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Rusman,S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1509/KUM, tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No.358/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3057/B/PK/Pjk/2018 Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48638/PP/M.XI11/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3046/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, jabatan Manager Treasury Tax Finance DepartmentPT Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS

/NNT/0514/0799, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1364/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

X1I/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48493/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1820/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Putusan Nomor 3046/B/PK/Pjk/2018Alat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor182/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.).

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48493/PP/M. XI1/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

ABDUL SAMAD ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PelaksanaanPemilinan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya untukHal. 19 dari 85 hal.

Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkanKPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurutPemohon;Bahwa yang menjadi obyek keberatan/sengketa menurut Pemohonadalah Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Tenggara yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumPropinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 54 Tahun 2007 tanggal 13 Desember2007 tentang Penetapan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil GubernurSulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara

No. 15 PK/KPUD/2008Sulawesi Tenggara Tahun 2007, memberikan pandangan yang jelasbahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah rekayasa dan tidakberdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari hasil Rapatpleno KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA.5.

Sulawesi Tenggara Nomor : 54 tahun 2007 tentang PasanganCalon Terpilin Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil GubernurSulawesi Tenggara tahun 2007 yang menetapkan pasangan calon No.urut 4 yaitu H.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan tanggal 2 Desember2007 oleh KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara (TermohonKeberatan/Termohon Peninjuan Kembali).

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakili olehMARTIONO HADIANTO, jabatan Presiden Direktur PT.Newmont Nusa Tenggara, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta, 12950;Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARULAK SINAGA,jabatan Manager Treasury & Tax pada PT.

Newmont NusaTenggara, beralamat di Jalan Jaya Raya Nomor 17, RT 003RW 009, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMH:mbp/NNT/ 0313/5529 tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang

Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan bahwa:Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnisberupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahsuatu

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwaPajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan rayadimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanHalaman 13 dari 44 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40194/PP/M. XII/04/ 2012 tanggal 26 September 2012;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor 073/3534/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010Nomor 74/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 947/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, dalam hal ini diwakili oleh:H.

., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSLANHIDAYAT WANTOGIA, S.E., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180.1/377/KUM, tanggal 4 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

Newmont Nusa Tenggara dalam surat keberatannyatidak sedikitpbun membuktikan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB. tersebutHalaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2013menyalahi ketentuan undangundang dalam hal ini UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa alasan dan dasar hukum (posita) yang disampaikan olehPT. NNT dalam surat keberatannya adalah Kontrak Karya antaraPT.

NNTyang sudah ditafsirkan secara keliru mengenai pengertian /exspecialis.Bahwa diperlukan proses lebih lanjut untuk mengujiapakah Kontak Karya dapat dipersamakan dengan undangundang.Disinilan letak ketidak jelasan pengajuan keberatan pemohonbanding mengingat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidakmempunyai kewenangan untuk menguji apakah perjanjian KontrakKarya antara PT.

Newmont Nusa Tenggara (dahuluHalaman 25 dari 30 halaman.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 963/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN HIDAYATWANTOGIA, S.E., beralamat di Citra Indah Blok M 11/15RT 05 RW 08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakiliMARTIONO HADIANTO, Presiden Direktur PT.

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE)dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturanperaturandibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dan terakhir digantidengan Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Nomor 1Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;2.

dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;"Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atauPenguasaan Kendaraan Bermotor;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan ataskendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotorjenis AlatAlat Berat dan Besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA,S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17 RT 003 RW O09,Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan Manager Treasury andTax, Finance Department PT.

Newmont Nusa Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMH:mbp/NNT/031 3/5572, tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu

tertanggal 21Oktober 2011 yang menyatakan Bahwa permohonan keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotordan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan peraturan di bawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara

Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotordan Kendaraan Di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan Bahwa:Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnisberupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahsuatu

dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnyakemakmuran rakyat,Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau PenguasaanKendaraan Bermotor;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas BahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan Besardalam Provinsi Nusa Tenggara

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3045/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, jabatan Manager Treasury Tax Finance DepartmentPT Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS

/NNT/0514/0817, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1382/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48511/PP/M.X1I/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48511/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1838/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 3045/B/PK/Pjk/2018Alat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor200/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp)Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangUraian Peninjauan Peninjauan Aqun dibatalkanKembali Kembali ging MAa b Cc (bc)Bea Balik Nama 0 Nihil 0Pajak Kendaraan Bermotor 348.000 Nihil 348.000Jumlah 348.000 Nihil 348.000 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48511/PP/M.XI1/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 1736/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempatkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M. Agus Patria, S.H.

., jabatan Asisten Tata Praja dan Aparatur SekretarisDaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/3/KUM,tanggal 7 November 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di di JalanMega Kuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang

karena itu PBBKB sebesar USD532.008,40 yang telah dibayarmelalui mekanisme pemungutan oleh Pertamina harus dikembalikan kepadaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74919/PP/M.XIIIA/22/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S. H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JI.

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusiPeraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003Daerah dan berdasarkan peraturanperaturan dibawahnya,tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untukmenguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

Putusan Nomor 996/B/PK/PJK/2013oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidakdisertai dengan alasanalasan yang jelas.Bahwa oleh karena jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keberatanyang diajukan oleh PT.

Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, tidak seharusnya PemohonPeninjauan Kembali dahulu Terbanding/Gubernur Nusa Tenggara Baratmengenakan Pajak SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat dan Besar selamaPerjanjian Kontrak Karya itu belum berakhir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;