Ditemukan 322280 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-05-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — PT. LANGKAH MAJU BERSAMA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
341 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 April 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 46
174 — 46
ThamrinKav. 3, Jakarta Pusat 10250, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Juli 2019:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidiajukan pada tanggal 26 Juli 2019, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4275/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT HOLI MINA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2115 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT EXINDOKARSA AGUNG
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA
INTERNUSA ARTHA FINANCE)
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wilayan DJP JakartaKhusus (Direktur Jenderal Pajak) Nomor S4784/WPJ.07/2017 tanggal 06November 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00012/207/12/053/16 tanggal 19 Februari2016 Masa Pajak April 2012 atas nama BUT International Air TransportAssociation, NPWP 01.069.684.7053.000, beralamat di Gedung MenaraThamrin Lantai 25 Suite 2502, Jalan MH Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat10250, tidak
dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 26 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juli 2019:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidiajukan pada tanggal 26 Juli
Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — PT PUTRA MUBA COAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D.H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE),
176 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/Pdt/2021 Tanggal 13 April 2021 — H. ANDI RlFAl vs ANDI SAINUDDIN, dk
204 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberitahukan pada tanggal 28Agustus 2019, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan padatanggal 7 April 2020 dengan demikian permohonan tersebut telah melewatitenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimanaditentukan dalam Pasal 69 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutharus dinyatakan tidak
dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, makaPemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta
ANDI RIFAI tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada tingkat peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2021(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.
Putus : 25-06-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 Juni 2019 — DWI MARTONO ARLIANTO
179 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 211 PK/Pid.Sus/20192018 belum berlaku, meskipun demikian pada saat Akta Peninjauan Kembalidibuat oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2019 SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah terbit, yang padapokoknya berisi larangan Pengajuan Peninjauan Kembali di hadapan KepalaLembaga Pemasyarakatan (Surat Edatan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2018 berlaku sejak tanggal 16 November 2018 ), maka permohonanPeninjauan Kembali Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DWI MARTONO ARLIANTOtersebut;2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut tetap berlaku;3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Hal. 9 dari 10 hal. Put.
Register : 28-10-2013 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 612/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 14 Juli 2014 — IRWAN JUNAIDI, SE, 52 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan M. Nawi Harahap Gg. Maju No. 8 Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. HAKIM SIAGIAN, SH.MHum, M. AFDHAL LUBIS, SH, ASMAN SIAGIAN, SH.MHum berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur Indah No. 196 B, Medan Helvetia, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L a w a n :
1. MANARIS BUNGARAN MANURUNG, umur 42 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tuar I Nomor 71, Blok XI, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Drs. EDI DOHAR HUTABARAT, umur 49 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kakak Tua nomor 256, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. M. SYARIFUDDIN HAS, umur 58 tahun, laki-laki, alamat Jalan Pelita VI Nomor 16 Kelurahan Sidorame Barat I, kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. H. ARIFIN, umur 76 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Cikukulu RT.003. RW.007 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
328 — 219
328 — 219
ditolak olehMajelis Hakim, karena Majelis Hakim yang telah memutuskan perkaraNo. 688/Pdt.G/2012/PN.Mdn adalah telah benar di dalam putusannya ;Berdasarkan dalildalil dan alasanalasan sebagaimana tersebut diatas, makaTergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Perdata No. 612/pdt.G/2013/PN.Mdn untuk menjatuhkanputusannya sebagai berikut :PRIMAIRDALAM EKSEPSI1.2.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima/ NietOntvankelijk VerklaardDALAM POKOK PERKARA :1.2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk VerklaardMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini ;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono)Menimbang bahwa atas jawaban TergugatTergugat tersebutPenggugat juga masih menanggapinya dengan
dapat diterima ;Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat olehkarena dalil gugatan Penggugat tentang luas dan batasbatas tanahkepemilikannya yang didalilkan didalam gugatan dengan luas dan batastanah yang dikuasai oleh TergugatTergugat seperti tersebut diatas tidaksesuai maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima( Niet Onvankelijk Verklaard );Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah
bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ditolak karenakwalifikasi gugatannya berbeda dengan gugatan konpensi sedang mengenaiongkos perkara telah dipertimbangkan didalam gugatan konpensi sehinggaongkos perkara didalam gugatan rekonpensi ini harus dinyatakan nihil ;Memperhatikan UndangUndang dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini ;MEN ADILI:Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi ;e Menolak eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;Dalam Pokok perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima Menghukum Penggugat untuk membayar ongkosongkos yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp..1.871.000, (satu juta delapan ratustujuh puluh satu ribu rupiah) ;Dalam Rekonpensi ;e Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat dan IlDalam Konpensi untuk seluruhnya ;e Menyatakan ongkos perkara Nihil ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Medan , pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014, oleh kami,BASLIN SINAGA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua,
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D.H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
146 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
136 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-05-2009 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 96 -K/PM I-02/AD/V/2009 Tanggal 6 Mei 2009 — Mangara Sianturi Kopka NRP 559711
71 — 30
71 — 30
Mangara Sianturi Kopka NRP 559711 tidak dapat diterima.2. Menetapkan barang bukti berupa :Surat surat : 1 (satu) lembar keterangan kawin (surat Hatorangan HotRipe) No. 03/SKK/DXR 20/93 tanggal 19 Pebruari 1993 dariGereja HKBP Martoba Gebang yang ditanda tangani oleh PendetaB. Nababan. 1 (satu) lembar foto kopy kartu~ petunjuk istri No Reg656/VII1/1994 an. Duma Herawati yang ditanda tangani KolonelCaj A. Lubis NRP 20242.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.3.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
118 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-06-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1923/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRATAMA INTI DISTRIBUSINDO
74 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-06-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1922/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap