Ditemukan 14 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Tun - kepegawaian
Putus : 20-06-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2011 Tanggal 20 Juni 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), ; ALEXANDER YUN SALAHUDIN,
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-07-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2013/PTUN.Mdo Tanggal 11 Juli 2013 — Penggugat: MUHYIN IYABU, SE
Tergugat: BUPATI BOALEMO
127 — 56
127 — 56
Putus : 02-05-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 2 Mei 2012 — Penggugat: Hi. JACOBUS JEMMY TJIA, S.Sos
Tergugat: GUBERNUR SULAWESI UTARA
Tergugat II Intervensi: HERMAN KEMBUAN, SE,Ak
89 — 58
89 — 58
Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2010 Tanggal 22 Februari 2011 — MULYANI ATMAJA, ST.dkk vs BUPATI LABUHANBATU
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2008 Tanggal 31 Agustus 2009 — NIRMANSYAH vs GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
53 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-11-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 — IBRAHIM MUSA SIREGAR vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
95 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-02-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 12/G.TUN/2012/P.TUN. Mdo Tanggal 1 Agustus 2012 — Penggugat: LUKMAN DAHLAN YASIN
Tergugat: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
332 — 142
332 — 142
Putus : 14-05-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2007 Tanggal 14 Mei 2009 — WALIKOTA BANDAR LAMPUNG vs Dr. ENDANG BUDIATI
89 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-11-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 — HERMON vs BUPATI TANAH DATAR
187 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 05/ G.TUN/2012/ PTUN. MDO Tanggal 29 Februari 2012 — Penggugat: DR. RALFIE PINASANG,SH.MH.
Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO .
143 — 68
143 — 68
Register : 03-02-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 7 Juli 2017 — 1. ZAINUDDIN M selanjutnya disebut PENGGUGAT I : 2. USMAN T., S.Pd.;selanjutnya disebut PENGGUGAT II;3. MURSIDA, S.Pd selanjutnya disebut PENGGUGAT III; 4. NURHAYATI, S.Pd.selanjutnya disebut PENGGUGAT IV; disebut sebagai Para Penggugat Melawan :
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN sebagai Tergugat;
100 — 222
100 — 222
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
113 — 62
113 — 62
administratif yang tersedia;Pasal 48 ayat (2) : Pengadilan baru berwewenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) jika seluruh upayaadministratif yang bersangkutan telahdigunakan; Pasal 51 ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarabertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 48;Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitusengketa TUN
Kepegawaian; Dan seluruh upaya administratif telah digunakan oleh Penggugat atassengketa tersebut sebagaimana yang diatur oleh Pasal 48 (2).
Dengandemikian menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) serta pasal 51 ayat (3) tersebutdiatas sudah sangat jelas menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutusgugatan sengketa TUN Kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat;Hak Penggugat Mengajukan Gugatan Sengketa TUN Kepegawaian kePTTUNBahwa, Penggugat adalah PNS pada Kementerian Keuangan RepublikIndonesia yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaSawah Besar Dua dengan pangkat
Register : 26-07-2018 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2017/PTUN-Jkt Tanggal 29 Nopember 2017 — ITA ROSITA,S.Pd.I. : MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
135 — 72
135 — 72
administratif sengketa TataUsaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia; Pasal 48 ayat (2): Pengadilan baru berwewenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha NegaraHalaman 5 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUNJKT3)sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratifyang bersangkutan telah digunakan;Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitusengketa TUN
Kepegawaian.
Dengan demikian menurut pasal 48 ayat (1) dan(2) tersebut di atas sudah sangat jelas menyatakan bahwa PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa danmemutus gugatan sengketa TUN Kepegawaian yang diajukan olehPenggugat;Bahwa Penggugat adalah PNS pada Kementerian Agama RepublikIndonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan KeputusanMenteri Agama Nomor : B.
Register : 06-12-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 259/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 20 Maret 2018 — SULASTRI : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
124 — 68
124 — 68
Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Pasal 48 ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) jika selurun upaya administratif yang bersangkutan telahdigunakan;Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitusengketa TUN Kepegawaian, dan selurun upaya administratif telahdigunakan oleh Penggugat atas sengketa tersebut sebagaimana yangdiatur oleh Pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut diatas sudah sangat