Ditemukan 16 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-06-2007 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425K/PID/2007
Tanggal 18 Juni 2007 — AGNES ALIDA SOLICHIN
5049 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1881 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — MOSES YOMUNGGA, SE., MM
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukumyang cukup dalam upaya hukum banding yang dilakukan Terdakwa,Pengadilan Tinggi seperti terbaca pada halaman 19 alinea terakhirdilanjutkan pada halaman 20 pada pokoknya Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalamputusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan subsidair Turut melakukan korupsi secara berlanjut adalahsudah
Register : 30-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
Rusdi Arsyat, S.Hut
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
8829
  • Bahwa atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat kemballimelakukan upaya hukum Kasasi sehingga terbit putusan Mahkamah AgungNomor 766 K/PID.SUS/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang isinya menyatakanPenggugat bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan korupsi dandihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) (vide bukti P5 dan T4);7.
Putus : 26-12-2014 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/Pdt/2014
Tanggal 26 Desember 2014 — DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) VS I. R. MARKASAN, DK.
7943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Markasan, maka unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;Menimbang bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsurunsurdakwaan primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 JoPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, maka terbuktilah bagi Majelis Hakim secarasah dan meyakinkan Terdakwa turut melakukan korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan fakta:1. Terdakwa mampu bertanggungjawab;2.
Putus : 12-01-2005 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 365/Pid.K/2004/PN Lbp
Tanggal 12 Januari 2005 — Nama : Ir. MADISON SILITONGA, ME Tempat Lahir : Medan Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 19 September 1957 Jenis Kelamain : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Sei Belumai No. 25 / 14 Medan Baru Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : PNS (Pimbagpro Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya) Pendidikan : S-2
19456
  • Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, maka terbuktilahMajelis Hukum secara sah dan meyakinkan Terdakwa turut melakukan Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta:1. Terdakwa mampu bertanggung jawab;2.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
11218
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, teroukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesual atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terbukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapbkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiasuransi, dan orangorang itu. semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan tindak pidana
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
13526
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, teroukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesuail atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terbukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapbkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004, dan orangorang itu semuanya melakukanperbuatan pelaksanaan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
20132
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terbukti bahwaada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaranSatker dan SekretariatDPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapbkan dalam APBD Kab.BoyolaliTA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi (pencairandan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA2004serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunai asuransi, danOrangorang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan tindakpidana
Putus : 14-11-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN, dk vs. SARIJAN, dkk
8364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. maka terbuktilah bagi Majelis Hakim secarasah dan meyakinkan Terdakwa turut melakukan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta :1. Terdakwa mampu bertanggung jawab ;2.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
19740
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terobukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kab.Boyolali sertapihak eksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapbkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiHalaman 161 dari 171 Putusan Nomor: 59/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgasuransi,
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
13544
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terobukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiasuransi, dan orangorang itu. semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan tindak pidana
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
11519
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, teroukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesual atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terbukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapbkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiasuransi, dan orangorang itu. semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan tindak pidana
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
10328
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terobukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiasuransi, dan orangorang itu. semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan tindak pidana
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
283176
  • terungkap dipersidangan, terobukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasiHalaman 160 dari 171 Putusan Nomor: 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Smganggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terobukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiasuransi, dan orangorang itu. semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan tindak pidana
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
13423
  • peristiwapidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, teroukti bahwa penganggaran, pengelolaan dan realisasianggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 telah tidaksesual atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, terbukti bahwa ada lebih dari 2 (dua) orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut,yaitu: Terdakwa sebagai orang yang turut
    melakukan korupsi bersamasama dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Boyolali serta pihakeksekutif yang terkait dengan penyusunan anggaran Satker danSekretariat DPRD Kab.Boyolali TA 2004 hingga ditetapbkan dalam APBDKab.Boyolali TA 2004, serta pihakpihak lain yang terkait dengan realisasi(pencairan dan pembayaran) anggaran Satker dan Sekretariat DPRDKab.Boyolali TA 2004 serta pembagian uang yang berasal dari nilai tunaiasuransi, dan orangorang itu. semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan tindak pidana
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
116151
  • Menyatakan Terdakwa Ir.Herliyan Saleh,M.Sc. tersebut diatas, tersecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pipenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejuRp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila d5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.