Menyatakan Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurutdakwaan KESATU primair dan dakwaan KEDUA pertama ; 2.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH. dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) Tahunkurungan ; 3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ; 4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

URIP TRI GUNAWAN

URIP TRI GUNAWAN VS JAKSA PENUNTUT UMUM

Milenium ; Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, S.H.,M.H.

DK 1832 CF berikut kunci dan STNKnyaatas nama Urip Tri Gunawan (barang bukti No.68) ;Agar dikembalikan kepada Terdakwa Urip Tri Gunawan3.68.

dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yangtermuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode hijau(barang bukti No.44) ;CDR VERBATIM U104D42201841680A4 yang berisi hasil rekaman mengenai (barangbukti No.48) ; Artalyta Suryani alias Ayin menuju Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI ; Pertemuan Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan di Hotel Milenium ; Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, S.H.

Ayin menuju Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI : Pertemuan Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan di Hotel Milenium : Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, S.H.

: Pertemuan Urip Tri Gunawan dengan Reno Iskandarsyah, $.H.

LUH SARIANI, DK VS URIP TRI GUNAWAN, S.H., DKK

yang semula atas nama Urip Tri Gunawan, S.H. (Penggugat)beralih kepada atas nama Wedha Putra Wiryawan (Tergugat II) yangdilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar(Turut Tergugat Ill) adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, serta batal demi hukum atau setidaktidaknya harusdibatalkan:Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/20196.

ke atasnama Urip Tri Gunawan, S.H., (Penggugat):Menghukum Para Tergugat dan setiap orang yang diberi kuasa olehnyauntuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat atas objek aquo (Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 6480/KelurahanPanjer sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1292002Nomor 663/Panjer/2002, luas 300 m?

33 tanggal 12 Januari 2017 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 12 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan Hartono,SH (Tergugat IV/TerbandingIV) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kuta-Bali, adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum; 4.Menyatakan peralihan Hak/Mutasi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6480/Kelurahan Panjer, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-09-2002 Nomor 663/Panjer/2002, luas 300m2 yang semula atas nama Urip

Tri Gunawan, SH (Penggugat/pembanding) beralih kepada atas nama Wedha Putra Wiryawan (Tergugat II/Terbanding II) yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum; 5.

URIP TRI GUNAWAN, SHmelawanBENNY ALBERTINO KASATA TANUM, dkk

TRI GUNAWAN SH.

Tri Gunawan, SH.

Tri Gunawan Sarjana Hukum, dalam Kartu TandaPenduduk ditulis juga Urip Tri gunawan, S.H, lahir di Sragen, padatanggal 22091966,......... dst.

LUH SARIANILawanURIP TRI GUNAWAN, S.HDanBENNY ARBERTINO KASATA TANUM, DKK

DK 1832 CF milik Urip Tri Gunawan ;48.CDR.

lain atas nama Terdakwa Urip Tri Gunawan ;6.

No.147 K/Pid.Sus/200954.55.56.57.58.oa:60.61.62.63.64.65.66.67.tersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 ;Master Disc 3 (06.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadaptersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 6 Maret 2008 ;Master Disc 1 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadaptersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 ;Master Disc 2 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan terhadaptersangka Urip Tri Gunawan (UTG) tanggal 10 Maret 2008 ;Master Disc 3 (10.03.2008) mengenai pemeriksaan

DK 1832 CF berikutkunci dan STNKnya atas nama Urip Tri Gunawan ;69.

Penggugat:
Urip Tri Gunawan,SH
Tergugat:
1.Benny Albertino Kasata Tanum
2.Wedha Putra Wiryawan
3.Henny Suryani Ondang
4.Notaris PPAT Hartono SH
5.Luh Sariani
6.Notaris PPAT I Putu Adi Mahendra Putra SH Mkn
7.Notaris PPAT Ketut Ambarasari SH Mkn
Turut Tergugat:
1.Rita Darmayanti, SH
2.Don Hanura Jaya
3.Badan Pertanahan Denpasar

TRI GUNAWAN SH.

* (ObjekSengketa) yang semula atas nama URIP TRI GUNAWAN SH.

adalah Pak Urip Tri Gunawan;Bahwa KTP yang diajukan oleh Bu Rita adalah atas nama Urip TriGunawan, saksi yakin itu adalah Urip Tri Gunawan karena data padaKTP tersebut adalah bernama Urip Tri Gunawan;Bahwa bukti bertanda P5 tersebut saksi tidak pernah tahu, dan saksitidak tahu wajah Pak Urip sebenarnya, namun karena Bu Rita mengakulitu adalah suaminya yang bernama Urip Tri Gunawan;Bahwa saksi tidak tahu statusnya Pak Urip;Bahwa Sertifikat tersebut sempat saksi baca atas nama Urip TriGunawan;Bahwa

Foto copy print out foto Penggugat (Urip Tri Gunawan, saksi KetutPariana dan Anton Sikumbang), diberi tanda T.T.I11;12.

Arthalita Suryani datang keKejaksaan Agung Jakarta Selatan, yang Terdakwa tahu adalah untuk menemuiBapak Urip Tri Gunawan, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarSdri. Arthalita Suryani saja dan pada saat berada di Kejaksaan Agung JakartaSelatan Terdakwa menunggu di lantai 3 (tiga) dan Terdakwa tidak ikut masuk kedalam ruangan Bapak Urip Tri Gunawan ;6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Terdakwa ditangkap oleh petugasKPK di rumah Sdri.

ArthalitaSuryani datang ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, yang Terdakwatahu adalah untuk menemui Bapak Urip Tri Gunawan, karena Terdakwahanya disuruh untuk mengantar Sdri. Arthalita Suryani saja dan padasaat berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Terdakwa menunggu dilantai 3 (tiga) dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam ruangan BapakUrip Tri Gunawan ;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Terdakwa ditangkap oleh petugasKPK di rumah Sdri.

Arthalita Suryani mengantarkannyake Kejaksaan Agung untuk menemui Urip Tri Gunawan, walaupun Terdakwatidak mengetahui apa maksud kedatangan Sdri.

Jaksa Urip Tri Gunawan;Bahwa atas upaya pemberantasan "Mafia Hukum" tersebut, KPK telahmengalami kriminalisasi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang didugajuga melibatkan aparat hukum;Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 28 P/HUM2010.d. Terdapat Pertentangan Materiil dengan Peraturan Perundangundangan Yang Lebih TinggiBahwa tugas dan wewenang Satgas yang diatur dalam ObyekKeberatan, bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagai berikut :1.

Yurisprudensitersebut antara lain dalam perkara atas nama Terdakwa Urip TriGunawan dalam perkara menerima suap dari Terdakwa ArtalytaSuryani, di mana Terdakwa Urip Tri Gunawan, terbukti bersalahmelanggar Pasal 12 huruf b dan divonis judex facti selama 20(dua puluh) tahun penjara dan dikuatkan oleh judex Jurist padaHal. 97 dari 183 hal. Put.

Sus/2009tanggal 11 Maret 2009;Bahwa menurut Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana suappasif yang aktif bukan tindak pidana suap pasif sebagaimana Pasal 5ayat (2) atau Pasal 11 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Bahwa setelah Majelis mempertimbangkan fakta yang terungkapdi persidangan, kasus Urip Tri Gunawan yang dijadikan pembandingoleh Penuntut Umum ternyata berbeda fakta dengan kasus Terdakwaaquo, dalam

No.1824 K/Pid.Sus/2012sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawan adalah suap yang aktif,sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal suap pasif yang aktifsebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum" ;Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak jelas olehkarena Majelis menyatakan bahwa dalam hukum pidana tidak dikenaltindak pidana suap pasif yang aktif, tetapi dalam pertimbangan yangsama menyatakan bahwa sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawanadalah suap yang aktif, dengan demikian bahwa judex

facti sependapatadanya tindak pidana suap (penerima/pasif) yang aktif sesuai denganperkara Urip Tri Gunawan yang dikenai Pasal 12 huruf B UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 sesesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung ;Dengan demikian judex facti juga akan sependapat bilamana dalamtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa H.SYARIFUDDINSH.MH akan sependapat menerapkan Pasal 12 huruf a (dakwaanpertama) bilamana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suappasif yang aktif.Bahwa

Putusan lebih rendah dari putusan aparat penegak hukum lain yangterlibat tindak pidana Korupsi yang telah diputus oleh pengadilan yaitu :Perkara atas nama Terdakwa Urip Tri Gunawan, JaksapadaKejaksaan Agung yang menerima saup dalam penyelidikankasusBLBI dituntut 15 (lima belas) tahun penjara divonis olehPengadilan selama 20 (dua puluh) tahun penjara;Perkara atas nama Imas Dianasari Hakim Ad HocPengadilanHubungan Industrial Bandung yang melakukan tindakpidana suapdituntut 13 (tiga belas) tahun penjara

periode 20082013 melalui partai Partai AmanatNasional (PAN), sehingga masyarakat mencurigai adanyakolusi antara Tersangka Nur Alam, SE. dengan oknum KepalaKejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Jaksa Agung Muda PidanaKhusus dan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, untukmempermudah keluarnya SP3 tersebut, hanya didasarkanpertimbangan politis bukan atas pertimbangan yuridis;Bahwa kecurigaan masyarakat adanya kolusi ataskeluarnya SP3 Tersangka Nur Alam, SE. sangat beralasansetelah tertangkapnya Jaksa Urip

Tri Gunawan, oleh KPKpasca terbitnya SP3 Kaus BLBI;Benarkah yang dikatakan oleh Prof.

Urip Tri Gunawan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam PutusanNomor 11 /Pid.B/ TPK / 2008 / PN.Jkt.Pst. tanggal 4 September2008 dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dendaRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulankurungan, putusan mana dikuatkan dengan Putusan MahkamahAgung RI Nomor 243 K/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Maret 2009;2.