Ditemukan 12348 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Utang piutang
Putus : 25-02-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/Pdt/2019
Tanggal 25 Februari 2019 — ANTON TEOPILUS, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali vs OCHAM SJAMSIER, sebagai Termohon Peninjauan Kembali
220121 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 71/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 4 April 2018 — AMIN FATIMAH lawan BUDIMAN WIJAYA
7556
Putus : 13-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pdt/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — CONNIE R. PATTILEUW vs WILHELMUS THEODORUS MARIA SMITH, dk
8634 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-09-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05PK/N/2004
Tanggal 1 September 2004 — PT Saptasarana Personaprima; PT Tesco Indonesia
12575 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 11/PK/N/ 1999;: are7Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. tanggal 2 Maret1999 No. 05, KN/N/1999, objek perkara kepailitan yang menjadiwewenang Pengadilan Niaga seperti ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998, adalah utang yang timbul darihubungan hukum utang piutang, dan utang tersebut terdiri dari utangpokok dan bunganya yang tidak dibayar oleh Debitur kepada Kredituryang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih:Bertitik tolak dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.
    Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalampenerapan hukum dengan menerima dan membenarkan begitu sajapertimbangan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana dipertimbangkan mengenai keberatan ad. 7 halaman 17,karena penafsiran utang piutang sebagaimana didalilkan TermohonPeninjauankembali / Termohon Kasasi / Pemohon Pailit termasukdalam ruang lingkup permiagaan, adalah penafsiran secara umumtanpa mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan disini adalah dalam
    kekayaan Debitur: Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut sangat kelirumengingat dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998, dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangtentang Kepailitan pasal demi pasal dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa utang yang tidak dibayar oleh Debitur, sebagaimanadimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya: Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 03 K/N/1999, MajelisHakim Kasasi berpendirian bahwa obyek kepailitan adalah hubunganhukum utang
    piutang, yang didasarkan pada konstruksi hukumpinjammeminjam uang: Bahwa dalam putusan No. 03 K/N/1999 tersebut Majelis HakimKasasi, A LZKasasi telah melakukan kekeliruan dan kesalahan fatal dalammenerapkan hukum, khususnya dalam menentukan obyek perkarakepailitan, karena pada hakekatnya hubungan hukum antaraPemohon Peninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembaliadalah hubungan hukum pengikatan sewa menyewa mengenai alatalat berat 500 ton, 750hp, HS Top Drive System, yang mana adakekurangan
Putus : 10-11-2010 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 65/Pdt.G/2010/PN.Kpj
Tanggal 10 Nopember 2010 — Hj. MUTMAINAH alias Hj. MAIMUNAH alias Hj. MUT. Dikuasakan kepada AGUS SAFI’I, SH; Advokat. m e l a w a n 1. H. PAIMAN : TERGUGAT I. 2. Hj. WINARTI istri dari H. PAIMAN : TERGUGAT II.
177126
Register : 22-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 206/PDT/2014/PT.BDG
Tanggal 17 Juli 2014 — ELAN. DKK Lawan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Community Branch Garut
10464
Register : 13-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Klt
Tanggal 13 Februari 2014 — JOKO BUDI SANTOSO, dk VS Pimpinan P.T.BPR WUNI ARTHA, DK
337
Putus : 14-05-2013 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN GARUT Nomor 21/PDT.G/2012/PN.GRT
Tanggal 14 Mei 2013 — USEP SUGIONO, SH Lawan : PT. BANK MEGA Tbk CABANG GARUT
10010
Register : 20-10-2009 — Putus : 28-04-2010 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 45/PDT.G/2009/PN/Kds
Tanggal 28 April 2010 — Perdata - ENDANG WINARSIH Melawan - 1. S U R O T O - 2. PT. KOSPIN JASA PATI - 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAH SEMARANG IX
15970
  • Bahwa pengajuan utang piutang antara Tergugat dengan Tergugat IIcacat hukum karena obyek yang menjadi jaminan utang piutang tanpasepengetahuan dari Penggugat;6.
    Bahwa oleh karena perjanjian utang piutang antara Tergugat denganTergugat Il tanpa melibatkan Penggugat, maka pada awal tahun 2008Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan tentang pelelangan atasobyek sengketa tersebut dari Tergugat III;8.
    Menyatakan perjanjian utang piutang antara Tergugat denganTergugat II cacat hukum dan batal demi hukum;. Menyatakan utang piutang antara Tergugat dengan Tergugat IIcacat hukum ;. Menyatakan proses lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat IImelalui Tergugat Ill atas tanah SHM No.603 luas 800 m2,terletak di Desa Jojo Rt.02 Rw.01 Kec Mejobo, Kab.
    Exceptio Obscur Libel ( Eksepsi kurang lengkap dankabur );Bahwa, jika kita lihat dalil gugatan dari penggugat adalah gugatanperbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUH Perdata, namun padaFundamental petendinya justru menjelaskan mengenai perjanjian utangpiutang, dan disisi lain pada petitumnya malah memohon pembatalanperjanjian utang piutang tersebut antara Tergugat dan Tergugat Il, padahal penggugat tidak berhak memohon pembatalan perjanjian hutangpiutang tersebut, karena perjanjian utang piutang
    piutang dan disisi lain pada petitumnyamalah memohon untuk pembatalan perjanjian utang pitang antara Tergugat dan Tergugat Il, padahal penggugat tidak berhak memohon pembatalanperjanjian hutang piutang tersebut karena perjanjian utang piutang tersebutadalah hubungan hukum yang timbul antara Tergugat dan Tergugat II (Pasal13820 KUH Perdata), dan ironisnya Penggugat dalam gugatannya tidakmenuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut, olehkarenanya gugatan Penggugat adalah tidak jelas
Register : 25-08-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Bon
Tanggal 10 Maret 2016 —
94108
Putus : 20-11-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135K/PDT/2007
Tanggal 20 Nopember 2007 — Ny. SRIYANTI ; SUTARMIN, dkk. ; P.T. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KARANGANYAR ; DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG, Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURAKARTA.
2117 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-07-2011 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN.Kds
Tanggal 21 Februari 2012 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Berkedudukan di Jakarta Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUDUS H. ISKANDAR melawam
7384
Register : 30-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 512/Pdt/2014/PT.BDG
Tanggal 12 Februari 2015 — TATI KISWATI Lawan NENI SUHARTINI. DKK
4325
  • BDGada mengajukan bahwa Tergugat Il terlibat utang piutang tersebut danketerangan saksi Atikah tersebut tidak memiliki nilai kKekuatan hukumuntuk dipertimbangkan karena harus ada bukti pendukung lainnya untukmembuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II ada hubunganhukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pertimbangan / dalil yangberhubungan dengan amar putusan nomor 2, 3,4, 5 dan 7 Tergugat Ilmenolaknya.
Register : 22-01-2014 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 24 Maret 2014 — PUJI ENDARWATI vs SUYAHMI
6936
Register : 16-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN GARUT Nomor 08/PDT.G/2014/PN.GRT
Tanggal 23 Oktober 2014 — TATI KISWATI Lawan NENI SUHARTINI. DKK
8921
Putus : 18-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — H. SUGIANTO VS K.H. BAHARUDDIN, S.H. dan HAIRUN ISNANI
9558 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN SRAGEN Nomor 1 / Pdt.G / 2013 / PN.Srg
Tanggal 18 Juli 2013 — penggugat: Ninik Sulistiyorini tergugat : • Hamid Junaidi Kuswanto • Leliyanti • H. Suparno • Dewi Cahyani Edi Sud SH
11124
Putus : 16-05-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN MERAUKE Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.MRK
Tanggal 16 Mei 2012 — PERDATA - PT PAPAN MANDIRI UTAMA LAWAN PT. BANK PAPUA CABANG MERAUKE
9357
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1502 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — HERMAN LAKSANA vs Pemerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), cq. Kantor Wilayah IX DJKN Semarang, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dkk
11386 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN GARUT Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Grt
Tanggal 19 Maret 2014 — ELAN. DKK Lawan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Community Branch Garut
19270