Warga Negara RepublikIndonesia yang merupakan penduduk desa setempat dan bertempat tinggalserta berdomisili di wilayah pemilihan pada desa yang bersangkutan, j. paspoto berwarna dengan latar belakang biru benhur ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar12) Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2018 PEMOHON telah terpilin dandipilih dengan suara terbanyak untuk Keterwakilan Wilayah RW 01 DesaDukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dalam proses musyawarahperwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih

Dimana pada saat itu adaaduan dari masyarakat tentang ketidakberesan dalam proses pengisianAnggota BPD di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, dimanadiduga terdapat kesalahan dalam masalah keterwakilan Calon Anggota BPDpada wilayah Pemilihan RW 1 dan RW 5. Untuk mengetahui kebenaran haltersebut, dilakukanlah klarifikasi oleh Termohon melalui DispermasdesKabupaten Tegal.

ISMET GUNAWANmendaftar sebagai Calon Anggota BPD wilayah pemilihan RW ;b. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota BPD DesaDukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan KTPel Sadr. ISMET GUNAWAN diketahui sebagai warga RW III;c. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota BPD DesaDukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Sdr. ADANG SUPRANTOmendaftar sebagai Calon Anggota BPD wilayah pemilihan RW V;d. Bahwa , Sdr.

Bahwa berdasarkan faktafakta yang diketahui, terbukti bahwa dalam prosespengisian Anggota BPD Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegalkhususnya di wilayah Pemilihan RW dan RW V terdapat kesalahan yang tidaksesual dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentangBadan Permusyawarahan Desa. Terkait dengan hal tersebut dapat Kami uraikan sebagai berikut :a.

Oleh karena hal tersebut,Termohon akhirnya menerbitkan Keputusan Pejabat Pemerintah untuk menolakmeresmikan Anggota BPD khususnya terhadap PARA PEMOHON yangmerupakan calon anggota BPD dari Wilayah Pemilihan RW dan RWV; 9.

Bahwa berdasarkan pasal 120 Undangundang Pilkadamenyebutkan Pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanismepenundaan Pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yangterhenti, adapun syarat ditetapbkan Pemilihan lanjutan,tertuang dalam Pasal 120 ayat (1) yang berbunyi:Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 581/ Pdt.G/2020/PN MdnDalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadikerusuhan, gangguan keamanaan, bencana alam, ataugangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapanpenyelenggaran pemilihan tidak

Bahwa filosofi selain melalui mekanisme tersebut, adapunalternatif lain yaitu Pemilihnan susulan yang sesuai denganPasal 121 ayat (2), mekanisme tersebut dilakukan untukseluruh tahapan dalam artian dimulai dari awal, adapunsyaratnya tertuang dalam Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi : dalam hal disuatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam,kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguanlainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapanpenyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihansusulan.

Bahwa berdasarkan penegasan Pasal 120 Perpu tersebut,dalam hal pada sebahagian wilayah pemilihan, seluruhwilayah pemilinan, sebagian besar daerah atau seluruhdaerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencanaalam, bencana nonalam atau gangguan lainnya yangmengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraanpemilinan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan,dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilinan serentaklanjutan.

Bahwa TergugatTergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dengan mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten HuluSungai Selatan dengan asal wilayah pemilihan sama dengan Penggugat.Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum(Onrecht matigedaad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, haruslahdipenuhi unsurunsur sebagai berikut:a.

Adanya Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum:Bahwa sebagaimana telah TergugatTergugat uraikan, bahwaPenggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalamSurat Pernyataan yang dibuat tertanggal 23 September 2018, yangHalaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.KGNmengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatandengan asal wilayah pemilihan sama dengan Penggugat apakahbersifat melawan hukum.

Adanya Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum: Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.KGNBahwa sebagaimana telah Tergugat Ill uraikan, bahwa Penggugatdalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam SuratPernyataan yang dibuat tertanggal 23 September 2018, yangmengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatandengan asal wilayah pemilihan sama dengan Penggugat apakahbersifat melawan hukum.

segala sesuatunya yang berkaitan dengan roda oraganisasiPKPB dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPKPB ;Bahwa oleh karena PKPB tercatat dan terdaftar sebagai peserta Pemilu2004, maka PKPB untuk daerah pemilihnan Bali mencalonkan anggotanyasebagai calon DPRD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali ;Bahwa Penggugat dicalonkan oleh PKPB sebagai calon DPRD ProvinsiBali dan kemudian terpilin sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD ProvinsiBali periode tahun 20042009, mewakili wilayah

pemilihan KabupatenKarangasem ;Bahwa berdasarkan Surat Kep.

tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat dalammembuat keputusan sudah sah dan benar, condition sine qua non berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan partaiyang berlaku ;Bahwa sebagaimana diakui dan Penggugat sendiri pada angka 4(empat)dalil gugatannya, bahwa Penggugat dicalonkan oleh PKPB dalam kapasitassebagai anggota PKPB sebagai calon Anggota DPRD Provinsi dan kemudianterpilin sebagai Anggota dan wakil ketua DPRD Provinsi Bali periode tahun20042009 mewakili wilayah

pemilihan Kabupaten Karangasem, menunjukkanbahwa keberadaan Penggugat sebagai anggota DPRD sekaligus sebagai WakilKetua DPRD Provinsi Bali sematamata adalah karena diusulkan oleh partaiyaitu PKPB.

SAHMADI selaku saksi calon Kepala Desa Nomor Urut 4(empat) yang kemudian ditandatangani oleh seluruh saksi calonkepala Desa, dengan isi pernyataan bahwa Pemilihan berjalanlangsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan menyatakanPemilihnan tersebut Sah dan dikemudian hari tidak akan adagugatan apapun serta bersedia untuk membantu dan bekerjasamadengan calon terpilih untuk kemajuan Desanya.Berikut adalah saksisaksi yang menandatangani berita acara hasilpemungutan suara wilayah pemilihan 2 (dua)

Surat Kartu Tanda Penduduk atas namaEvanita Surja Markusena Kawidjaja, (foto copy sesuaidengan copynya);Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) DesaWanaherang Kecamatan Gunung Putri KabupatenBogor Tahun 2020, (foto copy sesuai dengan dari printout);Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama SadamIhsan Maulana lbrahim, (foto copy sesuai denganaslinya);Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahmadi,(foto copy sesuai dengan aslinya);Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara danPenghitungan Suara Wilayah

Pemilihan 2 di TPS 47pada pemilinan Kepala Desa Wanaherang KecamatanGunung Putri Surat Pernyataan Saksi atas namaSahmadi, (foto copy sesuai dengan copynya);Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara danPenghitungan Suara Wilayah Pemilihan 3 di TPS 23pada pemilinan Kepala Desa Wanaherang KecamatanGunung Putri Surat Pernyataan Saksi atas namaSahmadi, (foto copy sesuai dengan copynya);Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama AhmadHusaeni (foto copy sesuai dengan aslinya);Halaman72dari97 HalamanPutusan

20212027 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, TPS 01TPS 25 pada tanggal20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengancopynya);Foto copy Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Kepala Desa WanaherangPeriode 20212027 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, TPS 26TPS 49 pada tanggal20 Desember 2020 (foto copy sesuai denganHalaman81dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.Bukti T.II Int114Bukti T.II Int12Bukti T.II Int13copynya);Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suaradan Penghitungan Suara Wilayah

Pemilihan 2 diTPS 47 (empat puluh tujuh) pada pemilihanKepala Desa Wanaherang Kecamatan GunungPutri Kabupaten Bogor, pada tanggal 20Desember 2020 (foto copy sesuai dengancopynya);Foto copy Berita Acara MusyawarahPemberhentian Sdr.

Panitia Pilkades menempatkan TPS padatempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat secarademografis; Membentuk TPS dengan mengalokasikan pemilih paling sedikit 1.500 (seribulima ratus) dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) pemilih setiap TPSkedalam data pemilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis danadminstrasi wilayah dalam wilayah pemilihan yang telahditetapkan; Apabila jumlah haknya kurang dari pemilih 3500 (tiga ribu lima ratus) dapatdibentuk 2 (dua) TPS dengan pengalokasian

P2 Buku Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong KecamatanCikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (Satu) Tahun 2015 (fotokopisesuai fotokopi);3. P3 Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong KecamatanCikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2015 dan Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten TangerangWilayah Pemilihan : 04 (empat) Tahun 2015 (fotokopi sesuaifotokopi);4.

P17a Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (satu) Tahun 2015 (fotokopi sesuaifotokop1);55. P17b Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 02 (dua) Tahun 2015 (fotokopi sesuaifotokop1);56.

P17c Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 03 (tiga) Tahun 2015 (fotokopi sesuaifotokop1);57. P17d Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 04 (empat) Tahun 2015 (fotokopi sesuaifotokop1);58.

P17e Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 05 (lima) Tahun 2015 (fotokopi sesuaifotokopi);59.

Teko Widarto ;Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa secara pribadi pada bulanFebruari 2004 digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan dinas(tugastugas Terdakwa selaku anggota KPUD), maka adalah adiljika mobil tersebut harus mempunyai nilai sewa sama seperti mobilsewaan anggota KPUD lainnya, sebab suksesnya Pemilu Tahun2004 di wilayah pemilihan yang menjadi tugas Terdakwa tidakterlepas dari mobil yang digunakan Terdakwa tersebut ;Bahwa memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum diatas, maka menurut

memberikan pertimbangan hukumserta mengadili dalam Perkara Perdata ;Lagi pula pertimbangan hukum di atas adalah bertentangan denganfaktafakta materiil yang terungkap di persidangan, yakni sbb :Bahwa mobil yang dibeli olen Terdakwa secara pribadi pada bulanFebruari 2004 digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan dinas(tugastugas Terdakwa selaku anggota KPUD), maka adalah adiljika mobil tersebut harus mempunyai nilai sewa sama seperti mobilsewaan anggota KPUD lainnya, sebab suksesnya Pemilu tahun2004 di wilayah

pemilihan yang menjadi tugas Terdakwa tidakterlepas dari mobil yang digunakan Terdakwa tersebut danberdasarkan faktafakta persidangan lainnya yakni :Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang dibenarkan oleh saksiH.

Kerugian Moril hilangnya kepercayaan masyarakat pendukung kepadaPenggugat dan Il selaku pengurus Partai Golkar dan Caleg terpilih.Bahwa Penggugat khawatir pada sikap Tergugat yang telah menggantikanposisi Penggugat Il dengan Turut Tergugat sebagai Calon Anggota DPRDAceh Tengah wilayah pemilihan 3 yang tidak prosedural dan melawanhukum yang dapat menghilangkan hak Penggugat Il duduk selaku anggotaLegislatif periode 20042009 sehingga telah menghilangkan pendapatanyang ditaksir lebih kurang Rp. 300.000.000

Sinjai masa bhakti 2009 2014, hasil Pemilihan Umum anggota legislatif tahun2009 wilayah pemilihan Dapil II (Dua) Kabupaten Sinjai dari Partai Kebangkitan Bangsa,telah diresmikan pengangkatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 3404/X/TAHUN 2009 tanggal 15Oktober 2009;Bahwa Penggugat menjadi anggota DPRD Kab.

Maka untuk itu, jelas dannyata, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindaksebagai Penggugat dalam perkara ini;Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Aceh Selatan untuk periode 2009 sampai dengan 2014 mewakili PartaiNasional yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dari wilayah pemilihan Dapil I(Tapaktuan, Samadua);Hal. 2 dari 16 hal Put.

Indra Moesaffa, SH.MH. telah beberapa kali bertemu, antara lain di HotelShangrila, dimana Terdakwa mengatakan pada saksi tersebut, punya teman di KPUPropinsi Jawa Timur yang dapat mengawal dan mengamankan hasil suara PemilihanJatim, dimana isteri saksi tersebut yaitu Suhartini kebetulan menjadi peserta pemilu untukLegislatif untuk wilayah pemilihan VIII, untuk daerah Neganjuk, Madiun, Jombang danMojokerto. ; 29 9 2222 22+ 222 no nnn nnn none nn none ne Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa juga

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaanPemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 pada seluruhKecamatan di Kabupaten Kolaka kecuali wilayah pemilihan KecamatanKolaka, Kecamatan Wuwundulako dan Kecamatan Pomalaa ;3. Menentukan bahwa waktu pelaksanaan Pemilihan Ulang Bupati danWakil Bupati Kolaka tahun 2008 tersebut sudah harus dilaksanakanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan ;4.

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)Aceh Selatan untuk periode 2009 sampai dengan 2014 mewakili partai Nasional yaituPartai Amanat Nasional (PAN) dari wilayah pemilihan Dapil I (Tapaktuan, Samadua);4. Bahwa Penggugat baik sebelum maupun sesudah menjadi anggota DPRK, baik dalamkapasitas sebagai Ketua Mejelis Penasihat Partai Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun2013, sedangkan dalam Pasal 236A UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahMenjadi UndangUndang, penundaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahhanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau di sebagian wilayah

pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai denganMeimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadapgugatan Para Penggugat Pembanding tersebut telah mengajukan jawaban yang menyatakanbahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menolak dalildalil Gugatan Penggugatkarena sangat tidak berdasar / tidak beralasan menurut hukum, Tergugat II Intervensiadalah menjadi salah satu peserta Calon Walikota Kota Gorontalo yang berpasangandengan

No. 65/B/2013/PT TUN Mks.alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau disebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibatpemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai denganMeimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadapgugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan jawaban yang menyatakanbahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menolak dalildalil Gugatan Penggugatkarena sangat tidak berdasar / tidak beralasan

Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan,termasuk penetapan wilayah pemilihan, jumlah TPS;3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kampanye,meliputi pengaturan jadwal / waktu bagi setiap calon, sanksi ataspelanggaran kampanye;4. Ketentuan mengenai sanksi bagi bakal calon yangmengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon atau calonyang mengundurkan diri setelah dilakukan undian nomor urut;. Menyelenggarakan kegiatan kampanye;m.

Sulsel.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnyaTergugat dihukum membayar imateril kepada penggugat secara tunai agarSupaya dapat dijadikan contoh kepada masyarakat dan juga agar Supayaperbuatan tergugat tidak memberikan dampak yang lebih besar di masa yangakan datang bagi calon wakil rakyat yang ingin memperjuangkan hak hakrakyat di seluruh wilayah pemilihan di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesiselatan kabupaten gowa dan kabupaten takalar yang di akibatkan darikesalahan administrasi

Bahwa dalam posita angka 3 adalah tidak benar dan tidakberalasan, jika Para Pemohon merasa hak konstitusinya untukdipilin telah dikebiri, dengan adanya Pasal 42 Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa karena di wilayah pemilihan Para Pemohon kurang dari 5(lima) orang, justru Peraturan Bupati ini dibuat agar untuk melindungiHalaman 15 dari 31 halaman.

Maka untuk itu jelas dannyata, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindaksebagai Penggugat dalam perkara ini ;Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)untuk periode 2009 sampai dengan 2014 mewakili Partai Nasional yaitu PartaiAmanat Nasional (PAN) dari wilayah pemilihan Dapil IV (Kabupaten Bireuen,Bener Meriah dan Aceh Tengah) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 63/PHPU.CVII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Nomor 95/PHPU.CVII/2009