Untuk menyerahkan seluruh asetaset Koperasi Tani Mandiri yangdikuasai dan diusahai dengan secara tidak sah menurut hukum, yaitulahan hutan tanaman rakyat seluas 1.262,61 hektar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Asahan Nomor 438HUTBUN/2010, tanggal 10November 2010, kepada Para Penggugat;Memerintahkan kepada Bupati Asahan cq Kepala Dinas KoperasiPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan untuk mematuhiisi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) danmencatatkannya dan mendaftarkannya

Nomor 654 PK/Pdt/2018Memerintahkan kepada Para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIuntuk menyerahkan seluruh assetaset Koperasi Tani Mandiri yangdikuasai dan dikuasai dengan secara tidak sah menurut hukum, yaitulahan hutan tanaman rakyat seluas 1.262,61 hektar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Asahan Nomor 438HUTBUN/2010, tanggal 10November 2010, kepada Para Penggugat;Memerintahkan kepada Bupati Asahan cq Kepala Dinas KoperasiPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan untuk mematuhi

Nomor 654 PK/Pdt/2018dikuasai dan dikuasai dengan secara tidak sah menurut hukum, yaitulahan hutan tanaman rakyat seluas 1.262,61 hektar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Asahan Nomor 438HUTBUN/2010 tanggal 10November 2010 kepada Para Penggugat;8.

duduksebagai Anggota dari Pengurus demisioner) yang membentuk susunan Pengurus baruagar tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap UU Nomor 25 tahun1992 Tentang Perkoperasian yang nantinya tentu dapat menghambat keberlangsunganKoperasi Tani Mandiri tersebut;Bahwa tindakan dari Tergugat , Il, dan Ill / Formatur dan Para Tergugat secarakeseluruhannya yang secara tidak sah telah melakukan pengambil alihan KantorKoperasi Mandiri dan juga asset kekayaan yaitu : lahanlahan hutan tanaman rakyatseluas 1.262,61

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;Memerintahkan kepada Para Tergugat I,II,II,IV,V,VIVII,VII,IX, X, XILXIl untukmenyerahkan seluruh assetaset Koperasi Tani Madiri yang dikuasai dan diuasaidengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu : Lahan hutan tanaman rakyat seluas 1.262,61 Hektar berdasarkan suratkeputusan Bupati Asahan Nomor : 438HUTBUN/2010,tanggal 10 November2010;8.

sebagai Anggota dari Pengurus demisioner) yang membentuksusunan Pengurus baru agar tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpanganterhadap UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang nantinya tentudapat menghambat keberlangsungan Koperasi Tani Mandiri tersebut;Bahwa tindakan dari Tergugat , Il, dan III / Formatur dan Para Tergugat secarakeseluruhannya yang secara tidak sah telah melakukan pengambil alinan KantorKoperasi Mandiri dan juga asset kekayaan yaitu : lahanlahan hutan tanaman rakyatseluas 1.262,61

Memerintahkan kepada Para Tergugat IJ, II,II,IV,V,VI,VII,VIILIX, X, XILXIL untukmenyerahkan seluruh assetaset Koperasi Tani Madiri yang dikuasai dan diuasaidengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu :e Lahan hutan tanaman rakyat seluas 1.262,61 Hektar berdasarkan surat keputusanBupati Asahan Nomor : 438HUTBUN/2010,tanggal 10 November 2010;8.

sebagai Anggota dari Pengurus demisioner) yangmembentuk susunan Pengurus baru agar tidak terjadinya pelanggaran danpenyimpangan terhadap UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasianyang nantinya tentu dapat menghambat keberlangsungan Koperasi TaniMandiri tersebut;.Bahwa tindakan dari Tergugat I,ll,dan Ill / Formatur dan Para Tergugatsecara keseluruhannya yang secara tidak sah telah melakukan pengambilalihan Kantor Koperasi Mandiri dan juga asset kekayaan yaitu : lahanlahanhutan tanaman rakyat seluas 1.262,61

Wahyudi, SST, Mkes. denganmengatas namakan Koperasi Tani Mandiri sejak tahun 2014 sampai dengangugatan ini berkekuatan hukum tetap (incracht) adalah tidak sah dan/ataucacat secara hukum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;Memerintahkan kepada Para Tergugat I.II,III.IV,V,VI,VII,VIII,IX, X, XXIIuntuk menyerahkan seluruh assetaset Koperasi Tani Madiri yang dikuasaidan diuasai dengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu : Lahan hutantanaman rakyat seluas 1.262,61 Hektar

Untukmenyerahkan seluruh asetaset Koperasi Tani Mandiri yang dikuasai dan diusahaidengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu : Lahan Hutan tanaman rakyatseluas 1.262,61 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Asahan Nomor : 438HUTBUN/2010, tanggal 10 Nopember 2010, kepada Para Pengugat;Perbaikan gugatan tertanggal 9 Nopember 2015:DALIL DALIL POSITA 1.

M.Wahyudi, SST, M.kes, dengan mengatas namakanKoperasi Tani Mandiri sejak tahun 2014 sampai dengangugatan ini berkekuatan hukum tetap (incracht) adalahtidak sah dan/atau cacat secara hukum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhiisi putusan ini;Memerintahkan kepada Para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, Xl untuk menyerahkan seluruh assetasetKoperasi Tani Mandiri yang dikuasai dan dikuasai dengansecara tidak syah menurut hukum, yaitu : Lahan hutantanaman rakyat seluas 1.262,61

Memerintahkan kepada Para Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,Xll untuk menyerahkan seluruh asetaset Koperasi Tani Madiri yangdikuasai dan diuasai dengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu lahanhutan tanaman rakyat seluas 1.262,61 (seribu dua ratus enam puluh duakoma enam satu) Hektar berdasarkan Surat Keputusan Bupati AsahanNomor 438HUTBUN/2010, tanggal 10 November 2010 kepada ParaPenggugat;8.

untukmenyerahkan seluruh asetaset Koperasi Tani Mandiri yang dikuasai dandiusahai dengan secara tidak sah berdasarkan Surat Keputusan BupatiAsahan Nomor 438HUTBUN/2010, tanggal 10 November 2010 kepadaPara Pengugat:Dalam hal ini di perbaiki dan diperbaharui menjadi:Memerintahkan kepada Para Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,Untuk menyerahkan seluruh asetaset Koperasi Tani Mandiri yang dikuasaidan diusahai dengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu lahan hutantanaman rakyat seluas 1.262,61

Wahyudi, Sgugatan ini berkekuatan hukum tetap ( inkracht) adalah tidak sah dan/ataucacat secara hukum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;Memerintahkan kepada Para Tergugat I, Il, Ill , IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIuntuk menyerahkan seluruh asetaset Koperasi Tani Mandiri yang dikuasaldengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu lahan hutan tanamanrakyat seluas 1.262,61 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam satu)Hektar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan

Bahwa keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.163/MENHUTII/2008tanggal 2 Mei 2008 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitankeputusan Bupati Asahan Nomor: 438HUTBUN/2010 tanggal 10 November2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman Kepada Koperasi Tani Mandiriseluas + 1.262,61 Hektar di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utaraberikut dengan Peta Lampirannya;.

Bahwa sesuai dengan Peta Lampiran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR) yang diterbitkan BupatiAsahan atas nama Menteri Kehutanan RI tersebut areal kerja Tergugat seluas+ 1.262,61 hektar Seluruhnya terletak di kabupaten Asahan Namun karenaadanya perubahan batas wilayah kabupaten Asahan dengan KabupatenHalaman 56 dari 91 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2021/PT MDNLabuhanbatu Utara yang merupakan konsekuensi dari pemberlakuanperaturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

Bahwa benar dahulu seluruh areal kerja Tergugat seluas + 1.262,61 hektarsebagaimana dimaksud dalam keputusan Bupati Asahan Nomor : 438HUTBUN/2010, tanggal 10 November 2010 berikut dengan peta lampirannyatersebut terletak di wilayah administrasi Kabupaten Asahan, namun dengan adanyapemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 tahun 2014mengakibatkan sebagian dari areal kerja tergugat tersebut, yakni seluas 565,61hektar mengalami perubahan letak wilayah administrasi sehingga sekarang beradadi

Bahwa berdasarkan Bukti T22 yang dihubungkan dengan Bukti T2 (PetaLampiran Keputusan Bupati Asahan Nomor: 438 HUTBUN/2020, tanggal10 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman Kepada KoperasiTani Mandiri Seluas + 1.262,61 Hektar Di Kabupaten Asahan ProvinsiSumatera), Bukti T4 (Surat Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan HutanWilayah Ill Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor:522/979/UPT.KPHIII/2019, tanggal 31 Oktober 2019

Bahwa alas hak yang menjadi dasar Penggugat asal/TergugatRekonvensi/Pembanding mengusahai areal seluas + 190 (Seratus sembilanpuluh) hektar yang menjadi objek sengketa a quo adalah Keputusan BupatiAsahan Nomor: 438 HUTBUN/2020, tanggal 10 November 2010 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanRakyat Dalam Hutan Tanaman Kepada Koperasi Tani Mandiri Seluas +1.262,61 Hektar Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera (Bukti T1) berikutdengan Peta Lampiran Areal Kerjanya (

Wahyudi, SST, M.kes, dengan mengatas namakan Koperasi Tani Mandiri sejak tahun 2014 sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap (incracht) adalah tidak sah dan/atau cacat secara hukum;- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;- Memerintahkan kepada Para Tergugat I,II,III.IV,V,VI,VII,VIII,IX, X, XI untuk menyerahkan seluruh asset-aset Koperasi Tani Mandiri yang dikuasai dan dikuasai dengan secara tidak syah menurut hukum, yaitu : Lahan hutan tanaman rakyat seluas 1.262,61

Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.163/MenhutII/2008tanggal 2 Mei 2008 tentang Pencadangan Areal Hutan untukPembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas + 1.540 (Seribu Lima RatusEmpat Puluh) Hektar di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utaraberikut dengan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 438Hutbun/2010tanggal 10 November 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanamankepada Koperasi Tani Mandiri seluas + 1.262,61 Hektar di KabupatenAsahan