Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
PT.Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma
Tergugat:
1.Keriyati
2.Ilham Nasution
5826
  • . = 2.972.973,Bunga Berjalan :Rp 138.889,Denda : Rp. 380.739,+Jumlah >: Rp. 42.171.281,3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasiTanggung jawab hutang kreditnya.e. Dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnyatersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian senilai Rp.42.171.281, (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribudua ratus delapan puluh satu rupiah)f. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan,menghubungi, mengunjung!
    Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 20 % (flat) per tahun;Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 25 April2019, Tergugat dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlahhutangnya sebesar Rp. 42.171.281, (empat puluh dua juta seratus tujuh puluhsatu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:Baki Debet : Rp. 38.678.680,halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Bkn.Kewajiban Bunga :Rp. 2.972.973, Bunga Berjalan : Rp 138.889
    menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat berdasarkanperhitungan terakhir sampai dengan tanggal 24 April 2019, untuk membayarhalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Bkn.seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 42.171.281, (empat puluh dua jutaseratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) denganrincian sebagai berikut:Baki Debet : Rp. 38.678.680,Kewajiban Bunga :Rp. 2.972.973, Bunga Berjalan : Rp 138.889
Putus : 27-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — BUPATI TOLITOLI, vs. PT. CITRA PALU MINERALS, DKK
5925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 149 PK/TUN/2013pertambangan terhadap mineralmineral dan mineral ikutan, sebagaimanadiatur dalam Kontrak Karya tersebut;Bahwa wilayah pertambangan Penggugat sampai dengan tahapan kegiatanstudi kelayakan sesuai dengan Kontrak Karya adalah seluas 138.889 hayang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, KabupatenLuwu Utara, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Kota Palu;10.Bahwa Kontrak Karya Penggugat tersebut masih sah berlaku dan hal itu11ditegaskan dalam ketentuan
    Bumi Resources denganpenciutan areal dari total luas 561.050 menjadi 138.889. Namun diKabupaten Tolitoli, Penggugat tidak melakukan penciutan areal.Penciutan tersebut juga dilakukan oleh Penggugat tanpa penyelidikanumum atau eksplorasi sebelumnya;Bahwa oleh karena kondisi tersebut, Tergugat menilai bahwa Penggugattidak punya keinginan ataupun itikad baik untuk melakukan eksplorasiataupun berinvestasi di Kabupaten Tolitoli, sehingga pada tanggal 17Halaman 12 dari 23 halaman.
    Bumi Resources dengan penciutan areal dari total luas 561.050menjadi 138.889 dan ironisnya di Kabupaten Tolitoli, Penciutan tersebutjuga dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa penyelidikan umum ataueksplorasi sebelumnya;Pada tahun 2006 Pemuda Tolitoli telah meminta kepada PT. Citra Palumineral untuk melakukan kegiatan nyata dilapangan sesuai perjanjiandalam Kontrak Karya.
    Bahwaberdasarkan gugatan Penggugat studi kelayakan sesuai dengan KontrakKarya adalah seluas 138.889 ha yang terletak di Provinsi SulawesiSelatan dan Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Donggala, ParigiMoutong, Tolitoli dan Kota Palu; Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai ketentuantata cara IUP dan IUP Operasi Produksi oleh karena itu Surat KeputusanBupati
Register : 11-06-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 23-05-2014
Putusan PA BANGKO Nomor 130/Pdt.G/2012/PA.Bko
Tanggal 3 September 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
204
  • suami memberi nafkah kepada isteri, oleh karena itu bebankewajiban suami memberi nafkah kepada isteri harus tetap dilaksanakan suami selamadua tahun tersebut, tentunya beban kewajiban memberi nafkah itu didasarkan kepadakemampuan suami sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil rekonvensinya menuntutsupaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau selama dua tahun (duapuluh empat bulan) sebesar Rp.100.000.000,00 dan jika dirinci Rp. 138.889
    , setiap hariyakni 720 hari x 138.889 = Rp. 100.000.000, bila dihubungkan dengan penghasilanTergugat Rekonvensi saat ini jelas tidak seimbang dengan kemampuan TergugatRekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuanTergugat Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi, olehkarenanya Tergugat Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau PenggugatRekonvensi selama 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juni2012 sebesar Rp. 20.000,00
Register : 03-05-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN GIANYAR Nomor 30/Pid.B/2024/PN Gin
Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Fikri Abdul Kornain, S.H.
Terdakwa:
I WAYAN WIRYAWAN
540
  • SPP: 6073/KSP/TLB/IX/2018, Nama: I Wayan Agus Kartawan, Tanggal: 01-09-2018, Max Pinjaman: Rp. 5.000.000, Angsuran Pokok: Rp. 138.889, Bunga: 2 % menurun, Tabungan wajib: Rp.-, Jangka waktu: 36 Bln 01-09-2018 s/d 01-09-2021, Jaminan: BPKB No. J-04418524 O, Denda : 5 % x angsuran + bunga.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN AGUS KARTANA;

  • 1 (satu) lembar asli Kitir Kredit No.