Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan Kenalan No.471.15/146.1/VII/2019 menerangkan pemohon mengajukan perubahannama semula nama anak pemohon KAYYIS LAISA ZARIRA dirubahmenjadi nama AL KAYYIS DZIKRINA ISTIGHFARA,Halaman 1 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Mkd.5. Bahwa nama anak pemohon yang akan digunakan selanjutnya dalamadministrasi yaitu nama AL KAYYIS DZIKRINA ISTIGHFARA;6.

September 2012,diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kemloko III RT 05/RW 02 KelurahanKenalan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang termasuk ke dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga Pengadilan Negeri Mungkidberwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohonpatut untuk diterima;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alatbukti surat P1 berupa Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar dari Desa atasnama Sarkowi, Nomor 471.15/146.1

Dan keuntungandari hasil menjual ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhikebutuhan seharihari;Bahwa Terdakwa mengakui dalam membeli, menjual dan menyerahkan ganjatersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya Terdakwaditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa barang bukti ganja milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan beritaacara pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba PelaksanaHarian Badan Narkotika Nasional (BNN) No.Lab : 146.1/IX/2009/UPT LAB

Dan keuntungandari hasil menjual ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhikebutuhan seharihari;Bahwa Terdakwa mengakui dalam membeli, menjual dan menyerahkan ganjatersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya Terdakwaditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa barangg bukti ganja milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan beritaacara pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba PelaksanaHarian Badan Narkotika Nasional (BNN) No.Lab : 146.1/IX/2009/UPT LAB

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatberjalan rukun dan harmonis tentram , dan bahagia, namun semenjak sekitarbulan januari tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyangdisebabkan oleh halhal sebagai berikut :Halaman 8 dari 146.1 Tergugat selalu mengandalkan penggugat dalam memenuhikebutuhan hidup berumah tangga dan selalu bersikap kasar terhadapPenggugat.6.2 Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah mencukupikebutuhan ekonomi hidup sehari hari dan selalu ada

123/PUUVIV2009 sesuai : Rekomendasi Bupati Maluku Tengah tanggal tanggal 21 Juni 2010Nomor 100/87/Rek/2002 tentang Persetujuan Pembentukan KabupatenSeram Bagian Barat dengan batasbatas wilayahnya yang jelas ; Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah No. 16/KPTS/DPRDMT/2003 tentang dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten SeramBagian Barat ; Keputusan DPRD Provinsi Maluku No. 9 Thn 2003 tentang persetujuanatas pembentukan kabupaten Seram Bagian Barat ; Surat Gubernur Maluku tanggal 27 Nopember Nomor 146.1

Kabupaten Seram Bagian Barat ; Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor17/KPTS/DPRDMT/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang dukunganterhadap Penetapan lbu Kota Definitif Kabupaten Seram BagianTimur dan Kabupaten Seram Bagian Barat ;3) Surat Bupati Maluku Tengah : Rekomendasi Nomor 100/87/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentangPersetujuan Pemekaran Wilayah Seram Bagian Barat ; Bupati Maluku Tengah memberi dukungan pada Kabupaten SeramBagian Barat melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur MalukuNomor 146.1

Keputusan Nomor 139 Thn 2003 tanggal 4 Mei 2003, tentangpengalokasian dana bantuan kepada kabupaten/kota yang barudibentuk pada APBD Provinsi selama 3 Tahun berturutturut ; Surat Nomor 146.1/3199 tanggal 27 Nopember 2002 yang ditujukankepada Menteri Dalam Negeri perihal pemekaran Wilayah SeramBagian Timur dan Seram Bagian Barat ;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung RI, bahwa atasUndangUndang Nomor 40 Thn 2003 tentang Pembentukan KabupatenSeram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri,Nomor 146.1/05/Pem.d/Btg/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaHal. 3 dari 12 Hal.

Konstitusi Nomor 123/PUUVI/2009:Rekomendasi Bupati Maluku Tengah tanggal tanggal 21 Juni 2010 Nomor100/87/Rek/2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten SeramBagian Barat dengan batasbatas wilayahnya yang jelas;Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah No. 16/KPTS/DPRDMT/2003 tentang dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten SeramBagian Barat;Keputusan DPRD Provinsi Maluku No. 9 Tahun 2003 tentang persetujuanatas pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat ;Surat Gubernur Maluku tanggal 27 Nopember Nomor 146.1

dukungan terhadap pembentukanKabupaten Seram Bagian Barat ;e Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17/KPTS/DPRDMT/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang dukungan terhadapPenetapan Ibu Kota Definitif Kabupaten Seram Bagian Timur danKabupaten Seram Bagian Barat;e Rekomendasi Nomor 100/87/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentangPersetujuan Pemekaran Wilayah Seram Bagian Barat ;e Bupati Maluku Tengah memberi dukungan pada Kabupaten SeramBagian Barat melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur MalukuNomor 146.1

/765 tanggal 3 Oktober 2003 ;1 Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2003tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan terhadapPembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat ;2 Keputusan Gubernur Maluku yaitu:e Keputusan Nomor 139 Tahun 2003 tanggal 4 Mei 2003, tentangpengalokasian dana bantuan kepada kabupaten/kota yang baru dibentukpada APBD Provinsi selama 3 Tahun berturutturut;1 Surat Gubernur Maluku yaitu:e Surat Nomor 146.1/3199 tanggal 27 Nopember 2002 yang ditujukankepada Menteri Dalam Negeri

Penggugat di persidangan telah melengkapi gugatannyadengan bukti tulisan, berupa: e Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,sesuai aslinya dan telahbermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);e Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.11.18.08/DN/31/2009tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanXXxXxxxx Kabupaten Pati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P.2); e Surat Keterangan Nomor: 146.1

Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Kasasi) telah melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor121 Tahun 2015 pasal 23 huruf L, yang isinya : Meninggalkan tugas selama60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelas dan tidakdapat dipertanggungjawabkan (Bukti PK4):Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi)mohon rekomendasi pemberhentian para Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Kasasi) kepada Camat Gempol Kabupaten Cirebon dandikeluarkan rekomendasi Camat Gempol Nomor 146.1

Surat Gubernur Maluku tanggal 27 Nopember Tahun 2002 Nomor 146.1/3199perihal pemekaran wilayah seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat yangdisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 10 P/HUM/2011.2410.11.12.24e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUUVII/2009 aquo dan Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Thn 2003, Termohonmenetapkan batas wilayah demi terciptanya kepastian hukum dan tertibadministrasi ;f.

KabupatenSeram Bagian Barat.Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17/KPTS/DPRDMT/2003tanggal 13 Mei 2003 tentang dukungan terhadap Penetapan Ibu Kota DefinitifKabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat.3) Surat Bupati Maluku Tengah :27e Rekomendasi Nomor 100/87/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang PersetujuanPemekaran Wilayah Seram Bagian Barat.e Bupati Maluku Tengah memberi dukungan pada Kabupaten Seram Bagian Baratmelalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor 146.1

/765 tanggal3 Oktober 2003.4) Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 09 Thn 2003 tanggal 30 April 2003tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat.5) Surat Gubernur Maluku :e Keputusan Nomor 139 Thn 2003 tanggal 4 Mei 2003, tentang pengalokasiandana bantuan kepada Kabupaten/Kota yang baru dibentuk pada APED Provinsiselama 3 Tahun berturutturut.e Surat Nomor 146.1/3199 tanggal 27 Nopember 2002 yang ditujukan kepadaMenteri Dalam Negeri perihal pemekaran Wilayah Seram Bagian Timur

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 146.1/ /X/2006/2018 bertanggal 08Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa LeuweungkolotKecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telahdiberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberitanda alat bukti P.2;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi, yang masingmasing mengaku bernama:1.

Sertifikat HGB Nomor 09 Surat Ukur Nomor12/2006 Atas Nama Ruslan Zaidan Nomor Berita Acara01/16.71/BPN/2016;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988;Berita Acara Nomor 1124.A/BA/1.B/95;Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il PalembangNomor 72/KPTS/1.A/1997;Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997;Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il PalembangNomor 26/KPTS/1.A/1998 Beserta Lampirannya,Surat Camat llir Timur Il Palembang Nomor 146.1

/III/1997 tentang Pengesahan dan Pengukuhan PeningkatanKelurahan Persiapan Hasil Pemecahan Menjadi Kelurahan Definitifdalam Kotamadya Daerah Tingkat Il Palembang Propinsi DaerahTingkat Sumatera Selatan;Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlPalembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang PelaksanaanPengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan PersiapanHasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati IIPalembang beserta lampirannya;Surat Camat llir Timur Il Palembang Nomor 146.1

pada kantor Kelurahan Kalidoni dan diberikan olehPegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlPalembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang PelaksanaanPengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan PersiapanHasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati IIPalembang beserta lampirannya. diketemukan pada akhir BulanDesember 2015 di kantor Kelurahan Kalidoni dan diberikan olehPegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;Surat Camat llir Timur Il Palembang Nomor 146.1

Putusan Nomor 125 PK/TUN/20163)4)Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan KelurahanPersiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan DefinitifDalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya, PadaLampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala DaerahTingkat I Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 halaman 2dijelaskan bahwa Kelurahan 2 llir Kecamatan Ilir Timur Ilsebagian dipecah menjadi Kelurahan Kalidoni danKelurahan Sungai Selayur Kecamatan lIlir Timur IlPalembang, dan Surat Camat lIlir Timur Il PalembangNomor 146.1

/1998 tentang PelaksanaanPengesahan dan Pengukuhan Peningkatan KelurahanPersiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif,seharusnya Lurah Kelurahan Sungai Selayur tahu bahwaKelurahan Sungai Selayur merupakan pemekaran dariKelurahan 2 llir dan bukan pemekaran dari Kelurahan SeiSelincah, berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997, Surat KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il PalembangNomor 26/KPTS/1.a/1998, dan Surat Camat llir Timur IIPalembang Nomor 146.1

Penggugat di persidangan telah melengkapi gugatannyadengan bukti tulisan, berupa:e Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,sesuai aslinya dan telahbermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);e Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.18.12/Pw.01/44/2008 tanggal 21Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxxxKabupaten Pati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukupselanjutnya diberi tanda (bukti P.2); e Surat Keterangan Nomor: 146.1

eee ee ee ee eee eeFoto copy Kartu Keluarga Nomor : 6171062406080036tanggal 24 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kota Pontianak,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya (P.3);Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 4/1976 tanggal10 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya (P.4);Foto copy Surat Keterangan Nomor002/146.1

./ Halaman 6 dari 146.1. Harta Perolehan, = Rp. 63.250.000, 6.2.

Pasal 116 Huruf (f) dan (h)Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakangugatan cerai ini dikabulkan;10.Bahwa karena Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sesuaidengan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa LeuweungkolotNomor 146.1/52/2006/II/2022, tanggal 08 Februari 2022 maka mohon agardibebaskan dari biaya perkaraBerdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq.

Poltek 13.750.0 5 27 Maret 053/146.1/KEP/DIR/PKediri 00.000. 2014 KB tgl 28 Mei 2015 Halaman 24 dari 232 BAP Putusan NOMOR 26/PID.SUSTPK/2020/PT SBY Jembata 17.155.0 27 Maret 053/146.1/KEP/DIR/Pn 00.000. 2014 KB tgl 28 Mei 2015BrawijayaJembata 18.450.0 27 Maret 053/146.1/KEP/DIR/Pn 00.000. 2014 KB tgl 28 Mei 2015KedungkandangPasar 12.050.0 29 052/178.1/KEP/DIR/PCaruban 00.000.

Nopemb KB tgl 29 sept 2014er 2013Kantor 6.142.58 27 Maret 052/012/KEP/DIR/PKSetda 3.922. 2014 B tgl 30 Des 2014KabMadiun8.200.00 053/146.1/KEP/DIR/P0.000. KB tgl 28 Mei 2015Kantor 3.200.13 27 Maret 052/012/KEP/DIR/PKTerpadu 0.521 2014 B tgl 30 Des 2014KabPonorogO2.800.00 052/012/KEP/DIR/PK0.000. B tgl 30 Des 20143.900.00 052/012/KEP/DIR/PK0.000. B tgl 30 Des 2014 Halaman 25 dari 232 BAP Putusan NOMOR 26/PID.SUSTPK/2020/PT SBY 85,647.714,443 Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI WAHONO mewakili PT.

Poltek 13.750.000.000. 5 27 Maret 053/146.1/KEPKediri 2014 /DIR/PKB itgl28 Mei 20152 Jembatan 17.155.000.000. 5 27 Maret 053/146.1/KEPBrawijaya 2014 /DIR/PKB tgl28 Mei 20153 Jembatan 18.450.000.000. 5 27 Maret 053/146.1/KEPKedungk 2014 /DIR/PKB itglandang 28 Mei 20154 Pasar 12.050.000.000. 5 29 052/178.1/KEPCaruban Nopember /DIR/PKB igl2013 29 sept 20145 Kantor 6.142.583.922. 5 27 Maret 052/012/KEP/Setda 2014 DIR/PKB tgl 30Kab Des 2014Madiun8.200.000.000. 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl Halaman 49 dari

Fotocopi legalisir Surat Keputusan Direksi No053/146.1/KEP/DIR/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macettanggal 28 Mei 2015;. Fotocopi legalisir Memo Pengusulan Penghapus bukuan/Penghapusan Kredit Macet Cabang Sidoarjo an PT SGS(KPK00233) tanggal 13 Mei 2015;. Fotocopi legalisir Memo Pengusulan Penghapus bukuan/Penghapusan Kredit Macet Cabang Sidoarjo an PT SGS(02645100) tanggal 13 Mei 2015;.

Fotocopy legalisir Surat Keputusan surat No053/146.1/Kep/Dir/PKB tgl 28 Mei 2015.Halaman 205 dari 232 BAP Putusan NOMOR 26/PID.SUSTPK/2020/PT SBY153.154.155.156.157.158.159.Fotocopy legalisir Memorandum terkait surat No052/178.1/Kep/Dir/PKB tgl 29 September 2014.Fotocopy legalisir Memorandum terkait surat No052/012/Kep/Dir/PKB tgl 31 Desember 2014.Fotocopy legalisir Memorandum terkait surat No053/146.1/Kep/Dir/PKB tgl 28 Mei 2015.Fotocopy legalisir 1 (Satu) bundel Memo Pengajuan Hapus BukuKredit

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40PK/TUN/2012 tanggal 21 Juni 2012 menyatakan menolak PermohonanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BupatiPelalawan (Bukti P11)Semenjak Desa Bagan Limau dimekarkan Menjadi Desa Definitifmelalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007,Pemerintah Desa Air Hitam Menolak/Keberatan atas Pemekaran DesaBagan Limau ke Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negerimelalui Surat Dirjen PMD Nomor 146.3/1678/PMD tanggal 05 Juni 2008dan Surat Nomor 146.1

Desa Definitifmelalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007, PemerintahDesa Air Hitam Menolak/Keberatan atas Pemekaran Desa Bagan Limau keMenteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Dirjen PMDNomor 146.3/1678/PMD tanggal 05 Juni 2008 dan Surat Nomor146.1/610/PMD tanggal 04 Februari 2011 kepada Gubernur Riau tentangPembentukan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,Pemerintah Provinsi Riau menindaklanjuti surat menteri dalam negeriKepada Bupati Pelalawan nomor 146.1

sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan;Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subangpada tanggal 11 Januari 2016 dengan register perkara Nomor0182/Pdt.G/2016/PA.Sbg, telah mengemukakan hal hal dan alasan alasansebagai berikut:146.1

Asli surat keterangan hubungan keluarga Nomor 146.1/136/DMSNNI/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 atas nama XXxXXyang dibuat danditandatangani oleh kepala XXXxX, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan paraf KetuaMajelis;B. Saksisaksi1.