Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 09 Agustus 2016 Nomor :154/N.2.18/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal24 September 2016;. Penuntut Umum : tanggal 21 September 2016 Nomor : Print179/N.2.18/Epp.1/09/2016 sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal10 Oktober 2016;. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal O03 Oktober 2016 Nomor150/Tah/Pid.B/2016/PNSdk sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal01 November 2016;.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 24 Oktober2016 Nomor : 150/Pid.B/2016/PNSdk sejak tanggal 02 November 2016s/d tanggal 31 Desember 2016;Terdakwa Il ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan dari :1.Penyidik : tanggal 26 Juli 2016 Nomor : SP.Han/04/V1V2016/Reskrimsejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 09 Agustus 2016 Nomor :153/N.2.18/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 16 Agustus 2016

s/d tanggal 24September 2016;Penuntut Umum : tanggal 21 September 2016 Nomor : Print180/N.2.18/Epp.1/09/2016 sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal10 Oktober 2016;Hakim Pengadilan Negeri : tanggal O03 Oktober 2016 Nomor150/Tah/Pid.B/2016/PNSdk sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal01 November 2016;Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PNSdk5.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Dairi Nomor : B165/N.2.18/Epp.1/09/2016, atas nama Terdakwa :HENDRISIANTURI DAN CANDRA SIANTURI;. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM166/SDKAL/Epp.1/09/2016 tanggal 27 September 2016, atas nama Terdakwa: HENDRISIANTURI DAN CANDRA SIANTURI;.

Nomor 374 K/Ag/201810.11.12.13.14.Menyatakan 50 mayam emas yang berada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu hasil gadai terhadap objeksengketa poin 2.7 dan 2.11 dalam konvensi adalah harta bersamaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan almarhumah CutManyak binti Teuku Matsyam;Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang menyewakan objek sengketa poin 2.18 dalam konvensi berupa 7(tujuh) pintu rumah kopel sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 adalahperbuatan melawan

hukum;Menyatakan hasil sewa objek sengketa poin 2.18 dalam konvensi daritahun 2005 sampai dengan 2008 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratuslima juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/T ergugat Konvensi dengan almarhumah Cut Manyak binti Teuku Matsyam;Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang menyewakan objek sengketa poin 2.18 dalam konvensi berupa 7(tujuh) pintu rumah kopel sejak tahun 2009 sampai 2015, adalahperbuatan melawan hukum;Menyatakan hasil sewa objek

sengketa poin 2.18 dalam konvensi daritahun 2009 sampai 2015 atau. selama 5 tahun sejumlahRp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidengan almarhumah Cut Manyak binti Teuku Matsyam;Menyatakan perbuatan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensidan perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Il Rekonvensi yangmembangun 2 pintu rumah di atas objek 2.18 tersebut tanpa seizinPenggugat Rekonvensi selaku pemilik objek, adalah

kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan para TergugatRekonvensi/para Penggugat Konvensi lainnya sesuai bagiannya masingmasing;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmenyerahkan 50 mayam emas hasil gadai objek sengketa 2.7 dan 2.11dalam konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi danpara Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi lainnya sesuaibagiannya masingmasing;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmenyerahkan hasil sewa objek sengketa poin 2.18

/Tergugat Konvensi dan para TergugatRekonvensi/para Penggugat Konvensi lainnya sesuai bagiannya masingmasing;Menghukum Penggugat Il Konvensi/Tergugat Il Rekonvensi danPenggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membongkar 2(dua) pintu rumah di atas objek sengketa konvensi poin 2.18;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmenyerahkan hasil padi objek sengketa 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.12 dan 2.16 sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enampuluh lima juta rupiah)

,MH dan ZULKARNAINHARAHAP, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK01/N.2.18/G/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan berdasarkan SuratPerintah Nomor PRINT32/N.2.18/Fd.1/01/2017 tanggal 31 Januari 2017,untuk selanjutnya disebut sebagal;.................

Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon yaitu nomor: prin04/N.2.18/Fd.1/09/2016 tanggal O05 september 2016 dan prin05/N.2.18/Fd.1/11/2016 tanggal 03 November 2016 atas nama tersangkapemohon harus dihentikan demi tegaknya hukum di Negara RepublikIndonesia ;4.

: Print02/N.2.18/Fd.1/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 (Bukti T3), diperoleh bukti atas fakta penggunaan uang tersebut untukkeperluan pribadi Komisioner KPU Pakpak Bharat.

Atas dasarsurat penetapan tersangka tersebut, selanjutnya Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor : PRINT 04/N.2.18/Fd.1/09/2016 tanggal 05 September 2016 (Bukti T14) dan SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor : PRINT 05/N.2.18/Fd.1/11/ 2016 tanggal 03 Nopember 2016 (Bukti T15).

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri DairiNomor : PRINT 04/N.2.18/Fd.1/09/2016 tanggal 05 September 2016 danSurat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor : PRINT 05/N.2.18/Fd.1/11/ 2016 tanggal 03 Nopember 2016 adalah sah danberdasar atas hukum, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat;4.

/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22November 2021, poin Menimbang : a.

Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi Nomor : R03/Q.2.18/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P1;2. Surat Penetapan Tersangka Nomor : B39/Q.2.18/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, sesuai dengan aslinya danselanjutnya diberi tanda P2;3.

Bahwa pada tanggal 22 November 2021, KepalaKejaksaan Negeri Halmahera Timur menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : Print276/Q.2.18/Fd.1/11/2021 (vide bukti T1);2. Bahwa pada tanggal 23 November 2021, KepalaKejaksaan Negeri Halmahera Timur mengeluarkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan Nomor : B734/Q.2.18/Fd.1/11/2021 yang ditujukankepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (vide bukti T2);3.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 KepalaKejaksaan Negeri Halmahera Timur menerbitkan surat penetapan tersangkaNomor : B39/Q.2.18/Fd.1/01/2022 atas nama Ailen Goeslaw, S.E (videbukti T9);8. Bahwa atas dasar surat penetapan tersangka Nomor: B39/Q.2.18/Fd.1/01/2022 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadapTersangka Ailen Goeslaw Nomor : Print23/Q.2.18.Fd.1/01/2022 tertanggal19 Januari 2022 (vide bukti T10);9.

Bahwaberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B39/Q.2.18/Fd.1/01/2022tanggal 19 Januari 2022 dimana pada poin pertama berdasarkan : SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor : Print276/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021.

Yangdiperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Sidikalang Nomor : Print01/N.2.18/Fd.1/04/2013 tanggal 18 April 2013.> Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri SidikalangNomor : PrintO2/N.2.18/Fd.1/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 atasnama tersangka NAIK SYAPUTRA KALOKO, SP., MM yangdiperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Sidikalang Nomor : Print01/N.2.18/Fd.1/03/2016 tanggal 1 Maret 2016.> Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri

DairiNomor : Print02/N.2.18/Fd.1/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 atasnama tersangka JAMIDIN SAGALA, Dkk yang diperbaharuidengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri DairiNomor : Print02/N.2.18/Fd.1/07/2018 tanggal 2 Juli 2018.4.

Simbolon, ST, tertanggal 20 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P11;Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP 82 / N.2.18 / Fd.1 / 06 / 2018 an.Party P.O. Simbolon, ST, tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P12:Surat Panggilan Saksi Nomor : B 456 /N.2.18 / Ft.1 / 08 / 2016 an. Party P.O.Simbolon, ST, tertanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P13;Surat Panggilan Saksi Nomor : B 544/N.2.18 / Ft.1 /09 / 2016 an.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT01/N.2.18/Fd.1/04/2013 an. NoraButarButar, SH, tertanggal 18 April 2013, selanjutnya diberi tanda T2;Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT02/N.2.18/Fd.1/05/2011 an. NaikSyaputra Kaloko, Sp. MM, dkk, tertanggal 11 Mei 2011, selanjutnya diberitanda T3;Halaman 26 dari 37 halamanPutusan Nomor 2 / Pid.Prap / 2018 / PN Sdk.10.11.12.13.14.15.16.. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT02/N.2.18/Fd.1/03/2016 an. NaikSyaputra Kaloko, Sp.

Simbolon, ST., tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T27;Surat Panggilan Tersangka KeII Nomor : SP 966 / N.2.18 / Fd.1 / 07 / 2018an. Party P.O. Simbolon, ST., tertanggal 5 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T28;Surat Panggilan Tersangka KeIIl Nomor : SP 1134 / N.2.18 / Fd.1 / 08 / 2018an. Party P.O.

Bahwa Penggugat, menerima Surat Lurah Pinang Kencana tanggal06 Juni 2016 Nomor 590/176.7.2.9/2016 Sifat Biasa, HalPemberitahuan Pembatalan, salinan surat tersebut terdapat dalamUraian Penjelasan 2.18 point 1. Isi dari surat tersebut telahmenghilangkan atau meniadakan hak kepemilikan Penggugatterhadap objek bidang tanah dari 7 (tujuh) set Asli Surat KeteranganRiwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah / (Alas Hak) yang ditarik olehLurah Pinang Kencana tanggal.........

Salinan surat terdapat dalam UraianPenjelasan paragraph 2.18 point 2. Surat tersebut tidak ditanggapioleh Pemerintah Kota Tanjungpinang ;. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Penggugat mengajukanpermohonan informasi ditujunkan kepada Pejabat pengelolainformasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tanjungpinang, dari tahapandan mekanisme yang diatur dalam Undangundang Nomor 14 Tahun2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2010.

Bahwa Kesimpulan hasil sidang yang tercantum dalam PutusanKomisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/IV/KlKepriPS/2017 pada paragraf 2.18 tidak sama dengan kesimpulan yangdisampaikan Penggugat melalui Email info@kip.kepriprov.go.idKomisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau ;6.

Bahwa Salinan suratsurat yang disampaikan dan diserahkan olehPenggugat kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi ProvinsiKepulauan Riau tercantum dalam Uraian Penjelasan Permasalahanpada paragraf 2.18 tidak dijadikan bahan pertimbangan Hukum olehmajelis dalam menetapkan Amar Putusan ;8.

Diuraikan dalam kesimpulan pada paragraf 2.18 berupa yaitu :a. Mediasi tanggal 28/02/2017 5b. Mediasi pada tanggal 07 Maret 2017 ;c. Mediasi pada tanggal 17 Maret 2017 ;d. Mediasi pada tanggal 29 Maret 2017 ;2. Diuraikan dalam Uraian Umum Permasalahan pada point 1 s/d point ;3. Diuraikan dalam Uraian Penjelasan Permasalahan pada point 1 s/dDOINL 28 5 = ==

meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknyasebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2016, berdasarkan SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/142/V1/2016/Reskrim tertanggal 30 Juni2016;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : tanggal 30 Juni 2016 Nomor : Sp.Han/76/V1/2016/Reskrim sejaktanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;Perpanjangan PenuntutUmum : tanggal 19 Juli 2016 Nomor:143/N.2.18

/Epp.1/07/2016 sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal28 Agustus 2016;PenuntutUumum : tanggal 26 Agustus 2016 Nomor : Print155/N.2.18/Ep.1/08/2016 sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal14 September 2016;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PNSdk Hakim PengadilanNegeriSidikalang : tanggal O08 September 2016Nomor : 231/Tah/Pen.Pid/2016/PN.Sdk sejak tanggal 08 September 2016s/d tanggal 07 Oktober 2016; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang : tanggal 29September 2016 Nomor

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Dairi Nomor : B154/N.2.18/Ep.1/09/2016, atas nama Terdakwa :BREMA DISKY;. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM155/SDKAL/Epp.1/08/2016, tanggal 08 September 2016, atas nama TerdakwaBREMA DISKY;. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Nomor : 140/Pid.B/2016/PN.Sdk., tertanggal 08 September 2016, tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;.

Bahwa agenda persidangan dalam perkara tersebut Sampai saat ini sudahsampai pada agenda pembacaan eksepsi yang dilakukan oleh Pemohonyang terlaksana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 wibsesuai dengan Surat panggilan Terdakwa Nomor : SP30/M.2.18/Ft.1/2020tanggal 29 Juli 2020.7.

Jaksa Penuntut Umum untukPenyelesaian Perkara Tindak pidana Nomor : PRINT2499/M.2.18/Ft.1/07/2020 tanggal 1 Juli 2020;Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT2501/M.2.18/Ft.1/07/2020 tanggal 1 Juli 2020;Berita Acara Pelaksanaan Penahanan;Nota Dinas dari Tim Penuntut Umum perihal usul Tindakanpenahanan;Nota Dinas dari Tim Penuntut Umum perihal permohonanpenangguhan/pengalihan penahanan Iryanto, S.T., M.Si.

;B2452/M.2.18/Fs.1/07/2020 tanggal 9 JuliPermohonanSurat Nomor :2020penahanan atas nama Iryanto, S.T., M.Si.;TAR478/M.2.18/Ft.1/07/2020perihal penangguhan/pengalihanSurat pengantar Nomortanggal 13 Juli 2020;Surat Perlimpahan Perkara Nomor : B2454/M.2.18/Ft.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 atas namaIryanto, S.T., M.SL.;Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara AcaraHalaman 41 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN CbiPemeriksaan Biasa tanggal 13 Juli 2020;10.

Bukti TIl11 : Surat Pemanggilan Terdakwa Iryanto, S.T., M.Si., untuksidang Nomor : B41/M.2.18/Ft.1/07/2020 tanggal 24 Juli2020;12. Bukti TIl12 : Laporan Hasil Persidangan atas nama Iryanto, S.T., M.Si.,Nomor : B2561/M.2.18/Ft.1/07/2020 tanggal 29 Juli 2020;13. Bukti TIl13 : Surat pemanggilan Terdakwa untuk sidang Nomor : B43/M.2.18/Ft.1/07/2020 tanggal 29 Juli 2020;14.

., Nomor B /M.2.18/Ft.1/08/2020 tanggal Agustus2020;15.

/Ep.1/03/2013, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengantanggal 22 April 2013.Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013, Nomor : Print142/R.2.18/Ep.2/04/2013, terhitung sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal11 Mei 2013.Hal.3 dari 28 hal.Put.No.97/Pid.B/2013/PN.PSO 5.Hakim Pengadilan Negeri Poso tertanggal 01 Mei 2013, Nomor : 85/Pen.Pid/2013/PN.PSO, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengantanggal 30 Mei 2013.Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Poso tertanggal

/Pen.Pid/2013/PN.PSO, terhitung sejak tanggal 31 Mei2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.Terdakwa Il1.Penyidik (Penangkapan) tertanggal 21 Februari 2013, No.Pol : SPKap/19/11/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengantanggal 22 Februari 2013.Penyidik (Penahanan) tertanggal 22 Februari 2013, No.Pol : SPHan/19/11/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengantanggal 13 Maret 2013.Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : B138/R.2.18

/Ep.1/03/2013, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengantanggal 22 April 2013.Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tertanggal 15 Maret2013.Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013, Nomor : Print142/R.2.18/Ep.2/04/2013, terhitung sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal11 Mei 2013.Hakim Pengadilan Negeri Poso tertanggal 01 Mei 2013, Nomor : 85/Pen.Pid/2013/PN.PSO, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengantanggal 30 Mei 2013.7.Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan

Pen.Pid/2013/PN.PSO, terhitung sejak tanggal 31 Mei2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.Terdakwa Ill1.Penyidik (Penangkapan) tertanggal 21 Februari 2013, No.Pol : SPKap/17/11/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengantanggal 22 Februari 2013.Penyidik (Penahanan) tertanggal 22 Februari 2013, No.Pol : SPHan/18/11/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengantanggal 13 Maret 2013.Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : B136/R.2.18

Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : B137/R.2.18/Ep.1/03/2013, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengantanggal 22 April 2013.. Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013, Nomor : Print140/R.2.18/Ep.2/04/2013, terhitung sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal11 Mei 2013.. Hakim Pengadilan Negeri Poso tertanggal 01 Mei 2013, Nomor : 85/Pen.Pid/2013/PN.PSO, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengantanggal 30 Mei 2013..

.: SPHan/08/I/2013/ Reskrim, sejakTanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2013,Nomor: B110/R.2.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal11 April 2013; Penuntut Umum, Tanggal 11 April 2013, Nomor: Print127/R.2.18/Ep.2/04/2013, terhitung sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013; Hakim Pengadilan Negeri Poso, tanggal 25 April 2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN.Pso, terhitung sejak tanggal 25 April 2013

/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal16 April 2013;Penuntut Umum, Tanggal 11 April 2013, Nomor: Print130/R.2.18/Ep.2/04/2013, terhitung sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013;Hakim Pengadilan Negeri Poso, tanggal 25 April 2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN.Pso, terhitung sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, tanggal 06 Mei2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN.Pso, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/dtanggal 23

Juli 2013;Terdakwalll :Penyidik (penangkapan), tanggal 23 Februari 2013, No.Pol: SPKap/19/I/2013/Reskrim, sejak Tanggal 23 Februari 2013 s/d tanggal 24Februari 2013;Penyidik, tanggal 24 Februari 2013, No.: SPHan/20/IV2013/ Reskrim, sejakTanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2013,Nomor: B134/R.2.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal24 April 2013;Hal 3 dari 24 hal.

No. 86/Pid.Sus/2013/PN.PSO Penuntut Umum, Tanggal 11 April 2013, Nomor: Print131/R.2.18/Ep.4/03/2013, terhitung sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013; Hakim Pengadilan Negeri Poso, tanggal 25 April 2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN.Pso, terhitung sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, tanggal 06 Mei2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN.Pso, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/dtanggal 23 Juli 2013;Para Terdakwa dipersidangan

Perkara: PDM08/R.2.18/Ep.2/04/2013 sebagai berikut:KESATU;Bahwa para terdakwa : ABDUL SALAM MANE alias SALAM, terdakwa II:NURDIN A. LANTA alias NUDI, terdakwa Ill: SUPRIADI ABDUL JALIL LANTAH aliasADI dan Lk. SUTRISNO alias RISNO (SPLITSING dalam berkas perkara terpisah)pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaktidaknya pada bulan Februari 2013 bertempat didepan TPI, JI. Tanjung Api, DesaLabuan, Kec. Ampana Kota, Kab.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2s3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah darialmarhumah Hajjah lpakke;Menyatakan sah permohonan sita jaminan (conservatoir beslag/CB)yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap:1)Sawah ibu Para Penggugat seluas 2.18

Ha (dua koma delapanbelas hektar) terletak di Lompok Bakke Rinci 4, Persil Nomor 18 SlKohir 572, SPPT 674, atas nama Pakke, Dusun BencengBencenge, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, KabupatenWajo, dengan batasbatas ; Sebelah Utara : Sawah Banyya/Baktri; Sebelah Timur : Sawah Toleng/Lakase; Sebelah Selatan : Sawah Ngabi/Marilau; Sebelah Barat : Sawah Basri dan Maddaremeng;Menetapkan hasil sawah seluas 2.18 Ha dititipkan di PengadilanNegeri Sengkang sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap

Menyatakan jual beli atas tanah seluas 2.18 Ha (dua koma delapanbelas hektar) milik Hajjah lpakke terletak di Lompok Bakke Rinci 4, PersilNomor 18 SI Kohir 572, SPPT 674, atas nama Pakke, Dusun BencengBencenge, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, KabupatenWajo, dengan batasbatas: Sebelah Utara : Sawah Banyya/Bakri; Sebelah Timur : Sawah Toleng/Lakase; Sebelah Selatan : Sawah Ngabi/Marilau; Sebelah Barat : Sawah Basri dan Maddaremeng;Antara Tergugat dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat

., kesemuanyaJaksa/Kepala Sub Seksi pada Kantor Kejaksaan NegeriKabupaten Bogor, beralamat di Jalan SoekarnoHattaNomor 748 Bandung dan Subbagkum Polres Bogor,beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah,Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkanSurat Kuasa Nomor: SK01/M.2.18/Es/12/2020 tanggal 15Desember 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Januari 2021 danSurat Perintah Nomor: Print 4209/M.2.18/Es/12/2020tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya

AGUNG RAKA, S.H., KOMPOL WASINO, S.H., AKP YUNLIHP, S.H., IPDA DANI PURWANTO, S.H., ISKAK, S.H., dan BRIPKA M.FIRDAUS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020dan Surat Perintah Nomor: Sprin/80/I/HUK.11.1./2021 tanggal 6 Januari 2021,sedangkan untuk Turut Termohon hadir di persidangan kuasanya yaitu: SEPTICHAERIYAH, S.H., M.H., BAYU IKA PERDANA, S.H., M.H., NUR ENDAHSEPTIANA,S.H., AGUNG SETIAWAN, S.H. dan JESFRY AGUSTINUSNADAPDAP, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK01/M.2.18

/Es/12/2020tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Perintah Nomor: Print4209/M.2.18/Es/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan untuk Turut TermohonIll telan hadir di persidangan kuasanya yaitu: SUSYATI, S.H. dan LUSIANA,Halaman 8 dari 10 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN CbiS.H., berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print1/A/JA/01/2021 tanggal 15Januari 2021;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah 2 (dua) kali berturutturut tidak hadir ke persidangan yakni tanggal 16 Desember 2020 dan tanggal20

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Februari 2016,No.B235/N.2.18/Fd.1/02/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 27Maret 2016;3.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Maret 2016 No.16/Pen.SusTPK/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;10.1112.Penuntut Umum, tanggal 26 April 2016 No.Print61/N.2.18/Ft.1/04/2016, sejaktanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal15 Mei 2016Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 12 Mei 2016, No.28/Pen.PidsusTPK/2016/PN.Mdn, sejak

Hakim haknyasebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2015, berdasarkan SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/VIIV2015/Res tertanggal 29 Agustus2015;i:Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :Penyidik, tertanggal 30 Agustus 2015, Nomor : Sp.Han/03/VII/2015/Reskrim,sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang, tertanggal 11September 2015, Nomor : 142/N.2.18

/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 19September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Penuntut Umum, tertanggal 22 Oktober 2015, Nomor : Print 160/N.2.18/Epp.1/10/2015 sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengantanggal 10 November 2015;Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PNSdk.

B144/N.2.18/Ep.1/11/2015, atas nama Terdakwa :DONNI TAMBA TOGAP MARPAUNG;. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM152/SDKAL/Epp.1/10/2015, tanggal November 2015, atas nama TerdakwaDONNI TAMBA TOGAP MARPAUNG;. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Nomor : 135/Pid.B/2015/PN.Sdk., tertanggal 03 November 2015, tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;.

Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang, tertanggal 22September 2015, Nomor : 156 N.2.18/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 28September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;3. Penuntut Umum, tertanggal O03 November 2015, Nomor : Print 17/N.2.18/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengantanggal 22 November 2015;4.

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013, Nomor : B 620/R.2.18/Ep.1/12/2013 sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggalOS Februari 2014 joes qaseenene eee ee eesti eeeeeneee4. Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2013 No.Print36/R.2.18/Ep.2/02/2014sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;5.

persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknyasebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2015, berdasarkan SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/X1/2015/Reskrim;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : tanggal 08 Desember 2016 Nomor : SP.Kap/07/X1V/2015/Reskrimsejak tanggal 08 Desember 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015;Penuntut Umum : tanggal 17 November 2016 Nomor : Print213/N.2.18

Desember 2016;Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 1 Desember 2016 Nomor392/Tah/Pen.Pid/2016/PN.Sdk sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal30 Desember 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 21 Desember 2016Nomor : 392/Tah/Pen.Pid/2016/PN.Sdk sejak tanggal 31 Desember 2016s/d tanggal 28 Februari 2017;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2016/PNSdkPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :i:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Dairi No. : B203/N.2.18

sehingga PengadilanTinggi Agama sebagai Yudex pacti perlu) memeriksa kembaliberita acara persidangan alat alat bukti dan salinanPutusan Pengadilan Agama Polewali.Menimbang, bahwa atas dasar apa yangdipertimbangkan hakim tingkat pertama, Pengadilan TinggiAgama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagaipertimbangan dan mengambil alih menjadi pertimbangansendiri, kecuali mengenai pertimbangan dan amar putusanpoin 2.16 berupa 8 ekor sapi dan amar poin 4 dan poin 5perlu) diperbaiki, sedangkan amar poin 2.18

pertama pada halaman 24 alinea 3, tidaktepat karena tergugat/ pembanding hanya mengakui 5(lima) ekor sapi sedang 3 (tiga) yang lain telah dijualdan ihasil penjualan 3 ekor sapi tersebut telahdimanfaaatkan untuk keperluan pembiayaan sekolahanak penggugat dan tergugat sendiri, dan atas bantahantersebut penggugat/terbanding tidak mampu membuktikangugatannya, sehingga dengan demikian obyek sengketatersebut hanya terbukti sebanyak 5 (lima ) ekor sapiMenimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam amarpoin 2.18

Uang gadai kebun coklat Kepala Desa Tapuasejumlah Rp 2.18. Motor Suzuki Ninja dengan harga Rp 3. Menetapkan VY, (seperdua) dari harta bersamatersebut adalah hak dan bahagian penggugat dan YWlainnya adalah hak dan bahagian tergugat.4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagianpenggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secaranatura/riil, maka objek tersebut dijual lelangkemudian hasilnya dibagi dua.5.

tanggal14 Februari 2008 dan 21 Februari 2008 Penggugat dan II didampingi PUKSPSI mengadakan perundingan Bipartiet dengan Tergugat untuk menyelesaikan Perselisinan Indisipliner yang dianggap Tergugat kesalahan berat akantetapi tidak ada kesepakatan ;Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat dan Penggugat II dengan Surat No.02010/ADBBDG/HRD/PHK/II/2008 dan Surat No.02009/ADB/BDG/HRD/PHK/08 dengan alasan Penggugat dan II telah melanggar Pasal 59 ayat 2.18

ayat2.21 Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang indisipliner dan Tergugatjuga tidak memberikan hak Pesangon dan hakhak lain kepada Penggugat dan II akibat pengakhiran hubungan kerja tersebut ;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008 Tergugat juga mengeluarkanSurat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat III dan Penggugat IVdengan Surat No.03002/ADBBDG/HRD/PHK/08 dan surat No.03001/ADBBDG/HRD/PHK/08 yang isinya sama menyatakan bahwa Penggugat III dan IVtelah melakukan pelanggaran Pasal 59 ayat 2.18

kekuatan hukum tetap ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja kepada para Penggugat adalah tindakan hukum yang tidakdapat dibenarkan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia No.012/PUUI/2003 tentang Hak Uji Materiil UndangUndang Dasar 1945 terhadap UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Bahwa selanjutnya Tergugat yang telah melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada para Penggugat karena pelanggaran Pasal 59 ayat (2)huruf 2.18

dan huruf 2.21 Peraturan Perusahaan adalah tidak dapat dibenarkankarena Pasal 59 ayat (2) huruf 2.18 dan huruf 2.21 Peraturan Perusahaansecara nyatanyata bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa karena Pasal 59 ayat (2) huruf 2.18 dan huruf 2.21 PeraturanPerusahaan bertentangan dengan Pasal 111 ayat