Ditemukan 585203 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-02-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141K/TUN/2001
Tanggal 23 Februari 2006 — KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA ; TIM LIKUIDASI PT. GUNA BANK INTERNASIONAL (Bank Dalam Likuidasi) ; vs. SOEWONDO TEDJOISWORO (KOESNODEWO THEDJO ISWORO)
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2006 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48K/TUN/2001
Tanggal 15 Maret 2006 — PIMPINAN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN (SPL-OECF INP-22 RIAU) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN (SPL-OECF INP-22 RIAU) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
Putus : 20-09-2007 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103K/TUN/2002
Tanggal 20 September 2007 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAKARTA I ; vs. MASHUDIONO
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-03-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109K/TUN/2002
Tanggal 23 Maret 2006 — Direktur Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Blora ; vs. Aryo Dananjaya
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-04-2006 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2001
Tanggal 5 April 2006 — HANDOKO HENTARDI ; vs. BUPATI DAERAH TINGKAT II SLEMAN
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,tertanggal 24 Oktober 2000 tersebut bertentangan dengan Undang Hal. 1 dari 19 hal.
    ;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.188/16/KPTS/PKM/2000, tertanggal 24 Oktober 2000, disamping tanpa mempertimbangkan halhal sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat jugasecara sewenangwenang telah menerapkan sanksi yang tidakdiperhitungkan keseimbangannya antara bobot pelanggaran yangdilakukan dengan hukum yang dijatuhnkan kepada Penggugat.
    ,tanggal 24 Oktober 2000 sebagai obyek sengketa dalam perkaraa quo dalam konsiderannya tidak ada yang menyebut ataumencantumkan putusan perkara pidana.
    No. 498 K/TUN/2001pertimbangan Judex Factie tersebut tidak ada/tidak diketemukansuatu putusan pidana yang berkekuatan. hukum pasti ataskesalahan Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi, terlebih jikadikaitkan dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalamperkara a quo yakni SURAT KEPUTUSAN No. 188/16/KPTS/PKM/2000, tertanggal 24 Oktober 2000 ;1.1.
    Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Suratkeputusan No.188/16/KPTS/PKM/2000, tertanggal 24Oktober 2000.b.
Putus : 09-01-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36PK/TUN/2006
Tanggal 9 Januari 2007 — PT. LANGGENG MARGATAMA ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA (PUPNC. 20)
4733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 18 September 2000;Bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal21 September 2000 dan gugatan ini daftarkan pada tanggal 18 Desember 2000,Hal. 1 dari 9 hal.
    Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
    No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan terhadapputusan Mahkamah Agung No.438 K/TUN/2001 tanggal 2 Februari 2005,yang menyatakan : membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya No.57/B.TUN/2001/PT.TU.SBY tanggal 11 Juli 2000 joputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.123/G.TUN/2000/Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/2006PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2001.
Putus : 13-03-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51PK/TUN/2006
Tanggal 13 Maret 2007 — BAU MALIK, SH ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
8056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 570715583,diberitahukan bahwa pada tanggal 4 September 2000 melalui Surat KeputusanNomor 530.3/35/05/53.03/2000, Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Pakaisebidang tanah negara kepada Pemda Tingkat Sulawesi Selatan.
    tanggal 4September 2000 dan ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Nomor 20003SU Nomor 00019 tanggal 6 September 2000 atas nama Pemda Tingkat Sulawesi Selatan, padahal pihak Tergugat telan menerima tembusan suratPenggugat kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor13/01006/VI/2000/AA perihal permintaan pengambilan tanah empang milik AndiRioe dari penguasaan Pemda Tingkat Sulawesi Selatan beserta lampiran buktikepemilikan sebagai data yuridis atas tanah tersebut.
    Menyatakan Srtifikat Hak Pakai Nomor 20003 SU Nomor 00019 tanggal 6September 2000 atas nama Pemda Tingkat Sulawesi Selatan batal atautidak sah ;3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 20003 SUNomor 00019 tanggal 6 September 2000 atas nama Pemda Tingkat Sulawesi Selatan dari daftar buku tanah ;4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru atas namaPenggugat ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;6.
    Sarro, dkk sebagai PenggugatIntervensi dalam perkara Nomor 59/G.TUN/2000/P.TUN.Mks ;b. Dalam Putusan Akhir : Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ; Menyatakan gugatan penggugat asal Lk.
    Bau Malik, SH, dkk, tidak dapatditerima ; Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum Sertifikat Hak PakaiNomor 2003 SU Nomor 00019 tanggal 6 September 2000 terdaftar atasnama Pemda Tingkat Sulawesi Selatan ; Memerintahkan kepada Tergugat asal guan mencoret Sertifikat HakPakai Nomor 2003, SU Nomor 00019 tanggal 6 September 2000 daribuku tanah ; Memerintahkan kepada Tergugat asal (Pertanahan Kota Makassar) cq.Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan guan menerbitkan SertifikatHak Milik atas nama
Putus : 21-02-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183K/TUN/2003
Tanggal 21 Februari 2006 — REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA ; vs. DR. MED. DIDID TJINDARBUMI
8350 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-01-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714K/PDT/2003
Tanggal 9 Januari 2007 — NY. SAROJINI LIMAPRIADI, ; vs. NY. TIANA SIGITA atau NY. U. WIYANDANA ; Dr. LANI WIYANDANA
3129 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87PK/TUN/2007
Tanggal 15 Agustus 2008 — BUPATI BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH ; vs. DARDIE H. SELANT
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.700.04/31/III.C/LHPK/2000 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KepalaDesa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur (bukti P2) dan Surat Camat DusunTimur tanggal 8 Mei 2000 No.
    No. 87 PK/TUN/2007didasarkan adanya Surat Kaleng dari orang yang menamakan dirinya sebagaimasyarakat Desa Telang Baru yang tidak jelas nama maupun alamatnya,sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan bahan pemeriksaan maupunbahan pertimbangan ;Bahwa suratsurat kaleng a quo adalah sebagai berikut : Surat tanggal 15 Pebruari 2000 (bukti P3) ; Surat tanggal 30 Maret 2000 (bukti P4) ; Surat tanggal 10 Mei 2000 (bukti P5) ;Bahwa surat kaleng a quo diragukan kebenaran isinya, apalagi mengatasnamakan
    Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Barito Selatan) untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah(Tergugat) No. 299 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentangHal. 6 dari 14 hal. Put.
    /IK tanggal 28 April 2000 melanggar Pasal 41huruf c Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 13 tahun 1997 itu,kode (bukti T6).
    Memerintahkan pihak Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBarito Selatan No. 299 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Telang Baru, KecamatanDusun Timur, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;4.
Putus : 15-04-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459K/TUN/2001
Tanggal 15 April 2008 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERUSAHAAN MASUK BURSA ; vs. PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
7756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000 (bukti P1) terhadap SuratPermohonan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. No. 037/CF/ITPBSS/IV/00, tanggal 12 April 2000 (bukti P2) perihal Peninjauan Kembaliatas Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00,Hal. 1 dari 25 hal. Put.
    No. 037/CF/ITPBSS/IV/00, tanggal 12 April 2000 ditolakoleh Kepala Kantor Pelayanan Perusahaan Masuk Bursa dalamSuratnya No. S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000;Terlebih dahulu perlu dikemukakan :1.Bahwa Surat Jawaban Kepala Kantor Pelayanan Pajak PerusahaanMasuk Bursa No. S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000atas Surat Permohonan PT.
    S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000 itu secara nyatamenimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat(PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.);. Bahwa Keputusan Surat Kepala KPP Perusahaan Masuk BursaNo. S358/WPUJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000 itu merupakankeputusan atas Surat Permohonan Peninjauan Kembali PT. IndocementTunggal Prakarsa Tbk. No. 037/CF/ITPBSS/IV/00, tanggal 12 April 2000;.
    No. 00181/109/99/054/00, tanggal9 Februari 2000, karena :1.
    S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000 (bukti P1) terhadap SuratPermohonan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, No. 037/CF/ITPBSS/IV/2000, tanggal 12 April 2000 (bukti P2) perihal PeninjauanKembali atas Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan No.00181/109/99/ 054/00, tanggal 9 Februari 2000 (bukti P3) ........... dst;. Bahwa Surat Tergugat No.
Putus : 23-03-2006 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84K/TUN/2002
Tanggal 23 Maret 2006 — Sugi Santoso, SH., MH ; Sunardi Suryanto ; Dkk vs. Presiden Republik Indonesia
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-10-2006 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115K/TUN/2002
Tanggal 5 Oktober 2006 — REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA ; vs.LUCKY A. LONTOH ; DHOHO ALI SASTO ; Dkk
134186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 16 Nopember 2000;Bahwa obyek gugatan tersebut tertanggal 16 Nopember 2000 dangugatan perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 1 Februari 2001, dengan demikian masih dalam tenggang waktuHal. 2 dari 18 hal.
    yangsama seperti demontrasi tanggal 2 Februari 2000, yaitu menuntut pencabutankebijakan DPKP, aksi ini menyebabkan Kampus Universitas Indonesia sempatditutup selama 3 hari;Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000, Sdr.
    Fezan Gustano Razakmenerima Surat Keputusan Rektor Nomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal 16November 2000 tentang Pemberian Sanksi kepada Mahasiswa Mahasiswa diLingkungan Universitas Indonesia atas Kasus Gangguan Tata Tertib pada HUTEmas ke 50 tanggal 2 Februari 2000;Bahwa tanggal 30 Nopember 2000, para Penggugat mengirim suratpenolakan terhadap Surat Keputusan Rektor tersebut dan diminta adanyapeninjauan kembali atas kasus ini (bukti P5);Bahwa pada tanggal 14 Desember 2000, beberapa orang dari paraPenggugat
    No. 115 K/TUN/2002Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Rektor Universitas IndonesiaNomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang PemberianSanksi kepada MahasiswaMahasiswa di Lingkungan Universitas Indonesiayang tersebut dalam keputusan ini atas Kasus Gangguan Tata Tertib padaHUT Emas ke50 Universitas Indonesia tanggal 2 Februari 2000; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 266/SK/R/UI/2000 tanggal
    tanggal 16 Nopember 2000 tentang PemberianSanksi kepada MahasiswaMahasiswa di Lingkungan Universitas Indonesiayang tersebut dalam keputusna ini atas Kasus Gangguan Tata Tertib padaHUT Emas ke50 Univeritas Indonesia tanggal 2 Februari 2000;Hal. 17 dari 18 hal.
Putus : 02-04-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105PK/TUN/2008
Tanggal 2 April 2009 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; DRA. KOMANG AYU GUNADI DJATI
210 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-03-2007 — Upload : 29-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/TUN/2002
Tanggal 12 Maret 2007 — PT. FU JYI LIN ENTERPRISE CO. LTD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
378 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2001
Tanggal 9 Agustus 2007 — MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI ; Drs. ANDI BACHTIAR WADENG ; Drs. ARRY SELAMET SATARI ; Dkk
3424 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-03-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497K/TUN/2001
Tanggal 12 Maret 2007 — KEPALA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SIDOARJO ; vs. H. S U N G K O N O
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-09-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3035 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 September 2019 — FEBBY OKTAVIANI Alias FEBBY Binti Almarhum SUARDI
16345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tepat dan setimpal dengan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000
Register : 20-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Pbu
Tanggal 8 Desember 2016 — PENGGUGAT : SULASTRI TINGAS TERGUGAT : HARIADI SAPTO NUGROHO
9620
  • Hal ini sesuai dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :Suami Istri yang telah berpisahtempat tinggal dan tidak salingmemperdulikan, sudah merupakan faktaHal. 3 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Pbu10.adanya perselisihan atau pertengkaransehingga tidak ada harapan untukhidup rukun dalam rumah tangga dapatdijadikan alasan untuk mengabulkangugatan perceraian dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor
    yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar haltersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dan faktafakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian denganHal. 13 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Pbudasardasar/alasanalasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9tahun 1975;Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000tanggal 08 September 2000
Register : 13-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pbu
Tanggal 18 Mei 2017 — PENGGUGAT : FREDY, S.PD MELAWAN : TERGUGAT : DWI ARI PURBOWATI, S.PD.
8918
  • Bahkan hal ini sudahmenjadi kaedah hukum yang tetap antara lain :e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi :Bahva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakahperkawnan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;e Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 1354 K/Pdt/2000
    tanggal 08 September 2000, yangberbunyi :Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak salingmemperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan ataupertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalamrumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatanperceraian;e Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 238 PK/Pdt/2004 tanggal 24 Januari 2004, yang berbunyi :bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelbaretweespalt), dapat