Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untukpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa terdakwa menyimpan, mengedarkan obat jenis Charnopen tanpadilengkapi surat izin edar dari yang berwenang (Departemen kesehatan) sertatidak dilatar belakangi pendidikan kefarmasian dan atau kesehatan sebagai syaratkeahlian yang sudah diatur oleh Undangundang.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor :3195/NOF/2G13 tanggal enam bulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh

;Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan terdakwa,Penuntut Umum juga membacakan alat bukti surat berupa: Berita AcaraPemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 3195/NOF/ 2G13 tanggal enambulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si,MT, ImamMukti, S.Si,Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Dr.M.S.HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cab.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantorpolisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.e Bahwa terdakwa menyimpan, mengedarkan obat jenis Charnopen tanpadilengkapi surat izin edar dari yang berwenang (Departemen kesehatan)serta tidak dilatar belakangi pendidikan kefarmasian dan atau kesehatansebagai syarat keahlian yang sudah diatur oleh Undangundang.e Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor :3195/NOF/2G13 tanggal enam bulan Mei tahun 2013 yang ditandatanganioleh

dan 1 plastik berisi 100 butir pil dobleL, diakui pil doblel L didapat dari terdakwa, selanjutnya petugasmenangkap terdakwanone nnnn Adapun pil doble L (LL) adalah mengandung zat adiktif yangpenggunaanya harus memenuhi standart dan atau pernyataan yangditentukan oleh pejabat yang berwenang, yang setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabayadisimpulkan bahwa barang bukti 1 bungkus kertas warna coklat berisi 5(lima) butir tablet warna putih logo LL dengan nomor 1191/2G13

dan 1 plastik berisi 100 butir pildoble L, diakui pil doblel L didapat dari terdakwa,selanjutnya petugas menangkap terdakwa.e Bahwa adapun pil doble L (LL) adalah mengandung zatadiktif yang penggunaanya harus memenuhi standart danatau) pernyataan yang ditentukan oleh pejabat yangberwenang, yang setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik Cabang Surabaya disimpulkanbahwa barang bukti 1 bungkus kertas warna coklat berisi 5(lima) butir tablet warna putih logo LL dengan nomor1191/2G13

No. 217/Pdt.G/2G13/PA Skg.mengaiukan alat bukti berupa surat dan saksisaksi sebagaimana terurai di muka.Hal. S dari 14 hal. Pul.

No. 217/Pdt.G/2G13/PA Skg.Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yangdiberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti temyata memenuhi syarat formildan materi, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagaialat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjukbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah teijadi hubungan hukum denganjalan perkawinan yang sah

No.v2v /Pdt.P/2G13/PA.Vvip.sesuai ajaran agama yang dianuinya, serta tidak terdapat arangac melakukanpernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai denga* a Kompilasi HukimIslam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUza:Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesua a.ara~agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastianhukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatat padainstansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor

P/2G13/PA.Wtp.Bs)Uui>Bone, membertican keterangan di bawah sumpahnya yang paoa iokOknyasebagai berikut: A Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Carfiati bini Mappelawa karena saksiadalah sepupu satu kali pemohon. Bahwa Pemohon dan Carfiati binti Mappelawa adalah pasangan suami istiyang menikah pada tanggal 27 Mei 1998 di Desa Sidoarjo, KecamatanWonomulyo, Kabupaten Polmas.

Disamping itu piga disebutkan bahwa yang dimaksud dengankendaraan adalah suatu sarana angkut di jatan yang terdiri atas kendaraanHalaman 16 dari 24 halaman,Puiusan Pertara Noemter : 156/ Pid B/ 2G13/ PN TGTbermotor dan kendaraan tidak bermoter.

B/ 2G13/ PN.TGTL6.

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belumKantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone digan jkirat penolakanHal 1 dari 7 Pent No 467/Pdt P/2013/PA WtpNomor Kk.21.05.11/PW.04/156/2013, tanggal 21 Oktober 2G13, maka oleh karenaitu pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapatmemberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut

harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2156/WPuJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

tersebutharus mengikuti format sebagaimana Lampiran IVPeraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2156/WPuJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format danisinya, karena apabila yang dimaksud olehTergugat surat tersebut sebagai pengembalianpermohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran IIPMK tersebut di atas dan alasan pengembalianharus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor11/PMK.03/2G13

Biaya Materai Rp 6.000,Jumiah Rp 531.000,Hai. 13 davi 13 Put, No, 024/Pdt.G/2G13 /PA.UY.

pemohon begitupula pemohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon sebagai honorer diBelawa.Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat merekabertengkar.Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat sudah 1 tahun 10 bulanlebih tanpa saling menghiraukan lagi sebagai suami istri.Bahwa pemohon dan termohon pernah dusahakan untuk rukun kembaliakan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon sudah tidak maurukun lagi.Hal. 4 dari hal 9 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2G13

No. 0235/Pdt.G/2G13 /PA.UY.

harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa surat Tergugat Nomor S2156/WPuJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

Bahwa surat Tergugat Nomor S2156/WPJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidakjelas format dan isinya, karena apabila yangdimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;e.

Putusan Nomor 1040/B/PK/PJK/2016yang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;e.

Putusan Nomor 1040/B/PK/PJK/20163.5.3.3.5.4.pengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran IlPMK tersebut di atas dan alasan pengembalianharus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor11/PMK.03/2G13;e.

harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2159/WPuJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

tersebutharus mengikuti format sebagaimana Lampiran IVPeraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2159/WPuJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format danisinya, karena apabila yang dimaksud olehTergugat surat tersebut sebagai pengembalianpermohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran IIPMK tersebut di atas dan alasan pengembalianharus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor11/PMK.03/2G13

Bahwa surat Tergugat Nomor S2160/WPuJ.22/KP.02/2014 menurutMajelis tidak jelas format dan isinya, karena apabila yang dimaksudoleh Tergugat surat tersebut sebagai pengembalian permohonanPenggugat, seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasan pengembalian harusmemenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;e.

Bahwa surat Tergugat Nomor S2160/WPv.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format dan isinya,karena apabila yang dimaksud oleh Tergugat surattersebut sebagai pengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMKNomor 11/PMK.03/2G13;e.

harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2158/WPJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

tersebutharus mengikuti format sebagaimana Lampiran IVPeraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2158/WPJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas formatdan isinya, karena apabila yang dimaksudoleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

harus mengikuti format sebagaimana LampiranIV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor11/PMK.03/2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa surat Tergugat Nomor S2161/WPJ.22/KP.02/2014 menurutMajelis tidak jelas format dan isinya, karena apabila yang dimaksudoleh Tergugat surat tersebut sebagai pengembalian permohonanPenggugat, seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasan pengembalian harusmemenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

Bahwa surat Tergugat Nomor S2161/WPJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format dan isinya,karena apabila yang dimaksud oleh Tergugat surattersebut sebagai pengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMKNomor 11/PMK.03/2G13;e.

harus mengikuti formatsebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2153/WPJ.22/KP.02/2014menurut Majelis tidak jelas format dan isinya, karena apabilayang dimaksud oleh Tergugat surat tersebut sebagaipengembalian permohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran II PMK tersebutdi atas dan alasan pengembalian harus memenuhi ketentuanPasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13

tersebutharus mengikuti format sebagaimana Lampiran IVPeraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 11/PMK.03/2013 sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (7);Bahwa Surat Tergugat Nomor S2153/WPJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format danisinya, karena apabila yang dimaksud olehTergugat surat tersebut sebagai pengembalianpermohonan Penggugat, seharusnyamempergunakan format sebagaimana Lampiran IIPMK tersebut di atas dan alasan pengembalianharus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMkK Nomor11/PMK.03/2G13

Bahwa surat Tergugat Nomor S2162/WPJ.22/KP.02/2014 menurutMajelis tidak jelas format dan isinya, karena apabila yang dimaksudoleh Tergugat surat tersebut sebagai pengembalian permohonanPenggugat, seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasan pengembalian harusmemenuhi ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 11/PMK.03/2G13;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, keputusan Tergugatcacat yuridis karena tidak dipenuhinya syaratsyarat penerbitankeputusan Penolakan Permohonan

Bahwa surat Tergugat Nomor S2162/WPJ.22/KP.02/2014 menurut Majelis tidak jelas format dan isinya,karena apabila yang dimaksud oleh Tergugat surattersebut sebagai pengembalian permohonan Penggugat,seharusnya mempergunakan format sebagaimanaLampiran Il PMK tersebut di atas dan alasanpengembalian harus memenuhi ketentuan Pasal 4 PMKNomor 11/PMK.03/2G13;e.

HERWAN mendekati motor yang dikendaraioleh saksi GOPIN AGUSTIAR ALs GOPIN Bin SUDIAR, kemudian setelahmendekat terdakwa mengangkat dan mengayunkan sebilah parang denganpanjang + 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu berwarna cokelat yangkemudian menebaskan parang tersebut kearah tangan kanan saksi (korban)NURUL RAMADHONI Ais DODON Bin HAZAN.Bahwa akibat Perobuatan terdakwa tersebut saksi (korban) NURULRAMADHONI Als DODON Bin HAZAN mengalami luka sebagimana hasilVisum Et Revertum No. 013/UM 1430/IX/2G13