Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Mei 2020 dengan RegisterPerkara Nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.SMD, telah mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;.OBJEK SENGKETAKeputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yangtidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Tanggal 13 APRIL 2020,Prihal Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilanatas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :888/3471/300.04

Koya Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, TerhitungFebruari 2017 Tertanggal 25 September 2018 yang tidak ditanggapioleh Pihak Termohon telah lewat waktu alias daluwarsa ;2.Daluwarsanya Gugatan dari Pihak Pemohon disebabkan karena UpayaAdministratif yang dapat ditujukan terhadap penerbitan KeputusanWalikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tanggal 25 September2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil :Nama : H.

;4.Oleh karena itu langkah hukum yang diajukan oleh Pihak Pemohon berupapengajuan Surat Pemohon tanggal 13 April 2020 Perihal: PermohonanKeberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan atasdikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor:888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si. NIP.19660407 198701 1003 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat /(IV.b),Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Bagian Perekonomian Setda.

Bukti P10 :Fotokopi sesuai asli Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888//3471/300.04 tentang Memberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. EDIMARIANSYAH, S.Sos., M.Si., NIP: 19660407 1987011003, Tertanggal 25 September 2018 ;Fotokopi sesuai Salinan Putusan Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMD, tertanggal 7 Mei 2019 ;Fotokopi sesuai asli Surat advokat Sakir.

EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si., NIP: 19660407198701 1003, tertanggal 25 September 2018 ;Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Nomor : 800/3550/IIl.1/300.04, tertanggal 1 Oktober 2018 ;Fotokopi sesuai asli, Surat advokat Sakir.

/2020/PTUN.SMD, telah mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;1.OBJEK SENGKETAKeputusan Fiktif Positif Adapun yang menjadi objek permohonan dalamperkara a quo adalah Permohonan untuk Memperoleh Putusan atasPenerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau TindakanBadan atau Pejabat Pemerintahan terhadap Surat Permohonan PemohonTanggal 13 APRIL 2020, Perihal Permohonan Keberatan untuk MengajukanPenetapan Pengadilan atas Dikeluarkannya Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 888/3469/300.04

Juli 2019 sampai dengan saat initidak pernah mendapatkan jawaban, dalam ini dapat dimaknai bahwaTERMOHON tidak mengerti membaca putusan pengadilan danTERMOHON segaja untuk mengulurkan waktu sehingga PEMOHONtidak dapat mengajukan Gugatan/Permohonan Pengadilan Tata UsahaNegara ;> Maka demi kepastian hukum maka Permohon mengirim surat KeberatanTanggal 13 APRIL 2020, Prihal Permohonan Keberatan UntukMengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya Surat KeputusanWalikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04

oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan dengan keputusan maka dianggap dikabulkan secaraHukum putusan FiktifPostif sehingga dengan demikian pengadilantata Usaha Negara berwenang untuk memutuskan PermohonanHalaman 4 dari 31 HalamanPutusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.SMDuntuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan dalamperkara a quo ;4) Bahwa yang menjadi objek pemohon mengajukan Permohonanpenetapan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda adalah suratkeputusan Walikota Samarinda nomor : 888/3469/300.04

Keserasian dankeseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan Negara.Dalam hubungannya dengan putusan TERMOHON a qou yangmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor888/3469/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil , atas nama Drs. H.

Tanggal 25 September 2018;2.Bukti T2 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor:800/354 9/III.1/300.04 tanggal 1 Oktober 2018 tentangpenyerahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor:888/3469/300.04 Tanggal 25 September 2018;3.Bukti T3 : Foto copy sesuai aslinya Permohonan Keberatan untukmengajukan Penetapan Pengadilan dari Kantor Advokatdan Pengacara Sakir Z,SH yang ditujukan kepada WalikotaSamarinda, tertanggal 13 April 2020;4.Bukti T4 : Foto copy sesuai sesuai Salinan Resmi PutusanPengadilan Tata

2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Mei 2020 dengan RegisterPerkara Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD, telah mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;.OBJEK SENGKETAKeputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yangtidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Tanggal 13 APRIL 2020,Perihal Permohonan Keberatan untuk Mengajukan PenetapanPengadilan atas Dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 888/3470/300.04

jawaban,dalam ini dapat dimaknai bahwa TERMOHON tidak mengerti membacaputusan pengadilan dan TERMOHON segaja untuk mengulurkanwaktu sehingga PEMOHON tidak dapat mengajukanGugatan/Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Halaman 3 dari 32 HalamanPutusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD>Maka demi kepastian hukum maka Permohon mengirim suratKeberatan Tanggal 13 APRIL 2020, Prihal Permohonan KeberatanUntuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya SuratKeputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04

Administrasi Pemerintahan,Pemohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan dengan keputusan maka dianggap dikabulkan secaraHukum putusan FiktifPostif sehingga dengan demikian pengadilantata Usaha Negara berwenang untuk memutuskan Permohonanuntuk memperoleh Putusan atasS penerimaan permohonan dalamperkara a quo ;Bahwa yang menjadi objek pemohon mengajukan Permohonanpenetapan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda adalah suratkeputusan Walikota Samarinda nomor : 888/3470/300.04

;4.Oleh karena itu langkah hukum yang diajukan oleh Pihak Pemohon berupapengajuan Surat Pemohon tanggal 13 April 2020 Perihal: PermohonanKeberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan atasdikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor:888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 2000121004 Pangkat/Gol.

Bukti P1: Foto kopi Sesuai dengan aslinya Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 888/3470/300.04 Tanggal 25September 2018 Tentang Memberhentikan TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Jumri, S.Sos ;2. BuktiP2 : Foto kopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor :55/G/2018/PTUNSMD ;3.

OBYEK SENGKETA ADALAH :SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDINUHUNG, M.Si NIP : 1961 0715 1992 121001 tertanggal 25 September2018;Il. KEWENANGAN PENGADILAN:1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/3469/300.04 TentangMemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negerisipil, atas nama Drs. H.

UPAYA ADMINISTRASI :1.Terhadap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor888/3469/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. H. MAKMUN ANDINUHUNG, M.Si NIP : 196107151992121001, tertanggal 25September 2018;.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSANWALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3469/300.04, TentangMemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si,NIP.196107151992121001; tanggal 25 September 2018 ;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSANWALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3469/300.04, TentangMemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si.

BuktiP5 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tatasnama Drs. H.

OBYEK SENGKETA ADALAH :Halaman 3 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDSURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA nomor:888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos NIP :197004252000121004 tanggal 25 September 2018;KEWENANGAN PENGADILAN;1.

Obyek Sengketa nomor: 888/3470/300.04 tentangMemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil , atas nama JUMRI,S.Sos NIP:197004252000121004,Tanggal 25 September 2018; merupakan penetapan tertulis,yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan olehTERGUGAT, dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutamakarena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut:i.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor:888/3470/300.04 tentang Memberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS, atas nama JUMRI, S.Sos NIP:197004252000121004tanggal 25 September 2018;2.

Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu(Eksepsi Daluwarsa)Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata UsahaNegara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkaitatas diterbitkannya Objek Sengketa berupa Surat KeputusanWalikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 MemberhentikanTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaJUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol.

Tanggal 29 Mei 2020 yang telah diputuskan pada tanggal26 Juni 2020, keduanya memiliki kesamaan di dalammempermasalahkan penerbitan Keputusan Walikota SamarindaNomor : 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI.,S.Sos.

olehSekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda selaku atasanya melaluisurat rahasia tertanggal 28 September 2018 untuk menghadap SekretarisDaerah Kota Samarinda dan kemudian pada saat Penggugat memenuhipanggilan Sekda tersebut di sampaikanlah surat pemberhentian di maksud,maka dengan demikian sesuai dengan pasal 55 Undangundang Nomor:5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara, Gugatan ini menuruthukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;Bahwa surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 888/3469/300.04

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Walikota SamarindaNomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.MAKMUN ANDINUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001, Pangkat/Gol.ruangPembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksana unit Kerja SekretariatDaerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitungmulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tentang Memberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs.HMAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si, NIP : 196107151992121001,Pangkat/Gol.ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Jabatan: Pelaksanaunit Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda, instansi Pemerintah KotaSamarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25September 201 8;nennnn nnn ener nner nn ene ene nn nnn nencnnenane4.

Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan KeputusanWalikota Samarinda Nomor: 888/3469/300.04 Tanggal 25 September 2018Halaman 15 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDyang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil:0 20 cenc enoNama : Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M.Si.NIP 519610715 199212 1001 enneeeeceeeneesTempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 15 Juli 1961 Pangkat/Gol.

Makmun Andi Nuhung,M.Si);Foto copy sesuai aslinya Telaahan Badan, Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihnan Daerah Kota Samarinda Nomor:800/2277/IIl.1/300.04 Tanggal 20 Juli 2018 Perihal: Laporan Hasil RapatTim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) an. Drs. H.

OBYEK SENGKETA ADALAH :SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3471/300.04,Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil , atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP : 19660407198701 1003 tertanggal 25 September 2018;ll. KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/3471/300.04 TentangMemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama H.

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Surat KeputusanWalikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, TentangMemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama H.

M.Si, NIP.: 196604071987011003; tanggal 25 September 2018.Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSANWALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3471/300.04 TentangMemberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atasH.

,NIP : 19660407 198701 1 003 (Foto kopi sesuai denganaslinya);Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor888/3471/300.04 tanggal 25 September 2018, TentangMemberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si.

EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP :19660407 198701 1003 pelaksana pada Pemerintah KotaSamarinda (Foto kopi dari foto kopi) ;Bukti T8 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor888/3471/300.04 tanggal 25 September 2018 TentangMemberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si.NIP : 19660407 198701 1003 (Foto kopi dari foto kopi) ;Bukti T9 : Berita Acara Rahasia Nomor : 800/3550/IIl.1/300.04 tanggal1 Oktober 2018 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Bukti

Dalam hubungannya denganPutusan Tergugat a quo yang menerbitkan surat keputusan Nomor:888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos.

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor:888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos.

,M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : PembinaTingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarindainstansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari2017, tertanggal 25 September 2018;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor:888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos.

Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan WalikotaSamarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinyatentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:Nama : H. EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si.NIP : 19660407 198701 1003Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 07 April 1966Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b)Jabatan : PelaksanaUnit Kerja : Bagian Perekonomian Setda.

Bukti P4Foto Copy Sesuai Dengan Foto copy Keputusan WalikotaSamarinda Nomor: 888/347 1/300.04 TentangMemberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama H.

Biaya Panggilan Rp 300.04. Redaksi Rp 5.05. Biaya meterai Rp 6.0 Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1799/Pat.G/2017/PA.Bpp Jumlah Rp 391.000,00Balikpapan, 30 April 2018Disalin sesuai dengan aslinyaPanitera,Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 1799/Pat.G/2017/PA.Bpp

Bahwa penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara dan sudahmendapatkan izin perceraian dari Pemerintah Kota Samarinda nomor:800/666 7/300.04 tanggal 08 Nopember 2021;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR:Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1167/Pdt.G/2021/PA.Tgr1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa berdasarkan identitas Penggugat ternyata Penggugat adalahbekerja sebagai xxxxxxxX XXXXXX XxXxxx dan telah melampirkan Surat IzinPerceraian Nomor: 800/6667/300.04

Putusan No.1167/Pdt.G/2021/PA.TgrUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, Bahwa berdasarkan identitas Penggugat ternyataPenggugat adalah bekerja sebagai XXxxXXxxXxX XXXXXX XXXXxX dan telahmelampirkan Surat Izin Perceraian Nomor: 800/6667/300.04 tanggal 08Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, makaoleh karenanya Penggugat telan memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Biaya Panggilan Rp 300.04. Redaksi Rp 5.05. Biaya meterai Rp 6.0Jumlah Rp 391.000,00Balikpapan, 06 Agustus 2018Disalin sesuai dengan aslinyaPaniteraDra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1091/Pat.G/2018/PA.Bpp

Biaya Panggilan Rp 300.04. Redaksi Rp 5.05. Biaya meterai Rp 6.0Jumlah Rp 391.000,00Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 493/Pat.G/2018/PA.Bpp

merukunkan dengan cara memberikan nasehatkepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil;Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya,karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan dapatmenerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat akan menanggapinyadalam kesimpulan; 2220229 22 nn nnn nen n nen n nen eeBahwa pada sidang tanggal 31 Juli 2017 Tergugat menyampaikan suratnomor : 800/1620/300.04

KetuaPengadilan Agama Samarinda, pada tanggal 23 Oktober 2017, sehubungandengan perkara ini ini yang sudah memasuki sidang dengan agendapenyampaian kesimpulan tanggal 16 Oktober 2017 yang lalu, dan memasukiPutusan Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.SMd. ...ceccccccsseeccccceseeeceeeeeeeeeseseeeeeeeeaeeseeeeseseesssseenaeens 25tahapan agenda Musyawarah Majelis Hakim, agar Majelis Hakim menjalankansesual Hukum acara, atas surat yang masuk yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Agama Samarinda nomor : 800/2210/300.04

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, yangmaksud dan isinya sama dan serupa (karena yang berbeda hanyalah nomordan Penanda Tangan Surat) dengan surat nomor : 800/1620/300.04 tanggal 27juli 2017;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan inl; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di

Biaya Panggilan Rp 300.04. Redaksi Rp 5.05. Biaya meterai Rp 6.0Jumlah Rp 391.0( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )10Balikpapan, 17 Januari 2018Disalin Sesuai dengan aslinya:Panitera,Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H11

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor538/32/X1/2001 tanggal 26 November 2011, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, bukti P.1;Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/2313/300.04, atas nama Salasiah, yang dikeluarkan oleh WalikotaSamarinda, tanggal 15 Mei 2020, bertanda P.2;B. Saksisaksi:LsBaroto bin Lantip, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,tempat kediaman di Jalan Drs. H.

Biaya Panggilan Rp 300.04. Redaksi Rp 5.05. Biaya meterai Rp 6.0Jumlah Rp 391.0Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah10Balikpapan, 18 Januari 2018Disalin Sesuai dengan aslinya:Panitera,Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H11

dengan cara memberikan nasehat kepadaPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil; Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karenaPenggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan dapatmenerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat akan menanggapinyadalam kesimpulan; 222 n nnn nn nn nn ne ncn n nen enceBahwa pada sidang tanggal 31 Juli 2017 Tergugat menyampaikan suratnomor : 800/1620/300.04

setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Bahwa majelis hakim Kemudian mendapat disposisi dari KetuaPengadilan Agama Samarinda, pada tanggal 23 Oktober 2017, sehubungandengan perkara ini ini yang sudah memasuki sidang dengan agendapenyampaian kesimpulan tanggal 16 Oktober 2017 yang lalu, dan memasukitahapan agenda Musyawarah Majelis Hakim, agar Majelis Hakim menjalankansesuail Hukum acara, atas surat yang masuk yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Agama Samarinda nomor : 800/2210/300.04

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, yangmaksud dan isinya sama dan serupa (karena yang berbeda hanyalah nomordan Penanda Tangan Surat) dengan surat nomor : 800/1620/300.04 tanggal 27juli 2017;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di

menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:856/140/V1/2008, tanggal 02 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, buktitersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;Fotokopi Fotokopi Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari WalikotaSamarinda Nomor: 800/2380/300.04

Biaya Panggilan Rp 300.04. Redaksi Rp 5.05. Biaya meterai Rp 6.0Jumlah Rp 391.0Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiahBalikpapan, 18 Januari 2018Disalin Sesuai dengan aslinya:Panitera,Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H10

Fotokopi Surat keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor:800/2315/300.04 yang dikeluarkan oleh Wali KotaSamarinda,tanggal15 Mei 2020, Alat bukti surat tersebut telah ainazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelistelah diparaf dan diberi kode (P2);Bukti Saksi1.