tanggal kelahiran yang sebenarnya kepadaaparat desa yakni tanggal lahir 1 Desember 1944 namun yang keluar KTP(Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dengan tanggal lahir yangberbeda ; Bahwa Pemohon bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaMasamba dan sejak tahun 2001 Pemohon telah pensiun ; Bahwa Pemohon menerima gaji pensiun sekitar Rp.2.700.000, (dua jutatujuh ratus ribu rupiah), namun karena Pemohon mengambil kredit sehinggasisa yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.307.600

memberikanketerangan bahwa pada saat mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK(Kartu Keluarga), Pemohon memberikan tanggal kelahiran yang sebenarnyakepada aparat desa yakni tanggal lahir 1 Desember 1944 namun yang keluarKTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dengan tanggal lahiryang berbeda serta Pemohon menerima gaji pensiun sekitar Rp.2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena Pemohon mengambil kreditsehingga sisa yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya sejumlahRp.307.600

M ENETAPKA N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.307.600,-; (tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah

M ENETAPKA N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.307.600,-; (tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 19 Januari 2023;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, dicabut;
3. Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 307.600,- (tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

Baru8 Sekdes Kebintik (Iwan) 30 Februari 35.000 BulanFebruari s/dtgl.289 Bendes (Yulianto) Tgl. 23 Januari ke DinsosPMD 23 Januari 23.400Koba10 Bendes (Yulianto) Tgl. 31 Januari ke DinsosPMD 31 Januari 15.600Koba11 Bendes (Yulianto) Tgl. 05 Februari ke DinsosPMD 05 Februari 31.200KobaJUMLAH 307.600 Kondisi diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Hal ini disebabkanKesengajaan dari Bendahara Desa Kebintik membuatpertanggungjawaban

BangkaTengah merekomendasikan kepada Kepala Desa Kebintik agar memerintahkanterdakwa Yulianto selaku Bendahara Desa Kebintik untuk segera menyetorkanuang sebesar Rp5.861.700,00 (3.427.300 + 1.575.100 + 551.700 + 307.600) keKas Desa Kebintik, Bukti Setoran yang telah divalidasi oleh pihak Bank agardisampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.6).