• Bid 42,43, 44 pada tanggal 01 Februari 2018;

• 1 (Satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah sawah sementara sebelum diaktakan antara saudara H. Abdul selaku penjual dengan saudara Madisa selaku pembeli di Blok Menteng Persil: S-11 No. Bid 42,43, 44 pada tanggal 09 Februari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

• Bid. 42,43, 44 pada tanggal 01 Februari 2018;

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Sementara Sebelum Diaktakan antara Saudara H. Abdul selaku penjual dengan Saudara Madisa selaku pembeli di Blok Menteng Persil S-11, No. Bid. 42,43, 44 pada tanggal 09 Februari 2018;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa H. Abdul bin H. Saleh (alm.);

6.

• Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ;Terdaftar aasnama : PT. PENGEMBANG ARGOWISATA PRIMA(Jakarta)Hal. 2 dari 12 hal. Put.

  telahditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Peringkat Kedua (Il)yang dibuat dihadapan ESTHER LILIANSARI, Sarjana Hukum selaku PejabatPembuat Akta Tanah semua Kecamatan Daerah Tingkat ll Bogor sebagaimanaternyata dalam Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 1460 Kantor PertanahanKabupaten Bogor atas bidangbidang tanah yang merupakan obyek HakTanggungan yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan ;Nomor > 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43

  PENGEMBANG ARGOWISATA PRIMA(Jakarta)Kesemuanya terletak di :Desa : Cinagara ;Kecamatan : Caringin ;Kabupaten : Dati Il Bogor ;Propinsi : Jawa Barat ; Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ;Terdaftar aasnama : PT.

• Selanjutnya disebut sebagai:Pengadilan Agama Selong tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengarkan keterangan pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat/kuasanya dan Tergugat 14, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 38,39, 41, 42,43, 44, 45, 46 dan 47 hadir menghadap, sedang para Tergugat yang lainnyatidak hadir meskipun telah dipanggildengan sah dan patut;"S 1S"#01S*?

• P.1l serta keterangan para saksi,terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalahsuami isteri dari perkawinan yang sah yang dilaksanakan padatahun 1967 di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua KotaLhokseumawe dan perkawinan tersebut telah sesuai denganketentuan Hukum Islam serta tidak ada halangan bagi Pemohon Idan Pemohon II untuk melakukan perkawinan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42,43

• Nomor 1 Tahun. 1974, juncto Pasal 39, 40, 41, 42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut hukum Islam dan sah pula menurut UndangUndang.Menimbang, bahwa pemohon dengan pemohon Ill tidakmempunyai surat bukti nikah karena kawinnya di Maccodong, KecamatanDonriDonri adalah tidak diterbitkan buku nikahnya karena kelalaian Kantorurusan Agama setempat.Menimbang, bahwa pemohon mempunyai alasan yang jelassebagaimana maksud Pasal 7 ayat (8) huruf (e) Kompilasi Hukum Islamyakni

• Pasal 39, 40, 41, 42,43, 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli figih yangselanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitabAlAnwar Juz II halaman 461 yang berbuny) :gl al oll aidssog Juads pla nirg; ails J>s/I JLo gly2S parol!Artinya : Apabila seorang lakilaki berkata, Fulanah isteriku dan ta tidakmemerinci, dan ister!

• Danpernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhisebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak adalarangan menikah sebagaimana Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon !

• Pasal 39 , 40, 42,43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlumengetengahkan petunjuk dari Kitab lanatut Thalibin Juz IV halaman 244yang diambil alin menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :ablog pitlg airuro 455 dlyol le clS sgearJl udeJar2F yarwlbig oa 9 YoArtinya : Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harusdikemukakan sahnya pernikahan dan syaratsyaratnya, yaituseperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa

• terbukti bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri dari perkawinan yang sah yangdilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2010 di Kampung Lukub BadakKecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan perkawinan tersebuttelah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta tidak ada halangan bagiPemohon dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (a), (bb), (c), (d), (e)dan (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 39, 40, 41, 42,43

• terbukti bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri dari perkawinan yang sah yangdilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2003 di Kampung Kute LintangKecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan perkawinan tersebuttelah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta tidak ada halangan bagiPemohon dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (a), (bb), (c), (d), (e)dan (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 39, 40, 41, 42,43

• 3orang anak; Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga sekarang antarakeduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatasternyata perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhirukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 sampai denganpasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 6 Undang Undang Nomor 1tanggal 30 Agustus 1987 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1999 jo. pasal 39, 40, 41, 42,43

• Danpernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhisebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak adalarangan menikah sebagaimana Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum,dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agamaIslam sebagaimana diatur dalam Pasal 14

• keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebutmerupakan orang dekat dengan Pemohon dan Pemohon II dan secara matrilapa yang dijelaskan oleh saksi tersebut bersesuaian pula dengan dalipermohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi juga diperoleh faktabahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertaliansesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42,43

• Penetapan No. 103/Pdt.P/2014/PA.RapsampaidenganPasal 38 KompilasiHukum Islam jopasal 6 Undang UndangNomor 1 Tahun1974 sertatidakmelanggarPasalketentuanPasal 8,9,10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 JoPasal 39,40, 41, 42,43 danPasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnyauntuk bukti pernikahan dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak sedangkan buktinikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahantersebut

• keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebutmerupakan orang dekat dengan Pemohon dan Pemohon II dan secara matrilapa yang dijelaskan oleh saksi tersebut bersesuaian pula dengan daililpermohonan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi juga diperoleh faktabahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertaliansesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42,43

• bahwa antara Pemohon denganPemohon Il adalah suami istri dari perkawinan yang sah yang telahdilaksanakan pada tanggal O1 Februari 1972 di Kampung Wih NarehKecamatan Bebesen, sekarang Kecamatan Pegasing Kabupaten AcehTengah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islamserta tidak ada halangan bagi Pemohon dan Pemohon II untuk melakukanperkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), (bb), (c), (d),(e) dan (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42,43

• peraturan perundangundangan maupun syari Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak> Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;wn Menimbang, bahwa berdasarkan faktfakta tersebut diatas ternyataperkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, jo. pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidakmelanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. pasal 39, 40, 41, 42,43

• /Pdt.P/2016/PA.KisMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi juga diperoleh faktabahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertaliansesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42,43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahanini jadi batal ;Menimbang, bahwa selama Pemohon dengan Pemohon II menjalanikehidupan berumah tangga sebagai suami istri dan tinggal

• normatif mengenaiwewenang pembatalan pemenang lelang yang dilakukan oleh Tergugat, hal manaketentuan pasal 13 telah mengatur secara Rigid Mengenai Batasan wewenangyang diberikan kepada Tergugat, sehingga tidak memiliki kewenangan cukup baiksecara materi (onbvoegheid mater) maupun secara tempus (onbvoegheid ratiotemporis) untuk menerbitkan Objek Sengketa oleh karenanya telah bertentangandengan ketentuan diatas, maka penerbitan Objek Sengketa beralasan hukumdinyatakan tidak sah ( vide putusan hal 42,43