., M.M. tanggal 26 Juli 2010;1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas (PT):Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 510/131/429.505/2010tanggal 28 April 2010;1 (satu) lembar copy Ijin Usaha Angkutan Nomor503/01/429.206/2010 tanggal 17 Mei 2010:Hal. 2 dari 13 hal. Put.

AHU21302.AH.01.01 tahun2011 yang sudah dilegalisir oleh Pejabat:1 (satu) bendel copy Grosse Akta Balik Nama Nomor 860 tanggal7 Oktober 2010;1 (satu) lembar copy bukti setoran tanggal 27 Mei 2010 Nomor H:10321005;1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Notaris ACHMAD MUNIF,S.H., M.M. tanggal 26 Juli 2010;1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas (PT);Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 510/131/429.505/2010tanggal 28 April 2010;1 (satu) lembar copy Jin Usaha Angkutan Nomor:503/01/429.206

(satu) lembar copy bukti setoran tanggal 27 Mei 2010 Nomor H:10321005;= 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Notaris ACHMAD MUNIF ,S.H., M.M. tanggal 26 Juli 2010;= 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas (PT): Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 510/131/429.505/2010tanggal 28 April 2010;= 1 (satu) lembar copy Ijin Usaha Angkutan Nomor503/01/429.206/2010 tanggal 17 Mei 2010: 1 (satu) lembar kertas hasil print out bertuliskan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dari

No. 440 K/PID/20181 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas(PT); Surat keterangan domisili usaha Nomor : 510/131/429.505/2010tanggal 28 April 2010; 1 (satu) lembar copy ijin usaha angkutan Nomor : 503/01/429.206/2010 tanggal 17 Mei 2010; 1 (satu) lembar kertas hasil print out bertuliskan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia dari Kasubdit, Subyek Persero, Nomor kendali711252, Persero PT.

,M.M., tanggal 26 Juli 2010;(satu) lembar copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT);Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 510/131/429.505/2010tanggal 28 April 2010;1 (satu) lembar copy ijin usaha angkutan Nomor : 503/01/429.206/2010 tanggal 17 Mei 2010;1 (satu) lembar kertas hasil print out bertuliskan Kementerian HukumHal. 4 dari 10 hal. Put. No. 440 K/PID/2018dan Hak Asasi Manusia dari Kasubdit, Subyek Persero, Nomorkendali 711252, Persero PT.

,M.M., tanggal 26 Juli 2010;1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas(PT);Surat keterangan domisili usaha Nomor : 510/131/429.505/2010tanggal 28 April 2010;1 (satu) lembar copy ijin usaha angkutan Nomor : 503/01/429.206/2010 tanggal 17 Mei 2010;1 (satu) lembar kertas hasil print out bertuliskan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia dari Kasubdit, Subyek Persero, Nomor kendali711252, Persero PT.

Bupatiterkait jabatan struktural yang dijabat Penggugat, pernyataan tersebutadalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa tidak dilibatkannya Penggugat pada pelaksanaan kegiatanAPBD Bakesbangpol tahun 2018, akibat ulah dan atas permintaanPenggugat sendiri; Sebagai contoh dapat dikemukakan disin1 :Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Banyuwangi tanggal 2 Juli 2018 Nomor910/77/Kep/429.206/2018, Sdr. R.

Bahwa dalam perkembanganya lebih lanjut ternyata Penggugat setelahditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yangbersangkutan tidak bekerja maksimal, akibatnya yang bersangkutan(Penggugat) berdasar SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Banyuwangi Nomor : 910/120/Kep/429.206/2018 tertanggal18 Oktober 2018, jabatan Penggugat sebagai PPTK dicabut dan digantidengan petugas lain terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018;5.

BambangPujiono, MM (Penggugaty) ;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan Penggugat,Tergugat telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa bukti T1 sampaidengan T 4;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T1 tentang Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor : 910/77/KEP/429.206/2018 tanggal2 Juli 2018 tentang penunjukan Drs.

Bukti Surat T3 tentang Surat Keputusan Kepala BadanKesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor910/120/KEP/429.206/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang PencabutanHalaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2019/PN BywKeputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangitentang penunjukan Drs. Bambang Pujiono,MM sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KabupatenBanyuwangi Tahun anggaran 2018.

Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi khususnyaprogram Pegembangan Wawasan Kebangsaan (PPWK) hingga bulanDesember 2018, sehingga berdampak tidak diteruskannya / diselesaikannyadana milik Penggugat pada saat Penggugat bertugas di DPRD KabupatenBanyuwangi adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasar, selain itu pulaapabila dikaitkan dengan bukti surat dari Tergugat terutama bukti surat T3tentang Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan PolitikKabupaten Banyuwangi Nomor : 910/120/KEP/429.206

Bahwa yang benar adalah bahwa Penggugat selaku PPTK ( PejabatPelaksana Teknis Kegiatan ) tidak mau memenuhipanggilanpembinaan padahal topik pembinaannya adalah terkait masalahpengelolaan anggaran dan pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran2018, hal ini diketanui berdasar Berita Acara Hasil PembinaanKepegawaian tanggal 8 Oktober 2018 ( vide : SK Kepala BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BanyuwangiNomor : 910/120/KEP/429.206/2018 tentang PENCABUTANSK Penunjukan sdr. Drs. HR.

Bahwa bukti T.2 adalah Keputusan KepalaBadan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor910/77/KEP/429.206/2018 Tentang Penunjukan Sdr Drs. R. BambangPujiono, MM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PadaBadan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi TahunAnggaran 2018 tanggal 2 Juli 2018 yang menerangkan tentang penunjukanPenggugat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK) pada BadanKesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran2018.

Bahwa bukti T.3 adalah Keputusan Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 910/120/KEP/429.206/2018Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pat.G/2019/PN Bywtentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan PolitikKabupaten Banyuwangi 910/77/KEP/429.206/2018 Tentang Penunjukan Sar.Drs.

Bina Ideologi Pembauran dan Wawasan Kebangsaan tanggal10 Oktober 2018, yang inti pesannya bahwa yang bersangkutan ( Sadr.Bambang Pujiono, MM Penggugat ) tidak mau dilibatkan dalam pencairananggaran kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK ):(vide : angka 2 bab memperhatikan Surat Keputusan KepalaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tanggal18 Oktober 2018 Nomor : 910/120/KEP/429.206/2018 Tentang PencabutanKeputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenBanyuwangi

Nomor : 910/77/KEP/429.206/2018 Tentang Penunjukkan Sdr.Drs R.

0001213SPK73390811 tanggal 24 Agustus2011, yang TERGUGAT III telah di Warmerking oleh Muttaqien, SH, PPAT diKabupaten Banyuwangi, beserta Jadwal Angsuran Kredit, bukti T.VI1 ;10.11.12.13.Fotocopy Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK),bukti T.VI2 ;Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 771 Desa Sumbersewu, Kecamatan MuncarKabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak AbdulMu in Pak Lukman Hakim, bukti T.VI3 ;Fotocopy Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) No: 503.64012440/429.206

Sertamemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan PerijinanKabupaten Banyuwangi Nomor : 503.640/1838/429.206/2010 tanggal 02September 2010, dan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 523/66/SIUP/429.113/Halaman 23 dari halaman 55 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2013/PN Bwi242012 tanggal 02 Agustus 2012.

Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;