PUT.45129/PP/M.XII/16/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45129/PP/M. XII/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008sebesar Rp. 906.979.125,00 yang terdiri dari :a. Pajak Masukan Impor yang dapat diperhitungkan Rp. 900.418.658,00b.

./2014 Tanggal 28 April2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, Bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor 45129/PP/M.XII/16/2013 Tanggal 27 Mei 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempertahankan sebagian koreksiTermohon di atas melalui Putusan Pengadilan Pajak 45129, yakni atasKoreksi Pajak Masukan Impor sebesar Rp900.418.658;3. Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas koreksi yangtelah dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesarRp900.418.658 atas koreksi pajak masukan impor sebagaimana telahdiuraikan di atas..B.

Rincian Permohonan Peninjauan Kembali:Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak 45129 dengan alasan sebagai berikut:Koreksi atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp900.418.658;Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 45129 terkait denganKoreksi atas Pajak Masukan Impor, yakni atas pemanfaatan Jasa Kena Pajakdari Luar Negeri di dalam daerah pabean ("PPN JLN") sebesar Rp900.418.658merupakan suatu putusan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 8 UndangUndang PPN

tersebut karenaPutusan Pengadilan Pajak 45129 merupakan suatu putusan yang tidaksesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku, yakni Pasal69 UndangUndang Pengadilan Pajak;2) Putusan Pengadilan Pajak 45129 merupakan putusan yang tidak memenuhiketentuan Pasal 9 ayat 8 UndangUndang PPN terkait pengkreditan PajakMasukan:Pasal 9 ayat 8 UndangUndang PPN mengatur bahwa:"(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagai manadiatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:b. perolehan

Oleh karenanya, tidak terdapat alasan bagiTermohon untuk melakukan koreksi atas PPN Masukan tersebut maupunbagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertahankan koreksiTermohon tersebut;Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agardapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 45129 tersebut karenaPutusan Pengadilan Pajak 45129 merupakan suatu putusan yang tidakHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1768/B/PK/PJK/2016sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku, yakni

SETIANORUBAY No, 12.1416/03/45129 tanggal 30 Oktober 2008 yang dikeluarkanoleh Camat Taman Sidoarjo, diberi tanda bukti P5;6. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan antara Ir. SETIANO RUBYA dan ENDANGELISA HELENA No. 195/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya, diberi tanda buktiP6;7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Katolik Subsidi St.Vincentius Kecamatan Sawahan Kabupaten/Kotamadya Surabaya atas namaENDANG ELISA HELENA No.