Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-02-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49167/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12278
  • Put.49167/PP/M.IX/19/2013
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49167/PP/M.TX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Bea Masuk: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan TKlasifikasi Pos Tarif 1701.14.00, jenis barang berupa Thailand Cane Raw Sugar, Negara asal Thaiyang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 801589 tanggal 17 September 2012Tarif Bea Masuk sebesar 0, dan ditetapkan oleh Terbanding
Register : 10-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1095 B/PK/PJK/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. ANGELS PRODUCTS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal A.Yani, Jakarta, 13230, dalam hal ini diwakili oleh Agung Kuswandono, DirekturJenderal Bea dan Cukai;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49167/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 10 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum
    Apabila terdapatsidang yang berkenaan dengan banding ini maupun dokumen tambahan yangdiperlukan, mohon diberitahukan kepada Pemohon Banding agar Pemohon Bandingdapat menghadiri sidang dan menyampaikan dokumen tersebut;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49167/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 10 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:
    /PP/M.IX/19/2013 (selanjutnya disebut sebagaiPut.49167) (Bukti PK18) tersebut di atas, nyatanyata bertentangan dan tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak menyatakan bahwapermohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain,sebagai berikut:ce.
    Bahwa Put.49167 (Bukti PK18) dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2013. Kemudian padatanggal 5 Maret 2014, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali terhadap Put.49167 tersebut kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yangsama telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini.
    Dengan demikian,pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Put.49167 ini dilakukan dalam11tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah dipersyaratkan oleh Undangundang Pengadilan Pajak, khususnya Pasal 92 Ayat (3) UndangundangPengadilan Pajak dan Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No.3. Olehkarenanya Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan hormat agarPermohonan Peninjauan Kembali ini dapat secara formal diterima oleh MajelisHakim Agung Republik Indonesia.Il.