Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 50062 50162 50864 50362 50662 50262 50142 528612 506062 508823 50,62 508,2 5.862 50863
Penelusuran terkait : Pajak penghasilan pasal 26 (pph.26)
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Register : 12-11-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50862/PP/M.XIIIB/13/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
206 — 86
  • Put-50862/PP/M.XIIIB/13/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1805/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan putusan"menyatakan mengabulkan permohonan banding PemohonBanding dan tidak mempertahankan koreksi Terbanding atasObjek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2009 sebesar Rp929.230.165,00Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan ataskoreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp929.230.165,00 dalam Putusan Nomor Put.
    Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014 oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah diajukanPermohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung .Dengan demikian pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terhadap putusan Hakim Pengadilan Pajakatas pokok sengketa Peninjauan Kembali ini (koreksi DPPPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januaris.d.
    Desember 2009 sebesar Rp929.230.165,00) = sejalandengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketakoreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp929.230.165,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas sengketa koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26sebesar Rp929.230.165,00 dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.
    Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari2014 adalah sebagai berikut :1) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26berdasarkan hasil ekualisasi antara Obyek PPh Pasal 26yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PajakPenghasilan Pasal 26 Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan biaya biaya yangmengandung potensi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanHalaman 11 dari 25 halaman
    Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014 harusdibatalkan.3.7.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 03-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 533/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NANANG IBRAHIM, SH
Terdakwa:
MUSLIMIN Bin ISMAIL
74 — 25
  • ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah), sisa piutang yang telah digelapkan sejumlah Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Toko ASLAM JAYA nomor Faktur 50851 tanggal 11 Mei 2020 atas 84(delapan puluh empat) Pieces barang dengan nilai Rp.2.328.183,(dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluhtiga rupiah), sisa piutang yang telah digelapkan sejumlah Rp.1.700.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).AZZAHI MART nomor Faktur 50862
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
410 — 556
  • ., Notaris di Jakarta yang telahdisetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU79657.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008dan telah didaftarkan pada Kantor PendaftaranPerusahaan Kodya Jakarta Selatan NomorTDP.09.03.1.51/50862 tanggal 19 Oktober 2006;sehingga telah memenuhi syarat sebagai subjek hukumpenerima Hak Guna Usaha;Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 35/HGU/BPN.RI/2013 tanggal14 Mei 2013 tentang Pemberian