Put. 52618/PP/M.XVIII.A/16/2014

Nomor Putusan Put. 52618/PP/M.X VITI.A/16/2014Pengadilan PajakJenis Pajak : PPNTahun Pajak : 2005Pokok Sengketa. : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifTerbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2005 yaitu Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarRp1.067.194.650,00; Menurut Terbandingah:waPemohonbandindalamMasaPajakustus200mempunyalperincianpendapatasebagaberiku bahwa Pemoho Ban dingdisa

, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU649/PJ/2015,tanggal 16 Februari 2015;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52618

dapat mempengaruhi fungsi meter dan tidak akanmelakukan penyambungan kembali sambungan air minum yang telahditutup tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan;3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp157.944.808,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut Pemohon BandingRp nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 April 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52618

junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 18 Agustus 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PDAM Tirta Musi; Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor 52618

terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 52618

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52618/PP/M.XVIILA/16/2014, tanggal 20 Mei 2014;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan Banding Pemohon Banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

oleh agama yang bahkan berakibat anak Pemohon saat ini dalamkeadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan), daripada menyimpangiaturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukupumur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhityyah yangdiambil alih olen Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana terteradalam buku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan KomplilasiKaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618 wale shi logis lex cio 6 yuhsall Jy ye wash ol dyxSIl Dyswlaodl pbs.Artinya: Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Fiqh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

oleh agama yang bahkan berakibat anak Pemohon saat ini dalamkeadaan hamil dengan usia kandungan 1 (Satu) bulan), daripada menyimpangiaturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukupumur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yangdiambil alih olen Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana terteradalam buku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan KomplilasiKaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

Sat.mafsadat yang jauh lebin besar bagi keduanya, hal ini sesuai dengan kaidahfighiyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendirisebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi HukumIslam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakryhalaman 163:595 52618 wale shi logis lex cio 6 yuhsall Jy ye wash ol dyxSIl Dyswlaodl pbs.Artinya: Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, makayang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat

Sot.595 52618 wale shi logis lex cio 6 yuhsall Jy ye wash ol dyxSIl Dyswlaodl pbs.Artinya: Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, makayang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadatkecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.

aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618 wale shi logis lex cio 6 yuhsall Jy ye wash ol dyxSIl Dyswlaodl pbs.Artinya: Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat

Sat.dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan) daripadamenyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anaktersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengankaidah fighiyyah yang diambil alih oleh Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendirisebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas; Konstruksi Metodologi HukumIslam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakryhalaman 163:595 52618 wale shi logis lex cio 6 yuhsall Jy ye wash ol

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Figh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Fiqh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618

sekarang tentu akanmenjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya halhal yangdilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yangmenunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), halini Sesuai dengan kaidah fiqhtyyah yang diambil alin oleh Hakim Pemeriksasebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku Fiqh Prioritas;Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islamkarya Muammar Bakry halaman 163:595 52618