1/4/2012 55121/054/EK/2012 10/4/2012 001/BAST/IV/2012 18/4/2012 88 1.320 1.600 2.112.000 Mei 20126. 00107/07/2012/012/01/RAS 26/7/2012 55121/090/EK/2012 23/07/2012 002/BAST/ VII /2012 26/7/2012 316 4.740 1.600 7.584.000 Juni 20127. 00028/08/2012/012/01/RAS 23/8/2012 55121/091/EK/2012 23/07/2012 004/BAST/ VIII/2012 23/8/2012 316 4.740 1.600 7.584.000 Juli 20128. 00064/09/2012/012/01/RAS 11/9/2012 55121/112/EK/2012 (04/09/2012 004/BAST/ Ix /2012 11/9/2012 316 4.740 1.600 7.584.000 Agustus 20129. 00183

/10/2012/012/01/RAS 9/11/2012 55121/134/EK/2012 11/10/2012 009/BAST/ X/2012 5/10/2012 316 4.740 1.600 7.584.000 September 201210. = 00285/10/2012/012/01/RAS 23/11/2012 55121/136/EK/2012 23/10/2012 004/BAST/ XI/2012 9/11/2012 316 4.740 1.600 7.584.000 Oktober 201211. = (00250/11/2012/012/01/RAS 6/12/2012 55121/149/EK/2012 14/11/2012 009/BAST/ X 1/2012 23/11/2012 316 4.740 1.600 7.584.000 Nopember 201212. 00130/12/2012/012/01/RAS 20/12/2012 55121/160/EK/2012 06/12/2012 008/BAST/ XII /2012 6/12/2012

/RAS 6/5/2013 55121/127/EK/2013 = 03/05/2013 00015/04/22001/05/2013/ 7/5/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Maret 20134, 00137/05/2013/012/01/RAS 14/5/2013 55121/141/EK/2013 10/5/2013 = 00039/04/22001/05/2013 16/5/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 April 20135. 00194/05/2013/082/0V/RAS = 30/5/2013 55121/145/EK/2013 17/5/2013 00097/04/22001/05/2013 30/5/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Mei 20136. 00089/06/2013/012/01/RAS 12/6/2013 55121/150/EK/2013 21/5/2013 00033/04/22001/06/2013 12/6/2013 280 4.200 1.600

6.720.000 Juni 20137. 00164/07/2013/012/01/RAS 15/7/2013 55121/191/EK/2013 8/7/2013 0006 1/04/22001/07/2013 12/7/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Juli 20138. 00064/09/2013/012/01/RAS 17/9/2013 55121/206/EK/2013 27/8/2013 00065/04/22001/09/2013 17/9/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Agustus 20139. 00070/10/2013/012/01/RAS 9/10/2013 55121/222/EK/2013 26/9/2013 + 00048/04/22001/10/2013 9/10/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 September 201310. = 00050/11/2013/012/01/RAS 11/11/2013 55121/250/EK/2013 (4/11/2013

/RAS 12/6/2013 55121/150/EK/2013 21/5/2013 (00033/04/22001/06/2013 12/6/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Juni 20137. 00164/07/2013/012/01/RAS 15/7/2013 55121/191/EK/2013 8/7/2013 (00061/04/22001/07/2013 12/7/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Juli 20138. 00064/09/2013/012/01/RAS 17/9/2013 55121/206/EK/2013 27/8/2013 (00065/04/22001/09/2013 17/9/2013 280 4.200 1.600 6.720.000 Agustus 20139. (00070/10/2013/012/01/RAS 9/10/2013 55121/222/EK/2013 26/9/2013 (00048/04/22001/10/2013 9/10/2013 280 4.200 1.600

Memohon agar barang bukti berupa suratsurat :e 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IM No.R/174/IX/2011 tanggal 9 September2011 tentang laporan DEserso dari tanggal 11 Agustus 2911 atas nama Terdawa;e 2 (dua) lembar surat Danpomdam IM No.R/176/IX/2011 tanggal 14 September 2011tentang melakukan pencarian dan pengangkapan atas nama Terdakwa; dane 4 (empat) lembar salinan keputusan Kasad No.Kep/55121/X/2011 tanggal 31Oktober 2011 tentang pemeberhentian sementara dari jabatan (Scorsing) atasnama Terdakwa,

tidak dapat membayar laluTerdakwa pergi meninggalkan dinas.Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yangberupa Suratsurat :1. 1 (Satu) Lembar Surat Danpomdam IM No.R/174/IX/2011 tanggal 9 September2011 tentang laporan DEserso dari tanggal 11 Agustus 2911 atas namaTerdawa;2. 2 (dua) lembar surat Danpomdam IM No.R/176/IX/2011 tanggal 14 September2011 tentang melakukan pencarian dan pengangkapan atas nama Terdakwa;3. 4 (empat) lembar salinan keputusan Kasad No.Kep/55121

dipidana maka ia harus dibebanimembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerberupa Suratsurat :1. 1 (satu) Lembar Surat Danpomdam IM No.R/174/IX/2011 tanggal 9 September2011 tentang laporan Desersi dari tanggal 11 Agustus 2911 atas nama Terdawa;2. 2 (dua) lembar surat Danpomdam IM No.R/176/I1X/2011 tanggal 14 September 2011tentang melakukan pencarian dan pengangkapan atas nama Terdakwa; dan3. 4 (empat) lembar salinan keputusan Kasad No.Kep/55121

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :a. 1 (Satu) Lembar Surat Danpomdam IM No.R/174/IX/2011 tanggal 9September 2011 tentang laporan DEserso dari tanggal 11 Agustus 2911 atasnama Terdawa;b. 2 (dua) lembar surat Danpomdam IM No.R/176/IX/2011 tanggal 14September 2011 tentang melakukan pencarian dan pengangkapan atasnama Terdakwa;. danc. 4 (empat) lembar salinan keputusan Kasad No.Kep/55121/X/2011 tanggal31 Oktober 2011 tentang pemeberhentian sementara dari jabatan (Scorsing)atas nama Terdakwa,

PN.MdnBahwa Tergugat Il telah menyewakan sebahagian tanah pekarangannyakepada Tergugat sejak sekitar 2006 untuk Terminal bus AKAP PO DAIRITRANSPORT yang diusahakan oleh Tergugat.Bahwa Tergugat dan Il seharusnya sudah mengetahui bahwa pada tahundidirikannya usaha Tergugat yaitu pada tahun 2006 tersebut, Tergugat sudah seharusnya mempunyai izin HO/lzin Gangguan terlebih dahulu,sebelum perusahaannya beroperasi.Bahwa demikian juga kemudian pada tahun 2008, Tergugat juga seharusnyasudah mengetahui SK Walikota 55121

Walikota No. 55121/059/K/2008tertanggal 0801 2008 dan izin HO.3.2. Bahwa dengan demikian, penggugat tidak mempunyai wewenangdan kapasitas berdiri sendiri untuk menilai dan menyatakan denganandaikata quod non pelanggaran yang diduga telah dilakukanTergugat dan Tergugat Il terhadap SK. Walikota dan izin HO.3.3.Bahwa demikian pula halnya didalam gugatan penggugat padahalaman 5 butir 5 menyebutkan menghukum Tergugat menghentikan dan menutup terminal bus pengangkutannya.3.4.

Walikota No. 55121/059/K/2008 tertanggal 0801 2008,bukanlah wewenang dari Penggugat untuk menilai, melainkan wewenangdari DINAS PERHUBUNGAN, termasuk tuntutan Penggugat untukmenghentikan dan menutup usaha Pengangkutan Umum DAIRITANSPORT (DATRA) yang Tergugat kelola, sehingga sudah semestinyapenggugat harus mengikutsertakan Dinas Perhubungan sebagai pihakdalam perkara aqua ini, langkah yang terabaikan oleh Penggugatmenjadikan gugatan penggugat tidak lengkap dan atau kurang pihak,selayaknya gugatan

Bahwademikian juga kemudian pada tahun 2008, Tergugat juga seharusnyasudah mengetahui SK Walikota 55121/059/K/2008 tertanggal 08012008yang khususnya pasal 2 point 4 yang menetapkan daerah sekitar tempattinggal Tergugat Il adalah tidak termasuk kawasan yang dapat dijadikansebagai pool /Terminal/Stasiun bus Antar Kota ; Bahwa boroboro mengharap kewarasan berpikir dari Tergugat untukmenghentikan usaha Terminalnya tersebut berdasarkan SK Walikotadimaksud, Tergugat Il malah dengan berlagak pikun menyambung

penderitaan dan kerugian Penggugat di atas,berpangkal pada keacuhan Tergugat dan II dalam menaati ketentuan/nukumyang sudah ada sebelumnya, yaitu tentang ijin HO dan SK Walikota nomor55121/059/K/2008, oleh karenanya patut dan sudah seharusnya perbuatanTergugat dan II tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum(Onrehtmaatigdaad/ TORT) sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata.Menimbang bahwa, menurut Penggugat tersebut bahwa Para Tergugatkhususnya Tergugat seharusnya sudah mengetahui SK Walikota 55121

menyewakan sebahagian tanah pekarangannyakepada Tergugat I sejak sekitar 2006 untuk Terminal bus AKAP PO DAIRITRANSPORT yang diusahakan oleh Tergugat I.Bahwa.........Bahwa Tergugat I dan II seharusnya sudah mengetahui bahwa pada tahundidirikannya usaha Tergugat I yaitu pada tahun 2006 tersebut, Tergugat Isudah seharusnya mempunyai izin HO/Izin Gangguan terlebih dahulu,sebelum perusahaannya beroperasi.Bahwa demikian juga kemudian pada tahun 2008, Tergugat Ijuga seharusnyasudah mengetahui SK Walikota 55121

Walikota No. 55121/059/K/2008tertanggal 0801 2008 dan izin HO.3.2. Bahwa dengan demikian, penggugat tidak mempunyai wewenangdan kapasitas berdiri sendiri untuk menilai dan menyatakandengan andaikata quod non pelanggaran yang diduga telahdilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap SK. Walikota danizin HO.3.3. Bahwa demikian pula halnya didalam gugatan penggugat padahalaman.........halaman 5 butir 5 menyebutkan menghukum Tergugat Imenghentikan dan menutup terminal bus pengangkutannya.3.4.

Walikota No. 55121/059/K/2008 tertanggal 08012008, bukanlah wewenang dari Penggugat untuk menilai, melainkanwewenang dari DINAS PERHUBUNGAN, termasuk tuntutan Penggugatuntuk menghentikan dan menutup usaha Pengangkutan Umum DAIRI TANSPORT (DATRA) yang Tergugat I kelola, sehingga sudahsemestinya penggugat harus mengikutsertakan Dinas Perhubungansebagai pihak dalam perkara aqua ini, langkah yang terabaikan olehPenggugat menjadikan gugatan penggugat tidak lengkap dan atau kurangpihak, selayaknya gugatan

menyewakan sebahagian tanah pekarangannyakepada Tergugat I sejak sekitar 2006 untuk Terminal bus AKAP PO DAIRITRANSPORT yang diusahakan oleh Tergugat I.Bahwa.........Bahwa Tergugat I dan II seharusnya sudah mengetahui bahwa pada tahundidirikannya usaha Tergugat I yaitu pada tahun 2006 tersebut, Tergugat Isudah seharusnya mempunyai izin HO/Izin Gangguan terlebih dahulu,sebelum perusahaannya beroperasi.Bahwa demikian juga kemudian pada tahun 2008, Tergugat Ijuga seharusnyasudah mengetahui SK Walikota 55121

Walikota No. 55121/059/K/2008tertanggal 0801 2008 dan izin HO.3.2. Bahwa dengan demikian, penggugat tidak mempunyai wewenangdan kapasitas berdiri sendiri untuk menilai dan menyatakandengan andaikata quod non pelanggaran yang diduga telahdilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap SK. Walikota danizin HO.3.3. Bahwa demikian pula halnya didalam gugatan penggugat padahalaman.........halaman 5 butir 5 menyebutkan menghukum Tergugat Imenghentikan dan menutup terminal bus pengangkutannya.3.4.

Walikota No. 55121/059/K/2008 tertanggal 08012008, bukanlah wewenang dari Penggugat untuk menilai, melainkanwewenang dari DINAS PERHUBUNGAN, termasuk tuntutan Penggugatuntuk menghentikan dan menutup usaha Pengangkutan Umum DAIRI TANSPORT (DATRA) yang Tergugat I kelola, sehingga sudahsemestinya penggugat harus mengikutsertakan Dinas Perhubungansebagai pihak dalam perkara aqua ini, langkah yang terabaikan olehPenggugat menjadikan gugatan penggugat tidak lengkap dan atau kurangpihak, selayaknya gugatan

Kartu Keluarga No. 3471101210960886 tertanggal 22122011 atasnama kepala keluarga RLSUPRAPTO beralamat Jin. lbu RuswoRT /RW 002/001 Desa/Kelurahan Prawirodirjan, KecamatanGondomanan Kota Yogyakarta 55121 (bukti P4);Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Nomor : 223/Pdt.P/2013/PN.Yk.Menimbang, bahwa bukti, P.2, P.3, sampai dengan bukti P.4telah sesuai dengan aslinya ,kecuali P.l karena bukti tersebut hilang,serta dibubuhi meterai secukupnya ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas,Pemohon

,KNKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacaradan Konsultan Hukum pada Eko Widiyanto & Partners Law Firm,beralamat Kantor di Jalan Brigjen Katamso GM II/1225, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, 55121;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiNo : 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1 ARIF ANWAR,SH.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Atas Nama Elisabeth Suwardiyah Padmoatmojo telah meninggal dunia pada Hari, Minggu, 20 Maret 1994 telah meninggal di rumah Alamat Sayidan GM 2 / 109 RT 14 RW 05 Yogyakarta 55121 dikarenakan sakit kanker ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya

Gondokusuman Kota Yogyakarta 55121 ;Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON $;Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan surat surat dalam berkas perkara ini;Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ;Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksisaksi di persidangan;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;TENTANGDUDUKPERKARANYA:Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal21 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Feriska Widya Tri Tiarasari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, 12 Februari 2008 (umur 15 tahun), dibawah kuasa Pemohon yang merupakan kakak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengambilan BPKB Mobil dengan nomor Polisi AB 1651 EP, atas nama (Tyas Kristanti) di BCA Finance Jl Brigjen Katamso Nomor 141, Keparakan, Kec Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121

yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 2014 (Vide Bukti T16) ; Bahwa benar berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 593/2147 KTentang Perubahan Peruntukan tanah yang terletak di Jalan Guru Patimpussudut Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat daribangunan umum menjadi bangunan campuran/super blok (Mall, Hotel danApartemen) diatas tanah seluas + 52.306 M* atas nama Abu Djaja Bunyamintertanggal 23 Desember 2013 (Vide Bukti P28.c) ; Bahwa benar berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor: 55121

berdasarkan penghasilan dari sewatanah, bangunan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biayakeamanan, dan juga service charge dengan tarif final sebesar10%;Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk mengenakan tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)atas biaya tersebut kepada penyewa sejumlah bruto tersebut,bukan hanya dari jumlah service charges dan sewa ruangan saja;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenistelah diputuskan Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.55121

0.000 0.000 rg13.00 0.00 0.00 13.00 170.00 825.00 Tm/F10 1 TE(61) 2(111122) 1(115) 5(121) 1(106) 3(105) 2(122) 1(11320) 3(4) 290(106) 3(105) 2(114) 1(133) 1(105) 2(4) 290(123) 1(120) 5(111114) 1(4) 290(117) 21(105) 2(126) 19(111122) 1(105) 2(4) 290(117) 37(111110131) 1(105) 2(4) 290(123) 1(106) 3(135111117) 2(130131) 1(121) 1(4) 290(120) 5(115) 5(130115) 5(127) 2(4) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg13.00 0.00 0.00 13.00 113.00 795.00 Tm/F10 1 TE(110115) 5130111126) 4106) 3115) 5130117) 21105) 2122) 14) 55121

257.00 743.00 Tm/F54 1 TF(132) 6748 Td/F57 1 TE(174) 660 TJ/F54 1 TF(267) 1872 Td/F57 1 TE(176) 180 TJ(142) 55219 TJ(200) 540 TJ/F54 1 TF(272) 9297 TJ/F57 1 TE(175) 910 Td/F54 1 TF(153) 54219 TJ/F57 1 TE(175) 540 TJ/F54 1 TF(272) 45204 TJ/F57 1 TE(176) 460 Td/F54 1 TF(135) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 335.00 743.00 Im/F51 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 343.35 741.05 Tm/F57 1 TE(174) 6698 TJ/F54 1 TF(226) 79190 TJ/F57 1 TE(174) 7998 TJ/F54 1 TF(243) 55121

Putusan Nomor 501/B/PK/PJK/20173.6.3.7.3.8.biaya keamanan, dan juga service charge dengan tarif final sebesar10%;Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk mengenakan tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)atas biaya tersebut kepada penyewa sejumlah bruto tersebut, bukanhanya dari jumlah service charges dan sewa ruangan saja;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis telahdiputuskan Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.55121/PP/M.VIIIA/25/2014 dimana dalam

Putusan Nomor 502/B/PK/PJK/20173.6.3.7.3.8.biaya keamanan, dan juga service charge dengan tarif final sebesar10%;Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk mengenakan tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)atas biaya tersebut kepada penyewa sejumlah bruto tersebut, bukanhanya dari jumlah service charges dan sewa ruangan saja;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis telahdiputuskan Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.55121/PP/M.VIIIA/25/2014 dimana dalam

Bahwa putusan atas sengketa yang sejenis telah diputuskan HakimPengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.55121/PP/M.VIIIA/25/2014 dimana dalam putusan tersebut koreksi yangTerbanding lakukan dipertahankan Majelis Hakim;.

berdasarkanpenghasilan dari sewa tanah, bangunan, biaya perawatan, biayapemeliharaan, biaya keamanan, dan juga service chargedengan tarif final sebesar 10%;bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk mengenakan tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat(2) atas biaya tersebut kepada penyewa sejumlah brutotersebut, bukan hanya dari jumlah service charges dan sewaruangan saja;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenistelah diputuskan Hakim Pengadilan Pajak dengan PutusanNomor Put.55121

penghasilandari sewa tanah, bangunan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan,biaya keamanan, dan juga service charge dengan tarif finalsebesar 10%;Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berkewajiban untuk mengenakan tarif PajakPPh Pasal 4 ayat (2) atas biaya tersebut kepada penyewasejumlah bruto tersebut, bukan hanya dari jumlah service chargesdan sewa ruangan saja;Bahwa putusan atas sengketa yang sejenis telah diputuskanHakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.55121

berdasarkan penghasilandari sewa tanah, bangunan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan,biaya keamanan, dan juga service charge dengan tarif final sebesar10%;Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk mengenakan tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)atas biaya tersebut kepada penyewa sejumlah bruto tersebut, bukanhanya dari jumlah service charges dan sewa ruangan saja;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis telahdiputuskan Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.55121