Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;----------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;--------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-------

Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat mengajukan gugatanberdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi BantenNomor 561.1/Kep.16Huk/2016 pada tanggal 13 April 2016;.

DALAM POKOK PERKARAHalaman 81 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUNSRG1)4)Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGATsecara keseluruhan;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurProvinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016 TentangPersetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2016 Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016Tentang Persetujuan

Bahwa, kepada PARA PENGGUGAT/Kuasanya, dimohon perhatiankhusus mengenai:1)Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.16Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2016, Bukanuntuk PARA PENGGUGAT tetapi untuk perusahaan perusahaanyang ada di wilayah Provinsi Banten yang terkena KeputusanGubernur a gquo karena telah mengajukan permohonanpenangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2016;Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.16Huk/

Obyek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 secaramateriil identik dengan perkara nomor 09/G/2013/PTUN.Srg denganobjek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, denganPARA PENGGUGAT Suheri, dkk, Pekerja/serikat pekerja Kimia,Energi, Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016 Tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 SepanjangKepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;4.

OBJEK SENGKETA;Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah:Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah MinimumTahun 2016 Kepada PT Gabri Indo Italy 2016 tertanggal 18 Januari 2016:B.

TENGGANG WAKTU GUGATAN;:1.Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Provinsi BantenNomor 561.1/Kep.16Huk/2016 Tentang Persetujuan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT Gabri Indo Italyditerbitkan tanggal 18 Januari 2016;Perlu diperhatikan bahwa Para Penggugat hanya memiliki Petikan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016meskipun telah mengupayakan berbagai cara dan upaya untukmendapatkan salinan Surat Keputusan a quo.

Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memilikiPersona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidakberhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;Obyek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 secara materiil identik denganperkara Nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan objek sengketa KeputusanGubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013tentang

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016 Tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang KepadaPT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;4.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi BantenNomor 561.1/Kep. 16Huk/2016 Tentang Persetujuan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016, sepanjang Kepada PT.Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016:3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016 TentangPersetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2016, Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari2016;4.

atas nama Herman, diberi tanda ............P.2 ;Foto copy Surat Pernyataan Menjadi Terapis ABS Center tanggal 27Maret 2009 atas nama Herman, diberiFoto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561/K.07/2009tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2009tanggal 8 Januari 2009, diberiFoto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561/K.706/2009tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2010tanggal 23 Desember 2009, diberiFoto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561.1

Foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561.1/K.676/2010tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2011 tanggal 30Desember 2010, diberi tanda .............ccccccccccecceeeeeseeeeeeeeeees P.II6 ;17. Foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561/K.29/2012tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2012 tanggal 12Januari 2012, diberi tanda ........ ccc cceccceeccseeeseeeeseeeeeeeeaees P.II7;18.

Foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561.1/K.676/2010tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2011 tanggal 30Desember 2010, diberi tanda ............c.ccccccceeccceeeseeeeeeeeeeees P.III7 ;28. Foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.561/K.29/2012tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang Tahun 2012 tanggal 12Januari 2012, diberi tanda ........... ce ccecceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeees P.III8 ;29.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta otentikdengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon danTermohon adalah pihakpihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkaraini Sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telahmemenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara a quo di PengadilanAgama;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Berada di LuarNegeri Nomor 561.1

Januari 2012, Tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011 TentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2012 1 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan GubernurBanten, Aquo, Gubernur telah mengeluarkan keputusan tentangpersetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimummelalui Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357Huk/2012,tanggal 25 April tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Tahun 2012, dan Nomor : 561.1

dari penangguhan UMK sebanyak 13 Perusahaan, danPenangguhan UMSK sebanyak 22 Perusahaan ; b Yang ditolak permohonannya sebanyak 19 perusahaan ; CcYang mengundurkan diri dari permohonan = sebanyak 4 perusahaan ; 1 Tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan danpenolakan terhadap penangguhan Upah Minimum melaluiKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357Huk/2012,tanggal 25 April tentang persetujuan Penangguhan Pelaksanaanupah Minimum Tahun 2012, dan Keputusan Gubernur BantenNomor : 561.1

Nomor : 561.05/Kep.58Huk/2011 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurBanten Nomor : 561.05/Kep.231Huk/2010 TentangPembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode20092012, tanggal 31 Januari 2011 ; 21.Bukti T Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012, tanggal 4Januari 2012 ; Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUNSRG 22.Bukti T Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1

03/G/2012/PTUNSRG tertanggal 6 Februari 2012 (Bukti T 23) ; 4 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 telah dilaksanakan rapat DewanPengupahan Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan diProvinsi Banten Tahun 2012 yang merekomendasikan untuk disetujuipenangguhannya sebanyak 35 perusahaan dan yang ditolak sebanyak 19perusahaan (Bukti T 17);5 Bahwa pada tanggal 25 April 2012, telah terbit Keputusan Gubernur Bantenmasingmasing Nomor : 561.1

., nomor polisi s 4505 OAI;

c. 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda 2 (dua), merk YAMAHA tahun 2008, dengan nomor STNK 561.1 05022018, nomor polisi AG 6830 WB;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.136.000,- ( dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Nek Ben Mapeh dengan carajualbeli, sebagaimana Akta Jual Beli No : 561.1/JMP/1993 tanggal 15Januari 1993 dan oleh Tergugat VI telah mengeluarkan Sertipikat HakMilik No: 191 tanggal 23 Juni 2014, atas Sertipikat tersebut oleh TergugatI bersama Tergugat VI telah melakukan pemecahan Sertipikat Hak MilikNo : 191 tersebut, dengan melahirkan Sertipikat Hak Milik No : 545 tanggal23 Januari 1996 atas nama Tergugat I, maka sudah sewajarnyalah TergugatI dan VI dihukum untuk mengembalikan objek terperkara kepada

Zulkifli, Pocut Nurhayati, PocutNilawati, Pocut Zuraida, Pocut Nirwana dan Pocut Zubaidah (Penjual)dan telah dijual kepada Tergugat I dan bukan milik para Penggugatmaka sita jaminan yang diminta oleh para Penggugat atas tanah objekterperkara haruslah ditolak atau dinyatakan tidak sah dan tidakberharga;Bahwa tindakan Tergugat II, III, V dan Vi baik dalam mengeluar suratyang berhubungan dengan pengeluaran Sertifkat No. 191 tanggal 23Juni 1993, maupun dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 561.1/JMP/1993

Bintang Baru Indonesia ;b Yang ditolak permohonannya sebanyak 19 perusahaan ;c Yang mengundurkan diri dari permohonan sebanyak 4perusahaan; Tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan danpenolakan terhadap penangguhan Upah Minimum melaluiKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357Huk/2012,tanggal 25 April tentang Persetujuan Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum Tahun 2012, dan Nomor : 561.1/Kep.356Huk/2012, tanggal 25 April 2012, tentang Penolakan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum

melaksanakan UMK, padaHari Senin Tanggal 19 Maret 2012 ; 16.Bukti T 16Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561.05/Kep.231Huk/2010 Tentang Pembentukan Dewan PengupahanProvinsi Banten Periode 20092012 tanggal 12 April 2010 ; 17.Bukti T 17 Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561.05/Kep.58Huk/2011 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurBanten Nomor : 561.05/Kep.231Huk/2010 TentangPembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode20092012 tanggal 31 Januari 2011 ; 18.Bukti T 18Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1

03/G/2012/PTUNSRG tertanggal 6Februari 2012 (Bukti T 20) ; 3 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 telah dilaksanakan rapat DewanPengupahan Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan diProvinsi Banten Tahun 2012 yang merekomendasikan untuk disetujuipenangguhannya sebanyak 35 perusahaan dan yang ditolak sebanyak 19perusahaan (Bukti T 15) ;4 Bahwa pada tanggal 25 April 2012, telah terbit Keputusan Gubernur Bantenmasingmasing Nomor : 561.1

bersifat untunguntungan ;Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakoni tidak pernahmendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ;Bahwa terdakwa mengetahu bahwa permainan judi adalah melanggarhukum dan terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah terdakwalakukan karena menggelar permainan judi togel ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan barangbarang bukti berupa :% & &%v Uang sejumlah Rp.33.000, (tiga puluh tiga ribu rupiah);1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe RM.561.1

selaku ahli waris dari almarnum NekBen Mapeh dalam keadaan kosong dan terlepas dari pihakpihak manapun;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugi atasbangunan kios yang telah hilang/dibongkar sebanyak 50 (lima puluh) unitkios dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepadaPenggugat selaku ahli waris dari almarnum Nek Ben Mapeh;Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar dan pamplet/plangdi atas tanah objek terperkara dengan segera dan seketika;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 561.1

Bahwa permohonan penundaanpelaksanaan Keputusan GubernurBantena quo Gubernur telah mengeluarkan keputusan tentangpersetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimummelalui Keputusan Gubernur Banten Nomor:561.2/Kep.357Huk/2012, tanggal 25 April tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012, dan Nomor:561.1/Kep.356Huk/2012, tanggal 25 April 2012,tentang PenolakanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012;2.

foto copy tanpa aslinya,diberi tanda.....................P.29Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor :561/K.677/2010, tanggal 18 Desember 2009, foto copytanpa aslinya, diberiesses P.30Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor561/K.661/2009, tanggal 02 Desember 2009, foto copy tanpaaslinya, diberiTANGA... eee ceeeceecseeeeceeeecsesceeeesseesscecesecseecsescssessseeesesessascsaseaeeesaeeeeeneeeaesas P.31Fotocopy Salinan Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor :561.1

SK Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.26HUK/2015 tentangPersetujuan Penangguhan Upah Minimum Tahun 2015 (P7);Halaman 10 dari 69 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.SusPHI/201719.Bahwa atas tidak adanya upaya penangguhan upah yang dilakukan olehpihak Tergugat, maka tidak ada alasan Tergugat membayar upah lebihrendah dari Upah Minimum tapi faktanya Tergugat membayar upahPenggugat Srd. Warsono dan dkk (68 orang) dibawah Upah Minimum KotaTangerang dengan rincian tersebut ;19.1.

(tiga ratus lima puluh juta rupiah). 560.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari2019sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah). 561.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesarRp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah). 562.1 (satu) lembar fotocopyAplikasi Kiriman

(tiga ratus lima puluh juta rupiah). 560. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari2019 Halaman 120 dari 144, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah). 561.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah)dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesarRp.1.000.000.000, (Satu

FA 198194 ;561.1 (satu) lembar Travel Cek BankMandiri No.

BELAYtertanggal 7 Desember 2009;560.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat didaerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec.Nirunmas;561.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. BELAY;562.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan PekerjaanRehabilitasi Gedung Sekolah di Kec.

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );559.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000089 yang diterbitkan tanggal 06 Februari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );560.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000090 yang diterbitkan tanggal 06 Februari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );561.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );559.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000090 yang diterbitkan tanggal 06 Februari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );560.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000091 yang diterbitkan tanggal 06 Februari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );561.1

Rekening037801000168306 Pengirim Richard Eddy Marsaut Lingga SE,Jumlah : Rp 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah).Barang bukti No 558 dan No.559 dirampas untuk negara;560.Uang sebesar Rp 127.500.000, (Seratus dua puluh tujuh juta limaratus ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank NegaraIndonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK kasus DPRDSumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 4Juni 2018 dengan nama penyetor RESTU KURNIAWANSARUMAHA.Barang bukti No.560 telah diputus dalam perkara lain;561.1

Rekening037801000168306 Pengirim Richard Eddy Marsaut Lingga SE,Jumlah : Rp 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah).Barang bukti No 558 dan No.559 dirampas untuk negara;560.Uang sebesar Rp 127.500.000, (Sseratus dua puluh tujuh juta limaratus ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank NegaraIndonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK kasus DPRDSumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 4Juni 2018 dengan nama penyetor RESTU KURNIAWANSARUMAHA.Barang bukti No.560 telah diputus dalam perkara lain;561.1

Konstruksi Rancang Bangun nomor : 640051/S.PER.Set/III/2012 558.Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen V SuratPerjanjian Kerja Konstruksi Rancang Bangun nomor640/342/SpSet/IX/2012 559.Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen VI SuratPerrjanjian Kerja Konstruksi Rancang Bangun nomor640/1857/SpSet/XIl/2012 560.1 (satu) lembar foto copi Garansi Bank Jatim sebagai JaminanPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SMA 3 UnggulanTenggarong Seberang dengan Nomor 0704/001 050/1801/4283pada tanggal 2 Mei 2012. 561.1

Konstruksi Rancang Bangun nomor : 640051/S.PER.Set/III/2012 558.Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen V SuratPerjanjian Kerja Konstruksi Rancang Bangun nomor640/342/SpSet/IX/2012 559.Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen VI SuratPerrjanjian Kerja Konstruksi Rancang Bangun nomor640/1857/SpSet/XIl/2012 560.1 (satu) lembar foto copi Garansi Bank Jatim sebagaiJaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SMA 3Unggulan Tenggarong Seberang dengan Nomor 0704/001050/1801/4283 pada tanggal 2 Mei 2012. 561.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150901005505. 561.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : Halaman 93 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKI 356007/KPU.01/2015 tanggal 16092015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150911005518. 562.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :348703/KPU.01/2015 tanggal 11092015 atas nama PT.