Pihakpihak yang terkaitdengan perolehan lahan seluas 820,47 hektar tersebut harus pulamenjadi pihak dalam perkara a quo (Tergugat Il dst atau turut Tergugat)yaitu :(1) Gubernur Lampung yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :Des/0116/B.1/HK/71 tanggal 19 April 1971 tentang Persetujuandan Pemberian Izin kepada PNP X untuk mengusahakan tanahnegeri seluas + 2.500 hektar yang terletak di antara MerakBelantung, Kota Dalam, Suak Kabupaten Lampung Selatan;(2) Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung

Salah satu asset dimaksudadalah tanah seluas 820,47 hektar yang saat ini terletak di tujun Desadalam dua Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu DesaSukamarga, Siring Jaha, Suak (Kecamatan Sidomulyo), Bulok, MunjukSemputna, Gubnung Terang dan Desa Merak Belantung (KecamatanKalianda);.

Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memenuhisemua Ketentuan dan melaksanakan prosedur yang berlakusebagaimana telah diuraikan diatas (vide angka 7 s/d 13 Dalam PokokPerkara), maka lahan seluas 820,47 hektar tersebut dikuasai, digarapdikelola oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;.

Kanwil BPN Propinsi Lampung jugamenerbitkan peta bidang tanah Nomor : 1/2009 tanggal 30 Januari 2009luas 820,47 hektar atas nama PT.

Menyatakan tanah seluas + 31 hektar terletak di Dusun Teluk Nipah,Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten LampungSelatan, yang diklaim sebagai Hak Milik Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi merupakan bagian atau satu kesatuan dengan areal tanahseluas 820,47 hektar milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensisesuai SK HGU Nomor : 4/HGU/BPN/1999 tanggal 12 Januari 1999 atasnama PTPN Nusantara VII (Persero);4.

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 31 Ha (tiga puluh satu hektar) yang terletak di Dusun Batu Balai Rt.02/Rw.06, setempat dikenal dengan sebutan Teluk Nipah, Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan areal tanah seluas 820,47 Ha (delapan ratus duapuluh koma empat puluh tujuh hektar) sebagaimana tercantum dalam SK-HGU tanggal 12 Januari 1999 Nomor: 4/HGU/BPN/1999 atas nama

Rekonvensi/TergugatKonvensi untuk sebagian;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahterobukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvens1; Menyatakan tanah seluas + 31 hektar terletak di DusunBatu Balai Rt 02 / Rw 06 (dikenal pula dengan sebutanTeluk Nipah), Desa Merak Belantung, KecamatanKalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang diklaimsebagai Hak Milik Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi merupakan bagian atau satu kesatuan denganareal tanah seluas 820,47

dalam pemeriksaan tingkat banding tidakberalasan, karena sewaktu pemeriksaan tingkat pertama,pembanding/penggugat sudah diberikan kesempatanseluas luasnya untuk mengajukan bukti bukti dan saksisaksi, dan hal itu) sudah dimanfaatkannya;bahwa Pengadilan Negeri telah dengan tepatmempertimbangkan fakta fakta hukumnya, bukti buktisurat dan saksi saksi maupun saksi ahli, dimana telahterbukti bahwa tergugat/terbanding adalah pemegang hakPage 9 of 15Nomor:21/Pdt./2011/PT.TK.yang sah atas lahan/tanah seluas 820,47

;Bahwa telah terbukti, PTPN VII / tergugat/terbandingmendapatkan hak guna usaha (HGU) atas tanah seluas820,47 Ha melalui proses hukum yang sah, antara lainmelalui proses pembebasan lahan dengan pembayaranganti rugi kepada para penduduk / penggarap' lahansebelumnya, disamping pembayaran rekognisi kepadaNegara;Dan terbukti pula bahwa tanah sengketa seluas + 31 Haadalah merupakan bagian dan menjadi satu kesatuandengan lahan/areal tanah seluas 820,47 Ha sesuai SKHGU atas nama PT PN VII/tergugat/terbanding