Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-03-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 74-K/PM.III-12/AL/III/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — Agus Budiman, Klk Mer NRP 90451
279
  • Agus Budiman, Klk Mer NRP 90451
    Memohon barang bukti berupa :Suratsurat : 2 (dua) lembar Surat keterangan Absensi atas namaTerdakwa KIk Mes Agus Budiman Nrp. 90451 dari DanKolatarmatim Nomor : Sket/02/1/2011 tanggal 20 Januari2011. 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi dariKolatarmatim mulai bulan November 2010 sampai denganbulan Januari 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.2.
    Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajutrit TNI AL melaluipendidikan Secatam PK angkatan XVI/2 tahun 1998 di Kobangdikal,setelah lulus di lantik dengan pangkat Klasi dua Mer Nrp 90451.Kemudian di tempatkan di KRI TRT509 sampai dengan terjadinyatidak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif diKolatarmatim dengan pangkat KIk Mer.Menimbang2.
    Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa sebagaiPrajurit TNI AL berpangkat Klk Mer NRP 90451, satu Kesatuandengan para Saksi di Kolatarmatim, Terdakwa adalah rekan kerjapara Saksi di Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwamasih aktif sebagai Prajurit TNI AL belum pernah diakhiri = /mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL.4.
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu KIk Mer Agus Budiman NRP 90451 telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 2 ( dua ) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.
    Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat : (dua) lembar Surat keterangan Absensi atas nama Terdakwa KIk Mes AgusBudiman NRP. 90451 dari Dan Kolatarmatim Nomor : Sket/02/1/2011 tanggal 20Januari 2011. (empat) lembar foto copy daftar absensi dari Kolatarmatim mulai bulan November2010 sampai dengan bulan Januari 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. KENMASTER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 20 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mohon Majelis Hakim Agung yang Terhormat berkenan mengabulkanpermohonan kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90451
Register : 12-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 43/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WINRO TUMPAL HALOMOAN HARO MUNTHE, SH
Terdakwa:
LE VAN NHI
159
  • KG 90451 TS;
  • 2 (dua) Unit Radio Super Star SS-480
  • 1 (satu) Unit Radio IC-M710
  • 1 (satu) Unit Super Star 2400
  • 1 (satu) Unit GPS Navigator HGP-358 A
  • 1 (satu) Unit Kompas magnet
  • 1 (satu) Unit Engine Monitoring SY - 3
  • Dirampas untuk negara

    1. 1 (satu) buah Bendera Malaysia

    Dikembalikan kepada LE VAN Nhi;

    1. 1 (satu) Unit Alat Tangkapan Jaring Trawl
    2. 5.000 (lima ribu) Kilogram Ikan
Register : 12-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 45/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WINRO TUMPAL HALOMOAN HARO MUNTHE, SH
Terdakwa:
VO VAN HUONG
540
  • KG 90451 TS;
  • 1 (satu) Unit GPS HGP-358 A
  • 2 (dua) Unit Radio Super Star S5-480
  • 1 (satu) Unit Radio IC-M710
  • 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400
  • 1 (satu) Unt Kompas magnet
  • 1 (satu) Unit Engine Monitoring SY - 3
  • 1 (satu) buah Bendera Malaysia
  • 1 (satu) Unit Alat Tangkap (jaring trawl)
  • Ikan campur + 5 ton sudah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Kepala