Ditemukan 138251 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2022 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4070 K/Pdt/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — SALEH TATISINA VS PEJABAT/KEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, DKK
288 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 42/PDT.G/2015/PN MME
Tanggal 16 Agustus 2016 — - ANSELMUS NONG SARENG MELAWAN - MARSELINA VALENTINA - BONEFASIUS BOTA
1519 — 1885
  • DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan menurut hukum adat setempat bahwa Penggugat ANSELMUS NONG SARENG telah meminang Tergugat I MARSELINA VALENTINA sehingga terikat pertunangan yang sah;- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;B. DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA :- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;C.
    Bahwa Penggugat melalui posita Gugatan angka angka 9 point 1 dan petitum angka 8pint 1 menuntut denda adat berupa Kila Bitak, Ledan Beak terjemahan lurusnyaCincin Pecah, Manik Terbelah.halaman 6 dari 54 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme Bahwa terhadapa tuntutan Penggugat berupa denda adat tersebut tidak dapat diterapkandalam perkara, oleh karena tidak ada peristiwa hukum adat yang menjadi dasar tuntutanKila Bitak, Ledan Beak terjemahan lurusnya Cincin Pecah, Manik Terbelah.Bahwa tuntutan denda
    Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggarhukum adat Lain Nair Met Lee, maka tuntutan baik berupa denda adat maupunpermohonan conservator beslag sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 9dan 10 patut dinyatakan tidak benar dan harus ditolak seluruhnya.B. DALAM PERKARA REKONPENSIT.
    di desa wolomapan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu,halaman 30 dari 54 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme sedangkan lembaga adat sendiri dibentuk sejak tahun 1980an ;Bahwa ahli akan menerangkan tentang LAIN NAIR MET LEE dan WAIN NAIR METLEE;; 22+ 2 2 2 = 22 222 2222 22 22 2 22 == === == === Bahwa istilah adat: LAIN NAIR MET LEE aartinya seorang perempuan menyatakankepada keluarga lakilaki bahwa dia tidak mau bersuami dengan lakilaki tersebut;Bahwa istilah adat!
    lakilaki tersebut;Bahwa menurut hukum adat, denda adat yang dikenakan kepada perempuan yang tidakmau lagi dengan lakilaki tersebut yaitu: 1 (satu) ekor kuda dan uang sebanyakRp.1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa penyelesaian menurut hukum adat apabila seorang lakilaki sudah hidup bersamadengan seorang perempuan layaknya suami isteri tetapi mereka belum menikah di gereja,kemudian lakilaki mengusir perempuan tersebut dari rumahnya, apabila perkawinanmereka sudah dikukuhkan secara adat maka penyelesaian
    yaitu. apakah benar Penggugat telah memimang Tergugat I menurut hukum adat setempatsehingea terikat pertunangan yang sah?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2013
Tanggal 17 September 2013 — Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
1853 — 1942 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
    Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat diduga keras telah melakukan perbuatantidak menyenangkan kepada kaum Penggugat suku Tanjung di Kabun;Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013e. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat telah memberi gelar palsu tidak ada dasarhukumnya, baik hukum adat maupun hukum formal;f.
    Djamaris Zain Datuak Rajo Intan, SH boleh duduk sebagai anggotaKerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat, duduak samo randah, tagak samo tinggidan tidak larangan petunjuk (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabauterlampir);j.
    Bahwa dalam Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, KabupatenPesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ada kebijakan yang melarang gelarDatuak lebih dari satu dan ini perlu dibatalkan demi untuk memberikesempatan kepada datuakdatuak lain yang sama gelarnya seperti contoh:Kerapatan Adat Nagari Tambang, Kecamatan WV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan, Propinsi Sumatera Barat membiarkan 3 gelar Datuak Gamuak dalamKerapatan Adat Nagarinya (terlampir);k.
    Jika Penggugat tidak puas, maka dapat melanjutkangugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ke Pengadilan Negeri.Persoalan yang menjadi pokok sengketa merupakan lingkaran sako joPusako yang tunduk pada peradilan desa/adat (kerapatan Adat Nagari);Mohon juga diperhatikan ketentuan Pasal 3a R.O (rechterlijke organisatie,Organisasi Peradilan) yang diundangkan dengan Staatblad 1935 Nomor 102,yang menyatakan perkara adat diadili oleh peradilan adat/desa, yang tiada laindimaksud adalah Kerapatan
    Surat Rekomendasi penunjukan pemberian gelar Adat kepada H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2573K/PDT/2001
Tanggal 4 Januari 2007 — I.G.W. SASAK ; SILUH WAYAN MUKLIK, dkk. ; SILUH PUTU IRA YULIANI, I WAYAN KARSANA ABA
660 — 718 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2019
Tanggal 27 Maret 2019 — SYAFRI RAJO BUJANG, SAPAR (lk), DK VS A. DASRIL SUTAN MARAJO (lk), Mansyur), PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;
1012 — 742 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Oktober 2011 — SIMSON RUMSOWEK, DKK VS THONCE BONAY UPUYA
2054 — 2475 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3064 K/Pdt/2010 Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat keluarga besar Tanawaniyang sekarang Jin. Stevanus Rumbewas ; Sebelah Selatan berbatasan dengan JIn.
    Menyatakan penyerahan atau pelepasan tanah adat secara lisan dari orangtua kandung Tergugat Il dan Tergugat Ill bapak Demianus Tanawani (Alm)adalah sah menurut hukum ;4. Menyatakan surat pelepasan tanah adat dari Tergugat Il kepada Penggugatadalah sah menurut hukum ;5. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 7.397 M2 denganbatasbatas sebagaimana terurai dalam butir 1 Surat Gugatan ini dan SuratPelepasan Tanah Adat(P.1) adalah milik Penggugat ;6.
    Menyatakan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 1Agustus 1989 adalah cacat dan batal demi hukum ;4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuksegera menyerahkan kembali lokasi/anah adat milik Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dan Tergugat Ill Konvensi/Penggugat lllRekonvensi yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi, dan Tergugat Ill Konvensi/Penggugat lllRekonvensi ;5.
    No. 3064 K/Pdt/2010bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitelah salah/alai dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta dipersidangan serta salah dalam menerapkan hukum waris adat, denganpertimbangan sebagai berikut :1. Terbukti objek sengketa adalah tanah adat milik orang tua Pemohon Kasasiyang diberikan kepada Termohon Kasasi, pemberian mana dikriteriakansebagai hibah tanpa ada satu upacara adat, luas tanah tidak disebut secarajelas ;2.
    Bahwa berdasarkan bukti Termohon Kasasi (Bukti P.4) dilampirkanKeputusan Damai Peradilan Adat tanggal 9 Desember 2009, dimanakeputusan Peradilan Adat memutuskan tanah tersebut (objek sengketa)dibagi menjadi dua yaitu sebelah selatan diserahkan pada Thonce BonayUpuya (Termohon Kasasi) dan sebelah Utara kepada Darius Tanawani ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — RONNY PASAHARY VS YABUGI TOSHIA, Dk
1012 — 966 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wahid Hasyim Nomor 158Jakarta Pusat,Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat I, Il di muka persidangan Pengadilan NegeriMosohi pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat, terletak di Dusun Oping,Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara
    dan Tergugat selanjutnya mengatakanbahwa apabila ada surat keterangan dari Pemerintah Negeri Sawai tersebutbarulah Tergugat akan memperhitungkan jumlah sirtu dan perhitungan hargasirtu perkubik selanjutnya barulah Tergugat dapat membayar ganti rugi kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 22 April 2007 berdasarkan permintaan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat bersamadengan saudara Taswin Tarnate Jabatan Badan Saniri Negeri Sawai saudaraYosimus Pasahary Jabatan Ketua Adat
    Tomagola KepalaDesa Sawai sebagai Pihak Pertama dan Direktur PT Mina Seram LestariTanggung sebagai Pihak Kedua yang isinya Pelepasan hak Adat DesaSawai seluas 2000 Ha yang berlokasi/berbatas disekitar kali Tolo Hetelabagian Barat sampai dengan kali Sapalewa (Sapalewa Lama).Dengan demikian pada saat surat Pelepasan Hak Tanah Adat oleh DesaSawai seluas 2000 Ha tersebut di atas belum ada kali Sapalewa Baru, olehkarena pada tahun 1994 itu hanya ada satu kali Sapalewa;Bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh
    Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan batasbatas:e Sebelah Utara dengan Kali Sapalewa (Sapalewa Lama);e Sebelah Selatan dengan Hutan Bebas;e Sebelah Barat dengan Kali Kinati;e Sebelah Timur dengan Hutan Bebas;Adalah hak milik adat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;IV.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II/Terbanding/TermohonKasasi yang telah mengambil 280.000 m Sirtu pada kali Sapalewa Batuyang menjadi tanah milik Adat dari Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi tersebut, adalah perbuatan melawan hak yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi, yaitu 280.000 xRp25.000,00 Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);V.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pdt/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — A. SUMAR, DKK VS INAQ DERAWI; DKK
473 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pdt/2021
Tanggal 20 April 2021 — WAHIDIN vs. ELLY GEL GEL, dk
1026 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pdt/2021
Tanggal 23 Maret 2021 — HJ. NURDJANI SALIMA (Almarhumah) vs. H. ARAS BIN TAMMAUNI
770 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aras Bin Tammauni adalahsebagai Pue Ballung yang merupakan Pemangku Adat Mamuju, danPenggugat berhak memiliki tanah objek sengketa;5. Menyatakan bahwa apabila ada suratsurat tanah objek sengketa yangterbit tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah perbuatan melawanhukum, sehingga seluruh buktibukti hak yang telah diterbitkan tersebutdinyatakan batal demi hukum;6.
    Aras Bin Tammauniadalah sebagai Pue Ballung yang merupakan Pemangku Adat Mamujudan Penggugat berhak memiliki tanah objek sengketa;4. Menyatakan hukum bahwa apabila ada suratsurat tanah objek sengketayang terbit tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum, sehingga seluruh buktibukti hak yang telah diterbitkantersebut dinyatakan batal demi hukum;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2014 — DISWAR gelar MARAH KAYO pgl. CIDIK, Dkk vs ZULHILMAN pgl. MAN
899 — 912 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut hukum adat Minangkabau yang disebut dengan hak milik adalahbarangbarang yang diperdapat dengan salah satu dari Nan Ampek yaitu:e Sebab dek hibah;e Sebab dek Cancang Latiah;e Sebab dek tabuih/bali;e Sebab dek mamak (pusaka tinggi);Dengan demikian dalam perkara ini hak milik didapatkan salah satunya dengan jalanpemberian dari seseorang (hibah);Bahwa hibah menurut hukum adat Minangkabau ada 3 (tiga) macam yaitu;1 Hibah Laleh;2 Hibah Bakeh;3 Hibah Pampeh;Sedangkan yang dimaksud dengan Hibah
    hendaklah dengan persetujuan kaum dankalau tidak diperboleh kata Mufakat kaum, maka hibah sebagaimana bentuknya tidakdapat dilaksanakan menurut adat, karena adat Minangkabau mempunyai prinsipbahwa harta pusaka kaum tidak dapat dipindahkan kepada anak pisang atau anakanak seorang lelaki Minangkabau;Oleh karena itu untuk berlangsungnya Hibah menurut adat Minangkabau haruslahterpenuhi syaratsyarat sebagai berikut:1 Hibah dilakukan semasa hidup pengibah;Kerabat dari si penghibah harus hadir semuanya
    Nuh Rajo Permato yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 1964 adalah suatupertimbangan hukum yang keliru karena sudah menyalahi sistim pembuktian hukumacara perdata adat minang kabau dalam menilai kebenaran sebuah ranji keturunan;Bahwa ranji yang tidak jelas asalusulnya kenapa diterima dan di pertimbangkan adaapa antara Majelis Hakim dengan pihak Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yangnota bene hanya seorang Pewaris Pemagang gadai. (Tergugat /Terbanding/Termohonkasasi);5.
    Nuh Rangkayo Endah (almarhum) dalam melakukan transaksi/peralihan hak atas tanah/sawah selalu bersamasama dengan Kaum Para Penggugatdan suratsurat ini kami lampirkan dalam memori kasasi ini agar Mahkamah Agungdapat meluruskan putusan yang tidak adil dan menyesatkan ini;Salah satu ciri khas adat Minangkabu ialah ajaran adat mengenai Tanah Ulayat danharta pusaka tinggi yang menyatakan airnya boleh diminum buahnya bolehdimakan, dijual ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando;Bahwa menurut hukum
    Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotobaru dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Padang telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini atau telahtidak cermat mengadili perkara ini;Dengan alasan:Bahwa sesuai dengan Pepatah Adat di Minangkabau dan juga sesuai dengan adat diNagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok yang berbunyi:Salang Kumbali Tagadai Biaso Ditabuih, Agiah Hilang dan sawah ini adalah sawahtagadai, untuk itu Penggugat berhak Menabuih kembali kepada Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 PK/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — ISAIAS NUSMESE, Dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR MALUKU CQ. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, Dkk
245 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2006 — Upload : 23-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2645K/PDT/2004
Tanggal 14 Nopember 2006 — DAVID JAMA PULU PINA ; RAMBU TANGGU MITTA alias RAMBU YAYA, dk
1017 — 1025 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 12-11-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 173/PDT/2012/PT PDG
Tanggal 14 Januari 2013 — Pembanding/Penggugat : ZARKAWI RAJO BATUAH , Dkk. Diwakili Oleh : REYNALDI Z. ABRAHAM, SH
Terbanding/Tergugat : SYAFRI RAJO BUNGSU, Dkk. Diwakili Oleh : YUDHI IRFAN, SH
Terbanding/Tergugat : BAINAR, Dkk. Diwakili Oleh : YUDHI IRFAN, SH
149 — 80
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 57/Pdt.G/2021/PN LBB
Tanggal 11 Agustus 2022 — Penggugat:
ISNALDI
Tergugat:
1.B Dt. TANMAJOLELO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh APRIYANTO Dt. TANMAJOLELO
2.B Dt. MANGKUTO MARAJO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh DARLIS Dt. MANGKUTO MARAJO
3.MR Dt. SATI (Meninggal Dunia) Digantikan oleh WAHYUDI Dt. SATI
4.M Dt. BANDARO (Meninggal dunia) Digantikan oleh YULMAIDI Dt. BANDARO
5.M Dt. BASA (Meninggal Dunia) Digantikan Oleh MHD. NUR Dt. BASA
6.B. Dt. INDOMARAJO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh BASIR Dt. INDOMARAJO
7.M Dt. MAJOLELO BASA
8.B Dt. RANGKAYO KACIAK (Meninggal Dunia) Digantikan oleh FAJRI Dt. RANGKAYO KACIAK
9.SY Dt. MAJO KANDO
10.K Dt. SINARO (Meninggal dunia) Digantikan Oleh JON Dt. SINARO
11.Z Dt. BANSO DIRAJO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh ALI AMRAN Dt. BANSO DIRAJO
12.M Dt. SINARO PANJANG (Meninggal Dunia) Digantikan Oleh YUIH Dt. SINARO PANJANG
13.SN Dt. MAJOLELO (Meninggal Dunia) Digantikan Oleh DARLIS Dt. MAJOLELO
14.Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RI c/q Gubernur Sumatera Barat
174 — 0
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 22-06-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PN SORONG Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.Piter Seme
2.Stepanus Soon
Tergugat:
1.Septerianus Sarim
2.Marsince sarim
3.Seblum sarim
4.Alvius sarim
311 — 56
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PT AMBON Nomor 8/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 18 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ferdinad Lunmisay Diwakili Oleh : KRESMON TOUWELY,S.H
Pembanding/Penggugat II : Benoni Lunmisay Diwakili Oleh : KRESMON TOUWELY,S.H
Terbanding/Tergugat I : Badan Saniri Negeri Wotay
Terbanding/Tergugat II : Oryani Karesina
Terbanding/Tergugat III : Dominggus Purmiasa
Terbanding/Turut Tergugat : Pejabat Pemerintah Negeri Wotay
234 — 114
  • Bahwa Negeri Wotay adalah kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat geologis,teritorial yang memiliki batas wilayah,berwenag mengaturdan mengurus kepetingan masyarakat setempat sehingga berdasarkan Asalusul negeri Wotay,denah pertuanan dan pisau pusaka dari raja ke6 (enam)maka matarumah para Peggugat termasuk dalam mata rumah parenta diNegeri Wotay;2.
    istiadat dan hukum adat di NegeriWotay berdasarkan profil matarumah/keturunan yang diajukan oleh semuamatarumah/keturunan sebagai matarumah/keturunan parentah, kemudianTergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan musyawarah denganmengundang para Tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agamasehingga pada akhirnya Tergugat dan Turut Tergugat menetapkanTergugat II dan Tergugat Ill sebagai matarumah Parenta adalah pelecehanterhadap adat istiadat di Negeri Wotay sehingga dapat disebut sebagaiPerbuatan
    Melawan Hukum(PMH) ;Bahwa matarumah Para Penggugat merupakan matarumah parenta biladilihat dari simbol adat dan semua berkas sejarah asal usul pembentukanNegeri Wotay dan Hack Petuanan Mulamula semuanya telah diberikankepada Para Penggugat oleh Dinas Pendididikan dan Kebudayaan MuseumNegeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon dengan surat keteranagan Nomor :Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT AMB13.14.436.1/63/MS/2016 yang ditandatangani oleh Dra.Y.E.Saya.M.Hum sebagaikepala Museum
    ;Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang dengan sewenangwenang melangarhak subjektif Para Penggugat maka sepatutnya perbuatan Para Tergugatdapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;Bahwa menurut Pasal 18B ayat(2) UndangUndang Dasar 1945 yangmenyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisonalnya sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembagan masarakat dan prinsip NegaraKesatuan Repulik Indonesia yang diatur dalam Undagundang;I.
    ,tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya dan terhadaphasil kerja Saniri Negeri dan Pejabat Pemerintah Negeri Wotay tersebuttelah dinyatakan diterima oleh para tokoh adat, tokoh agama, tokohpemuda dan tokoh masyarakat lainnya bahkan telah disahkan olehBupati Maluku Tengah.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 09-08-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : H. ABDUL JALIL BAHALE Diwakili Oleh : H. ABDUL JALIL BAHALE
Terbanding/Penggugat I : AHMAD WIHEL
Terbanding/Penggugat II : ISMAIL WIHEL
Terbanding/Penggugat III : MOH. SALEH WIHEL
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. MISOOL ECO RESORT
Turut Terbanding/Tergugat III : YOSEPH PIETER IPSAN IE, SH
101 — 25
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
340 — 298
  • Bahwa pada tanggal 17 September 2016, antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan suami isteri secara adat bertempat di rumah bapakPETRUS MAU PELUN yang dikukuhkan secara adat oleh kedua suku besar yaitu :SUKU TAUM ABE dan SUKU UKA ;2.
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan Adat antara Penggugat dan Tergugat yangtelah disepakati secara adat PUTUS dan Tergugat membayar Denda Adat sebesarRp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana kesepakatan adat yangtelah dibuat dan ditandatangani bersma oleh kedua suku yaitu : SUKU TAUM ABE(Suku Penggugat) dan SUKU UKA (Suku Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2016;3.
    putus dan Tergugatmembayar denda adat sebesar Rp. 50.000.000.
    (Lima Puluh Juta ) sebagaimanakesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua sukuyaitu Suku Taum Abe (Suku Penggugat) dan Suku Uka (Suku Tergugat) pada tanggal17 Desember 2016 ;Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat keberatan, karena Pengadilan Negeritidak berwenang mengadili perceraian perkawinan secara adat, sebab pihak yangberwenang adalah para tetua adat ;Bahwa sampai detik ini, belum ada putusan oleh para tetua adat tentang perceraianadat antara Penggugat II dengan
    antaraPenggugat dan Tergugat yang telah disepakati secara adat PUTUS dan TergugatHalaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atbmembayar Denda Adat sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama olehkedua suku yaitu : SUKU TAUM ABE (Suku Penggugat) dan SUKU UKA (SukuTergugat) pada tanggal 17 Desember 2016 dari dalil tersebut Majelis Hakim menemukandalam Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 345/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : SAAD Diwakili Oleh : SAAD
Terbanding/Tergugat I : KASRI
Terbanding/Tergugat II : ENI ZULIA FRANSISKA
202 — 117