Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.524673 Tahun 2013tanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi objekgugatan dalam perkara a quo, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkansebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013 perihal Usul PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dan Surat Ketua DPRDProvinsi Nusa Tenggara Barat

Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi NTB; 6.

Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusanyang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai prosedur yang adadengan memperhatikan Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dan telah sesuai Surat Ketua DPRD ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/ DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012,perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB, hal

Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi NTB; b.

(fotokopi darifotokopi);Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 161/400/Adm.Pem, tertanggal 23 Mei 2013, Perihal : Usul PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB. (fotokopi darifotokop1);Surat Pernyataan H.M. Adnan Kasogi, S.H., tertanggal 20 Mei2013. (fotokopi dari fotokopi);Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 170/PDT.G/2012/PN.MTR, tertanggal 1 Mei 2013.

terletak di Dusun TanjungLeong, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Nomor:350/425/SK/JBY/XI 2014, tanggal 26 November 2014 yang dibuat olehkepala Desa Jembayan, serta surat Nomor 138/386/Adm.Pem, tanggal 16Februari 2015 Perihal: Penjelasan Batas wilayah yang dikeluarkan olehSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;3.

Kutai Kartanegara sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor219/SKBUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah;Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu dalamWilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juncto Lampiran Surat Keputusan BupatiNomor 219/SKBUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah AdministrasiKecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu Dalam Wilayah KabupatenKutai Kartanegara tanggal 13 April 2015 juncto Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 138/38/Adm.Pem

langsung dengan tanahPemohon Kasasi diwilayah Dusun Tanjung Laong, Desa Jembayan,Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak pernahdibebaskan atau diberi ganti rugi oleh Termohon Kasasi;Namun dalam pemeriksaan setempat, Termohon Kasasi menunjuktanah dari Pemohon Kasasi sebagai tanah yang pernah dibebaskannya,padahal tanah Pemohon Kasasi tersebut berada di wilayah Kecamatan LoaKulu bukan Kecamatan Loa Janan sesuai Surat Sekretaris Daerah PemerintahKabupaten Kutai Kertanegara Nomor 138/38/Adm.Pem

Halaman 5dari 29 Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 April 2015 Nomor100/117/ADM.PEM yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinyatakanPembatalan Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Hak Pengelolaan Nomor 9Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / Bali Tourism DevelopmentCoorporation sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan penyelenggaraNegara terhadap hukum. 22 222 one one oe Adanya

Pengadilan Negeri Pinrang ;5 Bahwa dasar Tergugat V mengajukan surat pergantian antara waktu(PAW) anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi kepada Ketua DPRDKabupaten Pinrang itu berdasarkan Penggugat telah berpindah partai dariPartai Bintang Reformasi ke Partai Kebangkitan Bangsa serta SuratPernyataan Mengundurkan diri secara Tertulis diatas kertas bermateraiyang dibuat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenPinrang Dan Surat Bupati Pinrang kepada Gubenur Sulawesi Selatan No.100/ 3893/ Adm.Pem

KPU Kabupaten Pinrang ; Bahwa dasar Tergugat V mengajukan surat pergantian antara waktu (PAW)anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi kepada Ketua DPRD KabupatenPinrang itu berdasarkan Penggugat telah berpindah partai dari Partai BintangReformasi ke Partai Kebangkitan Bangsa serta Surat Pernyataan Mengundurkandiri secara Tertulis diatas kertas bermaterai yang dibuat Penggugat yangditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang Dan Surat Bupati Pinrangkepada Gubenur Sulawesi Selatan No. 100/ 3893/ Adm.Pem

Pinrangyang pindahMenimbang, bahwa dasar Tergugat V mengajukan surat pergantian antar waktu(PAW) anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi kepada Ketua DPRD KabupatenPinrang itu berdasarkan Penggugat telah berpindah partai dari Partai Bintang Reformasike Partai Kebangkitan Bangsa serta Surat Pernyataan Mengundurkan diri secara Tertulisdiatas kertas bermaterai yang dibuat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua KPUKabupaten Pinrang Dan Surat Bupati Pinrang kepada Gubenur Sulawesi Selatan No.100/ 3893/ Adm.Pem

Lalu Normal Suzana sebagai Bupati danWakil Bupati terpilih Lombok Tengah Masa Jabatan 2010DOUG 2 =e eure sees ence eos eons ances aosBahrva sebelum diterbitkannya obyek sengketa tersebut,kami Para Penggugat secara tertulis disertai SuratPengantar dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara BaratNo. 045.2/480.1/Adm.Pem, mengajukan Penolakan usulanHalaman 11 dari 99 halaman, Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN JKT10.11.12Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah LombokTengah fTerpilih Pemilukada Periode

Surat Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor131/188/DPRD/tanggal 26 Oktober 2010 perihal UsulanPengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan WakilBupati Lombok Tengah terpilih ;Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor131/878/Adm.Pem tanggal 28 Oktober 2010 perihalUsulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan CalonTerpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah MasaJabatan 20102015 :.

MTR, tanggal 20 September2010, (fotocopy dari fotocopy) ;585.6.Ps8.BuktiBuktiBuktiBuktiP5P6P7P 8Surat Gabungan Masyarakat Pedul iLombok Tengah, tanggal 30 Oktober 2010disertai Surat Pengantar dari PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat No. 045.2/280.1/Adm.Pem, tanggal 11 November 2010,(fotocopy sesual dengan aslinya) iSurat Para Penggugat kepada MenteriDalam Negeri RI, tanggal 11 Desember 2010Perihal : Somasi terhadap SK Tergugat,(fotocopy sesual dengan aslinya) ;Surat Keputusan KPU Kabupaten LombokTengah

BaratNo. 290/415/ Adm.Pem, tanggal 13 September2011 yang ditujukan kepada s Tergugat,(fotocopy dari fotocopy) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan~ dalil dalilsangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukanalat bukti berupa foto copy surat surat yang diberi tandaT 1 sampai dengan T 15, telah dimeteraikandengan cukup, dan telah dicocokkan dengan buktiaslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yangsah sebagai berikut : 1. Bukti T 1: Surat Gubernur Nusa Tenggara.

BaratHalaman 61 dari 99 halaman, Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN JKT2.3.4,BuktiBuktiBuktiT 2T 3T 462Nomor 131/878/Adm.Pem tanggal 28 Oktober2010 perihal Usul Pengesahan PengangkatanPasangan Calon Terpilih Bupati dan WakilBupati Lombok Tengah masa Jabatan 2010 2015, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lombok Tengah Nomor 131/188/DPRDtanggal 26 Oktober 2010 perihal UsulPengesahan Pengangkatan Calon Bupati/WakilBupati Lombok Tengah Terpilih, (fotocopydari fotocopy

perkara ini dimulai denganpembacaan surat gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 28 Juni2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :845/113/X1/2011, tanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru,KabupatenBekasi, tanggal 03 Januari 2017, dan Foto copy surat keterangan ghaibnomor:474/ /Adm.Pem

Foto kopi Surat Gubernur NTB Nomor 100/619/ADM.PEM tanggal 13 Juli2016, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda T.10;11.Foto kopi Surat ITDC Nomor 18/KPM/ITDC/X/2016 tanggal 25 Oktober2016, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda T.11;12.Foto kopi Salinan Akta Pembatalan Surat Kuasa Subtitusi Nomor 09Kantor Notaris /PPAT Masyhuda Nurashan, S.H., M.H tanggal 9Nopember 2016, yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya, dan diberitanda T.12;13.

(Sesuai dengan asli);Rekomendasi Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Sumbawa No. 107/ADM.PEM/2012,tanggal 11 Desember 2012. (Sesuai dengan fotokopi);Surat Tugas Pengukuran No. 159/ST23.04/II/2013,tanggal 13 Februari 2013, atas nama Lalu Samsidar.(Sesuai dengan asli);Peta Bidang Tanah, NIB 01322, tanggal 27 Februari Putusan Nomor 136/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2011.12.13.14.15.16.17.18.T12T14T15T16T17T182013.

(Sesuai dengan fotokopi);Rekomendasi Nomor: 107/ADM.PEM/2012 tentangPenerbitan SPPT, tanggal 11 Desember 2012. (sesuaidengan fotokopi);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) danTanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumidan Bangunan NOP. 52.04.160.001.0070764.0 atasnama Yetty Chair, Tahun 2012. (sesuai denganfotokopi);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PajakBumi dan Bangunan NOP. 52.04.160.001.0070278.0atas nama Indi Suryadi, Tahun 2013.

T2); Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12November 2012 (vide Bukti T5); Kuitansi Jual Beli antara Indi Suryadi dengan Abdullah Jami tanggal 19Agustus 2011 (vide Bukti T4 = Bukti T.II.4.Intervensi); Surat Pernyataan Jual Beli antara Abdullah Jami dengan Indi Suryaditanggal 12 November 2012 (vide Bukti T6); Surat Keterangan Nomor: 300/570/Lb/XI/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Labuhan Sumbawa tanggal 27 November 2012 (vide BuktiT7); Surat Rekomendasi Nomor: 107/Adm.Pem

Hal tersebut diperkuat dengan adanya SuratKeterangan Nomor 350/425/SK/JBY/XI 2014, tanggal 26 November2014 yang dibuat oleh kepala Desa Jembayan, serta surat Nomor138/386/Adm.Pem, tanggal 16 Februari 2015 Perihal: PenjelasanBatas wilayah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara;4.

., M.Si. dan surat KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1544/VII/Tahun 2013 tertanggal 30 Juli2013 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian antar waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Sisa MasaJabatanTahun 20092014 atas nam RASMIATI adalah sudah sesuai prosedur, dimanaSK tersebut terbit atas dasar Surat Bupati Enrekang No. 47/130/V/2013/Adm.Pem tanggal 10 Mei 2013 Perihal Usul Peresmian PemberhentianAnggota DPRD Ka.

M.Sitanggal 5 Pebruari 2013, yang diberi tandaT 1;Foto copy surat dari Bupati Enrekang Nomor: 47/130/V/2013/Adm.Pem tanggal 10 Mei 2013 Perihal Usul Peresmian PemberhentianAnggota DPRD Kabupaten Enrekang masa jabatan tahun 20092014ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, yang diberi tandaT12;Foto copy surat dari DPC Partai Patriot Kabupaten Enrekang Nomor:001/DPCPatriot/EK/II/2013 tanggal 5 Pebruari Perihal UsulanPemberhentian Antar Waktu (PAW) ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Enrekang, yang

meskipun telah diberi kesempatan secara patut;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya Tergugat 2mengajukan bukti surat berupa foto copy yaitu T21 sampai dengan T28, yangperinciannya sebagai berikut :1 Foto copy surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)kabupaten Enrekang Nomor : 39/DPRD/V/2013 tanggal 2 Mei2013 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPRDKabupaten Enrekang masa jabatan 20092014, yang diberi tandaT2 1;3 Foto copy surat dari Bupati Enrekang Nomor: 47/130/V/2013/Adm.Pem

Bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa tersebut, kami Para Penggugat secaratertulis disertai Surat Pengantar dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.045.2/480.1/Adm.Pem, mengajukan Penolakan Usulan Pengesahan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Lombok Tengah Terpilih Pemilukada Periode 20102015 kepadaMenteri Dalam Negeri RI akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat ;10. Bahwa setelah dilakukan Pelantikan terhadap H. Moh. Suhaili FT, SH., dan Drs.

(Sesuai dengan aslinya);Surat dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 590/281/Adm.Pem Tanggal 23 April 2009Perihal Gambaran Kondisi Penyelesaian tanah EksHPL. Pemprov.NTB. (Sesuai dengan fotokopi);Surat dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 030/281.1/Adm.Pem Tanggal 28 September2015 Perihal Klarifikasi Aset PT.ITDC di kawasanEkonomi Khusus(KEK) Mandalika Resort sebagaiPenyertaan Modal Pemerintah.

(sesuai dengan aslinya);Surat Wakil Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor: 590/281/Adm.Pem tanggal 23 April2009. (sesuai dengan aslinya);Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 4558. Bukti T.lllntv 21 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NusaTenggara Barat Nomor: B406/P.2.6/Gtn.2/02/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

(109,59 Hektar);Bahwa TIM tersebut kemudian memberikan rekomendasi yaitu:Bahwa tanahtanah yang belum dibayar/dibebaskan tersebutadalah masuk tanah negara bebas karena para pemilik memilikiSIM dari Bupati Lombok Tengah, SPORADIK dan SPPT PBB;Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut maka GUBERNUR NUSATENGARA BARAT meminta melalui surat kepada Menteri BUMN RIdengan Nomor Surat: 030/281.1/Adm.Pem. tertanggal 28 Desember2015, agar MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAPterhadap lahan yang belum dibayar/ganti

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat KeteranganNomor : 350/425/SK/JBY/XI 2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang dibuatoleh kepala Desa Jembayan, serta surat Nomor : 138/3886/Adm.Pem,tanggal 16 Februari 2015 Perihal : Penjelasan Batas wilayah yangdikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara.3.

Lebak; Terdakwa ARMADIN dalam kedudukannya sebagai Anggota PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum Waduk Karian Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak TahunAnggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor:951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal O08 Pebruari 2008 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak,mempunyai tugas:a.

Perbuatan Terdakwa ARMADIN yang dilakukan bersamasamadengan Saksi Hasan Pasundan, Upang Wijaya dan Nur Alam Sukaryaserta Suherman tersebut bertentangan dengan wewenang, kewajibandan tugas pokonya, dalam kedudukannya sebagai Kepala DesaMekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak selaku Anggota PanitiaPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Waduk Karian Tahun 2013,sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor:951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal O08 Pebruari 2008 tentangPembentukan Panitia Pengadaan

DEDE JAELANI, MM bin DADI SUKARDI :Bahwa saksi menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan GubernurBanten Nomor : 821.2 / KEP.314BKD / 2012 Tanggal 27 Juli 2012.Selain menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Lebak, berdasarkan Keputusan BupatiLebak Nomor : 591 / Kep.42/Adm.Pem/2008, Tanggal 8 Februari 2008 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diKabupaten Lebak saksi menjabat sebagai Ketua Panitia.Bahwa tugas atau

ARMADIN, dimana KepalaDesa tersebut termasuk kedalam susunan kepanitiaan sesuai dengan Keputusan Bupati LebakNomor : 591 / Kep.42 / Adm.Pem / 2008 Tanggal 8 Februari 2008 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di KabupatenLebak. Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr.

SrgLebak Nomor: 951/Kep.42/Adm.Pem/2008, tanggal 08 Pebruari 2008tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak,mempunyai tugas:a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya.c.

menyatakan bahwa tanahobjek sengketa terletak di wilayah Kecamatan Marang Kayu;Dan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, bahwa wilayahKecamatan Marang Kayu merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kecamatan MuaraBadak;Bahwa mengenai batas administratif antara wilayah Kecamatan Muara Badak denganwilayah Kecamatan Marang Kayu sampai saat ini belum ada keputusan yang definitifmengenai batasbatasnya;Pun halnya dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam suratnyaNomor: 158/43/ADM.PEM

Agung tersebut di atas, makaseharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan serta mertadan permohonan provisi Para Penggugat;Selain itu Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak memenuhi syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR;Bahwa kegiatan eksplorasi pengeboran minyak di lokasi tanah objek sengketa pundidukung oleh pihak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Surat SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 158/43/ADM.PEM

Terbatas dari Negara Bagian Delaware, selanjutnya diberi tandaT.14.2;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nome.. 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April1997, selanjutnya diberi tanda T.15;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492K/Sip/1970 tanggal 16Desember 1970, selanjutnya diberi tanda T.16;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983, tanggal 3 September1983, selanjutnya diberi tanda T.17;Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor:158/13/ADM.PEM

adalah Lenovo sama dengan barang yang di sosialisasi;Bahwa saksi terima Berita Acara dari orang Dinas bernama Arif;Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;TRISNO RIVANTO BIN MERJU SUKMA, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksikenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi PNS dan anggota Pokja II ULP berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Lubuk Linggau nomor. 159/ KPTS ADM.PEM

ketiga prusahaan tidak melalui proses lelang, karenapersyaratan kurang dan harga tinggi;Bahwa yang lelang prusahaan Terdakwa sendiri;Bahwa saksi tidak meneliti semua dokumen rekanan apa sama apa tidak;Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;SUKOCO BIN SUMALI dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi PNS dan anggota Pokja II ULP berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Lubuk Linggau nomor. 159/ KPTS ADM.PEM

SAMSUAR, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Co Oman nun fF WwW NYorAN Dn an Ff W WYBahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi PNS dan anggota Pokja II ULP berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Lubuk Linggau nomor. 159/ KPTS ADM.PEM/ 2014 tanggal 28 April 2014;Bahwa tugas dan tanggung jawab dan kewenangan saksi antara lain:Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang dan Jasa;Menetapkan Dokumen Pengadaan;Menetapkan nominal Penawaran;Mengumumkan pelaksanaan barang dan

Tri bhakti jaya digugurkan tidak ada SPT;Bahwa saksi tidak meneliti semua dokumen rekanan apa sama apa tidak;Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;ARIS GARNIDA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi PNS dan anggota Pokja II ULP berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Lubuk Linggau nomor. 159/ KPTS ADM.PEM/ 2014 tanggal 28 April 2014;Bahwa tugas dan tanggung jawab dan kewenangan saksi antara lain

Tri bhakti jaya digugurkan tidak ada SPT;Bahwa yang lelang prusahaan Terdakwa sendiri;Bahwa saksi tidak meneliti semua dokumen rekanan apa sama apa tidak;Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;YANTO BIN AJI MESIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi PNS dan anggota Pokja IT ULP berdsarkan Surat Keputusan Wali KotaLubuk Linggau nomor. 159/ KPTS ADM.PEM/ 2014 tanggal 28 April 2014;Bahwa tugas

diberitanda P45;Foto copy Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.11 tahun 2016, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberitanda P46;Foto copy Peraturan Pemerintah RI No.52 tahun 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P47;Foto copy Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat, No.570/04473/BKPM &PT/2013, tanggal 17September 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda P48;Foto copy Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat, No.030/281.1/Adm.Pem

NTB,No. 590/281/Adm.Pem, tanggal 23 April 2009, yang selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.I4;Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah, yang selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.15;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi NTB No.

Pengembangan Pariwisata Bali, tanggal 23 Juli2008 (copy dari copy) ;: Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor590/281/Adm.Pem, Perihal : Gambaran Kondisi PenyelesaianTanah Eks HPL Pemprov. NTB, tanggal 23 April 2009 KepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (copy daricopy) ;: Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik IndonesiaNomor : S616/MBU/10/2016, Perihal : Penegasan Status AssetPT.

T 16:17.T17:37: Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor303/281.1/Adm.Pem, Perihal : Klarifikasi Aset PT. ITDC di KEKMandalika Resort, tanggal 28 September 2015 Kepada MenteriBadan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (copy dari copy) ;Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) atasnama penyetor : PT. (Persero) ITDC/PPL, tanggal 23031994(Sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan atas H.

Ali kepadaTergugat melalui Bupati Dompu untuk diresmikan pemberhentiandan pengangkatannya dalam Surat No. 200/1025/170 tanggal 2410Oktober 2013 Perihal Calon PAW DPRD KabupatenBahwa selanjutnya Bupati Dompu dalam Surat No. 100/219/Adm.Pem tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Rekomendasi PAW AnggotaDPRD Kabupaten Dompu, Bupati Dompu dalam suratnyamerekomendasikan kepada Tergugat untuk memproses peresmianpemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRDKabupaten Dompu atas nama Penggugat yang digantikan