• l Al Mughni, 7/437 yaitu:42.15 5 si tl.S Aktion Le SUL Gyro Sila 5 4nlde 2515 2SI=259 & os lesi eee Olds Lede gle Sate 5 GUS Q oats cs 25aelet tete=e > tte gn sai Leesa p= pS Aetna UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum

• Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengambil alihpendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:42.15 5 si tl.S Aktion Le SUL Gyro Sila 5 4nlde 2515 2SI=259 & os lesi eee Olds Lede gle Sate 5 GUS Q oats cs 25aelet tete=e > tte gn sai Leesa p= pS Aetna UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya

• l Al Mughni, 7/437 yaitu:42.15 5 si tl.S Aktion Le SUL Gyro Sila 5 4nlde 2515 2SI=259 & os lesi eee Olds Lede gle Sate 5 GUS Q oats cs 25aelet tete=e > tte gn sai Leesa p= pS Aetna UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum

• Pasal 116 b KHI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) mengambil alihpendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:42.15 5 si tl.S Aktion Le SUL Gyro Sila 5 4nlde 2515 2SI=259 S e353 lesl teS= ols eS= cle Sate 5 GUS als ells 24aelet tete=e > tte gn sai Leesa p= pS Aetna UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya

• No.10 PK/Pdt/2010Sehingga dengan demikian bahwa nampaklah dengan sejelasjelasnyabahwa terjadilan pengorbanan terhadap kebenaran materiil yangdisebabkan karena kekeliruan formal (aktion endesaveu);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Juris tidakmelakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo, karena JudexJuris telah mempertimbangkan dengan benar perkara berdasarkan buktibuktiyang

• Yangpasti bukan berasal dari perkara rumah tangga dengan TERGUGAT, tapikarena ulah PENGGUGAT sendiri yang menganut aliran seks bebasdikombinasi dengan mabuk ria, ada pengakuan tegas, saat terlanjurhamil yang pertama, takut ditinggal selingkuhan dan pikiran kalut,bahkan berusaha bunuh diri dan dirawat di RS Bhayangkara Kediri.Siapapun yang merintangi aktion PENGGUGAT dianggap lawan yangHalaman 7 dari 30 Putusan Nomor 241/Pdt/2020/ PT SBYharus diperhitungkan, termasuk CHARLES ISKANDAR orang tua lakilaki

• Nomor 313 K/TUN/2011namun berbicara tentang hak menuntut pembatalan suatu sertipikatdengan alasan bahwa tanah sertipikat tersebut berada di kawasankonservasi atau Taman Wisata, maka secara hukum individu atauperorangan tidak berhak jika dilakukan secara sendiri, karena harusdilakukan secara bersamasama atau berkelompok karenatuntutannya adalah untuk melindugi kepentingan umum bukankepentingan individu dan itu harus dilakukan secara class aktion olehbadan atau lembaga yang mempunyai Legal Standing

• 1 (satu) buah pinset (penjepit) merek AKTION.
• 1 (satu) buah doubl tape merek KENKO warna putih.
• 1 (satu) buah lem kertas merek KEHOMI.
• 9 (sembilan) lembar kertas HVS warna putih.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad als. Amap Bin Suriat.

1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.