Ditemukan 6825 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akuntan akutansi
Register : 30-11-2012 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-56174/PP/M.XIIA/15/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
242179
  • 2009berupa pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00;: bahwa berdasarkan copy display Account Number 55099000 (Net result) bahwa atasnilai sebesar Rp.368.018.053,00 tidak dilakukan penjurnalan balik;Menurut Pemohon : bahwa Terbanding mempertahankan koreksi positif atas penghasilan dariMenurut Majelisluar usaha sebesar Rp.368.018.053,00 dengan alasan Pemohon Banding belummenjurnal balik akun 5509900, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa saldoakhir atas akun tersebut merupakan hasil dari sistem akuntansi
    (SAP) yangdipergunakan oleh perusahaan Pemohon Banding, alur pencatatan pembukuan yangPemohon Banding lakukan dengan menggunakan Sistem Akuntansi (SAP) telahsesuai dengan prinsip taat asas dan menggunakan metode akuntansi yang berlakupada umumnya, Jurnal Umum, Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Penjualan dan JurnalPembelian diinput ke dalam sistem berdasarkan dokumen sumber/bukti transaksi,proses posting ke Buku Besar (General Ledger), Jurnal Penyesuaian serta JurnalPembalik sampai dengan penyusunan
    menurut Pemohon Banding, saldo akhir atas akun tersebut merupakan hasildari sistem akuntansi (SAP) yang dipergunakan oleh perusahaan Pemohon Banding,alur pencatatan pembukuan yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakanSistem Akuntansi (SAP) telah sesuai dengan prinsip taat asas dan menggunakanmetode akuntansi yang berlaku pada umumnya, Jurnal Umum, Jurnal PenerimaanKas, Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian diinput ke dalam sistem berdasarkandokumen sumber/bukti transaksi, proses posting ke
    Buku Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi ters ebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor
    Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan
Putus : 24-07-2013 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 36/G/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2013 — M. AGUS MAULANA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
10349
  • AGUS MAULANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaksana padaSeksi Pembinaan Akuntansi Regional, Subdirektorat AkuntansiPusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DirektoratJenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, beralamat di Jl.
    Penempatan pertamaPenggugat tahun 1994 sebagai PNS pada Kantor AkuntansiRegional Khusus (KAR Kusus), Badan Akuntansi Keuangan Negara(BAKUN) sebagai Petugas Verifikasi dengan Pangkat/golongan II/a sampai dengan tahun 2002 kemudian Penggugat ditempatkan padaDirektorat Jenderal Perbenharaan Negara (Ditjen Perbendaharaan),Direktorat Informasi dan Akuntansi, Subdirektorat Akuntansi Pusat,Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca sampai dengan tahun 2007kemudian tahun 2008 dipindahkan ke Seksi Pembinaan AkuntansiRegional
    , Subdirektorat Akuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi danPelaporan Keuangan, Dirjen Perbendaharaan sampai denganterbitnya SK Pemberhentian sebgai PNS tahun 2011.Perbuatan Penggugat melanggar aturan jam masuk/pulang kantordan ketidak hadiran berawal dari bulan Februari 2010 inidikarenakan tindakan dari Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusatyang menurunkan peringkat/grid penggugat tampa alasan yang jelasdan tidak adil.
    Ini merupakanawal sentimen dari Kasubdit Akuntansi Pusat terhadap Penggugat(dengan mengatakan kepada Penggugat untung Penggugat masukdalam Tim PPAKP kalau tidak sudah mendapat Surat Peringatan keduadan dikeluarkan dari PNS).
    M.AGUS MAULANA (Penggugat) oleh Kepala Subdit Akuntansi PusatDirektorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.: Surat Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional Nomor : SP.I01/PB.6.4.4/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Peringatan Kesatuterhadap Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat).Surat Kepala Subdit Akuntansi Pusat Nomor : SP.II01/PB.6.4/2010tanggal 2 Juni 2010 tentang Peringatan Kedua terhadap Sdr. M. AGUSMAULANA (Penggugat).: Surat Pernyataan Sdr. M.
Putus : 29-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — M. AGUS MAULANA VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
8634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUS MAULANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPelaksana pada Seksi Pembinaan Akuntansi Regional, SubdirektoratAkuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, beralamat di Jalan Kebagusan Pasarminggu RT. 007/07Nomor 9A, Jakarta Selatan 12520;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN' (BAPEK), tempatkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan
    Penempatan pertamaPenggugat tahun 1994 sebagai PNS pada Kantor Akuntansi RegionalKhusus (KAR Kusus), Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)sebagai Petugas Verifikasi dengan Pangkat/Golongan Il/a sampaidengan tahun 2002 kemudian Penggugat ditempatkan pada DirektoratJenderal Perbendaharaan Negara (Ditjen Perbendaharaan), DirektoratInformasi dan Akuntansi, Subdirektorat Akuntansi Pusat, SeksiAkuntansi Pos Khusus Neraca sampai dengan tahun 2007 kemudiantahun 2008 dipindahkan ke Seksi Pembinaan Akuntansi
    Regional,Subdirektorat Akuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan, Dirjen Perbendaharaan sampai dengan terbitnya SKPemberhentian sebagai PNS tahun 2011.2.
    Ini merupakanawal sentimen dari Kasubdit Akuntansi Pusat terhadap Penggugat(dengan mengatakan kepada Penggugat untung Penggugat masukdalam Tim PPAKP kalau tidak sudah mendapat Surat Peringatankedua dan dikeluarkan dari PNS).
    Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat sebagai Atasan Langsungdari Atasan Langsung Penggugat;2. Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional sebagai AtasanLangsung Penggugat;3. Kepala Seksi Tata Usaha Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan (unsur Kepegawaian);Ada beberapa hal dan pelanggaran dalam pembentukan TimPemeriksa ini:a.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Depresiasi atau. penyusutan dalam akuntansi adalah alokasisistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selamaumur manfaatnya.1.
    Penerapan depresiasi akan memengaruhilaporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatuperusahaan;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan, antara lain menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 4:Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan pemerintah;Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik
    Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/2017terdapat aturan atas penyertaan Modal Pemerintah kepadaBUMN atau BUMD dengan aturan yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan:Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkatSAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalammenyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;Angka 13 PSAP (Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan) Nomor 6 sebagai lampiran VII
    juga dinyatakankepemilikannya adalah Pemohon Banding;Bahwa proses secara de facto dan de yure membutuhkanwaktu) cukup panjang untuk mengeluarkan PeraturanPemeritah, sehingga agar tidak terjadi kevakuman regulasinyadigunakan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai dimanaaset tersebut dimasukan pada kekakyaaan negara yangdipisahkan, adalah tidak tepat karena menyalahi PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan khususnyaPernyataan Standar Akuntansi
    Bahwa Pendapat majelis menyalahi kaidah dan teori dasar akuntansi;a.
Register : 11-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2018 — MULYASARI binti EFENDI BARNAS
9646
  • dokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempat yangaman dan tertib;Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu ( SMKI );Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan dilingkungankerjanya;Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unitkerja terkait.Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa MULYASARI Binti EFENDIBARNAS sebagai Manager Akuntansi sebagaimana yang diatur Lampiran XIIIKeputusan
    dokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempat yangaman dan tertib;Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu ( SMKI );Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan dilingkungankerjanya;Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unitkerja terkait.Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa MULYASARI Binti EFENDIBARNAS sebagai Manager Akuntansi sebagaimana yang diatur Lampiran XIIIKeputsan
    /Manajer Pelayanan, dimana telahdiketahui oleh Manager Akuntansi yang bernama M.
    dan laporanNeraca tersebut disimpan oleh Manager Akuntansi; Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi diperlihatkan 25 laporan NeracaLoket membenarkan bahwa saksi yang bertugas sebagai petugas loketdan menandatangani laporan tersebut.
    Menyusun laporan kilat UPT dan laporan Akuntansi danmengirimkannya ke Regional dan Kantor Pusat sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan.h. Melakukan pemeriksaan terhadap saldo saldo pada PSA danmelakukan pencocokan dengan dokumen sumbernya serta buktipendukung lainnya.i. Menyimpandokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempatyang aman dan tertib.j. Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaranpelaksanaan tugas.k.
Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Oktober 2015 — SARWANI Bin RAHMAD (Alm)
6513
  • Bahwa tugas Manager Akuntansi adalah melakukan pengawasan danpenyelesaian akhir Buku Kas harian, Verivikasi serta membuat pelaporanakuntansi kepada Kepala kantor dalam bentuk laporan BKH Akuntansiyang dilaporkan setiap hari sedangkan untuk laporan bulannya dibuatdalam Buku laporan Akuntansi juga.
    akuntansi.
    Pembayaran Billing Fiktif tanggal 6 Juni 2011 yaitu saksi LAILIRAHMANIAH NOOR sebagai Manajer Akuntansi memberitahukankepada sdr.
Register : 23-01-2013 — Putus : 13-04-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 01/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 13 April 2014 — ERVAN FAJAR MANDALA
163121
  • Karena keadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagaiKepala Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENE SETYAWAN,MA. BIN MOH.
    Karena keadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE,AK.MM. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENESETYAWAN, MA. BIN MOH.
    Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan &Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Januari 2006.1 (satu) lembar Memo Intern PT.
    Askrindo (persero) dari Kepala DivisiKeuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Januari 2006.1 (satu) lembar Memo Intern PT.
Register : 08-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — MENTERI KEUANGAN RI VS ENDANG LA AMI;
6214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 135 PK/TUN/2013Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja pada Kantor Akuntansi Regional(KAR) Ambon, karena terjadi kerusuhan sejak awal Januari 1999 KARAmbon ditutup sehingga Penggugat dimutasi dan ditempatkan padaBagian Akuntansi Keuangan Negara (KAR Ambon) kemudianPenggugat menjalani cuti tahunan di Ternate sampai dengan 15 Januari2000 untuk mengikuti suaminya yang bertugas di Kantor PelayananPajak ;Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani cuti tahunan pada tanggal16 Januari 2000 Penggugat
    kantor telah diberitahukan secara tertulisoleh Penggugat kepada Kepala Kantor Akuntansi Regional Jayapura,selain itu Penggugat telah mengajukan cuti sakit dengan melampirkansurat keterangn dokter tertanggal 1 Mei 2000, namun permohonan cutisakit tersebut ditolak oleh Kepela Kantor Akuntansi Regional Jayapurasesuai dengan Nomor: S147/AR.16/01/2000 tanggal 29 Mei 2000 ;Selanjutnya Penggugat pernah mengajukan surat permohonan cutimelahirkan pada tanggal 12 Juni 2000, namun tidak mendapatkanjawaban
    dari Kantor Akuntansi Regional Jayapura ;Halaman 4 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201310.11.12.13.14.Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan surat permohonanpindah yang ditujukan ke Menteri Keuangan sesuai suratnya tanggal 10September 2001 dengan alasan mengikuti suami yang yang bertugas diKantor Akuntansi Regional di Ternate, namun tetap belum adatanggapan ;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali keBadan Akuntansi Keuangan atas hukuman disiplin sesuai suratnyatanggal 9 Pebruari 2002, namun permohonan tersebut tersebut ditolakdengan
    Endang La Ami (NIP060094778) Pengatur Muda (Gol.l/Va) pada Biro Sumber Daya Manusia(dahulu Pegawai eks Badan Akuntansi keuangan Negara) untuk selanjutnyadisebut Objek Gugatan ;EKSEPSIGUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;3.1.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281 K/PID.SUS/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — T. HELMI AZWARI
13090 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Askrindo Nomor :007/HAMA/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal PengelolaanDana ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 15 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 15 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT.
    Kepala Divisi Keuangandan Akuntansi kepada Kepala Bagian Investasi tanggal 06September 2005 ;Hal. 197 dari 330 hal.
    Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 16 Januari 2008 ;14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT.
    asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 28 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 28 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT.
    Selanjutnya bahwakarena kerugian Negaraadalah harus "nyata" dan"pasti" jumlahnya, olehkarena perhitungankerugian Negara tidahboleh dilakukan/diperolehberdasarkan asumsiataupun perkiraan.Dengan demikianistilah"sekurangkurangnya"dari suatu jumlah adalahbukan merupakan istilahdalam akuntansi dan tidakdi kenal dalam akuntansi ;c.
Register : 30-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 698/Pdt.P/2019/PN Sby
Tanggal 14 Mei 2019 — Pemohon:
ALOYSIUS WASIS HARYONO
193
  • I790573tanggal 26 Juli 1979 diterbitkan oleh Universitas Airlangga FakultasEkonomi Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan Surabaya namaPemohon ditulis ALOYSIUS WASIS HARYONO;Pada Surat Tanda Kelulusan dalam menempuh Pendidikan AbhliAdministrasi Perusahaan Jurusan Akuntansi Tingkat II No.
    II.810566tanggal 9 Juli 1981 diterbitkan Universitas Airlangga Fakultas EkonomiPendidikan Ahli Administrasi Perusahaan Surabaya nama Pemohonditulis ALOYSIUS WASIS HARYONO;Pada Surat Tanda Kelulusan dalam menempuh Pendidikan AbhliAdministrasi Perusahaan Jurusan Akuntansi Tingkat III No.
    I790573 tanggal 26 Juli 1979diterbitkan oleh Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi Pendidikan AhliAdministrasi Perusahaan Surabaya;Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 698/Pat.P/2019/PN Sby Bukti P5, berupa Surat Tanda Kelulusan Ujian Pendidikan Ahli AdministrasiPerusahaan Jurusan Akuntansi Tingkat II No.
    II.810566 tanggal 9 Juli 1981diterbitkan Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi Pendidikan AbhliAdministrasi Perusahaan Surabaya; Bukti P6, berupa Surat Tanda Kelulusan Ujian Pendidikan Ahli AdministrasiPerusahaan Jurusan Akuntansi Tingkat III No.
    I790573 tanggal 26 Juli 1979diterbitkan oleh Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi Pendidikan AhliAdministrasi Perusahaan Surabaya; Surat Tanda Kelulusan Ujian Pendidikan Ahli Administrasi PerusahaanJurusan Akuntansi Tingkat II No. 1II.810566 tanggal 9 Juli 1981diterbitkan Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi Pendidikan AhliAdministrasi Perusahaan Surabaya; Surat Tanda Kelulusan Ujian Pendidikan Ahli Administrasi PerusahaanJurusan Akuntansi Tingkat Ill No.
Register : 16-05-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15361
  • Namun padabutir 98 disebutkan bahwa prinsip akuntansi juga mengatur bahwa beban jugadiakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanyapengakuan asset.
    Pengakuan SegeraBeban yang tidak dapat dikaitkan dengan penghasilan baik secara kasualitasmaupun sistematis dan rasional, dikurangkan segera pada tahun pengeluaranterhadap penghasilan, misalnya biaya pendirian, emisi, reorganisasi.bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007) yaitu mengenaiPerlakuan Akuntansi untuk Halhal Khusus yaitu pada butir 55 menyebutkan :Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya
    mengacupada PSAK No. 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan,Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, DanKesalahan yaitu :Definisi :Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat asset atauliabilitias, atau jumlah pemakaian periodic asset, yang berasal dari penilaianstatus kini dari, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban
    yangterkait dengan, asset dan liabilitas.Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atauperkembangan baru dan, oleh karena itu, bukan dari koreksi kesalahan.Perubahan Estimasi Akuntansi :butir 34 :Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadidasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman;Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode lalu dan bukankoreksi suatu kesalahan.bahwa terjadinya kekurangan Bonus Staff/Non
    Staff dan Honor Komisarismerupakan perubahan estimasi akuntansi akibat adanya informasi baru berupadividen per saham yang diputuskan pada RUPS pada tanggal 5 Mei 2009(setelah penutupan buku) sehingga menimbulkan penyesuaian kewajibanPemohon Banding terhadap Bonus dan Hanorarium tersebut.bahwa dengan demikian maka akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut,pencatatan kekurangan Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris padatahun 2009 tidak menyalahi ketentuan matching cost vs revenuesebagaimana
Register : 12-07-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 70/PID.TPK/2016/PT SBY
Tanggal 24 Oktober 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SOESANTYO, MBA.
Pembanding/Jaksa Penuntut : NUR CAHYO, SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : NUR CAHYO, SH.MH.
12886
  • Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Oktober2010 dari Bagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada DirekturAdministrasi Keuangan PD. Pasar Surya yang ditandatanganioleh Kasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan KasubagTU Anggaran (Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.
    Rek.: 0321000207 Bagian bulan Mei 2010 dariBagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada Direktur AdministrasiKeuangan PD. Pasar Surya yang ditandatangani oleh Kasubag Akuntansi ......Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan Kasubag TU Anggaran(Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank, RekonsiliasiBank Jatim No. Rekening 0321.000.207 Per31 Mei 2010, danRekening Koran Giro Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo NoRekening 0321000207 atas nama PD. Pasar Surya periode Mei2010;f.
    Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Pebruari2011 dari Ka Sub Bag Akuntansi Umum kepada DirekturAdministrasi Keuangan PD. Pasar Surya yang ditandatanganioleh Kasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti) dan Kasubag TUAnggaran (Sudarto, SE) berikut Jurmmal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.
    Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Pebruari2010 dari Bagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada Direkturoleh Kasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan KasubagTU Anggaran (Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — SUNARJO SAMPOERNA (direktur PT LANCAR SAMPOERNA BESTARI) VS PRESIDEN RI;
753767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan ini diterapkan pada:a. akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecualitransaksi dan saldo derivative yang termasuk dalam ruanglingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)55; Instrumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran;b.
    Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55:Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);(e) Bagian efektif dari Keuntungan dan kerugian instrumenlindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihatPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55:Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk transaksi yang tidakmemenuhi kualifikasi, sebagaimana diatur dalam Paragraf 3Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10 junctoParagraf 7 Pernyataan Standar Akuntansi
    Bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuanganpenghasilan tersebut tidak akan diakui dalam laba rugi:sehingga;c.
    Paragraf 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)10 Vide Bukti P14 yang berbunyi:Ruang lingkup:0.3 Pernyataan ini diterapkan pada:a. akuntansi transaki dan saldo dalam valuta asing, kecualltransaksi dan saldo derivative yang termasuk dalamruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) 55; Instrumen Keuangan; Pengakuan danPengukuran;b.
    Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku diIndonesia mengatur pencatatan atas dasar akrual.
Register : 05-10-2012 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45407/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10926
  • keuangan yang ditetapkan oleh organisasi Akuntansi ProfesiIndonesia;Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapaitujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual.
    Dengan dasar ini pengaruhtransaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atausetara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi sertadilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.
    Dan bisa dicross check silangkarena sudah tercatat pada tanggal 17 Juli 2012 sesuai dengan Ledger TransactionList;bahwa hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuan cash basis;Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan "Invoice diterima tertanggal 27 Juni2012 dan dilunasi dengan mekanisme L/C tanggal 3 Juli 2012, tetapi buku besarhutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada 17 Juli, 2012,hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangan sehingga informasi
    keuangan yangditetapkan oleh organisasi akuntansi profesi Indonesia;bahwa butir 7 dinyatakan "Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangankerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan paragraf 22 dinyatakan"untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual dst...."
    Berikut penjelasan Pemohon Banding:bahwa Standard Akuntansi Indonesia tidak hanya mengenai 1 sistem akrual basis.Standar Akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: cash basis dan accrual basis. Dancash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatanpembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.
Register : 18-08-2010 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49238/PP/M.X/15/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
2411025
  • Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor: 54 Tentang Akuntansi RestrukturisasiUtang Piutang Bermasalah:a. Paragraf 02Untuk kepentingan Pernyataan ini, restrukturisasi hutangpiutang bermasalah terjadi jika,berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, kreditur memberikan konsesi khususkepada debitur yaitu konsesi yang tidak akan diberikan dalam keadaan tidak terdapatkesulitan keuangan di pihak debitur.
    Di dalam proses tersebut,Pemohon Banding seharusnya menyelenggarakan pembukuannya berdasarkan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan Nomor : 54 Tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang PiutangBermasalah dan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999;Restrukturisasi utang yang dilakukan Pemohon Banding yaitu dengan mengkonversi utangkepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal.
    Atas haltersebut berarti Perusahaan kami telah menyelengarakan pembukuan dengan cara atausistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangansecara Wajar;Berdasarkan penjelasan Pasal 28 ayat (7) undangundang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnyaberdasarkan Standar Akuntansi
    Kep7305/BEJ/07/2004 tentang PeraturanNo. 1A Tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yangditerbitkan Oleh Perusahaan tercatat;PSAK No. 21 tentang "Akuntansi Ekuitas"PSAK No. 54 tentang "Akuntansi Restrukturisasi UtangPiutang Bermasalah"Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Pemohon Banding dalam rangkapersetujuan pelaksanaan kuasi reorganisasi dan Penambahan Modal Tanpa Hak MemesanEfek Terlebih Dahulu tanggal 27 Maret 2007;Akta Notaris Wahid Hasyim, S.H.
    Pemohon Banding harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan cara dan sistemyang lazim dipakai di Indonesia dalam hal ini SAK Nomor 54 yang dikeluarkan oleh IkatanAkuntan Indonesia tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah terkaitpenyelesaian utang yang dilunasi dengan penerbitan saham baru (debt to equity swap);2.
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 K/PID.SUS/2013
Tanggal 8 Oktober 2013 — ERVAN FAJAR MANDALA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
168317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenakeadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai KepalaDivisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENESETYAWAN, MA. BIN MOH.
    Karenakeadaan tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala DivisiKeuangan dan Akuntansi bersama dengan DR.
    Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala BagianInvestasi Tanggal 27 Januari 2006.10) 1 (satu) lembar Memo Intern PT.
    Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala BagianInvestasi Tanggal 27 April 2007.Hal. 207 dari 291 hal. Put.
Register : 05-10-2012 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45416/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10528
  • keuangan sehinggainformasi tersebut diragukan kehandalannya (reliability) dan relevansinya,Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memilikikewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standarakuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar PenyusunanPenyajian Laporan Keuangan
    Dengan dasar ini, pengaruh transaksi danperistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterimaatau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporankeuangan pada periode yang bersangkutan.
    Dan bisa dicross check silangkarena sudah tercatat pada tanggal 19 Juli 2012 sesuai dengan LedgerTransaction List.bahwa hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuanCASH BASIS.Bahwa pada surat tanggapan butir 4 dinyatakan "Invoice diterima tertanggal 4 Juli 2012 dandibayar tanggal 2 Juli 2012, tetapi Buku Besar hutang tidak dilampirkan dan pembelian barudiakui dan dicatat pada 5 Mei, 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangansehingga informasi tersebut diragukan kehandalan
    Hal ini dibenarkan dalam polapenerapan pencatatan pembukuan CASH.Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan "Berdasarkan Pasal 66 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwaPerseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasiakuntansi profesi Indonesia.bahwa pada butir 7 dinyatakan "Berdasarkan pernyataan standar akuntansikeuangan Kerangka
    Berikut penjelasan Pemohon Banding:bahwa standar akuntansi Indonesia tidak hanya mengenai sistem akrualbasis. Standar akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH BASIS danACCRUAL BASIS. Dan CASH BASIS adalah diperkenalkan juga untukdapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan pada formal pendidikanpada bidang jurusan akuntansi.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2000
341261
  • Tentang : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
  • Ce) VASDEWAN SYARIAH NASIONAL MUINational Sharia Board Indonesian Council of UlamaSekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710Yelp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889 FATWADEWAN SYARI AH NASIONALNO: 14/DSNMUI/IX/2000TentangSISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAMLEMBAGA KEUANGAN SYARIT'AHDewan Syariah Nasional setelahMenimbangMengingata.Zebahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi)keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakniprinsip akuntansi yang
    mengharuskan pengakuan biaya danpendapatan pada saat terjadinya dan Accrual Basis, yakniprinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya danpendapatan didistribusikan pada beberapa periode; dan masingmasing memiliki kelebihan dan kekurangan;bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakanuntuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga KeuanganSyari'ah (LKS);bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperolehkepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS,sesuai dengan
    Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersamadengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan AkuntanIndonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10Juni 2000.b.
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — ROLAND S. GOBEL
6338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Januari s/d Mei 2006;8. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Juni 2006;9.
    Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Juli 2006;10.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Agustus 2006;11.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan September 2006;12.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Oktober 2006;13.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Nopember 2006;14.Laporan Sistem Akuntansi
    Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Juli 2006;10.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Agustus 2006;11.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan September 2006;12.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Oktober 2006;13.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Nopember 2006;14.Laporan Sistem Akuntansi
    Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Januari s/d Mei 2006;. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Juni 2006;.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
15871
  • & Akuntansi kepadaKabag Investasi tertanggal 2 Juli 2007.2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 247/MEMO/KA tanggal 2 Juli 2007 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT JI.1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaKabag Investasi tanggal 2 Juli 2007.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo nomorJI050107KPDRO tanggal 5 Juli 2007 yang disetujui RENE SETYAWANselaku Direktur PT Askrindo.14 (empat
    Artinya secara akuntansi PTAskrindo sudah mengakui sebagai kerugian.
    ASKRINDO sejak tahun 1987, tahun 1991 menjadiKepala Seksi Akuntansi, tahun 1995 menjadi Kepala Bagian Akuntansi, tahun 2000menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian diangkat sebagai DirekturKeuangan dan Technologi Informasi (TI) dari 20 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni2011;Bahwa, saat saksi menjadi Kadiv. Keuangan dan Akuntansi, saksi dibawah DirekturKeuangan dan TI RENE SETYAWAN;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kadiv.
    ASKRINDO sejak tahun 1987, tahun 1991 menjadiKepala Seksi Akuntansi, tahun 1995 menjadi Kepala Bagian Akuntansi, tahun 2000menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian diangkat sebagai DirekturKeuangan dan Technologi Informasi (TI) dari 20 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni2011;Bahwa, saat saksi menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, secara strukturalaksi dibawah Direktur Keuangan dan TI Terdakwa DR. RENE SETYAWAN;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kadiv.
    Keuangan dan Akuntansimelakukan koordinasi di bidang anggaran, investasi, akuntansi dan fungsi keuangan;Bahwa, saksi selaku Direktur Keuangan dan Akuntansi, tugas dan kewenangan adalahmengarahkan dan memberikan direction untuk tugas tugas keuangan meliputiinvestasi, akuntansi dan anggaran dan teknologi informasi;Bahwa, mekanisme kerja PT.