Ditemukan 4713366 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Putus : 08-01-2008 — Upload : 22-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357/PK/PDT/2007 Tanggal 8 Januari 2008 — Sri Sukarno; Ny. Hardyem; Dhono Eko Prasetyo; Joyo Dikromo Wagiman;Ny. Ngatiyem Mitrotinoyo; Mantomihardjo; Ny. Pujo Suwito; Rono alias Wagimin; Mangun Marijo
180 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa untuk mencegah para Tergugat memindahtangankan tanahsawah obyek sengketa maka para Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriKlaten meletakkan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa ;bahwa gugatan ini didasarkan atas alasanalasan dan faktafakta hukumyang sah dan kuat sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan putusan iniHal. 3 dari 11 hal. Put.
Pujo Suwitodan Rono alias Wagimin berhak atas tanah sawah obyek sengketa yangtercatat dalam Buku C Desa Karanganom No. 103 atas nama Kromopairo ;5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah obyeksengketa kepada Tergugat dan atau Tergugat II dan atau para pihakpihaklainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat dan atauTergugat Il atas tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah danHal. 4 dari 11 hal. Put.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan merekamembayar ganti kerugian atas penguasaan tanah sawah obyek sengketa ;10.Menyatakan sah dan berharga menurut sita jaminan (conservatoir beslag)yang telah diletakkan atas tanah atau obyek sengketa ;11.Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding atau kasasi ;12.Menghukum
Pujo Suwitodan Rono alias Wagimin berhak atas tanah sawah obyek sengketa yangtercatat dalam Buku C Desa Karanganom No. 103 atas nama Kromopairo ;5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah obyeksengketa kepada Tergugat dan atau Tergugat II dan atau para pihakpihaklainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoirbeslag) yang telah diletakkan atas tanah atau obyek sengketa ;9.
Register : 17-03-2011 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 42751/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 16 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
168 — 10
168 — 10
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42848/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 23
101 — 23
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42848/PP/M.V 1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP175/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00540/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2008 yang tidak disetujuioleh
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai pengirimanSurat Keputusan yang melewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 023/0GGT/II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep175/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Nopember 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor :00540/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP175/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor00540/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima
Putus : 16-03-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041K/PDT/2003 Tanggal 16 Maret 2007 — Nirzawan; Zlukifli; Syafrizal; Syamsuardi; Arman; Tiah; Juria; Siti; Rasyidin
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3041 K/Pdt/2003di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas daiildalil :bahwa para Pembantah dan para Terbantah A mempunyai harta pusakatinggi kaum berupa tanah basah (sawah) yang terdiri dari 3 (tiga) piring besarkecil terletak di Dusun Sipisang Korong Sumue Bana, Nagari Anduring,Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kayu Tanam, Kabupaten Daerah Tingkat II(Pariaman) ;bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Aanmaning) oleh Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26
Juli 2002 yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman pada Tergugat/TerbantahA tentang akan dilaksanakannya eksekusi atas tanah objek perkara dalamperkara perdata No. 08/PDT.G/2001 PNPRM ;bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriPariaman terhadap objek perkara dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2001PNPRM tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum dari paraPembantah dan para Terbantah A.
No. 3041 K/Pdt/2003yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung No. 98 K/Sip/1972 tanggal 5Agustus 1972 yang menyatakan Mamak Kepala Waris sebagai lakilakitertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dansebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum ;. Bahwa begitupun Pengadilan Tinggi ic.
Basa maka sawah tersebut dikuasai olehanggota kaum para Pembantah, sesuai dengan putusan Mahkamah AgungNo. 834 K/Sip/1971 tanggal 11 Desember 1971 yang menyatakan: Dalamhal harta pusaka yang telah dibagi, Mamak Kepala Waris semula tidak lagiberkewajiban sebagai Mamak Kepala Waris atas bagian harta pusaka yangtelah menjadi hak kaum yang lain dari kaum Mamak Kepala Waris semulatersebut (Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 November 1969 No.44/68/PTBT).
Judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkanketentuan undangundang, karena menolak dalil bantahan Pemohon Kasasiselaku Pembantah dengan cara mengambil alin pertimbangan hukumputusan lain (perkara No. 08/Pdt.G/2001/PN.Prm) atas alasan, bahwa dalilbantahan No. 22/Pdt.G/2002 PN.Prm sama dengan gugatan perdata No.08/Pdt.G/2001/PN.Prm.
Register : 14-08-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44198/PP/M.II/99/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
108 — 22
108 — 22
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44198/PP/M.1T/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat nomor: KEP1093/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00007/107/10/505/12tanggal 13 Januari 2012 berupa Sanksi Administrasi Denda Pasal14
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuatfaktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenaisanksi yang sama".bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 diaturbahwa Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajakatau dalam hal pembayaran dilakukan
penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal14 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000036, sebesar Rp.3.796.700,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 13 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal14 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000037, sebesar Rp.9.205.600,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 11 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal15 Oktober 2010
dengan nomor: 010.00010.00000063, sebesar Rp.4.954.980,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 04 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal15 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000064,bahwa atas keterlambatan Penggugat menerbitkan ke 4 FakturPajak a quo, maka oleh Tergugat, Penggugat dikenakan sanksiadministrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2%dari Dasar Pengenaan Pajak.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa menurut
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1093/WPJ.10/2012 tanggal1 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor : 00007/107/10/505/12 tanggal 13Januari 2012.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42852/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 22
106 — 22
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42852/PP/M.V 1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP200/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01061/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Maret 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP200/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01061/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Maret 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 027/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep200/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Maret 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01061/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor : 01061/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43201/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 23
106 — 23
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43201/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00039/107/08/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor: 00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 203/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 203/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42999/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 27
112 — 27
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
nama Penggugat yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalMemperhatikanMengingatMemutuskanpermohonan diterima secara lengkap".
di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2315/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00016/106/10/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43760/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
102 — 24
102 — 24
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43760/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 Nomor:00434/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007Nomor: 00434/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 Nomor: 00434/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 22-06-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43904/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 26
110 — 26
2011tentang Surat Penolakan Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor : 00028/406/04/073/06 tanggal 31 Juli 2006yang tidak disetujui oleh Penggugat yaitu mengenai Kredit Pajak sebesar Rp.5.243.805.000, yang menurut Penggugat belum diperhitungkan oleh Tergugat ;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan PemeriksaanPajak Nomor : LAP056/WPJ.06/KP.1200.02/2006 tanggal 28 Juli 2006 diketahui bahwaPemeriksa melakukan koreksi atas
2006, dimana Tergugat didalam perhitungan SKPLB a quo belummemperhitungkan adanya Surat Setoran Pajak sebagai kredit pajak PPh Pasal 25 Badansebesar Rp.5.243.805.000,00;bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap koreksi kredit pajak tersebut telahdikemukakan oleh Tergugat baik didalam Laporan Pemeriksaan Pajak No.LAP056/WPJ.06/KP. 1200.12/2006 tanggal 28 Juli 2006, maupun dalam Laporan Daftar TemuanPemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2004, yaitu sebagai berikut :Koreksi Kredit Pajak untuk PPh atas
dan/atau Bangunan tersebut telah berlangsung pada tahun1997 dan juga pada tahun 2004 tidak ada pengakuan penghasilan/kerugian dari transaksipenjualan Tanah dan/atau Bangunan tersebut, sehingga kredit pajak ini adalah untuk tahun1997, tahun dilakukannya transaksi dan bukan di tahun dilakukannya pembayaranpajaknya;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap angsuran Pasal 25 Tahun 2004 yangmenurut Penggugat belum diperhitungkan dalam SKPLB a quo ternyata semula merupakanPembayaran PPh Final atas
PBK01438/IX/WPJ.06/KP. 1203/2008 sebesarRp.273.930.000,00;bahwa atas angsuran sebesar Rp.5.243.805.000,00, yang dituntut oleh Penggugat sebagaiangsuran Pasal 25 yang belum diperhitungkan dalam SKPLB a quo ternyata hal tersebuttelah dikemukakan oleh Tergugat dalam Laporan Pemeriksaan Pajak maupun dalam TemuanPemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2004 dan karenanya Majelis berpendapat bahwa tidakdiperhitungkannya angsuran sebesar Rp.5.243.805.000,00 dalam SKPLB PPh Badan TahunPajak 2004 karena seharusnya untuk
/06 tanggal 31 Juli 2006, atas nama : PT XXX, tidak dapatditerima;
Register : 08-07-2011 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43114/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
95 — 19
95 — 19
gugatan terhadap penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP1458/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Penghasilan Nomor : 00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Nomor00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp. 1.000.000 karenaberpendapat Penggugat terlambat menyampaikan SPT dengan lengkap;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP atas
bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Nomor00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp. 1.000.000 karenaberpendapat Penggugat terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan lengkap;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP atas SPT Tahunan PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 dengan alasan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanTahun Pajak 2009 telah disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing
Alasan ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan tidak adabukti dokumen apa pun yang memperkuat argumen Penggugat tersebut;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena Tergugat telah meminta kelengkapandokumen eSPT pada tanggal 4 Maret 2010 dan Penggugat secara nyata baru menyampaikandokumen dimaksud pada tanggal 27 Mei 2010, Majelis berpendapat Tergugat telah memberiwaktu yang cukup bagi Penggugat untuk melengkapi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 nyasebelum berakhirnya batas akhir penyampaian
Majelis berpendapat, seharusnya, setelah Penggugat menerima surat Nomor: S377/WPJ.07/KP.0609/2010 tanggal 4 Maret 2010 mengenai Permintaan Kelengkapan SPTTahunan, Penggugat menyerahkan dokumen yang diminta secara tertulis, disampaikan secaralangsung melalui loket penerimaan surat di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau melalui Pos,tanpa harus menemui AR terlebih dahulu, sehingga terdapat bukti penerimaan dokumen;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa dengan demikian Majelis berpendapat penerbitan STP atas
Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007;Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1458/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011,atas
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43202/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 24
103 — 24
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43202/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 204/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 204/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42804/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 36
115 — 36
KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: : Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi Kredit PajakDalam negeri sesuai SPT Tahunan 2009PPh Pasal 25 (AprilJuni 2010)Rp22.539.835.646Rp 632.136.369Rp 23.171.972.015Rp 29.729.462.154Rp 3.303.273.573lL Proyeksi PPh harus dibayar sendiriBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember
Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00153/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2010sebesar Rp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak September 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44453/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
155 — 10
155 — 10
Register : 06-06-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43058/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 22
105 — 22
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.43058/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli2009 Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011;bahwa karena unit mobil yang digunakan sebagai demo car tersebut berupa sedan dan jeep,maka Pemeriksa melakukan koreksi atas pengkreditan
Pajak Masukan ;bahwa hai ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undangundang PPN yaitu :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas : huruf c perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan ataudisewakan ;bahwa dalam perkembangan pembahasan, pemeriksa memunculkan isu mengenai keberadaandemo car yang di catat sebagai aktiva, sehingga atas pajak masukan yang telah dikreditkansewaktu pembelian atas demo car dikoreksi dan tidak boleh
dikreditkan ;bahwa sedangkan keberadaan demo car adalah murni untuk kepentingan operasional untukkegiatan 3M dan demo car tersebut merupakan barang dagangan yang nantinya akan dijualkepada pembeli dan dipungut pajak keluaran ;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketaGugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011
, ditandatangani oleh Sdr.XX, Jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, dibuat dalam BahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 (cap harian pos 1 Juni 2011),sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan
sengketa pajak terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2009Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama : PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42980/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 28
116 — 28
penetapan tentang pemenuhan persyaratanformal permohonan pembatalan ketetapan pajak Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP No. 16Tahun 2009 dan penetapan untuk menolak mempertimbangkan permohonantersebut, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KPPMadya Jakarta Timur, berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan, yaitu Pasal 36 KUP No. 16 Tahun 2009.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00508/207/08/007/11tanggal
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 50/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S689/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
surat tersebut, bukan berdasarkan surat Nomor S718/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut diatas,Majelis berkesimpulan permohonan gugatan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya tidak dapatditerima.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42845/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 24
111 — 24
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42845/PP/M.V1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 020/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Agustus 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00537/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima;
Register : 30-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43198/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 23
116 — 23
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 198/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11
tanggal 29 September 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi
atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 (diantar), sedangkanSurat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00011/103/09/038/11 tanggal 29 September2011, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 31-10-2012 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44388/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 9 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
134 — 49
134 — 49
sengketa pajak tahun pajak 2006.Bahwa Tergugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayarsebesar Rp 24.739.570.739, bukan atas SPT Lebih Bayar Tahun Pajak 2006 (SPT Tahunan PPhBadan Lebih Bayar) sebesar Rp 23.974.599.070..Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yangberlaku, yaitu berdasarkan UU No. 16/2000 tentang KUP.bahwa yang menjadi sengketa adalah permohonan imbalan bunga Penggugat yang diajukandengan surat nomor 023/SIMP/JKT
/2009 tanggal 11 Juni 2009 TentangPembelian Imbalan Bunga sejumlah Rp. 2.684.921.623,80,; bahwa pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan keberatan a quo telahdiputus dengan putusan Nomor Put. 35131/PP/M.XVI/15/2011 dan diucapkan tanggal 22November 2001;bahwa pendapat Tergugat mengenai keadaan dan atau peristiwa tersebut di atas adalahsebagai berikut: bahwa ketentuan dalam penyelesaian permohonan Imbalan Bunga sebagai hasil prosesKeberatan berbeda dengan Banding karena perbedan waktu munculnya
adalahsebagai berikut: bahwa Tergugat telah salah menerapkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 dalam memproses pemberian imbalan bunga atas sengketa pajak Tahun Pajak 2006karena hanya ada 13 jenis permohonan yang mendapatkan perlakuan khusus tentangperalihan sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah aquo; bahwa Penggugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayar,bukan atas SPT Lebih Bayar tahun Pajak 2006; bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampaidengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding; Pasal 8 huruf c dan huruf d:c.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatanditerbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;bahwa dengan mengacu pada pasal tersebut dalam kedua undangundang tersebut di atas sertaaturan pelaksanaannya yaitu PMK40/PMK.03/2005, tegas dan jelas dinyatakan bahwa harusdiberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu 2 (dua) harikerja sebelum jangka waktu
Register : 06-12-2010 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43929/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 22
124 — 22
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43929/PP/M.X V/99/2013Gugatan2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atas kewajiban pajak penghasilan tahun pajak2006 terhadap Penggugat, KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor :00004/206/06/056/10 tanggal 5 Maret 2008 Gatuh tempo tanggal
4 April 2008), denganjumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp879.929.996,00;bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor19 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1997, tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa kemudian Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Tiga menerbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PenghasilanPasal 25/29 Badan Nomor 00015/109/06/056/10, tanggal 29 Maret 2010 Sejumlah Rp346.430.398,00
;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Gugatan dan Surat Tanggapan,yang digugat oleh Penggugat adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008sampai dengan 17 Maret 2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010sebesar Rp346.430.398,00;bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2011, Penggugat mengemukakan halhal
hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 diterbitkantanggal 09 November 2010 sesuai Pasal 80 huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1189/
WPJ.07/2010tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008 sampai dengan 17 Maret2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama PT XXX