Ditemukan 637389 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AB FOOD & BEVERAGES INDONESIA
167 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1322/WPJ.07/2010 tanggal 23 November 2010, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2008 Nomor 00003/406/08/056/09 tanggal 1 Desember 2009, sehinggaperhitungan pajak menurut Pemohon Banding seharusnya Rugi Netosebesar Rp831.939.761,00 dengan pajak penghasilan yang lebih dibayarsebesar Rp411.698.694,00, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Menurut SKPLB(Rp)1 Peredaran usaha 16,215,404,4172
    /B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39826/PP/M.XV/15/2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1322/WPJ.07/2010 tanggal23 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan
    SO FFI Lt.3,Jalan Raya Bogor KM.26, RT/RW 009/008 Jakarta Timur, sehinggapenghitungan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadisebagai berikut:Rp(831.839.760,00)Penghasilan Neto (Rug)i)Penghasilan Kena Pajak (Rugj) Rp(831.839.760,00)Kredit Pajak : Rp 411.698.694,00Jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar Rp 411.698.694,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2012,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1322/WPJ.07/2010 tanggal 23 November 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00003/406/08/056/09 tanggal 1 Desember 2009,atas nama PT AB Food & Beverages Indonesia, NPWP02.414.427.1056.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1322/WPJ.07/2010 tanggal 23 November 2010,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK CIMB NIAGA, TBK
187 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT093261.15/2007/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan jumlah PPh Badan menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Uraian Jumlah MenurutPemohon
    Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2019MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP413/WPJ.19/2015 tanggal 4Maret 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007Nomor 00013/206/07/091/13 tanggal 27 Desember 2013, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat diGraha CIMB Niaga, Jin. Jend.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP413/WPJ.19/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor00013/206/07/091/13 tanggal 27 Desember 2013, atas nama: PTBank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000, beralamatdi Graha CIMB Niaga, Jalan Jend.
    serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP413/WPJ.19/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 128/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat II : PERKUMPULAN POC INDONESIA. Diwakili oleh H.LEONARD FARID GALISTAN.DKK
Terbanding/Penggugat : Pajero Owners Community Indonesia POC Indonesia. Diwakili oleh JULIAN BUDIDARMAWAN
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
82 — 8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Juli 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPUT65733/PP/M.XA/15/2015, tanggal 16 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat PenghasilanNetto dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badanuntuk Tahun Pajak 2010 seperti tersebut di atas seharusnya menjadisebesar USD1,824,640,480.19 dan karenanya didapatkan adanyakekurangan bayar Pajak Penghasilan Badan
    Putusan Nomor 1450/B/PK/Pjk/2018 8 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 57,619.53 Bahwa dengan merujuk kepada Keputusan Terbanding Nomor:KEP819/WPJ.19/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan kesimpulan di atas, makaterdapat kelebihnan bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2010 sebesarUSD12,376,385.62 yang harus dikembalikan oleh Terbanding kepadaPemohon Banding;Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002Pemohon Banding mohon agar diundang dalam proses persidangan gunamemberikan keterangan
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT65733/PP/M.XA/15/2015, tanggal 16 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP819/WPJ.19/2013 tanggal24 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAUTAN LUAS TBK
159 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tubun Raya Nomor 77,Jakarta Barat, yang diwakili oleh Herman Santoso, jabatanDirektur PT Lautan Luas, Tbk:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Nike Novianty,kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususWajib Pajak Badan Nomor 058/TAX/X1/2017 tanggal 17November 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataHalaman 1 dari
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2275/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012Nomor 00087/406/12/054/14 tanggal 29 April 2014, dengan perhitungansebagai berikut: UraianJumlah (Rp) Peredaran Usaha4.301.759.611.770 Harga Pokok Penjualan3.870.176.862.583 Laba Bruto431.582.749.187 Biaya Usaha314.792.237.516 Penghasilan neto dalam negeri116.790.511.671 Penghasilan (biaya) dan luar usaha Penyesuaian
    Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2018Keputusan Terbanding Nomor KEP2275/WP4J.07/2015 tanggal 10 Juli 2015,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar, PajakPenghasilan Badan Tahun 2012 Nomor 00087/406/12/054/14 tanggal29 April 2014, atas nama PT Lautan Luas, Tbk, NPWP01.315.900.9054.000, beralamat di Gedung Graha Indramas Lt. 612, JalanAIP Il KS.
    Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2018Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2275/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun 2012 Nomor 00087/406/12/054/14 tanggal 29April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.315.900.9054.000,sehingga pajak yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1610/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
157 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1610 B/PK/Pjk/2018sebesar Rp3.885.800.803,00 namun yg dikembalikan hanya sebesarRp1.949.413.726,00 karena dikurangi SKPKB PPh Badan tahun 2009sebesar Rp2.221.257.267,00, dengan Perincian sebagai berikut: No Keterangan No SKPKB/SKPLB No Keberatan Kredit Pajak1 SKPKB PPh Ps 232011 00016/203/11/052/13 1221/WPJ.07/2014 20.720.383SKPKB PPh Ps 262011 00010/204/11/052/13 1231/WPJ.07/2014 264.149.8073 STP PPN Mei 2012 00001/197/12/052/13 2584/WPJ.07/2013 3.885.800.803Dikurangi Total yang seharusnya
    4.170.670.993diterima4 SKPKB PPh Badan 00010/206/09/052/11 620/WPJ.07/2014 2.221.257.2672009Total yang diterima 1.949.413.726 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan Surat Tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85178/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00280.PPN/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 28 Maret 2016
    menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakterdapat kekeliruan dalam rnenilai fakta dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan PengadilanPajak a quo karena perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum(innerljke samenhang) dengan putusan badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-04-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 25-11-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penggugat:
Anggota Perhimpunan Alumni Jerman disingkat PAJ
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
299 — 75
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
195 — 90
  • Abdoel Bakar Tunsiawan, M.Pd Anggota Badan Pengurus: Drs. H.
    Abdoel Bakar Tunsiawan, M.Pd Anggota Badan Pengurus : Drs. H.
    Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo juga tidak memenuhipersyaratan administrative untuk badan hukum, yaitu setidaknyamemiliki NPWP yang benar dari Pemohon Perubahan Badan HukumPPLP PTPGRI, di mana Permohonan Perubahan Badan Hukumprakarsa dari Dr. H.
    Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA,CMA, CBV;Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo juga tidak memenuhipersyaratan administrative untuk badan hukum, yaitu setidaknya memilikiNPWP yang benar dari Pemohon Perubahan Badan Hukum PPLP PTPGRI, di mana Permohonan Perubahan Badan Hukum prakarsa dari Dr.H.
    berkeberatan untuk dihentikan.Ayat 4 :Pemberhentian anggota Badan Pengurus berlaku sejak :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO vs. RODRIGO FERNANDES ELIAS, S.H., M.H
188 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.Bahwa ObjekObjek Gugatan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
    tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Penggugat menerima SuratPanggilan dari Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Nomor7437/UN12.IVKP/2011 tertanggal 23 September 2011 perihal panggilanuntuk menghadap Tim Pembinaan Aparatur Negara (BINAP) untukmemberikan keterangan sehubungan Pernyataan Penggugat pada harianpagi Tribun Manado;Bahwa walaupun surat panggilan tersebut tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang diatur dalam Anak Lampiran la PeraturanKepala Badan
    Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa:Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-11-2023 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 562/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 30 April 2024 — Penggugat:
CARRUS CONSTANTINO
Tergugat:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
HANNASE
92 — 64
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 28-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 391/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Januari 2024 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua diwakili oleh Ayub D.P. Junus
Terbanding/Tergugat I : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA,
56 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
200 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapanpengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhanpidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hakdankewajibannyadalamsuatugugatan, setiap orangberhakatas pemeriksaanyang adil danterbuka untukumum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebasdan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.
    Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebutdisamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;2. Jika suatu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangundangandimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara tersebut dianqgap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud;3.
    hukum adalahsubyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia sehingga tidakmempunyai central bewustzijn oleh karena itu badan hukumtidak dapat melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri,badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orangorangbiasa (naturlijke personen).
    Orangorang yang diberikanwewenang mewakili badan hukum, maka orangorang tersebutbertindak bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dan atas namabadan hukum yang diwakilinya dan orangorang yang bertindakuntuk dan atas nama badan hukum tersebut disebut denganHalaman 86 dari 150 halaman.
    Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapanpengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhanpidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hakdankewajibannya dalam suatugugatan, setiap orangHalaman 108 dari 150 halaman. Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015berhakatas pemeriksaan yang adil dan terbuka untukumum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebasdan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-10-2021 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 249/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Mei 2022 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. Asia Carton Lestari
315 — 234
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-09-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 6 Februari 2018 — DANIS PADMANABA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
90 — 49
  • perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdataAdapun yang dimaksud bersifat konkret, individual, dan final, dariPENGGUGAT adalah sebagai berikut:Hal. 3 dari 36 Hal.
    Peradilan Umumdan bukan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa, dengan adanya pengakuan Penggugat atas tanahterperkara, maka merupakan kompetensi absolut sebagaimanadiatur dalam UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
    Pasal 101ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;b. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas harus diujikebenarannya, diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh BadanPeradilan yang berwenang yaitu : Badan Peradilan Umum denganputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (/nkracht VanGewsjde);c.
    Putusan Nomor : 200/G/2017/PTUNJKT.Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapatmenjadi pihak/berkualitas sebagai Penggugat dalam sengketa Tata UsahaNegara secara normative diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada
    ;Menimbang, bahwa bila membaca ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebutdapat dipahami, bahwa ukuran kepentingan seseorang atau badan hukumperdata dapat mengajukan gugatan secara tertulis ke pengadilan adalahapabila orang atau badan hukum perdata mengalami kerugian/merasadirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan tata Usaha Negara,sebaliknya apabila tidak ada kerugian/merasa tidak ada kerugian dari terbitnyasuatu Keputusan Tata Usaha Negara orang atau badan hukum perdata tidakboleh mengajukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 177/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 19 Juli 2022 — Penggugat:
Muhammad Ismak, SH., MH
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
293 — 167
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3455/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANASONIC SHIKOKU ELECTRONICS INDONESIA (sekarang PT PANASONIC HEALTHCARE INDONESIA)
226 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put63637/PP/M.XIA/15/2015, tanggal 7 September 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses permohonan bandingPemohon Banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP14/WPJ.22/BD.06/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor0001 9/206/08/431
    Pemohon Banding berpendapat bahwaperhitungan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008seharusnya sebagai berikut: (dalam USD)Menurut PemohonKeteranganBandingPeredaran Usaha 225,520,541.00Harga Pokok Penjualan 203,483,239.00 Laba Bruto22,037,302.00 Biaya Usaha22,015,994.00 Penghasilan neto dalam negeri21,308.00 Penghasilan dalam negeri lainnya:(1,657,741.00) Fasilitas penanaman modal Penyesuaian fiskal(718,029.00) Jumlah penghasilan netto(2,354,462.00) Zakat Kompensasi kerugian PTKP Penghasilan kena
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63637/PP/M.XIA/15/2015, tanggal 7 September 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP14/WPJ.22/BD.06/2012,tanggal 05 Januari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Tahun Pajak 2008 Nomor0001 9/206/08/431/10, tanggal 08 Oktober 2010, atas nama PT PanasonicShikoku Electronics Indonesia (sekarang, PT Panasonic HealthcareIndonesia), NPWP 01.081.576.9431.000 (sekarang,01.081.576.9055.000), beralamat di Kawasan Industri MM 2100 BlokO1, Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi 17520 sehingga besarnyaPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali denganperhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto USD 1,559,835.00Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP14/WPJ.22/BD.06/2012, tanggal 05 Januari 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00019/206/08/431/10, tanggal 08 Oktober 2010, atas nama PT Panasonic ShikokuElectronics Indonesia (sekarang, PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 01-12-2016 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 6 Juli 2017 — H. KAHARDIMAN, S.H., FCBArb, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
445 — 297
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 243/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : DAVID SIEMENS KURNIAWAN Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
164 — 28
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-06-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 275/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penggugat:
IKATAN ALUMNI TRISAKTI
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS TRISAKTI (IKA USAKTI)
119 — 97
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA;
1299 — 757 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA;
    PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONALINDONESIA, tempat kedudukan di Sovereign Plaza Lantai 8,Jalan TB.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat NomorAHU0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia;4.
    Putusan Nomor 232 K/TUN/20182016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia;4.