Credit balances are automaticallytransfered to the master account;Notional Pooling. Notional pooling is a cash management techniquewhere account ballaces are offset without physical movement orcomingling of funds, for the purpose of interest compensation by thebank;Berdasarkan buku /nternational Finance and Accounting HandbookThird Edition by Frederick D.S. Choi hal 34 (2003, John Willey &Sons, Inc. Hoboken, New Jersey);disebutkan bahwa:Halaman 9 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 1115/B/PK/PJK/20155.Cash pooling can take a variety of forms, including notional poolingand zero balancing, each of which requires the establishment of amaster account in each country over the individual affiliate accounts.Notional pooling (also commonly referred to as interestcompensation) is when interest charges are calculated on a notionalpool of cashthe master account, although the individual balances arenot intermixed.

Individual balances are mathematically pooled for thecalculation of master account interest expense/charges. Zerobalancing refers to a structure in which funds are transferred fromsubsidiary accounts each day to the master account in order tomaintain an endofday zeroballance on the affiliate level.

Dengan demikian, objek permohonanjustru mendelegitimasi kewenangan pembentukan undangundangdari DPR, DPD, dan Presiden yang telah dipilih sesuai dengankehendak rakyat;Perlu pula dipahami bahwa penempatan kekuasaan pembentukanundangundang pada Presiden dan DPR secara bersamasamaadalah salah satu bentuk checks and balances dalam konteksketatanegaraan Indonesia, yang berfungsi untuk mencegahkesewenangwenangan (abuse of power).

Kerusakan padasistem checks and balances ini membuat tersiasiakannyaamanat/penyerahan kedaulatan yang diberikan rakyat kepadaorganorgan negara, khususnya kepada DPR dan DPD;Sebagai dosen, Pemohon dan Pemohon II memiliki hak yangdijamin secara khusus dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru danDosen) yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan

Adapun Pasal 20 ayat (1) UUD NRI1945 dan Pasal 162 ayat (1) UU MD3 masingmasingmenyatakan:Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945:Dewan Perwakilan Rakyat memegang ' kekuasaanmembentuk undangundang;Pasal 162 ayat (1) UU MD3:DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang;Kekuasaan tersebut haruslah dipandang sebagai kewenanganeksklusif DPR untuk menentukan substansi daripada suatuundangundang (vide Bukti P37);Dalam melaksanakan kekuasaannya, DPR tunduk pada checksand balances berupa persetujuan bersama DPR dan

Selanjutnya, pelaksanaan kekuasaan dan jugachecks and balances tersebut didelegasikan melalui Pasal 22AUUD NRI 1945 dalam bentuk undangundang, in casu UU PPP;UU PPP mengonstruksikan persetujuan bersama DPR danPresiden dalam tahapan pembahasan yang diatur dalam Pasal65 s.d. Pasal 74 UU PPP. Hal ini berarti, kekuasaan DPR dalamHalaman 51 dari 87 halaman.

Oleh karena itu jugalah Pasal 20 ayat (5)UUD NRI 1945 menjamin keberlakuan suatu undangundangyang telah disahkan sekalipun tidak ditandatangani olehPresiden;lronisnya, objek permohonan justru memungkinkan Dirjen PPuntuk melakukan pemeriksaan terhadap substansiundangundang yang telah mendapatkan persetujuan bersama.Hal ini jelas menegasikan semangat checks and balances yangdiwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dan pengesahandalam Pasal 72 ayat (1) UU PPP (vide Bukti P38).

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1668/B/PK/PJK/20161) Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa aquo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo pada halaman3536, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan impor barang dandokumen impor yang ditunjukkan Pemohon Banding diketahuibahwa nilai DPP impor seluruhnya adalah sebesarRp274.950.699.480,00;Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note,Confirmation of Intercompany balances

Rp274.950.699.480,00; Kerugian kurs Rp 2.085.078.768,00; Pembelian Rp272.865.620.711,00;6) Bahwa atas sengketa banding ini Majelis mengabulkan sebagianpermohonan banding Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpendapat sebagai berikut:Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan Impor barang dandokumen impor yang ditunjukkan Pemohon Banding diketahui bahwanilai DPP impor seluruhnya adalah sebesar Rp274.950.699.480,00;Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note,Confirmation of Intercompany balances

konsisten dalam membuktikan alasan bandingnya dalampersidangan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka komponenkomponen penghitungan pembelian bersih oleh Majelis telahsesuai dengan hasil pembuktian dalam persidangan;Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1668/B/PK/PJK/20167.6.tdsBahwa namun demikian, terdapat satu variabel pengurang darinilai pembelian berupa diskon pembelian impor sebesarRp55.165.000.00,00 dimana menurut Majelis, berdasarkan PO,PIB, Debit Note, Confirmation of Intercompany balances

kelahiran anakanak Pemohon yang bernamaSAMSUL belum dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ; e Bahwa sampai sekarang anakanak Pemohon yang bernamaSAMSUL belum mempunyai Akte Kelahiran ;SAKSI II: YATIMAH : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga Pemohon ;Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Dawuhan,RT003 RW 002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;Balances

Putusan Nomor 2668 B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukumdan tidak secara terukur dalam rangka penyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan yaitu karena in casu diperlukan perlakuancross chek and balances atas pendapatan investasi mencatat dalamakun cadangan (increase in liabilities for future policy benefits) telahdikenakan PPh yang bersifat final, namun Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali

Dalamproses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip checks and balances hadir dalambentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yangdiusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden (Pasal 30 UU30/2002).38.Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimanadiatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU 30/2002, prinsip checks andbalances absen.

Absennya prinsip checks and balances dalamperaturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membukapeluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpakontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaanyudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanyamembutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang di samping berada di17bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif jugamerupakan

Pemberhentian sementara dari jabatan merupakan pengaturan yangtepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yangbersangkutan tidak terganggu (karena Pimpinan KPK perlu waktuuntuk berkonsentrasi dalam menyusun pembelaan) namun di sisi lainhaknya atas praduga tidak bersalah tetap dilindungi.Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupunpemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme checksand balances di antara cabangcabang kekuasaan pemerintahan.Dalam proses pemilihnan

Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPKsebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c 30/2002, prinsipchecks and balances absen.Absennya prinsip checks and balances dalam peraturan mengenaipemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaaneksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol daricabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif,karena pemberhentian secara tetap Pimpinan

Dengan begitu, sistem check and balances yang menjadilandasan kerjanya dikorbankan.

dahulu Penggugat;Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bersama kedua belahpihak hanya mengambil sampel kurang lebih sepuluh persen, haltersebut yang mengakibatkan tergugat keberatan terhadap hitunganganti rugi yang diminta oleh Penggugat;Menimbang, bahwa sikap Pengadilan Negeri yang cenderungmemihak kepada Terbanding/dahulu Penggugat, maka hal tersebuttelah melanggar asas keseimbangan dalam upaya pebuktian dengantidak memberikan keseimbangan terhadap kedua belah pihak yangberperkara (melanggar asas balances

atau besaran lahan yang terbakar tersebuttidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti dan Judex FactiPengadilan Tinggi Banda Aceh justeru mengadopsi amar putusanPengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana amar putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Banda Aceh pada butir ke3, butir ke4 dan butir ke5, padahal di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 alineaterakhir, Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tegasmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah melanggarasas keseimbangan (balances

lahan yangterbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesarRp251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembalisebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku), padahal Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh didalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan bahwaPengadilan Negeri Meulaboh cenderung memihak kepada TermohonKasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehingga putusan PengadilanNegeri Meulaboh tersebut telah melanggar asas keseimbangan(balances

of probability);Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Acehtersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sikap Pengadilan Negeri yang cenderungmemihak kepada Terbanding/dahulu Penggugat, maka hal tersebuttelah melanggar asas keseimbangan dalam upaya pembuktian dengantidak memberikan keseimbangan terhadap kedua belah pihak yangberperkara (melanggar asas balances of probability), sehinggaperhitungan ganti rugi yang tidak akurat telah mencederai semangatIndubio Pro

Pertimbanganhukum Judex Facti a quo sangat kontradiksi (bertolak belakang)dengan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakanPengadilan Negeri Meulaboh cenderung memihak dan telahmelanggar asas keseimbangan (balances of probability) sehinggapertimbangan hukum tersebut di atas menjadi alasan pembenar untukmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh;Hal. 66 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/20153.7.M.

pekerjaannya dalam pemberesan yang dilaporkan kepadaMenteri Hukum dan HAM, dan badan hukum perseroan masih ada, olehkarenanya organorgan perseroan seperti direksi dan komisaris tentu jugamasih ada, hanya fungsi dan kewenangannya yang telah beralin kepadalikuidator, sehingga organorgan yang mempunyai kewenangan dalampengawasan pada saat Perseroan belum dilikuidasi, dapat mewujudkantujuan pengawasan tersebut melalui kinerja dari likuidator yang ditunjukdan ditetapkan, sehingga agar prinsip check and balances

tersebut, adalah tanah negara dimanaberdasarkan Pasal 12 PP No. 8 Tahun 1958 daerah swantantradapat diberikan penguasaan tanah negara , dengan tujuandiberikan kepada pihak lain menurut ketentuan Menteri DalamNegeri;Menimbang, bahwa dengan demikian, yang perludibuktikan terlebih dahulu, apakah Tergugat I mempunyaihak, atau dasar hukum untuk mengalihkan kepemilikan atastanah sengketa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan inikedua belah pihak haruslah dibebani pembuktian secaraberimbang (balances

dasarpermohonan Praperadilan Pemohon adalah tidak sahnya penangkapan,penahanan dan perpanjangan penahanan atas diri Pemohon untukkepentingan penyidikan karena perbuatan yang disangkakan dalampenyidikan sudah selesaididakwakan, dituntut, diperiksa, diadilidan diputusPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2014/PN.Tbk tanggal 17 Oktober 2014.Termohon sependapat bahwa untuk menghindari kesewenangwenanganaparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu adachecks and balances

Koreksi peredaran usaha atas penjualan berdasarkan gross up PPNImpor sebesar Rp188.020.828.043,00:Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan impor barang dandokumen impor yang ditunjukkan Pemohon Banding diketahui bahwanilai DPP impor seluruhnya adalah sebesar Rp274.950.699.480,00;Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2016Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note,confirmation of intercompany balances, statement of acccuntpayable (surat pernyataan hutang) terdapat cukup

pbemenuhanpersyaratan transaksi (voucher) dikeluarkan oleh huawei(voucher huawei);6) Bahwa atas sengketa banding ini Majelis mengabulkan sebagianpermohonan banding Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpendapat sebagai berikut:Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan Impor barang dandokumen impor yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembalidiketahui Bahwa nilai DPP impor seluruhnya adalah sebesarRp274.950.699.480,00;Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note,confirmation of intercompany balances

hal ini Termohon Peninjauan Kembali nyatanyatatidak konsisten dalam membuktikan alasan bandingnya dalampersidangan;f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka komponenkomponen penghitungan pembelian bersih oleh Majelis telahsesuai dengan hasil pembuktian dalam persidangan;g) Bahwa namun demikian, terdapat satu variabel pengurang darinilai pembelian berupa diskon pembelian impor sebesarRp55.165.000.00,00 dimana menurut Majelis, berdasarkan PO,PIB, Debit Note, confirmation of intercompany balances

oleh Jaksa/Penuntut Umum maka kepadaterdakwa telah dipertanyakan mengenai keberadaan Penasehat Hukum yangakan mendampinginya selama proses persidangan yang merupakanserangkaian hak normatif yang melekat dalam statusnya dimaksud, namununtuk itu terdakwa dengan tegas menerangkan kalau lanya menolakdidampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidanganperkara ini;Menimbang, bahwa dalam rangkaian proses perlindungan hak yangbersifat normatif, prosesual dan berimbang tersebut (the right of balances

BPRKS Cab Siliwangi Cirebon, diberi tanda : P11;Foto Copy LD Schedule Balances a.n. Terlawan II, diberi tanda : P12;13.

Hal ini diperparah lagi dengantidak adanya pengawasan vertical secara maksimal dari pendelegasikewenangan kepada penerima delegasi kKewenangan, atau tidak ada checksand balances.Prinsip checks and balances ini adalah prinsip hukum yang universal dandianut di banyak negara yang menyebut dirinya negara hukum dan negarademokrasi, salah satunya negara kita yang tercinta ini, Indonesia.

Jadi,seharusnya fungsi checks and balances ini tidak semata dalam tataran aturantertulis saja, tetapi bagaimana aturan tersebut dapat dilaksanakan olehpelaksana UU (in casu oleh Termohon dalam perkara a quo) secara penuhtanggungjawab dan penuh kesadaran, sehingga antara praktik dengan aturantidak boleh bertolak belakang, supaya citacita lunhur bangsa, untuk memberikanperlindungan hukum bagi setiap orang, termasuk orang yang melakukankesalahan atau orang yang diduga melakukan kesalahan (in casu Pemohondalam

perkara a quo) dapat tercapai sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945.Dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghasilkan checksand balances dalam hal penegakan hukum oleh Penyidik atau Penuntut Umum,negara menyadari bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU kepadaPenegak Hukum cukup rentan untuk disalahgunakan, oleh karena itulah untukmenegakkan fungsi pengawasan tersebut, negara melalui UU telah membentuksuatu lembaga, yang dinamakan lembaga Pengadilan di bawah MahkamahAgung Republik Indonesia,

Turut Tergugat VIII seharusnya melakukan tindakan nyatabaik dengan mencari tahu peristiwa/masalah yang sedang terjadidikaitkan dengan peraturan hukum yang bersifat umum dan/ataumemberikan teguran lisan atau tulisan melalui alat kelengkapan dewanyaitu komisi yang membidanginya , sehingga jalannya pemerintahandapat berjalan dengan baik (check and balances) yang mencerminkanasas pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).Namun Turut Tergugat VIII tidak melakukan tindakan nyata terhadapTergugat

oleh Jaksa/Penuntut Umum maka kepadaterdakwa telah dipertanyakan mengenai keberadaan Penasehat Hukum yangakan mendampinginya selama proses persidangan yang merupakanserangkaian hak normatif yang melekat dalam statusnya dimaksud, namununtuk itu. terdakwa dengan tegas menerangkan kalau lanya menolakdidampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidanganperkara ini;Menimbang, bahwa dalam rangkaian proses perlindungan hak yangbersifat normatif, prosesual dan berimbang tersebut (the right of balances

menerangkan kepadaterdakwa tentang hak normatif imperatif yang melekat dalam status yang demikiandengan segala kewajiban hukum yang mengharuskan majelis hakim untukmenunjuk penasehat hukum terdakwa, namun terdakwa dengan tegasmenyatakan untuk tetap pada sikapnya yang tidak mau dan bersedia didampingipenasehat hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam rangkaian proses perlindungan hak yang bersifatnormatif, prosesual dan berimbang tersebut (the right of balances

Bahwa Praperadilan harus dilakukan secara cepat mendahului prosespokok perkara karena hanya berkenaan dengan prosedur tata carapenanganan seorang Tersangka yang diduga melakukan tindak pidanasebagai fungsi checks and balances ada atau tidaknya pelanggaran hakasasi manusia. Namun dengan demikian tidak sertamerta tertutupnyadilakukan proses penyidikan kembali terhadap seorang Tersangka apabiladitemukan buktibukti yang cukup setelanh permohonan Praperadilannyadikabulkan.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa prosesperkara Praperadilan harus dilakukan secara cepat dan sematamata hanyaberfungsi sebagai checks and balances terhadap prosedur proses sebelumseseorang Tersangka diajukan di persidangan agar tidak dilanggarnya hakhak asasi seorang Tersangka.

tagihantagihan sejenisnya) danjumlah nominal rekening anda, dengan jalan menjual asetaset didalamrekening anda atau melalui pinjaman margin, jika memungkinkan;Pasal 106 dari Service Agreement menyatakan:Merrill Lynch may satisfy amounts that you owe in connection with yourAccount and/or International CMA service (such as account fees, debitbalances in the securities account, amounts owing in your card/chequeaccount or investments or deposits made for you that are later reversed)from your money facility balances

(including funds obtained by redeemingmoney fund shares or withdrawing deposit balances) or from the assetsand free credit balances in your securities account (including, ifapplicable, by making loans to you or selling assets in your securitiesaccount);Terjemahannya:Merrill Lynch bisa memenuhi jumlah yang mana anda berhutang terkaitdengan Rekening anda dar/atau International CMA service (seperti biayarekening, saldo debit didalam rekening jaminan, jumlah hutang yang adapada rekening kartu/cek atau

(including funds obtained by redeemingmoney fund shares or withdrawing deposit balances) or from the assetsand free credit balances in your securities account (including, ifapplicable, by making loans to you or selling assets in your securitiesaccount);Hal. 92 dari 124 hal.

internasionalterhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik didalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.UndangUndang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dariperencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, PengedaranRupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkatpengawasan yang komprehensif sehingga ada check and balances