Ditemukan 18 data
71 — 27
ANDI AKRAB,SE BIN ANDI RIFAI BASSALENG
, kemudian terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDIRIFAI BASSALENG menandatangani surat perintah membayar langsungNomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 padahal semestinyaterdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAl BASSALENG tidak menandatanganisurat perintah membayar langsung Nomor SPM.LS/351/DPKD tanggal05 Oktober 2009 tersebut agar supaya dana tidak dapat cair, dikarenakandokumendokumen SPPLS tidak lengkap yaitu :11Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 06/BASTB/PPTKASET/X/2009 tanggal 01 Oktober
IRWAN RIDWAN (Anggota).Sedang terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAl BASSALENG dengankedudukan atau jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/103/BKD/2009 tanggal 11September 2009 dengan kewenangankewenangan sebagai berikut :1.
, kemudian terdakwaAndi... ..25ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAl BASSALENG menandatangani surat perintahmembayar langsung Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009padahal semestinya terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAl BASSALENGtidak menandatangani surat perintah membayar langsung NomorSPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 tersebut agar supaya danatidak dapat cair, dikarenakan dokumendokumen SPPLS tidak lengkapyaitu :1.
Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.34.6.30Menyatakan terdakwa ANDI AKRAB SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkankerugian negarai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 20 tahun 2001 jo.
BIN ANDI RIFAI BASSALENG tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;Menyatakan Terdakwa ANDI A KRAB, SE. BIN ANDI RIFAl BASSALENG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AKRAB, SE.
15 — 6
Andi Makkasau bin Andi Bassaleng telah meninggal dunia sebagaimanabukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 145/18/KTT/X/2008 yang dikeluarkan dari Kantor Lurah Tompotikka Kota Palopo, tertanggal 17November 2008;4. Bahwa anak pemohon bernama Andi Ashadi Makkasau bin Drs. H.
H.Andi Makkasau bin Andi Bassaleng; Bahwa suami pertama Penggugat yang bernama Drs. H. AndiMakkasau bin Andi Bassaleng telah meninggal dunia, tapi sekarangPenggugat telah menikah lagi; Bahwa dengan suami pertama Penggugat memiliki 5 anakkandung termasuk alm. Andi Ashadi Makkasau yang sudah meninggaldunia; Bahwa alm. Andi Ashadi Makkasau telah meninggal dunia padatanggal 30 Maret 2019 dalam keadaan Islam; Bahwa sengetahuan saksi Tergugat masih hidup namun sejak 6bulan sebelum alm.
Andi Makkasau Bassaleng dan dikaruniai anakbernama Andi Ashadi Makkasau yang kemudian menikah dengan ZevickaArielivia Aritonang (Tergugat), kemudian keduanya dikaruniai 3 orang anakbernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3, bukti tersebut relevan secara materiildengan gugatan Penggugat, namun bukan merupakan akta otentik sehinggasesuai Pasal 302 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan;;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ataS nama Penggugat, adalah bukti
H.Andi Makkasau, bermeterai cukup, dinazegel/en, dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Penggugat bernama H.Andi Makkasau Bassaleng, bukti tersebut telah relevan secara materiil dengangugatan Penggugat, namun bukan merupakan akta otentik sehingga sesuaiPasal 302 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telahbermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan
53 — 29
Bin ANDI RIFAl BASSALENG(Kuasa Pengguna Anggaran), saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B. Sc. Binti AM.SISONG (bendahara pengeluaran), saksi MARIANI NANNING, SE. Binti SABAR(pejabat penata usahaan keuangan), saksi MUH. YUSRI DJUFRI, S. lp. Bin MUH.JUFRI, saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH. MH. Bin H. M. ARSYAD, saksiHARIANTO MUHAMMADIAH, SP., M,Si. Als.
Bin ANDI RIFAl BASSALENG, kemudiansaksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAl BASSALENGmenandatangani surat perintah membayar langsung nomorSPM.LS/351/DPKD tanggal 5 Oktober 2009, setelah itudokumendokumen SPPLS beserta SPM tersebut oleh saksiIRMAWATI ALWI, S. Sos., M. Si. Binti Drs. H. M.
Bin ANDI RIFAl BASSALENG (KuasaPengguna Anggaran), saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti AM. SISONG (bendahara pengeluaran), saksiMARIANI NANNING, SE. Binti SABAR (pejabat penatausahaan keuangan), saksi saksi MUH. YUSRI DJUFRI, S. Ip.Bin MUH. JUFRI, saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH. MH. Bin H.M. ARSYAD, saksi HARIANTO MUHAMMADIAH, SP., M,Si.Als.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bin ANDI RIFAl BASSALENG (Kuasa Pengguna Anggaran),saksi MUH. YUSRI DJUFRI, S.lp., saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH., MH., saksiHARIYANTO MUHAMMADIAH, SP., M.Si., (Pemeriksa Barang), saksi IRWANIDRIS, ST., bin IDRIS, dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah,pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 atau setidakHal. 1 dari 41 hal. Put.
Kemudiansaksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc., binti SISONG menyerahkandokumendokumen SPPLS beserta konsep Surat Permintaan Membayar(SPM) yang telah diparaf oleh Terdakwa MARIANI NANNING, SE., bintiSABAR kepada Pengguna Anggaran, yakni saksi ANDI AKRAB, SE., binANDI RIFAl BASSALENG, yang mengotorisasi pembayaran denganmenerbitkan/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Lalu saksiIRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si., binti Drs. H. M.
ALWI P., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), saksi ANDI AKRAB, SE., bin ANDI RIFAl BASSALENG (KuasaPengguna Anggaran), saksi MUH. YUSRI DJUFRI, S.lp., saksi ARIFUDDINARSYAD, SH., MH., saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP., M.Si.
ALWI P., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksiANDI AKRAB, SE., bin ANDI RIFAl BASSALENG (Kuasa Pengguna Anggaran),saksi MUH.
14 — 8
Kasim Bassaleng, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan dahulu adalah honor pada Kantor Camat Sendana, dahulubertempat tinggal di Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo,sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengarkan dalildalil penggugat;Setelah memeriksa alat bukti.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan
Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satuorang anak bernama Andi Ahmad Alfareza Bassaleng bin A.
42 — 32
Binti Sabar kepada pengguna anggaran yakni saksi Andi Akrab, SE. bin AndiRifai Bassaleng mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatanganisurat perintah membayar (SPM) lalu saksi Irmawati Alwi, S.Sos.,M.Si. Binti Drs.H. M Alwi. P. membawa dokumendokumen SPPLS, surat perintah membayaryang telah ditandatangani saksi Andi Akrab, SE. Bin Andi Rifai Bassaleng kekuasa bendahara umum daerah (BUD) an. Marsani Sul, SE. untuk diterbitkanHal. 13 dari 50 Hal.
Bin ANDI RIFAI BASSALENG(kuasa pengguna anggaran), saksit MUH YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksiARIFUDDIN ARSYAD, SH.,MH., saksi HARITYANTO MUHAMMADIAH,SP.,M.Sii (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS padapengadaan meja dan kursi pada dinas pengelolaan keuangan daerah pemda Kab.Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksiIRWAN IDRIS, ST.
Bin ANDI RIFAI BASSALENG(kuasa pengguna anggaran), saksi MUH YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksi ARIFUDDINARSYAD, SH.,MH., saksi HARTYANTO MUHAMMADIAH, SP.,M.Si. (pemeriksabarang), saksi IRWAN IDRIS, ST.
Binti Sabar kepada pengguna anggaran yakmi saksi Andi Akrab, SE. bin AndiRifai Bassaleng mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatanganisurat perintah membayar (SPM) lalu saksi Irmawati Alwi, S.Sos.,M.Si. Binti Drs.H. M Alwi. P. membawa dokumendokumen SPPLS, surat perintah membayaryang telah ditandatangani saksi Andi Akrab, SE. Bin Andi Rifai Bassaleng kekuasa bendahara umum daerah (BUD) an.
Bin ANDI RIFAI BASSALENG(kuasa pengguna anggaran), saksi MUH /YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksiARIFUDDIN ARSYAD, SH.,MH., saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH,SP.,M.Si. (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS padapengadaan meja dan kursi pada dinas pengelolaan keuangan daerah pemda Kab.Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksiIRWAN IDRIS, ST.
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DokumenSurat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah itu saksi Mariani Nanning, S.E.binti Sabar menyerahkan kembali dokumendokumen SPPLstersebutkepada Terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong, lalu TerdakwaYunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong membuat konsep Surat PerintahMembayar (SPM), kemudian Terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. bintiSisong menyerahkan dokumendokumen SPPLs beserta konsep SuratPerintah Membayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran yakni saksi AndiAkrab, S.E. bin Andi Rifai Bassaleng
, setelah saksi Andi Akrab, S.E. binAndi Rifai Bassaleng mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Membayar langsung (SPM), selanjutnyasaksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si. binti Drs.
Nomor 2698 K/PID.SUS/2015Menimbang, oleh karena unsur setiap orang telah dinyatakan terbuktiterhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan padadakwaan Primair tersebut di atas;Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo nyata salah orang(error in persona) sebab yang dinyatakan terbukti bersalah dalam UnsurSetiap Orang adalah Andi Akrab, S.E. bin Andi Rifai Bassaleng tetapiyang divonis bersalah pada dictum putusan adalah Yunalis YustinaSisong, B.Sc. binti Sisong Pemohon Kasasi, namun putusan
dibenarkan karenaternyata Judex Facti tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum,perbuatan Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada pekerjaanpengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang menyalahgunakankewenangan dan menguntungkan saksi Irwan ldris, S.T. sebesarRp163.204.089,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribudelapan puluh sembilan rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa kalaupun di halaman 109 Putusan Judex Facti tingkat pertamadisebut Andi Akbar S.E. bin Andi Rifai Bassaleng
79 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta HibahNomor: 37/AH/PKW/PLP/2004 tanggal 03 November 2004 dibuat di hadapanCamat / Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai pemberi hibah, yakni Sanabedan penerima hibah, yakni Siti Noer Bachriah, S.H. dengan disaksikan olehYusuf Kendek dan Andi Kasim Bassaleng, BBA di Kantor Kecamatan Wara.Bahwa tanda tangan Sanabe yang berada dalam akta hibah sebagai pemberihibah dipalsukan oleh Terdakwa seolaholah tanda tangan Sanabe di atas aktahibah tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan, kemudian akta hibah
No. 597 K/PID/2015Sanabe, di hadapan PPAT, sebagai saksi Yusuf Kendek dan AndiKasim Bassaleng (putusan Judex Facti halaman 8);b.
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Baso Bassaleng selaku PelaksanaSementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat KeputusanGubernur Propinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2005 sebesar Rp.23.067.185.000, (dua puluh tiga milyar enampuluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana danatersebut terdapat didalamnya sebesar Rp.5.600.000.000, (lima milyarenam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal CargoKayu KM.
Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2005, kemudian saksi Marthen Sarwomselaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat Daerah Propinsi Papuamenerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) Nomor : R/435/BT/ 2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) sebesar Rp.5.600.000.000, (lima milyar enam ratusjuta rupiah) atas nama Pemborong CV.Central Mas Electronica,selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) tersebutdisetujui oleh saksi Drs.Andi Baso Bassaleng
Wiro Yoseph Watken yang ditindaklanjuti dengansurat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) PapuaSaudara Drs.John lbo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yangditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua perihal Pembayaran HutangPemda, selanjutnya saksi Drs.Andi Baso Bassaleng selaku PelaksanaSementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat KeputusanGubernur Propinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran
OtorisasiAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, kemudiansaksiMarthen Sarwom selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat DaerahPropinsi Papua menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP)Nomor : R/435/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 untuk diterbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.5.600.000.000, (lima milyarenam ratus juta rupiah) atas nama Pemborong CV.Central MasElectronica, selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang(SPP) tersebut disetujui oleh saksi Drs.Andi Baso Bassaleng
(lima milyar enam ratus jutarupiah) ke Kas Daerah Propinsi Papua adalah Sekda Propinsi Papua saat itu(Drs.Andi Baso Bassaleng) dan Kepala Biro Keuangan Propinsi Papua saat itu(Paulus Onibala, SE) bersamasama dengan rekanan yang bersangkutankarena kedua pejabat tersebut telah salah membayar/memperkaya oranglain ;Bahwa keterangan saksi ahli sudah jelas dan tegas karena saksi ahliyang diperiksa menjelaskan bahwa proses administrasi terkait dengankedua kontrak sudah dinyatakan tidak sah dan saksi ahlimenyimpulkan
87 — 13
kabupaten luwu nomor : 02/1/2009 tanggal O7 januari 2009 tentang penunjukan pejabatpenatausahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana tekniskegiatan (PPTK),pembantu bendahara pengeluaran, pembantubendahara penerimaan dan kasir gaji lingkup DPKD kabupatenluwu tahun anggaran 2009, secara bersamasama dengan SaksiYUNALIS YUSTINA SISONG,B.Sc Binti SISONG (bendaharapengeluaran) saksi IRMAWATI ALWI,S.Sos,M.Si Binti Drs H.M.ALWI.Psebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi ANDIAKRAB,SE Bin ANDI RIFAl BASSALENG
mengotorisasipembayaran dengan menerbitkan / menandatangani suratperintah membayar (SPM) lalu saksi Irmawati Alwi,S.Sos.M.Si Bintidrs.H.M Alwi.P membawa dokumendokumen SPPLS,suratperintah membayar yang telah ditandatangani saksi AndiAkrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng ke kuasa bendahara umumdaerah (BUD) an.Marsani Suli,SE untuk diterbitkan surat perintahpencairan dana (SP2D) dan pada tanggal 7 Oktober 2009pembayaran pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan /ditransfer ke rekening CV.Cipta Sarana Mandiri
Bin ANDI RIFAI BASSALENG,kemudian saksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAIBASSALENG menandatangani Surat PerintahMembayar Langsung Nomor: SPM.LS/351/DPKDtanggal 05 Oktober 2009 padahal semestinyajuga saksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAIBASSALENG tidak menandatangani Surat PerintahMembayar Langsung Nomor SPM.LS/351/DPKDtanggal 05 Oktober 2009 tersebut, agar supayadana tidak dapat cair, dikarenakan dokumendokumen SPPLS tidak lengkap.Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa MARIANINANNING, SE.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Lili Mangiri, S.H.
101 — 31
sebagai pemberi hibah seolaholahbahwa landa langan Sanabe di alas surat kelerangan tanah tersebut adalah asli tidak dipalsukan,sural keterangan tanah yang berisi tanda langan palsu Terdakwa gunakan untuk membuat AktaHibah Akta Hibah No 37/AH/PKWIPLP/2004 langgal 3 November 2004 dibuat di hadapan Camat /PejabatDipindai dengan CamScanneraPejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai pemberi hibah yakni Sanabe dan penerima hibah yakni SittiNoor Bachnyah, SH dengan disaksikan oleh Yusuf Kendek dan Andi Kasim Bassaleng
68 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
John Ibo, MM, berbeda dengan tugas dan kewenangan PaulOnibala, SE dan juga berbeda dengan tugas dan kewenangan Drs.Andi Baso Bassaleng, apakah sebagai orang yang melakukan, atausebagai orang yang menyuruh melakukan dan ataukah sebagai orangyang turut melakukan, menyebabkan konstruksi hukum perbuatanTerdakwa dalam surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur(obscuur libel).
Andi Baso Bassaleng, Paul Onibala, SE satukehendak atau keinginan yang sama, yang dikerjakan secara kerjasama secara sadar dan saling mengetahui dan menyadari tindakanmereka masingmasing dan samasama mengetahui bahwa perbuatanmereka tersebut dilarang namun tetap dilakukan;Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa / Pemohon Kasasiadalah pejabat Legislatif yang mempunyai tugas dan tanggung jawabyang berbeda dengan Eksekutif dalam hal pengelolaan keuanganHal. 39 dari 45 hal. Put.
Andi Baso Bassaleng dan dengan Paul Onibala,SE. hanya bersifat administrasi saja, bukan berarti ada kerja samaseperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP tersebutdan dalam persidangan pun maupun dalam pertimbangan MajelisHakim dalam putusannya, tidak dapat membuktikan ada kerja samaseperti dimaksud dalam teori hukum pidana tersebut;Berdasarkan seluruh uraian di atas, dakwaan Primair Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto
107 — 11
PenelitianKelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah itusakasi mariani Nanning, SE menyerahkan kembali dokumendokumentersebut kepada terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, laluterdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat konsepSurat Perintah Membayar (SPM), kemudian terdakwa Yunalis YustinaSisong, Bsc Binti Sisong menyerahkan dokumendokumen SPPLSbeserta konsep Surat Perintah Mambayar (SPM) kepada PenggunaAnggaran yakni saksi ANDI AKRAB, SE, BIN ANDI RIFAI BASSALENG
P membawa dokumendokumen SPPLS,Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani saksi ANDI AKRAB,SE, BIN ANDI RIFAl BASSALENG ke kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) An. MARSANI SULI, SE untuk diterbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dan pada tanggal 07 Oktober 2009 dana/sisa pembayaran70% sejumlah Rp. 672.826.000, (enam ratus tujuh puluh dua jutadelapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat dicairkan dandibayarkan/ditransfer ke rekening CV.
96 — 39
Andi Baso Bassaleng selaku Pelaksana Sementara (Pls) GubermurPropinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Gubermur Provinsi PapuaNomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.23.067.185.000, (dua puluh tiga milyard enam puluh tujuh juta seratusdelapan puluh lima ribu rupiah) dimana Dana tersebut terdapat didalamnyasebesar Rp. 5.600.000.000, (lima milyard enam ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu
AndiBaso Bassaleng, dan setelah itu saksi Paul Onibala, SE selaku Kepala BiroKeuangan Setda Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp.5.600.000.000, (lima milyard enam ratus juta rupiah) untuk PembayaranPengadaan Kapal Chargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV.
Andi Baso Bassaleng, Paul Onibala,dan Marthen Sarwom, SE yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yangdiberikannya dalam pemeriksaan penyidikan tanpa disumpah maka nilai keteranganyang dibacakan tersebut tidak bemilai sebagai alat bukti, tetapi hanyalah bersifat danbernilai sebagai keterangan biasa saja. Akan tetapi sekalipun nilainya keterangan biasa,dapat dipergunakan Majelis Hakim untuk menguatkan keyakinannya;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.
64 — 24
PenelitianKelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah itusakasi mariani Nanning, SE menyerahkan kembali dokumendokumentersebut kepada terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, laluterdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat konsepSurat Perintah Membayar (SPM), kemudian terdakwa Yunalis YustinaSisong, Bsc Binti Sisong menyerahkan dokumendokumen SPPLSbeserta konsep Surat Perintah Mambayar (SPM) kepada PenggunaAnggaran yakni saksi ANDI AKRAB, SE, BIN ANDI RIFAl BASSALENG
ALWIL P membawa dokumendokumen SPPLS,Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani saksi ANDI AKRAB,SE, BIN ANDI RIFAl BASSALENG ke kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) An. MARSANI SULI, SE untuk diterbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dan pada tanggal 07 Oktober 2009 dana/sisa pembayaran70% sejumlah Rp. 672.826.000, (enam ratus tujuh puluh dua jutadelapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat dicairkan dandibayarkar/ditransfer ke rekening CV.
67 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terbit atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II danTergugat III yang merupakan bukti otentik mengenai kepemilikan hak;Adanya buktiTIlll.2, berupa foto copy Turunan/Grosess/Resmi akta suratpernyataan Nomor 2, tanggal 2 Juni 1012, yang dibuat oleh Andi BasriBassaleng yang merupakan cucu dari Andi Kasim yang memberikan tanahkepada sengketa kepada kakek Tergugat , bernama Andi Tandika;Adanya buktiTIlll.3, berupa foto copy catatan asalusul tanah sengketayang juga dibuat oleh Andi Basri Bassaleng
97 — 49
Andi Baso Bassaleng, dan setelah itu saksi PaulOnibala, SE selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember2005 sebesar Rp. 5.600.000.000, (ima milyard enam ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengadaan Kapal Chargo Kayu KM.
Andi Baso Bassaleng,Paul Onibala, dan Marthen Sarwom, SE, tidak hadir dipersidangan walaupun menurutPenuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaranpersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Penasihat HukumTerdakwa, keterangan saksisaksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknyasebagai berikut:9 Saksi: KARSON alias ATJAI73Bahwa saksi kenal dengan Marulin alias Ati sewaktu meminta saksi untukmembuatkan kapal jenis kayu, tetapi tanggal, bulan dan
Asmat Daci bisadilakukan sampai pada pembayaran walaupun tidak tercantum dalam APBD KabupatenAsmat adalah karena adanya kerjasama antara terdakwa dengan, Juliana Sirami, AndiBaso Bassaleng, Paul Onibala, dan Marthen Sarwom atau setidaktidaknya adanyaperanan dari orangorang tersebut, dimana pada tanggal 5 Mei 2003 terdakwamenandatangani surat pesanan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci kepadaPimpinan CV.
Andi Baso Bassaleng selaku PelaksanaSementara Gubernur Provinsi Papua, Paul Onibala, SE. selaku Kepala Biro Keuangan,dan Marthen Sarwom selaku Pemegang Kas Khusus merealisasikan pembayaran kepadaCV. Central Mas Electronica sesuai dengan SPM Nomor: 03511/BT/2005 tanggal 16Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 5.600.000.000.(lima milyar enam ratus jutarupiah) melalui rekening CV.
92 — 38
Central Mas Elektronika, selanjutnyadengan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) tersebut disetujui oleh saksi Drs.Andi Baso Bassaleng, dan setelah itu saksi Paul Onibala, SE selaku Kepala BiroKeuangan Setda Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 5.600.000.000,(lima milyard enam ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan Kapal ChargoKayu KM. Asmat Daci kepada CV.
Andi Baso Bassaleng,Paul Onibala, SE, dan Marthen Sarwom, SE, tidak hadir dipersidangan walaupunmenurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untukkelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan PenasihatHukum Terdakwa, keterangan saksisaksi tersebut dibacakan dipersidangan yang padapokoknya sebagai berikut:9Saksi: KARSON alias ATJAIBahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu meminta saksi untuk membuatkankapal jenis kayu, tetapi tanggal, bulan dan tahunnya