KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI., 2. HASAN BIN AMIN, DKK;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBATANGHARI, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman, Kelurahan Rengas Condong, KecamatanMuara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Fardian, S.H.,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 1749/15.04600MP..02/IX/2020, tanggal 22 September 2020;ll.1.

TAKI/TAKYUDIN BIN TAMRIN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Tanah Galian, RT 005RW.003, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro SeboUlu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pekerjaanPetani/Pekebun,;A.

, Provinsi Jambi, pekerjaan Petani/Pekebun,;SAPARUDIN BIN SUPI, kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RI O06 Desa Tebing Tinggi,Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari,Provinsi Jambi, pekerjaan Petani/Pekebun ;SOFWAN' BIN SAPARUDIN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di RT 005, RW 003,Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu,Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pekerjaanHalaman 2 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 594 K/TUN/202010.11.12.13.14.Petani/Pekebun,;HIPNI BIN YUSUP, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa TanjungPutra, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari,Provinsi Jambi, pekerjaan Petani/Pekebun;HIPNI BIN PAIJO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT O02, Desa Tebing Tinggi,Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari,Provinsi Jambi, pekerjaan Petani/Pekebun;USMAN BIN SALEH, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT O09, Desa Tebing Tinggi,Kecamatan

Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari,Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;MUHTAR BIN TAYIB, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT 003, Desa Tebing Tinggi,Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari,Provinsi Jambi, pekerjaan Petani/Pekebun;SIT AMINAH BINTI TAMRIN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di RT 002, RW 001, DesaTebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, KabupatenBatanghari, Provinsi Jambi, pekerjaan MengurusRumah Tangga;Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasii II;Mahkamah

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI., II. HASAN BIN AMIN, DKK;

SAIFUL Bin BATANGHARI

Perkara : PDM218/K.Bumi/1 1/2012 tertanggal 20 Nopember2012, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa SAIFUL Bin BATANGHARI baik bertindaksendirisendiri maupun secara bersamasama dengan DEDI IRAWAN Alias MUHBin DAMIRI (sedang menjalani pidana) Rudi, dan JONI ISKANDAR (keduanyamasuk daftar pencarian orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012sekira jam 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain tertentu yangmasih termasuk dalam bulan Agustus

baik bertindaksendirisendiri maupun secara bersamasama dengan DEDI IRAWAN Alias MUHBin DAMIRI (sedang menjalani pidana) Rudi, dan JONI ISKANDAR (keduanyamasuk daftar pencarian orang/DPO bertemu di Mal Ramayana dan sepakat untukmelakukan aksi pencurian sepeda motor di daerah Kotabumi lalu untukmelaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Saiful Bin Batanghari bersama DediIrawan alias Muh Bin Damiri Rudi dan Joni Iskandar berangkat menuju JalanLintas Sumatra tepatnya di Desa Bandar Putih Kecamatan Abung

juga berhasilditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi;Perbuatan terdakwa SAIFUL Bin BATANGHARI bersama samadengan DEDI IRAWAN Alias MUH Bin DAMIRI (sedang menjalani pidana),Rudi dan Joni Iskandar (keduanya masuk daftar pencarian orang/DPO)sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 KUHPJo.

juga berhasilditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi;Perbuatan terdakwa SAIFUL Bin BATANGHARI bersama samadengan DEDI IRAWAN Alias MUH Bin DAMIRI (sedang menjalani pidana),Rudi dan Joni Iskandar (keduanya masuk daftar pencarian orang/DPO)sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo.

Perkara :PDM160/K.Bumi/07/2012 tanggal 7 Januari 2013, pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim memutuskan :1 Menyatakan bahwa terdakwa SAIFUL Bin BATANGHARI bersalahmelakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan kekerasansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitupasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana Jo.

VS PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI c.q. BUPATI BATANGHARI, dkk.

Drs A NangcikBupati Batanghari

BatangHari agar berdaya guna, dipandang perlu untuk mengambil langka langkahpenyegaran berupa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural,sedangkan kenyataannya tindakan tersebut sangat bertentangan dan tidak akanterjadi peningkatan kinerja dan penyegaran dengan demikian tujuandikeluarkannya SK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada; Bahwa, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selain cacat hukum seperti teruraidiatas, juga melanggar hak AsasAsas Umum Pemerintahan yang

Surat dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten BatangHari Kecamatan Pemayung Nomor : 73/ LAD/KC/ V/ 2011 yangditujukan kepada Bapak Sdr. Kepala Desa, Pemangku Adat Desa Selat,yang juga ditembuskan kepada Tergugat tentang Sanksi PelanggaranAdat (T6); += c. Surat dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten BatangHari Kecamatan Pemayung yang juga ditembuskan kepada TergugatNomor : 69/ LAD/ KC/ IV/ 2011 tentang Denda Adat (cuci kampung)d.

Surat dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten BatangHari kepada Sdr. Drs. A. Nangcik (yang juga ditembuskan kepadaTergugat) Nomor : 06/ LADBH/ 2011 tanggal 28 Maret 2011 Perihal :Segera Malaksanakan Kesepakatan (T8); Bahwa usulan Pertimbangan Pemberhentian Sdr. Drs. A.

AP dalamJabatan Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran pada Bidang Pencegahan danPemadam Kebakaran berdasarkan Keputusan Bupati Batang hari Nomor :$21.24/ 89/BKD tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten BatangHari Kabupaten Batang Hari beliau diberhentikan dulunya bersamaan denganKeputusan Tergugat Nomor : 821.2/ 48/ BKD/ Tanggal 21 April 2011 Nomorurut 22; ~ = == nnn nn nn nnn nnn nn in nnn nn nnn en en nn nnn ne ee eee

Urut 45(Esselon III/b), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan padaBadan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten BatangHari (sesuai dengan aslinya); 10. P1011. P1112. P1213. P1318: SK Bupati Batang Hari No. 821.23/50/BKD tanggal 30 September 2009,No. Urut 4 (Esselon III/a), Camat Pemayung Kab. Batang Hari (sesuaidengan aslinya); : SK Bupati No. 821.23/110/BKD tanggal 04 November 2010, No.

Pudaini, A.MdvsBupati Batanghari

kerjanya;Bahwa, dengan demikian Penggugat telah mendapatkan hukuman berdasarkanKeputusan Bupati Batang Hari Nomor : 887/40/BKD tanggal 30 Jul 2009,maka sudah semstinya Penggugat tidak dihukum lagi dengan dikeluarkannyaObyek Sengketa, apablagi mengingat Penggugat sudah melaksanakan tugaskembalisebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Energi Dan SumberDaya Mineral Kabupaten Batang Hari sesudah menyelesaikan hukumanpidanannya:;Bahwa, ada stau hal yang harus digaris bawahi dalam Keputusan Bupati BatangHari

Bahwa, Penggugat Memiliki (satu) orang istri, 4 (empat) orang anak yangmenjadi beban dan tanggung jawab saya (Penggugat) sebagai Amanah AllahTuhan Yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada saya, anak yang pertamasedang duduk di bangku Perguruan Tinggi (Pada Universitas Jambi/Semesterdua, anak yang kedua sedang duduk di Bangku kelas X SMA Negeri I MuaraBulian, sedangkan anak saya ketiga dan keempat (kembar) masingmasingduduk dibangku kelas V SD Nomor 64/1 Muara Bulian Kabupaten BatangHari), yang kesemuanya

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ObyekSengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Bupati Batang HariNomor : 548 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten BatangHari, atas nama Pudaini, A.Md.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara tentang Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketayang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu.

Pudaini, A.Md. unit kerja Dinas Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Batang Hari (sesuai dengan fotokopi); Bukti T6 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektur Kabupaten BatangHari Nomor : 700/06/KS/TKAB Tanggal 17 Februari 2010 tentang PegawaiNegeri Sipil A.n.

perihal Usul Pemberhentian sementara Penggugat, tertanggal 1 Jul 2009(vide bukti T7) ; Bahwa, berdasarkan Nota Dinas tersebut, Tergugat menerbitkan KeputusanBupati Batang Hari Nomor 887/34/BKD tentang Pemberhentian SementaraSebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BatangHari, tertanggal 21 Juli 2009 (vide bukti T9);Bahwa, karena terdapat kesalahan formal dalam pengetikan yaitu kesalahanpencatuman tanggal, maka terbitlah Keputusan Bupati Batang HariNomor.887/40/BKD tentang

Penggugat:
MULTAZAM
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Batanghari Cq : Bupati Kabupaten Batanghari
Turut Tergugat:
KODIM 0415 BATANGHARI / KODIM 0415 JAMBI

PUJI SISWANTO, DK VS BUPATI BATANGHARI;

PUTUSANNomor 14 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Bupati Batanghari No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanPengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari, pada tingkat pertama dan terakhirtelah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1 PUJI SISWANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl.Syailendra Nomor 7, RT. 16, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru

Dan sebagai perorangan maupunKelompok masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Batubara Pemohonmempunyai kwalitas untuk mengajukan permohonan HUM, karena Pemohon dengandiberlakukannya Peraturan Bupati Batanghari No. 20 Tahun 2013 tentang Tata CaraPelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari merasa telah dirugikanyaitu ditutup dan dihilangkan sumber penghidupannya.

a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya PeraturanBupati Batanghari No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan PengangkutanBatubara di Kabupaten Batanghari yang menjadi obyek permohonan keberatan hak ujimateriil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai /egal standing untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Bupati BatanghariNo. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara diKabupaten Batanghari, sehingga memenuhi syarat formal

Ahmad Malawi, S.KomvsBupati Batanghari

Asnawi A R dkkBupati BatanghariSabki

Bahwa, anggota masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten BatangHari merasa keberatan dan dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan BupatiBatang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang PencabutanKeputusan Bupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tentang PemberhentianKepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari danPengaktifan Kembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung KabupatenBatang Hari karena Kepala Desa SABKI telah diberhentikan oleh Bupati BatangHari dengan

Bahwa dalil yang dikenakan Penggugat pada poin 9 (sembilan) gugatanyang menyebutkan bahwa setelah halhal tersebut di atas melalui proses diPemerintahan Kabupaten Batang Hari maka keluarlah Surat KeputusanBupati Batang Hari Nomor: 324 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentangPemberhentian Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten BatangHari tidak dengan hormat serta keluarlah Surat Keputusan Bupati BatangHari Nomor: 426 Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 tentangPengangkatan Pejabat Kepala Desa

FAUZI adalah keliru dapat Tergugat jelaskan sebagaiAdapun proses kronologis pembuatan penerbitan Keputusan Bupati BatangHari Nomor: 324 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala DesaSelat adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 Ketua Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Selat menyampaikan Surat Nomor: (3/AngBPD/Ds/2010 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Selat; 2.

USMAN, S.H., menghasikan bahwadiadakannya Pemilihan Kepala Desa Baru adalah tidak benar, bahwapertemuan di Kantor Camat Pemayung adalah didasarkan padaundangan Camat Pemayung atas disposisi Bapak Bupati Batang Hariterhadap telaah staf Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHari perihal Kajian Hukum atas surat Sdr. SABKI (mantan Kepala DesaSelat) tanggal 22 Maret 2011 yaitu Sdr.

Bukti P1: Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 276 Tahun 2011 tanggal06 Mei 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Batang HariNomor: 324 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa SelatKecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan PengaktifanKembali Kepala Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten BatangHari (fotokopi dari fotokopi); 2.

BPR Batanghari lawan Habib Nur Soleh dkk

Menyatakan bahwa Terdakwa : TJIAM BOEN TJOAN ALIAS BATANGHARI HARUN,SH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair2. Membebaskan Terdakwa TJIAM BOEN TJOAN ALIAS BATANGHARI HARIN,SH tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3.

Menyatakan bahwa : TJIAM BOEN TJOAN ALIAS BATANGHARI HARUN ,SH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;4. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaTJIAM BOEN TJOAN ALIAS BATANGHARI HARUN ,SH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;5.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu setengah) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,3600 gram , dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,0842 gram ; 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 80 ml a.n Tjiam Boen Tjoan alias Batanghari Harun ,SH dirampas untuk dimusnahkan;7. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-;

TJIAM BOEN TJOAN ALIAS BATANGHARI HARUN SH

ARKANIE HILMIE VS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANGHARI

Penggugat:
Ana suryani
Tergugat:
Bupati batanghari

BERLIAN BERKAT BATANGHARI vs. BUPATI BATANG HARI

BERLIAN BERKAT BATANGHARI, berdasarkan akta Peseroan TerbatasNomor 119 tertanggal 11 Desember 1993 yang dibuatoleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris diJakarta, Sebagaimana telah diubah oleh Akta PernyataanKeputusan Rapat PT. Tunjuk Langit Sejahtera Nomor 27tertanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat oleh Yulia, SH,Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan namaPT. Tunjuk Langit Sejahtera menjadi PT.

Berlian Berkat Batanghari. Dalam hal ini diwakili oleh:SAMUEL MARULI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur PT. Berlian Berkat Batanghari,bertempat tinggal di Perumahan Sovereign Kemang, BlokD.9, RT.013, RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan. ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKKHalaman dari 107 halaman Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUNJBITUN/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, telah memberikanKUaSa, KEPAda: ~~~ nnn nnn nnn nm cnn nnn1.

Berlian BerkatBatanghari dengan Akta Nomor 27 tertanggal 06 Nopember 2012 yangdibuat oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,sebagaimana diubah terakhir oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Berlian Berkat Batanghari mengenai penunjukan Samuel Maruli menjadiDirektur PT.

Berlian Berkat Batanghari dengan Akta Nomor 63 tertanggal13 Juni 2014 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, Sarjana Hukum, Master OfBusiness Administration, Notaris di Jakarta, selaku pengganti dari Yulia,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan. ;Bahwa selaku Badan Hukum yang bergerak di bidang perkebunan, PT.Berlian Berkat Batanghari (dahulu bernama PT.

BerlianBerkat Batanghari Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang HariPropinsi Jambi seluas + 568 Ha (lima ratus enam puluh delapanhektar) tertanggal 30 September 2013, serta;(4) Surat Keputusan BupatiBatang Hari Nomor 629 Tahun 2005 tentangPemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT.

BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA (PT. BSS)

BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA (PT. BSS), beralamat diKantor Pusat Sawit Mas Group Divisi Perkebunan dan PMKSHead Office Medan, JI. Raya Tembung No.23 Medan Tembung,Kantor Cabang PT. Batanghari Sawit Sejahtera, JI. Kaswari IllNo.30 RT.01 RW.01 Palmerah Baru, Jambi, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya H. Refman Basri, SH., MBA., Zulhaini, SH.,dan Rambey, SH., Advokat pada kantor H. Refman Basri, SH.

Batanghari Sawit Sejahtera (PT.Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 916 K/Pdt.Sus/2009BSS) dengan masa kerja 8 tahun lebih, terhitung mulai bekerja tanggal 2Februari 2001 ;Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008, terjadiketerlambatan gaji Penggugat oleh Tergugat, padahal Penggugat tetapmelaksanakan kewajiban sebagai pekerja di tempat Tergugat, adapunketerlambatan gaji Penggugat adalah sebagai berikut :1. Gaji bulan Oktober 2008 dibayar tanggal 25 November 2008 ;2.

Batanghari

diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambioleh Penggugat, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) haridan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undangundang 51 Tahun2009, serta untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak yang menurutundangundang dapat diberikan kepada Penggugat, tenggang waktu manadidasarkan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 26 Januari 2012,setelah meminta Kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) SungaiRuan Ilir terhadap Surat Camat Maro Sebo Ulu Kabupaten BatangHari

, tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Bupati BatangHari No. 700/0224/BHK tanggal 12 Januari 2012, yang ditujukankepada Camat Maro Sebo Ulu Kabupaten batang Hari untuk menindaklajuti hasil Pilkades Sungai Ruan Ilir Kec.

(Fotokopi dari fotokopi); 13.Bukti P13Notulensi (Lanjutan) Rapat di ruang Komisi I DPRDKabupaten Batang Hari tentang pemilihan Kepala Desa SungaiRuan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Haripada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012, yang dihadiri olehAnggota Komisil DPRD Kabupaten BatangHari, Bagian Hukum Pemda Batang Hari, BPMD, Ketua danAnggota BPD Desa Sungai Ruan Ilir 9 (Sembilan) oranghadir dari 11 Anggota.

Batanghari, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan BPD SungaiRuan Tir (vide Bukti P13);Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas dan faktafakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara resmi,diusulkan atau tidaknya Calon Kepala Desa yang terpilih dalam proses pemilihanKepala Desa, berada di tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat sifat final Keputusan Tata

Nomor 7Tahun 2006, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006, ataupun melalui mekanismePembentukan Peraturan Desa tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa secara tersendiri,sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6Tahun 2006, mengingat pengaturan mengenai Pemilihan Ulang Kepala Desa tidakdiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi

Pemohon:
ALASANAH Binti MULYADI
Termohon:
POLRES BATANGHARI

Penggugat:
Batanghari,SE
Tergugat:
H. Abdullah

Penggugat:
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANBahwa ke 4 objek Sengketa yaitu :Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Batanghari Nomor : 050/608/Bappeda tertanggal 30 Desember 1995 yang ditujukan kepadaDireksi PT.

Indo Kebun Unggul, terletak Di desa Muara Singoan ,Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ;Hak yang ditetapkan.1. Subyek Haka.b.Nama Badan Hukum : PT. Indo Kebun Unggul, berkedudukan diJakarta Pusat.

Sertifikat HGU No. 127 Desa Muaro Singoan Tanggal 16 Agustus2017 dengan surat ukur Nomor 127/Batanghari/2017 tanggal 3Agustus 2017 seluas 157,12 atas nama pemegang hak PT.

dengan suratukur Nomor 127/Batanghari/2017 tanggal 3 Agustus 2017 seluas157,12 atas nama pemegang hak PT.

Indokebun Unggul, apakahterdaftar di BPN Kabupaten Batanghari dan PenerbitanSertipikat tersebut apakah sudah sesuai dengan data fisikdan data yuridis (fotokopi dari fotokopi);5.