Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;2.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Pasal 3 Ayat (1)sebagai berikut :(1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal di atas, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat beratdan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yangtelah

Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biayapemeliharaan jalanjalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya hargabahanbahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepadapemakai pemakai jalanjalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor.

Salah satu rujukanmenurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor,menyatakan bahwa:..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Peraturan Daerah No.4Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air yang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RIsudah ditandatangani sebelumnya.

dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani, disini nampak jelas bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik

sendiri dari penjual/supplier di luar negeri,oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang Bea Balik NamaKendaraan Bermotor;Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkaitdengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985 (PD No. 5/1985), salah saturujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebut adalah Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 Tahun 1959;2.

Salah satu rujukanmenurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)No. 8 tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor,menyatakan bahwa:..Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal inisesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terkahir dengan Perpu No. 8tahun 1959 ;2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importir. Kendaraan sepertiini juga dibebaskan dari BBNKB.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b.

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas AirPasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat danbesar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalamHalaman 3 dari 40 halaman

dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani", di sini nampak jelas bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea

jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu.

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditanda tangani,tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;Halaman 15 dari 40 halaman.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;2.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air Pasal 3ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal di atas, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat beratdan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yangHalaman

Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeriatau dibeli langsung dari importir";Bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. tersebut di atas nampak jelas bahwakendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibelilangsung dari importir dibebaskan daripengenaan BBNKB.

Salahsatu rujukan dari PD No. 5/1985 tersebut adalah Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 Tahun 1959, tentang PerubahanTarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:.. pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan hargakendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tibawaktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan dijalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal ini sesuai denganOrdonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor8 Tahun 1959;Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170/B/PK/PJK/20132. Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari Importir.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

Pajak Rokok; Pasal 3 ayat (1) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor"; Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor";bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telah menerima penyerahanatas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat

11 dari 41 halaman Putusan Nomor 68 B/PK/PJK/2015untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1844 NomorHalaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 68 B/PK/PJK/2015718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8Tahun 1959,.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan dijalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal inisesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1844 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terkahir dengan Perpu No. 8Tahun 1959.1.2. Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkansendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraanseperti ini juga dibebaskan dari BBNKB.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air;2.

Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir;Bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. a quo nampak jelas bahwakendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri ataudibeli langsung dari importir dibebaskan dari pengenaan BBNKB.Adapun kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar milikPemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Bandingmelakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luarnegeri, oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut

dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2009 Nomor 406/XI/AB/07E tanggal 25 September 2009, atasnama PT.

Salah satu rujukanmenurut Penjelasan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1959 tentangPerubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagidengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itudapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah taripPajak Kendaraan Bermotor.

BalikNama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT.

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

Pajak Rokok; Pasal 3 ayat (1) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor'; Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan

, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, kecuali terhadap:Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/20151.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8tahun 1959,2.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b.

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas AirPasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat danbesar yang dipergunakan dikawasan pertambangan serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalamProvinsi Nusa Tenggara

Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaHalaman 3 dari 39 halaman.

dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani", di sini nampak jelas bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea

Putusan Nomor. 872/B/PK/PJK/2012Bahwa Badan Umum Milik Negara dan para kontraktornya serta perusahaanperusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundanganyang berlaku dalam membayar Pajak Kendaraan bermnotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, kecuali terhadap:1.Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor

Pajak Kendaraan Bermotor, ;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ;Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 71/B/PK/PJK/2015c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ;d. Pajak Air Permukaan; dane.

Pajak Rokok; Pasal 3 ayat (1) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor'; Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan

, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunyauntuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, kecuali terhadap:Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 71/B/PK/PJK/20151.

Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, halini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8tahun 1959,2.

Menyatakan Terdakwa TAWAP SUKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.

Menyatakan Terdakwal TAWAP SUKRI tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karenakelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkankecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani TietdakWaldikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan feaseietap ditahan5S.

tertentu;e = Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air;2.

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dandigerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentumenjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,termasuk alatalatberat dan alat alat besar yang bergerak;Pasal 2 ayat :1 Obyek pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau PenguasaaanKendaraan Bermotor;Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2:(1) Termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor yaitu

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Pasal 3 Ayat (1)sebagai berikut :(1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal di atas, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat danbesar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telahHalaman

3 dari 45 halaman Putusan Nomor 63/B/PK/PJK/2013menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalamProvinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Hal ini sesuaiordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terkahir dengan Perpu No. 8 Tahun 1959.2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari BBNKB.

MORO pada hariSelasa tanggal 04 Oktober 2011 sekira jam 12.30 wib atausetidak tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam bulanOktober 2011 bertempat di Jalan Umum Lintas SumateraJorong Tebing Tinggi Kenagarian Tebing Tinggi KecamatanPulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak tidaknyapada tempat tempat lain masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa danmengadili , yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangkarena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya;3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yangmengakibatkan orang lain meninggal duniaAd. 1.

Unsur Yang mengemudikan Kendaraan bermotor yangkarena kelalaiannyaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian(Culpa) ditafsirkan sebagai een tekort aanvoorzienigheid ataupun een tekort aan voorzichtigheid ataupun yang dalam doktrin juga sering disebut sebagaise seeen manco aan coorzieniggheid ataupun een manco aan33voorzichtigheid yang berarti suatu). kekurangan untukmelihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnyaakibat akibat ataupun suatu kekurangan akan sikapberhati hati ;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Pgl MORO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Karena kelalaianya mengemudikankendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang lain meninggal dunia ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana = yangdijatuhkan;4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalamtahanan;5.