RUSNAWI, Sp.KK VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN);

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REPUBLIK INDONESIA., III. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REPUBLIK INDONESIA., III. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;

SAUDAH SIAUTA; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN),

RAMLAN JAM, A.Md.Pd;KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketaantara : RAMLAN JAM, A.Md.Pd, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat TinggalKampung Salido Kecil, Nagari Salido Sari Bulan, KecamatanIV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) ; Dra. St. SAUDAH SIAUTA

JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,

PUTUSANNo.213 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :JULIUS MEKA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Solo Km9 Gang Perdana No.1 A RT.03, RW.60 Karang Ploso,Maguwoharjo, Depok, Sleman ,Yogyakarta, Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pembanading ;melawan:KEPALA KANTOR REGIONAL BKN YOGYAKARTA,berkedudukan di Jalan

Negeri Sipil Pasal 8 huruf b yangberbunyi " Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebihtinggi apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah lima tahun dalampangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaandengan nilai ratarata cukup ;Bahwaterlepas dari hak Penggugat untuk memperoleh kenaikan pangkatotomatis sejak Desember 1992 hingga Januari 1993 Penggugat telahmendatangi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Yogyakarta danKepala Kantor BKN

Regional Yogyakarta ( Tergugat) dengan menyerahkanberkas/data usulan kenaikan pangkat per April 1993 serta memohon kepadaKepala BKN agar meninjau kembali Peraturan Pemerintah yang berlaku sertamengeluarkan nota persetujuan SK kenaikan pangkat otomatis dari PengaturMuda/Golongan ruang Il/a ke Pengatur Muda Tingkat Golongan ruang II/b perApril 1993 akan tetapi ternyata jawaban BKN menyatakan bahwa tidak adaHal.2dani 14. halPut.

Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding mengenai gugatanPenggugatterhadap obyek sengketa ketiga ini harus dinyatakan ditolak.Bahwa pada saat Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepala regional BKN Yogyakarta menolak berkasberkas/datadata usulan atas namaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dibawah langsung olehPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun dikirim oleh pimpinanPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Kepala Kantor Wilayah VI DitjenBea Cukai Semarang) untuk periode usulan kenaikan

Jadi usulan kenaikan pangkat reguler otomatis dari KepalaKantor Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta melalui Kepala Kantor Wilayah V1Ditjen Bea Cukai Semarang dan diteruskan kepada Kepala BKN Yogyakartanamunselalu. ditolak sebagai tertera dalam replik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 13 Juli 2004 dengan daililsangkalan tidak ada peraturan yang mengatur kenaikan pangkatreguler/otomatis 5 tahun sekali atas pangkat yang dimiliki dengan dasar DP3 cukup.

Pembanding/Penggugat : AYU WANDIRA
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN

SLAMET MELAWAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) REGIONAL I YOGYAKARTA, DKK

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) REGIONAL I YOGYAKARTA,Dengan Alamat JI. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta 55285 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I / TERGUGAT ;2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD ) KABUPATEN SLEMAN,Dengan Alamat JI.

Sleman (bukti P6).Bahwa, setelah Klien kami/Penggugat mendapatkan dengan susahpayah, akhirnya Surat Keputusan (SK) pensiun tersebut diterbitkan dariBadan Kepewaian Negara (BKN) dengan Nomor00220/KEP/BV/23404/13 berdasarkan NIP 195308071983041001 (yangdi tandatangani A/n Samir Gunawan.S.H., sebagai Kepala Bidang StatusKepegawaian Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengangolongan kepangkatan IV B .

(dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribuempat ratus rupiah) selama + 39(tiga puluh sembilan)bulan, sejaktertanggal September 2013 hingga saat ini November 2016(diluartunjangan PNS dan Taspen), dengan rincian pensiun pokok sebesar Rp2.719.400 X 39 bulan = 106.056.600.00(Seratus enam juta lima puluhenam ribu enam ratus rupiah) yang nilainya di ketahui oleh Pihak BadanKepegawaian Negara(BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah(BKD)Yogyakarta /Para Tergugat(buktiP7)Halaman 3 dari 21 Putusan perkara Nomor 33

Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keputusan (SK) pensiun yang diterbitkan pertama dari Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor:00220/KEP/BV/23404/13. yang di tandatangani A/n SamirGunawan.S.H., sebagai Kepala Bidang Status Kepegawaian danpensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah SAH.3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah PerbuatanMelawan Hukum (Onrecht matigedaad).4. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar Hak Pensiun Penggugatsenilai Rp 2.719.400.00.

Widodo dkk sejumlah 52 orang(termasuk didalamnya adalah Penggugat tercantum dalam Nomor 10)ke Kantor Regional BKN Yogyakarta dengan Surat Nomor :823/1916/BKD tanggal 18 Desember 2012 Pangkat/Golongan RuangPenggugat adalah Penata, III/c.

SLAMET VS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA, dkk

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)REGIONAL YOGYAKARTA, yang diwakili oleh KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta,Dr. Purwanto, berkedudukan di Jalan Magelang km.7,5Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudiyono,S.IP, M.H., Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, dankawankawan, beralamat di Jalan Magelang km./7,5Yogyakarta, verdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Desember 2016:2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)KABUPATEN SLEMAN, yang diwakili oleh Plt.

,sebagai Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun BadanKepegawaian Negara (BKN) adalah sah;3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);4.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA, DK

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN);

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DAHULUBADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA (BAKN),tempat kedudukan di Jalan Mayjend.

., melawan KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) , dkk.

Kepala Badan Kepegawaian Pusat ( BKN ) beralamat JI. Letjen SutoyoNo.12 telp 0218093008 Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai :Turut Tergugat Il, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya :1. Drs. Harun Arsyad, SH, MH, NIP : 19610607 199503 1 001, Jabatan :Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;2. Andi Anto, S.Sos, MH, NIP : 19730910 199403 1 001, Jabatan : KepalaBidang Bantuan Hukum Kepegawaian;3. Hj.

Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) yangberalamat Di Jin Baypass Gusti Ngurah Rai No 646,suwung Denpasar Bali Telo 0361 728364 sebagaiTergugat l,2. Kepala Seksi Verifkasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaianpada Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Regional X,yang beramat di Jl, Baypass Gusti Ngurah Rai No 646Suwung Denpasar Bali Telp 728364 Denpasar sebagaiTergugat Il,3.

Kepala Badan Kepegawaian Pusat ( BKN ) beralamat JI.

Mencabut laporan di Kepolisian Daerah Bali terkait dengan laporanterhadap Kepala Kantor Regional X BKN cq Kepala Seksi Verifikasidan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian BKN Regional XDenpasar.Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar tetap melaksanakan PutusanPengadilan TUN No. 60/G/2014/PTUN/Jkrt Tanggal 22 September 2014,Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN DpsPutusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor: 326/B/2014/PT.TUN.JKRTTanggal 02 Maret 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor417/K/TUN

/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.Kantor Regional X BKN Denpasar tetap memproses usul kenaikanpangkat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijasah dariPerguruan Tinggi PGRI NTT Tahun 2014 dan Tahun 2015 yangditandatangani oleh Rektor Universitas PGRI NTT Semuel Haning,S.H.

HAMIDA, S.Farm.Apt vs KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) JAYAPURA

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Gang Melati Ill, No. 204, Perumnas I,Waena, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April2016;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIANNEGARA (BKN) JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan BaruNomor 100/B Kotaraja Jayapura;Termohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut

Lebih lanjut Tergugat (BKNRegional IX Jayapura) dalam Putusan gugatan perdata Nomor12/Pdt.G/2012/PN.Jayapura Tergugatlll (Regional IX BKN Jayapura) dihalaman 64 Nomor 2 menyatakan antara lain: Bahwa secara administrasidan hukum status Penggugat sejak TMT 1 Desember 2009 telah diangkatoleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangansebagai CPNS pada Lantamal X Jayapura telah melekat selama belum adakeputusan lain dari pejabat yang berwenang.

NIP CPNS secara kolektif kepada Kepala BKN/Kepala KantorRegional dengan melampirkan kelengkapannya.

. 19771127 200912 2 002;Perlu kami tegaskan bahwa BKN itu satu antara Kantor Regional BKN didaerah dan BKN Pusat Jakarta, dalam sistim penyelesaian mutasikepegawaian termasuk penetapan NIP menggunakan sistim online,sehingga bila BKN Pusat telah menetapkan NIP pada Penggugat makaKanreg IX BKN Jayapura tidak bisa menetapkan NIP untuk kedua kalinyaatas nama Penggugat meskipun pada instansi yang berbeda;Halaman 9 dari 19 halaman.

Bukti T11 berisi surat Kepala Kantor Regional IX BKN JayapuraNomor 502/KR.IX/XII/2011 Perihal usul Penetapan NIP CPNSFormasi Umum Tahun 2009 a.n. Hamida S. Farm., Apt tanggal 9Desember 2009;d.

Penggugat:
ANTHONI LUTHFI
Tergugat:
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Jika yang dipermasalahkan oleh Penggugatadalah Surat Kepala Kantor Regional XIl BKN Nomor01932/IV/KR.XII/062020 perihal pengembalian usul pensiun an.Anthoni Luthfi NIP.196909171997031002 tanggal10 Juni 2020,apabila dicermati mengenai proses terbitnya Suratpengembalian usul pensiun aquo adalah memang benarditerbitkan oleh Tergugat, namun proses terbitnya surat yangmenjadi objek sengketa adalah berawal dari adanya Surat KepalaBKD Prov Riau Nomor : 882BKD2.2IIIl2020876 tanggal 20Maret 2020 perihal usulan

Putusan No. 35/G/2020/PTUN.PBRterhadap Surat Kepala Kanreg' XII BKN Nomor01932/VI/KR.XII/062020 tanggal 30 Juli 2020 tentangpengembalian usul pensiun an. Anthoni Luthfi NIP.196909171997031002 dan telah secara nyata diterima KuasaHukum Penggugat via Whatsapp Messenger (aplikasi pesanuntuk ponsel cerdas) pada tanggal 10 Agustus 2020 yang akanTergugat buktikan.

Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaadanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat CoronaVirus Disease 2019 (COVID19) dan sesuai dengan perintahPejabat Pembina Kepegawaian Tergugat yakni Kepala BadanKepegawaian Negara yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor :15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam tatanannormal baru di lingkungan BKN dalam huruf f penyelenggaraankegiatan angka 1) pelayanan publik huruf b) yang menjelaskanbahwa konsultasi pelayanan kepegawaian terpadu di BKN Pusatdan

BKN Regional IX Jayapura

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIANNEGARA (BKN) YOGYAKARTA, tempat kedudukan di JalanMagelang Km.7,5 Yogyakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Nama : Andi Anto, S.Sos., M.H.;Jabatan :Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian,;2. Nama : Sudiyono, S.IP., M.H.

Rini Purwaningsih dkk. yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RinHalaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Rini Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewi/sde),Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsieksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Rini Purwaningsih dkk. yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

RiniPurwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/20174.Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul TenagaHonorer K2 atas nama Rini Purwaningsih dkk. sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara inisejumlah Rp.554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah);3.

vs KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DENPASAR

Kota Malang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 201 9;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT :MELAWANKEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA(BKN) DENPASAR, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor :646, Pedungan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Nama: Drs.Harun Arsyad,S.H.

., PhD;Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI

Samali No.29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiwo ene eee eee eee PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Letjend. Soetoyo No.12,Jakarta Timur, dalam sengketa ini memberi kuasakepada SLAMET NUGROHO, S.H., M.Si., BASKOROPAREYANTO, S.H., M.M., ANDRAYATI, S.H., M.M.

., kesemuanya warga negara Indonesia,pekerjaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Republik Indonesia, beralamat di JalanLetjend.

tertanggal 24 ~=Maret2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada. tanggal 24 = Maret2011, dengan Register Perkara Nomor70/G/2011/PTUNJKT., sebagaimana telah diperbaikidalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 April 2011,yang pada pokoknya sebagai berikutAdapun yang menjadi dasar, alasan dan tuntutangugatan Penggugat adalah sebagai berikutKEPUTUSAN YANG DIGUGATBahwa Keputusan Tergugat yang digugatoleh Penggugat adalah Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara (BKN

Undang UndangNo.9 Tahun 2004, tentang Perubahan Pertamaatas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo.Pasal 1 butir 7 sampai dengan butir 12Undang Undang No.51 Tahun 2009, tentangPerubahan Ke Dua Atas UndangUndang No.5 Tahun(BG 2s ses soeme sme ens ene sas ses semenYaitu, sehubungan dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara, berupa Surat Keputusan a quo Nomor05087/KEP/AV/13016/10, tanggal 14 Oktober 2010, olehTergugat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Republik Indonesia ;Bahwa keputusan Tergugat tersebut

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ---DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat tidak diterima ; -------------------DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----------------------------2.

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; -------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; ------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 atasnama Rini Purwaningsih dkk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------------------------5.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA vs RINI PURWANINGSIH. dkk

SBY..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VINomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)YOGYAKARTA; Berkedudukan di Jalan Magelang Km.7,5 Yogyakarta ;Dalam hal ini memberikan Kuasa

,M.H., Beralamat Jalan Melati Wetan Nomor 6Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan No. 266/B/2016/PT.TUN.SBYMenolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya keputusantata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegionall Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta sampai keluarnyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht

Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RiniPurwaningsin dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Ketakutan dan kekawatiranBupati nampak pada angka 9 dari bukti P14, yaitu : Selanjutnya dari sejumlah 717berkas dan tambahan baru sebanyak 47 berkas tersebut pihak BKN belum bersediauntuk memproses Nomor Induk Pegawai Negeri Sipilnya dengan alasan menungguhasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Klaten, termasuk untuk nasib 233berkas yang belum diyakini kebenarannya.

Rini Purwaningsih dkk yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta) ; 22292 222 sone nnn nee oe nee. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupasurat Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 PerihalPengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsihdkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta) ; 2+ 5".