Tanah Bumbu.4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Bondan, Sdr. Akhyardan Sdr. Muhamad Teguh Riswandy berangkat ke lokasimengendarai mobil Rubicon, sekira pukul 15.10 Wita sampai di lokasidan langsung menuju rumah Sdr. Cecek untuk menemui Terdakwa.5. Bahwa sesampainya di rumah Sdr.

Tanah Bumbu.8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebutSaksi merasakan nyeri pada dagu sebelah kiri dan sakit padapergelangan tangan kiri serta pergelangan kaki kiri karena terkilir,selain itu Saksi juga merasa malu diperlakukan Terdakwa seperti itudi depan khalayak umum.9.

Tanah Bumbu.4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Zainal Abidinuntuk mendampingi Saksi1, kemudian dengan mengendarai mobilRubicon Saksi berangkat bersama Saksi1, Sdr. Akhyar dan Sdr.Muhamad Teguh Riswandy.5. Bahwa sekira pukul pukul 15.10 Wita sampai di lokasi danlangsung turun dari mobil menuju rumah Sdr.

Tanah Bumbu.4. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Rubicon Saksiberangkat bersama Saksi1, Saksi2 dan Sdr. Akhyar dan sekirapukul pukul 15.10 Wita sampai di lokasi dan langsung turun dari mobilmenuju rumah Sdr. Cecek untuk menemui Terdakwa.5.

Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masihberdinas aktif dan saat ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 102204 /Satui Kodim 1022 / Tanah Bumbu.153.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU., 2. SUPARJO, DK;

BUPATI TANAH BUMBU cq. CAMAT SUNGAI LOBAN cq. KEPALA DESA SUMBER SARI VS SURATMIN, dkk.;

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwatidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.Saksi2 :Nama lengkap : Syamsu AlamPangkat / NRP : Serma/ 21980258720878Jabatan : Ba Sub 1.1 Unit IntelKesatuan : Kodim 1022/TnbTempat, tanggal lahir : Tanrutedong/ 11 Agustus 1978Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Jl.Trans Km 4,5 Perumnas Ds Sari GadungKec Simp Empat Kab Tanah Bumbu

cv.putera tanah bumbu, bupati tanah bumbu

Tanah Bumbu, KalimantanSelatan, pekerjaan Direktur Utama CV.

Sebagai bukti tanda terima Permohonan Perpanjangan KP dan Kadis TambenTanah Bumbu menjelaskan dalam suratnya bahwa KP Eksplorasi Batu Bara CVPutra Tanah Bumbu, dimana sedang dalam, proses Penyelesaian, namun surat yangkami temukan tersebut belum bertanda tangan Kadis Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu sdra. H.

PutraTanah Bumbu No. 2 Tanggal 24 April 2003 Jo.

PutraTanah Bumbu tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor :40/CV.PTB/XI/2010 Perihal : Susulan surat ke2 (Dua)mempertanyakan status KP Eksplorasi batubara CV.Putra Tanah Bumbu, ditujukan kepada Bupati TanahBumbu ;Foto copy sesuai dengan copynya Surat dari KuasaDirektur CV. Putra Tanah Bumbu tanggal 16 April2007.

Nawfal pratama mengajukan permohonan langsung keBupati baru kemudian turun ke Kepala Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenTanah Bumbu, sedangkan CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) mengajukanpermohonan perpanjangan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Tanah Bumbu tidak langsung ke Bupati ;Bahwa dalam Akta Pendirian CV.

Simp Empat, Kab.Tanah Bumbu, Prov.

IDY VS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cqBUPATI TANAH BUMBU

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Ahmad Yani, Km. 6.500, Komplek BunyaminPermai 1, Ray.IV Nomor 177 RT. 14, Kertak Hanyar,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13November 2017:Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cqBUPATI TANAH BUMBU, diwakili oleh H.

SudianNoor, selaku Bupati Tanah Bumbu, berkedudukan diJalan Dharma Praja Nomor 1, Pondok Buton,Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan,S.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada KantorPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, berkantor diJalan Dharma Praja Nomor 1, Gunung Tinggi,Kecamatan Batulicin, Pondok Buton, KabupatenTanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019, yangkemudian Irwan, S.H., dan kawankawan memberiHalaman

XXX, Kecamatan Batulicin, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sekarang menjadi DesaHalaman 2 dari 9 hal. Put.

Nomor 3195 K/Pdt/2019Bersujud, Rukun Tetangga 009, Kecamatan Simpang Empat, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register214/SPPFBTKDB/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 atas nama Ardiansyahalias Edi, dengan ukuran tanah:Panjang : 80 meter;Lebar : 60 meter;Luas : 4.800 meter persegi;Dengan batasbatas tanah:Sebelah utara : berbatasan dengan landasan udara;Sebelah selatan : berbatasan dengan rencana gang;Sebelah timur : berbatasan

XXX, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan sekarangmenjadi Desa Bersujud RT. 09, Kecamatan Simpang Empat,Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register214/SPPFBTKDB/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 atas nama Ardiansyahalias Edi, dengan ukuran tanah:Panjang : 80 meter;Lebar :60 meter;Luas : 4.800 meter persegi;Dengan batasbatas tanah:Sebelah utara : berbatasan dengan landasan udara;Sebelah selatan: berbatasan

RIDUAN GAZALIBUPATI TANAH BUMBU

NamaJabatanKabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;M. Jaelani, SH.

,Kasubag Batuan Hukum & HAM SetdaKabupaten Tanah Bumbu ;Syaikul Ansari, SH.Kasubbag Produk Hukum dan PerundangUndangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;Edi Purwanto, SH.Kasubbag Dokumentasi dan Informasi HukumSetda Kabupaten Tanah Bumbu ;Aini, SH.Kasubbid KHP dan Kesejahteraan PegawaiSetda Kabupaten Tanah Bumbu ;Yuliani Fitriasin Widhi, SH.Staf Bantuan Hukum & HAM Setda KabupatenTanah Bumbu ;Sohibul Fadillah, SH.Staf Knhusus Bupati Tanah Bumbu ;M.

pns pada dinas pendapatan daerahkabupaten tanah bumbu.3.

Bukti T4Fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor : 866/08KHP.2.

berdasarkan Surat Keputusan BupatiTanah Bumbu Nomor 813.2/010/BKD/2007 tanggal 12 November 2007 (vide Bukti P1 =Bukti T2) dan Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan BupatiTanah Bumbu Nomor 821.12/113/Mutasi Peg.

IDY.lawanBupati Tanah Bumbu.

,M.H & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km.6.500,Komplek Bunyamin Permai 1, Ray.IV, Nomor 177 Rukun Tetangga014, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2017,Sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq. BUPATI TANAH BUMBU,beralamat di Jalan Dharma Praja, Nomor 1, Pondok Buton,Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya, Ikhsan Budiman, S.H.

,Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah KabupatenTanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor180/07/KUM/2017 tanggal 4 Desember 2017, Sebagai Terbanding semula Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor92/PDT/2018/PT BJM, tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukanHalaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2018/PT.BJMMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat banding;2 Berkas perkara putusan

yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding telah berdasarkanalasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapatdikuatkan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa, sesuai bukti 15.1, T5. 2, T6.1 dan T6.2 Penggugatatau IDY, pada bulan Desember tahun 2008, telah menerima ganti rugisejumlah uang, untuk pembebasan lahan Bandara Bersujud Batulicin,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

, dari Setda , PemerintahKabupaten Tanah Bumbu;Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2017 sesuai bukti P 1.berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor Registrasi214/SPPFBTKDB/V/2006, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi ataslokasi lahan segabaimana bukti surat P 1 tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding,akan mempertimbangkan apakah letak tanah yang dimohonkan ganti rugitersebut barada dalam area lahan Bandara Bersujud Batulicin;Menimbang, bahwa

Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Terbanding/Penggugat : H. HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc.

PUTUSANNomor 95/PDT/2019/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cqDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU,beralamat di Jalan Propinsi, Desa Kresik Putih, Kecamatan.Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya Irwan, S.H

Tanah Bumbu Penggugat pernahmenghadap saksi menanyakan tentang tanah milik Penggugatyang belum dibayarkan oleh Pemda Tanah Bumbu yangsekarang ditempati oleh Dinas Perhubungan Kabupaten TanahBumbu; Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan saksi danmenanyakan mengenai tanah Penggugat yang belumdibayarkan,saksi langsung berkoordinasi dengan Pimpinan saksiyaitu Bupati Tanah Bumbu yang waktu itu dijabat oleh ZairullahAzhar dan menanyakan langsung dan jawaban Bupati TanahBumbu pada saat itu adalah bahwa

DudingSelatan : H.Muhdar / H.KoddingTimur =: JIn Raya BatulicinBarat :H.SempoBahwa saksi juga sudah beberapa kali menanyakan kepadaPemda Tanah Bumbu dalam hal apakah tanah milik Penggugatsudah dibayarkan atau belum dibayarkan;Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, saksi pernahmendengar bahwa tanah milik Penggugat yang berada dikersikputin yang sekarang di tempati Terminal Kersik Putih pernahdianggarkan Pemda Tanah Bumbu untuk dibayarkan;Bahwa

kepada DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal belumdibayarnya tanah milik Penggugat oleh Pemda Tanah Bumbuyang terletak di Desa Kersik Putih yang sekarang menjadiTerminal Kersik Putih;Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.15, P.16 danP.17;Bahwa saksi pernah memediasikan antara Penggugat danPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pembayarantanah milik Penggugat yang belum dibayarkan oleh PemerintahKabupaten Tanah Bumbu yaitu yang berada di Desa KersikPutih yang sekarang ditempati Terminal

kersik putih;Bahwa saksi memediasikan antara Penggugat dan PemdaTanah Bumbu sekitar tahun 2009 2012 di Kantor DPRDkabupaten Tanah Bumbu;Bahwa saksi memediasikan antara Penggugat dan PemdaTanah bumbu karena permasalahan tersebut masuk dalamwilayah komisi saksi dan kewajiban saksi sebagai anggotaHalaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT.

Penggugat:
Idy
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Cq. Bupati Tanah Bumbu

Bahwa pada tahun 1983 Penggugat memperoleh tanah dengan caragarapan sendiri yang terletak dahulu dikenal dengan Jalan Perintis, DesaKampung Baru, Rukun Tetangga XXX, Kecamatan Batulicin, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan sekarang menjadi Desa Bersujud, RukunTetangga 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi Kalimantan Selatan ;2.

Karim,M.Si, selaku Kepala BagianHalaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Bin.Pemerintahan Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dansebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udaradi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2008 yang disaksikan oleh Mukhlis,SH.

Karim,M.Si selaku Kepala BagianPemerintahan Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dansebagai anggota Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udaradi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 yang disaksikan oleh Muklis,SH.

Pangeran, KecamatanBatulicin Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan 2008, yaitu terbentuknyaTim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008, dimana pada saat itu dilaksanakan ganti rugi tanahbandara, Penggugat tidak pernah mengajukan klaim atas tanah a quo kepadaTim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Tanah Bumbu, tetap!

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;Bahwa dalam melaksanakan pembebasan tanah berdasarkan peraturanperundangundangan a quo, Tergugat membentuk Tim Panitia PengadaanTanah Untuk Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Tanah Bumbumelalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 235 Tahun 2003 tentangPanitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk KeperluanPerluasan Bandara Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan PeraturanPresiden

.;BUPATI TANAH BUMBU.;

MASDARI TASMIN, SH., MH. berkantor di Jalan PangeranHidayatullah (Ruko STIHSA) No. 01, Kota Banjarmasin, ProvinsiKalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;MELAWANBUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 GunungTinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Mukhlis, S.H., MH.; Hal. dari 8 hal. Put.

NamaJabatanAsisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten TanahKabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu; M.

.; Kasubag Bantuan Hukum & HAM Setda KabupatenTanah Bumbu; Syaikul Ansari, S.H.; Kasubbag Produk Hukum dan PerundangundanganSetda Kabupaten Tanah Bumbu; Edi Purwanto, S.H.; Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum SetdaKasubbid KHP dan Kesejahteraan Pegawai SetdaKabupaten Tanah Bumbu; Yuliani Fitriasih Widhi, S.H.; Staf Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten TanahStaf Khusus Bupati Tanah Bumbu; M.

.; Staf Khusus Bupati Tanah Bumbu; Dewi Hertiningsih, S.H.; Staf Khusus Bupati Tanah Bumbu; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan DharmaPraja No. 1 Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/03/KUM/2014, tertanggal 30 Juni 2014,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Terbanding/Tergugat(Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 866/08KHP.2/BKD, tanggal 5September 2011 tentang Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS); 4.

Penggugat:
H.HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

., umur 58 tahun, agama Islam,pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata , alamat GangKedondong, Desa Tungkaran Pangeran, RT 007, RW 000, KecamatanSimpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatansebagai Penggugat;DanPEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAHBUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU,alamat Jalan Provinsi, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin,Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;yang menerangkan bahwa mereka bersedia

HASUDUNGAN HC, S.AP., M.Sc.Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 30 Maret 1963Jenis Kelamin > LakiLakiAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaWarga Negara : IndonesiaTempat Tinggal : Gang Kedondong, Desa Tungkaran Pangeran, RT007, RW 000, Kecamatan Simpang Empat, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan SelatanUntuk selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;MELAWANPEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAHBUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU yangberalamat di Jalan Provinsi, Desa Kersik

Putih, Kecamatan Batulicin, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian bersama denganketentuan sebagai berikut ini :Pasal 1.Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara ini denganmengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian terhadap tanah yang menjadiobyek sengketa dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln.Pasal 2.Bahwa para pihak sepakat melakukan kesepakatan perdamaian atasobyek

tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yangtercatat dan terdaftar di buku registrasi tanah Desa Kersik Putin dengan nomor127/SPPFBT/DKP/VII/2008, yang terletak di Jalan Provinsi Batulicin Pagatan,Desa Kersik Putih, RT.05, Dusun Tanah Merah Kecamatan Batulicin, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran tanah + 33.169 M2(tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh Sembilan) dengan perincian dan batasbatas:Dengan ukuran Tanah :Panjang :315 Mdan 27MLebar Sebelah

dalam gugatan Penggugat dan dalam perjanjianperdamaian ini ;Pasal 4.Bahwa kedua belah pihak sepakat dan masing masing mengakui atastanah obyek sengketa dengan segel nomor : 127/SPPFBT/DKP/VII/2008dengan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009dengan Nomor SPPT (NOP) : 63.10.050.010.0010371.0;Pasal 5.Bahwa kedua belah pihak sepakat dimana Pihak Pertama akanmelepaskan hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada PihakKedua dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu

tidak dapat diterima ( niet ontvankelijks verklaard ) ;
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ( niet ontvankelijks verklaard ) ;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Provinsi Batulicin - Pagatan, Rukun Tetangga 005 Dusun Tanah Merah, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

Sebelah Selatan : dengan tanah H.Muhdar dan H.Koding ;
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Batulicin - Pagatan ;
Sebelah Barat : dengan tanah H.Sempo ;
adalah sah secara hukum sebagai milik Penggugat ;
3. Menyatakan tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Provinsi Batulicin - Pagatan, Rukun Tetangga 005 Dusun Tanah Merah, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

pokok melaksanakan inventarisir permasalahanpertanahan di Kabupaten tanah Bumbu untuk kepentingan pembangunan ;d.

Bahwa tindakan Tergugat di atas yang menerbitkan Surat Keputusan BupatiTanah Bumbu Nomor 51 tahun 2003 tentang Tim Pembentukan KoordinasiPenyelesaian Masalah Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum dan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 158tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah TanahKabupaten Tanah Bumbu dengan tugas pokok melaksanakaninventarisirpermasalahan pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu untuk kepentinganpembangunan serta Surat Keputusan Bupati

Untuk Keperluan Terminal Kersik Putih melaluiKeputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2006 tentang PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Keperluan Terminal KersikPutih serta membentuk SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 51 Tahun 2003 danpembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten TanahBumbu melalui SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 158 tahun 2004 dengan tugaspokok melaksanakan inventarisir permasalahan pertanahan di Kabupaten tanahBumbu untuk kepentingan pembangunan telah sesuai

Tanah Kabupaten Tanah Bumbu melalui SKBupati Tanah Bumbu Nomor 158 Tahun 2004 dengan tugas pokokmelaksanakan inventarisir permasalahan pertanahan di Kabupaten tanahBumbu untuk kepentingan pembangunan dan membetuk Panitia PengadaanTanah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Keperluan Terminal Kersik Putih melaluiKeputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2006 tentang PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Pembangunan TerminalKersik Putih ;2) Asas kemanfaatan :Adalah asas yang harus diperhatikan

Masalah Tanah Kabupaten Tanah Bumbu melaluiSK Bupati Tanah Bumbu Nomor 158 Tahun 2004 dengan tugas pokokmelaksanakan inventarisir permasalahan pertanahan di Kabupaten tanahBumbu dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2006 tentangPanitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga kepentinganpara pihak dalam hal ini para pemilik lahan sudah difasilitasi ;4) Asas kecermatan :Asas yang mengandung arti bahwa tindakan harus didasarkan pada dokumenyang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

BUPATI TANAH BUMBU;PT. ARUTMIN INDONESIA;

PUTUS ANNomor : 70/B/2011/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antaraBUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 01 DesaGunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,Kalimantan

Bantuan Hukum Setda KabupatenTanah Bumbu; 4 M. Jaelani, S.H., Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat JalanDharma Praja Nomor 01 Desa Gunung Tinggi, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72171,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2010Nomor : SK180/04/KUM/2010; berdasarkan surat kuasa khususHim.1 dari 11 him. Put.

sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya berbunyisebagai berikut : Dalam Penundaan Menguatkan Penetapan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin Nomor: 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penundaan Pelaksanaandan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat (BupatiTanah Bumbu

Nawaksara (TB.08 DESPR127), tanggal 29 Desember 2009, selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara ini berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap. 22222022222 2 22 Dalam Eksepsi e Menyatakan eksepsieksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) Nomor:545/064/IUPOP/D.PE/2009, tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi

Nawaksara (TB.08 DESPR 127), tanggal 29Desember 2009; 3 Mewajibkan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/064/IUPOP/D.PE/2009,tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Nawaksara (TB.08 DESPR 127), tanggal 29 Desember 2009; 4 Menghukum Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk membayar biaya yangtimbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 142.000, (seratus empat puluh duaribu rupiah).

PT SINAR CAHAYA BATU, BUPATI TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Komplek PerkantoranKabupaten Tanah Bumbu, Jalan Dharma Praja No. 1, DesaGunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten TanahBumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor180/01/KUM/2010 tertanggal 1 Pebruari 2010 kepada :1. MUKHLIS, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Tanah Bumbu ;2. GUGUS SUGIARTO, SH., Jabatan KasubbagBantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;3.M. JAELANT ....3. M.

., Jabatan Staf Bantuan HukumSetda Kabupaten Tanah Bumbu ;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan diJalan Dharma Praja No. Desa Gunung Tinggi, KecamatanBatulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi KalimantanSelatan, selanjutnya disebut sebagai ........ TERGUGAT ;2. PT.

PLATINUM PRIMA COAL, berdasarkanKEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/ 20/KP/D.PE, tanggal 16 April 2008 Kode Wilayah TB.08 APRPR 13 ;Bahwa, PENGGUGAT mengetahui akan keberadaan Obyek Sengketatersebut pada tanggal 04 Januari 2010, pada saat menerima surat dariDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,No. 045.2/003/SET/TAMBEN, tanggal 04 Januari 2010.

PLATINUM PRIMA COAL denganBUPATI TANAH BUMBU (TERGUGAT) danPT PT. PRAHARANA MUDA PARAMA (TERGUGAT II/INTERVENSI), tidak ada sangkut pautnya denganPT. SINAR CAHAYA BATU (PENGGUGAT) ;Sengketa tersebut adalah mengenai ijin KuasaPertambangan Ekslpoitasi KEPUTUSAN BUPATITANAH BUMBU Nomor : 545/77EX/KP/D.PETENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGANEKSPLOITASI CV.

SINAR CAHAYA28BATU), berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Jjin KuasaPERTAMBANGAN, BERDASARKAN Akta Notaris PANG ANDREASPANGESTU, SH.MKn., Notaris di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,AktaNo. 13/Leg/2008, tanggal 1 Juli 2008 ; pengalihan KEPUTUSAN BUPATITANAH BUMBU Nomor : 545/20/KP/D.PE, tanggal 16 April 2008 KodeWilayah TB. 08 APRPR 13;Bahwa sejak pengalihan tersebut maka, hakhak keperdataan TERGUGAT II/INTERVENSI terhadap Ijin Kuasa Pertambangan KEPUTUSAN BUPATITANAH BUMBU Nomor : 545/20/KP/D.PE

PUTRA TANAH BUMBU VS I. BUPATI TANAH BUMBU, II. PT. INTI TIGA BERLIAN MULIA;

PUTRA TANAH BUMBU, diwakili oleh H. BURHANUDDIN, S.Sos. M. Pd, selaku Direktur CV. Putera Tanah Bumbu, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT. 05 No. 143,Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Ampat, KabupatenTanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soekardi, SH.

BUPATI TANAH BUMBU, tempat kedudukan di Jalan DharmaPraja No. 1, Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, KabupatenTanah Bumbu;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Mukhlis, SH. : Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten TanahBumbu;2. Muhammad Jaelani, SH. : Kassubag Bantuan HukumSetda Kab. Tanah Bumbu;3. Dewi Hertiningsih,SH.

dalam kapasitas sebagai Direktur Utama CV PutraTanah Bumbu.

, Saring, Sungai Binjai KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0Ha;Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari SuratKeputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/08/KP/D.PE/2009 tanggal 17 Januari2009, tentang Pelimpahan sebagian Wilayah Eksplorasi CV.

Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUPOP/D.PE/ 2009 TB.09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUPOP atas nama PT. Inti Tiga BerlianMulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas994.1 Ha.;Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut perpanjanganKuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/59/KP/D. PE TB.05 JULPR 50 a/n CV.Putra Tanah Bumbu sebagaimana Surat Direktur CV. Putra Tanah Bumbu No.19/CV.

A DKK, BUPATI TANAH BUMBU,

Tanah Bumbu.2. MUHAMMAD JAELANI, SH, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukumdan HAM pada Bag. Hukum, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil SetdaKab. Tanah Bumbu.3. SYAIKUL ANSARI, SH, Jabatan Kasubbag Usaha, Bantuan Hukumdan Sosial DP KORPRI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Setda Kab.Tanah Bumbu.4. SOHIBUL FADILLAH, SH, Staf Khusus Bidang Hukum, pekerjaanAdvokat.5. MUHAMMAD BURHANUDDIN, SH, Staf khusus Bupati BidangPemberdayaan Masyarakat, Pekerjaan Advokat.6. DEWI HERTININGSIH, SH.,M.Hum.

Kabupaten Tanah Bumbu;e Berita acara hasil rapat tim penetapa dan penegasan batas desaKabupaten Tanah Bumbu Nomor 130/02/BTS/PEM/III/2012, tanggal 218Agustus 2012, bertempat di Kantor Bupati Tanah Bumbu,yangmenyatakan penetapan desa antara Desa Satui Timur dengan DesaSungai Cuka Kecamatan Satui dengan koordinat dan peta sebagaimanaterlampir;f Berita acara serah terima Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tanggal10 Oktober 2012, kepada Kepala Desa Satui Timur dan Kepala DesaSungai Cuka;3 Bahwa Tergugat

tahun 2009 tentang penetapan batas desa antara desa satui timur dan desasungai cuka di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa SK tidak adahubungannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini karena denganditerbitkannya SK Bupati Tanah Bumbu nomor 270 tahun 2009 tentangpencabutan SK Bupati Tanah Bumbu nomor 212 tahun 2009 tentang penetapanbatas desa antara desa satui timur dan desa sungai cuka di Kecamatan SatuiKabupaten Tanah Bumbu, maka SK tersebut batal demi hukum.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa

Sungai DanauKecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Pekerjaan/Jabatan KasiPemerintahan Kecamatan Satui Kab.

Nomor : 4 Tahun 2008Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 20 Tahun 2012 Tentang TugasPokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsurunsur OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :Pasal 4 ayat (1), (2),(3) dan (4) yaitu :1.

.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU.;

-SUAIDE ABDILLAH (Penggugat) - BUPATI TANAH BUMBU (Tergugat)