S5631/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober2015dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalanbunga sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bungadan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dengan perhitungan sebagaiberikut: Keterangan No.

JumlahJumlah Pajak yang telah dibayar No.43270/PP/10/M.1/12/2013sesuai putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Februari 2013 3.343.431.630,00 JumlahPajak sesuai putusankeputusan Mahkamah Agung No.116/B/PK/PJK/2014tanggal 26 Mei 2014 12.324.149,00Pajak dengankeputusan Mahkamah Agung Jumlah kelebihnan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 3.331.107.481,00 Imbalan bunga 24 bulan x 2% xRp3.331.107.481,00= Rp1.598.931.591:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal

07 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86765/PP/M.XVIA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S5631/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Pemberitanuan PermohonanPemberian Imbalan Bunga Tidak Dapat Diproses atas Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor 116/B/PK/PJK/2014 tanggal 26 Mei 2014,atas nama: PT Bank CIMB Niaga Tbk.

,NPWP: 01.310.668.7091.000 (d/hPT Bank Lippo, Tbk., NPWP: 01.311.742.9091.000), beralamat di GrahaCIMB Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Senayan, Jakarta 12190, danmenyatakan Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga sejumlah yangdiajukan oleh Penggugat yakni sebesar Rp1.598.931 .591 ,00;Halaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali:1.2.Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor$5631/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihalPemberitahuan Permohonan Pemberian Imbalan Bunga TidakHalaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa pengangkutan petasan yangdilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai denganaturan pengangkutan bunga api yang tercantumdalam pasal 7 ayat (3) UU Bunga Api tahun1932 yaitu) bunga api berbahaya lebih dari 2 %%kg dan bunga api lain pada bunga apiberbahaya lebih dari 5 kg harus dilakukandengan kotak kayu atau tong yang kuat dantertutup rapat.ie Bahwa sebelum mengangkut tanggal 18 Juli2009 Terdakwa pernah mengangkut petasan miliksaksi 5 yang dikirim ke saksi 4 pada tanggal12 Juli 2009 sebanyak 50 (lima

apiUnsur ke2 : Yang tidakmemenuhi = syarat yangberlaku Bahwa mengenai unsur ke1 Mengangkut bungaapi Majelis memberikan pendapatnya sebagaiberikut Bahwa yang dimaksud dengan Mengangkutadalah membawa atgau memindahkan barang = ataubenda dari tempat yang satu ketempat yang lain.Dalam Lembaran Negara (LN) Nomor : 41 / 1940tentang Undangundang Bunga Api, Bunga Api.

api.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke1 Mengangkut bunga api telah terpenuhi.Unsur ke2 : Yang tidak memenuhi syarat yangberlaku Pengangkutan Bunga Api berbahaya lebih dari 2,5(dua setengah) kilo gram dan bunga api lain padabunga api berbahayaa lebih dari 5 kilo gram harusdilakukan dengan kotak kayu atau tong yang kuatdan ditutup rapat , Berpedoman pada pasal 7 ayat(3) UU Bunga Api tahun 1932.Majelis berpendapat sebagai berikutTerdakwa membawa petasan sudah dalam bentukkemasan dengan cara

cara yangbenar yaitu). bahwa mengangkut bahan peledak /5gbunga api berbahaya 2,5 kilo gram dan bunga apilain, selain bunga api berbahaya lebih dari 5kilo gram harus dilakukan dengan kotak kayu atautong dan tertutup rapat.2.

Pasal 7 ayat (8) Jo pasal 12Undangundang Bunga Api tahun 193214 a KUHPDs Ketentuan perundang undanganbersangkutan.MENGADILI1. MenyatakanTerdakwa ENDANG SUPRIYADI SERKA NRP 600998,secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanpidana : Mengangkut bunga api 2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak November 2007,sehingga Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUPSurat Tagihan Pajak menjadi Rp524.540,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001557.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 18 September 2018,

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga

Putusan Nomor 352/B/PK/Pjk/2020membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajakdan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor00001/109/07/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak November2007, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelan meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa gugatan atas bunga penagihan yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Bunga Penagihan dihitungberdasarkan Tanggal Penerbitan SP2PK (Surat Pelaksanaan PutusanPeninjauan Kembali yang telan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) danoleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat

Putusan Nomor 387/B/PK/Pjk/2020dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Oktober 2007, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp3.405.340,00.

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajid Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor:KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga

Putusan Nomor 387/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00003/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Oktober 2007, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupagugatan atas bunga penagihan yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulantidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaBunga Penagihan dihitung berdasarkan Tanggal Penerbitan SP2PK(Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT) dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan

Putusan Nomor 388/B/PK/Pjk/2020dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Juli 2009, sehingga SanksiAdministrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat Tagihan Pajakmenjadi Rp53.214.034,00.

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor:KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga

Putusan Nomor 388/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00126/NKEB/ WPJ.19/2018 tanggal 24Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00004/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Juli 2009, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupagugatan atas bunga penagihan yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulantidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaBunga Penagihan dihitung berdasarkan Tanggal Penerbitan SP2PK(Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT) dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Februari 2010, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp6.719.361 ,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001562.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 18 September 2018

Menyatakan menolak membatalkan KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 24 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi AdministrasiAtas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan SuratTagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor 00004/109/10/092/17,tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak Februari 2010;3.4.

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga

dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 24 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018, perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajakdan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa gugatan atas bunga penagihan yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Bunga Penagihan dihitungberdasarkan Tanggal Penerbitan SP2PK (Surat Pelaksanaan PutusanPeninjauan Kembali yang telan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) danHalaman 5 dari 7 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Maret 2009, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp19.620.075,00, dengan perhitungan sebagai berikut: SP2PK Tanggal Pembayaran Dasar Sanksi per Jumlah Nilai SanksiNomor Tanggal Jatuh lalui Tanggal Pengenaan bulan Bulan (Rp.)1 S 19.01.2017 18.02.2017 SSP 12.05.2017) 327.001.256 2%

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga

Putusan Nomor 351/B/PK/Pjk/2020membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajakdan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor:00005/109/09/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak Maret 2009,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalammemori peninjauan kembali oleh Pemohon

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa gugatan atas bunga penagihan yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Bunga Penagihan dihitungberdasarkan Tanggal Penerbitan SP2PK (Surat Pelaksanaan PutusanPeninjauan Kembali yang telan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) danoleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat

Putusan Nomor 3717/B/PK/Pjk/2019KEP00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga Masa Pajak Agustus 2008dibatalkan;Bahwa dengan demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa imbalanbunga sebesar Rp.268.312.980,00 yang telah diberikan kepada Penggugat,telah sesuai ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku, danpermintaan pengembalian imbalan bunga yang dilakukan oleh Tergugat,lisan maupun tulisan, tidak memiliki dasar hukum yang mengikat;Bahwa atas imbalan bunga yang telah dikembalikan

kepada Tergugatpada tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.268.312.980,00 apabila PengadilanPajak memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepadaTergugat untuk membayarkan kembali imbalan bunga tersebut kepadaPenggugat;Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Gugatan ini kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk memperoleh keadilanberdasarkan peraturan dan perundangundangan perpajakan yang berlakudi Negara Republik Indonesia

;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Juni 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44608/PP/M.X/99/2013, tanggal 22 April 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danmembatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

Putusan Nomor 3717/B/PK/Pjk/2019Pemberian Imbalan Bunga Nomor:KEP00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa SuratKeputusan tentang Pembetulan atas Surat Keputusan PemberianImbalan Bunga yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Imbalan Bunga padadasarnya merupakan Hak dari Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali atas imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan danmaksimum 48% terhadap Putusan badan peradilan (vide PutusanPengadilan

., DK VS VERONICA BOLING BUNGA;

Putusan Nomor 15 K/TUN/2019Khusus Nomor 028/FD&R/TUN/XII/2017/SKK, tanggal18 Desember 2017:Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II;LawanVERONIKA BOLING BUNGA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Bhakti Karang, RT.007 RW.003,Keluarahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,pekerjaan Pensiunan PNS:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Bildad Torino. M.

Tentang Materi Sengketa Gugatan atas Penghitungan Sanksi Administrasidalam Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1)UndangUundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan s.t.d.d.

materi yang ada didalam Surat Keputusan NomorKEP417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember2003, yaitu dengan melakukan penghitungan kembali atas sanksiadministrasi STP bunga penagihan Masa Pajak Desember 2003,dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari MajelisHakim untuk melakukan penghitunganatas nilai sanksi administrasi STP bunga penagihan tersebut;Bahwa mengacu pada

1.184.398.955,00Sanksi administrasi bunga Pasal 19 ayat (1) KUP Rp1.031.506.147,707.4.

oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahbenar dan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1) UndangUndang KUP, yang dalam penjelasannya telah menyampaikan dengandetail tata cara penghitungan bunga penagihannya sebagai berikut:Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contohsebagai berikut:1.

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan SuratTagihan Pajak;Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan = 1x 2% x Rp 100.000,00 = Rp 2.000,00;3.

Jaya,NPWP 02.146.839.2218.000, alamat di Jalan Pahlawan No. 15 RT 001/002,Bengkalis Kota, Riau 28712, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Bunga :a.

Dasar pengenaan denda/bunga Ap.103.832.537.00Jumlah yang harus dibayarSanksi administrasi bunga Pasal 19 (1) KUP Rp. 10.383.253,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Oktober 2010 No.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antaralain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke4 :"Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah samadengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Majelisberpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnyaadalah Rp. 10.383.253,00,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungansanksi administrasi bunga penagihan yang

Masa 22042005 s.d. 03012006 =9bulanx2%xRp. 31.149.761,00 = Rp. 5.606.956,98Sanksi administrasi bunga Pasal 19 ayat (1) KUP Rp.15.990.211,0074.

Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan yang dihitung dan diterapkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) telah benar dan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1)UndangUndang KUP, yang dalam penjelasannya telah menyampaikandengan detail tata cara penghitungan bunga penagihannya sebagai berikut:Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2012Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut

002,Bengkalis Kota, Riau 28712, Telp. 076623673, 23356, 21981 Fax. 076621981,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Bunga :a.

Dasar pengenaan denda/bunga Rp. 50.076.720Jumlah yang harus dibayarSanksi administrasibunga Pasal 19 (1) KUP Rp. 3.852.055Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Oktober 2010 No.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antaralain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke3"Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah samadengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga Majelisberpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnyaadalah Rp.3.852.055,40 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungan sanksiadministrasi bunga penagihan yang

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) menerbitkanSurat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Tahun Pajak 2003 Nomor:00007/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 dengan Jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp. 5.932.165,00;8.2.

.Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan yang dihitung dan diterapkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap TermohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) telah benar dan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1)UndangUndang KUP, yang dalam penjelasannya telah menyampaikandengan detail tata cara penghitungan bunga penagihannya sebagai berikut :Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagaiberikut :1.

Transferable Loan Facility Agreementtanggal 25 Oktober 1996 esbesar pokok USD 3,000,000.00 (tiga jutaDolar Amerika Serikat):Namun demikian terhadap utang bunga masih harus dilakukan verifikasilebih lanjut;3.

21981 Fax. 076621981,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Bunga :a.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman12 alinea ke3 yang menyatakan :"Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah samadengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Majelisberpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnyaadalah Rp.934.800,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungan sanksiadministrasi bunga penagihan yang dilakukan Terbanding sebesarRp

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antaralain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke3 :"Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah samadengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Majelisberpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnyaadalah Rp. 934.800,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungan sanksiadministrasi bunga penagihan yang dilakukan

No. 86/B/PK/PJK/2012administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam suratketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;".

Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan yang dihitung dan diterapkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap TermohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) telah benar dan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1)UndangUndang KUP, yang dalam penjelasannya telah menyampaikandengan detail tata cara penghitungan bunga penagihannya sebagai berikut :Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagaiberikut :1.

, NPWP 02.146.839.2218.000, alamat di Jalan Pahlawan No. 15 RT 001/002,Bengkalis Kota, Riau 28712 Telp. 076623673, 23356, 21981 Fax. 076621981,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Bunga :a.

Dasar pengenaan denda/bunga Rp. 363.759.419Jumlah yang harus dibayarSanksi administrasi bunga Pasal 19 (1) KUP Rp. 149.783.290Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Oktober 2010 No.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman12 Alinea ke5 yang menyatakan :"Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah samadengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Majelisberpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnyaadalah Rp.149.783.290,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungansanksi administrasi bunga penagihan yang dilakukan Tergugat sebesarRp

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antaralain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke 5 :"Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah samadengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Majelisberpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnyaadalah Rp. 149.783.290,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungansanksi administrasi bunga penagihan yang

Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan yang dihitung dan diterapkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap TermohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) telah benar dan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1)UndangUndang KUP, yang dalam penjelasannya telah menyampaikandengan detail tata cara penghitungan bunga penagihannya sebagai berikut :Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagaiberikut :1.