BERAU COAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2171/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BERAU COAL, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 40Tanjung Redeb, Berau KalimantanTimur, yang diwakilioleh Bambang Heruawan Haliman, jabatan Wakil PresidenDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Januar Asmoro,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanpa

mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90307/PP/M.VB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tagihan Pajak PajakBumi dan Bangunan Nomor: 00023/174/16/727/17 tanggal 31 Maret 2017atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2016 Nomor Objek Pajak: 64.03.000.727.3140050.3 tanggal 30 Mei2016, atas nama: PT Berau Coal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BERAU COAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

LEMATANG COAL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1893/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan A.H.Bramantya Putra, Jabatan Direktur PT Trubaindo CoalMining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan

Bahwa SKPKB Nomor 90002/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang PPh Pasal 26Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1893/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak Februari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00192/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Februari 2013 Nomor 90002/204/13/091/15tanggal 29 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113333.13/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPh Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan(contra legem), sehingga harus dinyatakan batal;.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113333.13/201 3/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon bandingPT TRUBAINDO COAL MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

TRUBAINDO COAL MINING;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4096/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL

1785/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017tanggal 03 Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28 Desember2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari2017 atas nama: PT Trubaindo Coal

TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1901/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTAPondok Pinang Keb.

Bahwa SKPKB Nomor 90007/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00176/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah

Pabean Masa Pajak Juli 2013 Nomor 90007/277/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:2.

Putusan Nomor 1901 B/PK/Pjk/2019nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112921.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT TRUBAINDO COAL MINING:2.

TRUBAINDO COAL MINING;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4482/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL

Bramantya Putra, jabatan Direktur PTTrubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra dan kawan, kewarganegaraan Indonesiapara Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4051/POA/TCM/FIN/1 1/2018,tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113336.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013 Nomor:90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas namaPT Trubaindo Coal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013Nomor 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atasnama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan SultanIskandar Muda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

TRUBAINDO COAL MINING;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4480/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

TRUBAINDO COAL MINING;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4484/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan PPh Pasal 26Masa Pajak Juli 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2866/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp. 527.230.018, Pajak Terhutang Rp. 105.446.004.Kredit Pajak Rp.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00209/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 Nomor:90007/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama: PT.Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar MudaKav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan

TRUBAINDO COAL MINING;

Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1131/PJ/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakilioleh A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78/722/PP/M.1B/36/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP7/76/WPJ.19/2015 tanggal 23 April2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2012 Nomor: 00011/245/12/091/14 tanggal 30 April 2014, atas nama : PT Trubaindo Coal

TRUBAINDO COAL MINING;

/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4477/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113333.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP00192/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013Nomor: 90002/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama: PT.Trubaindo Coal

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan IskandarMuda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

TRUBAINDO COAL MINING;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4483/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL

Putusan Nomor 1814/B/PK/Pjk/2019Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2013 Nomor90006/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama : PT.Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di PondokIndah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 MasaPajak Juni 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan IskandarMuda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

TRUBAINDO COAL MINING

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4087/P J/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL

Pengadilan Pajak NomorPUT113401.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00260/KEB/WPJ.19/2017tanggal 3 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/203/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 atas nama: PT Trubaindo Coal

TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1939/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,12310, yang diwakili oleh Padungsak Thanakij, JabatanDirektur Utama dan A. H.

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1939/B/PK/Pjk/201990012/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PTTrubaindo Coal Mining juga harus dinyatakan batal:;.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan JasaKena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

SEBUKU TANJUNG COAL;

., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Selatan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/01632//KUM, tanggal 16 Oktober 2018, Surat Kuasa Knusus Nomor183.1/01633/KUM, tanggal 16 Oktober 2018, Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01634/SKK/KUM, tanggal 16 Oktober2018 serta Surat Kuasa Subtitusi NomorSKK23/Q.3/Gtn/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018:Pemohon Kasasi;LawanPT SEBUKU TANJUNG COAL, tempat kedudukan di JalanPluit Utara Raya Nomor 18, Jakarta Utara 11450,yang

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan :1.2sMengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PTSebuku Tanjung Coal

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT SebukuTanjung Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0095) tanggal26 Januari 2018 ;.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PTSebuku Tanjung Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0095)tanggal 26 Januari 2018 ;. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;ieSurat Kuasa Penggugat Tidak Sah;2. Gugatan Tidak Sah;Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 38 K/TUN/2019tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiBatubara PT Sebuku Tanjung Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0095) tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adapenetapan lain yang mencabutnya;2. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untukSeluruhnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi; dan4.

TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1912/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Bahwa SKPKB Nomor 90010/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang PPh Pasal 26Masa Pajak Oktober 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00213/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1912/B/PK/Pjk/2019Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 90010/204/13/091/15tanggal 29 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:2.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113341.13/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan banding yang menyangkut PPh Pasal 26 Masa PajakOktober 2013 atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan(contra legem), sehingga harus dinyatakan batal:3.

Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113341.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2.

Pasir Prima Coal Indonesia ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 Tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia ;4.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.

PASIR PRIMA COAL- BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Pasir Prima Coal Indonesia (PT.

Pasir Prima Coal Indonesia ;5.

Pasir Prima Coal Indonesia.

Pasir Prima Coal IndonesiaLaporan Polisi No.

Pasir Prima Coal Indonesiaadalah Karena ada penyimpangan ; Bahwa saksi tidak tahu pencabutan izin pinjam pakai kawasanhutan produksi PT. Pasir Prima Coal Indonesia dilakukansetelah ada gugatan ; SAKSI KE IITERGUGAT : 222 25 eee eee3.

TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1934/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,12310, yang diwakili oleh Padungsak Thanakij, JabatanDirektur Utama dan A. H.

Bahwa SKPKB Nomor 90008/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Agustus 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00177/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP

dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 90008/277/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:Halaman 3 dari 9 halaman.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112922.16/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan JasaKena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112922.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2.

SEBUKU BATUBAI COAL;

., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01633/KUM, tanggal 16 Oktober 2018dan Ade Adyhaksa dan kawankawan, jabatan KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dengan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01634/SKK/KUM/2018, tanggal 16Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT SEBUKU BATUBAI COAL, beralamat di Jalan PluitUtara Raya No. 18 Jakarta Utara 11450, yang diwakili olehEffendy Tios, kKewarganegaraan Indonesia, jabatan WakilDirektur Utama

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat:Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 TentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Sebuku Batubai Coal

Sebuku BatubaiCoal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari2018;Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 TentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094)tanggal 26 Januari 2018:Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangHalaman 2 dari 8 halaman.

Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adapenetapan lain yang mencabutnya;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahuluTergugat/Pembanding untuk seluruhnya;3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukseluruhnya;4.

NUANSACIPTA COAL INVESMENT (Tergugat II Intervensi);

BERAU COAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2227/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BERAU COAL, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 40Tanjung Redeb, Berau Kalimantan Timur, yang diwakilioleh Bambang Heruawan Haliman, jabatan Wakil PresidenDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh

danTata Cara Perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90308/PP/M.VB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor: S518/WPJ.14/BD.06/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Jawabanatas Surat Nomor: 141/BC/BODBAMIIII/2017 tanggal 22 Maret 2017, atasnama: PT Berau Coal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BERAU COAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.