Ditemukan 101 data
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENGKU NURDIN VS YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE DKK
Yani VIINomor 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Agustus 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding;LawanYAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE, beralamat di Jalan H Zainul Arifin Nomor200 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RosfianaTanjung,S.H.
diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata, yakni:semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuaitnya;Di dalam Akta Perjanjian Nomor 17 tersebut tercantum klausul khususdemikian juga dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 40tersebut tercantum juga klausul khusus, sehingga secara hukum yangdipakai adalah /ex specialis;Klausul khusus tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 AktaPerjanjian Nomor 17, yakni:Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Walfare Committe
81 — 12
FATHUR RAHMAN SAID, S.H. vs KETUA UMUM NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA (NPC INDONESIA)
Kendangsari YKP Il No.6 Surabaya j 22222 2222 oon ooSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANKETUA UMUM NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA (NPCINDONESIA) berkedudukan di Jl. Ir.
103 — 30
Melawan KETUA UMUM NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA (NPC INDONESIA)
Kendangsari YKP IlNo. 6 Surabaya;Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA(NPC INDONESIA) berkedudukan di JI. Ir.
Bukti P 1 : Surat Keputusan Ketua Umum PengurusPusat (PP) National Paralympic Committe(NPC) Indonesia, Nomor: 02/NPCIna/SKEP/IIV2016 tentang PemberhentianKetua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti20142019 (fotocopy sesuai denganEIS IN Yal) eeeeeee eee ree eeeemeeeos2.
Bukti P2 : Surat Keputusan Ketua Umum PengurusPusat (PP) National Paralympic Committe(NPC) Indonesia, Nomor: 03/NPCIna/SKEP/IV2016 tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tugas Ketua NPCHalaman 35 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.3.4.5.6.Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Provinsi Jawa Timur (fotocopy sesuaidengan fotocopynya);Surat Mentri Pemuda Dan OlahragaRepublik Indonesia, Nomor:03919/MENPORA.D.II1/VIIV2015, tanggal21 Agustus 2015, Sifat: Penting/Segera,Lampiran: 2 (dua) eksemplar
, Hal:Penganggaran NPC Daerah PascaPengunduran dari NPCPusat dari AnggotaKONI (fotocopy sesual denganfotocopynya) ;2 222 see nn nooRekomendasi Rakernas NPC IndonesiaNomor :01/REKRakernas/NPCIna/II/2016,tanggal 2 Maret 2016 (fotocopy sesuaidengan alinya, dengan lampiran sesuaifotocopynya) ; 222222 2o=Surat Keputusan Ketua Umum PengurusPusat (PP) National Paralympic Committe(NPC) Indonesia, Nomor: 03/NPCIna/SKEP/V2015 tentang SusunanKepengurusan NPC Provinsi Jawa TimurMasa Bakti 20142019 (fotocopy
Bukti P13Akta Notaris tanggal 12 Nopember 2015 No:21 tentang Pendirian Perkumpulan NationalParalympic Committe Indonesia (NPCIndonesia) (fotocopy sesuai denganfotocopynya) ;"Rincian Anggaran Piala Walikota SurabayaCabang Olah Raga NPC tanggal 24April2016 Di Lapangan THOR (fotocopysesuai dengan fotocopynya);Rekapitulasi RKA 2016 Kegiatan CabangOlahraga Kota Surabaya (fotocopy sesuaidengan fotocopynya);Rincian Anggaran NPC Cabang Surabayatahun 2015 (Piala KONI 18 Oktober 2015)(fotocopy sesuai dengan
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU selaku Ketua Panitia Pengarah (Steering Committe/SC),
230 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 254 PK/Pid.Sus/2019Fotocopy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Maret 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengikatan Jaminan SecaraAPHT Nomor SR/450/R/PL/III/2010 tanggal 26 Maret 2010dari Bank Sulselbar Cabang Palopo;.
Fotocopy yang dilegalisir Surat Sanggup (ASKEP/PROMES)Nomor 5/PK/KMK/SUP005/2010 tanggal 04 Juni 2010:Fotocopy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) Nomor SR/805/R/PL/V1/2010 tanggal 4 Juni 2010;.
Fotocopy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padaHal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 254 PK/Pid.Sus/2019tanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) Nomor SR/500/R/PL/V1/2010 tanggal 6 April 2010;.
Fotocopy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;i. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) Nomor SR/810/R/PL/V1I/2010 tanggal 4 Juni 2010;j. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHTNomor SR/809/R/PL/V1/2010, tanggal 4 Juni 2010;k.
Fotocopy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT. Bank Sulselbar Cabang Palopo;Fotocopy yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) Nomor SR/495/R/PL/IV/2010 tanggal 6 April 2010;. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHTNomor SR/502/R/PL/IV/2010, tanggal 6 April 2010;.
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berita Acara Loan Commite dibuat oleh Terdakwa (Il) AlwiMuhammad, walaupun tidak pernah diadakan Loan Committe;e. Dokumen Surat Perjanjian Kredit direkayasa oleh Terdakwa (Il)Alwi Muhammad, karena tanda tangan debitur pada SuratPerjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa (Il) AlwiMuhammad, tanda tangan debitur pada kuitansi pencairan kreditserta pada bon pembayaran juga dilakukan oleh Terdakwa (II) AlwiMuhammad;Hal. 17 dari 39 hal. Put.
Mandru Hasan kemudianmenandatangani dokumendokumen tersebut, diantaranya yaituPersetujuan Kredit (KMK), Berita Acara Loan Committe Colectif, sertaSurat Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTB Cabang Taliwang denganAbdul Kadir Hamid selaku Peminjam;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 56 ayat (1)ke1 KUHP jo.
Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : /LC/ TLW/2006 tanggal 30 November 2006, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Committe PT. Bank NTB Cabang Taliwangditandatangani oleh Pinca Drs. Mandru Hasan, 1 (satu) lembarBerita Acara Loan Committe PT. Bank NTB Cabang TaliwangNomor : /LC/ TLW/2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1243 K/Pid,Sus/201 120Mandru Hasan, 1 (satu) eksemplar laporan analisis kreditkontraktor a.n. A.
Bank NTB Cabang Taliwang, 1 (satu) lembar beritaacara Loan Committe PT.Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2006 tanggal 30 November 2006, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Committe PT.Bank NTB Cabang Taliwangditandatangani oleh Pinca Drs. Mandru Hasan, 1 (satu) lembarBerita Acara Loan Committe PT.Bank NTB Cabang TaliwangNomor : /LC/TLW/2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.Mandru Hasan, 1 (satu) eksemplar laporan analisis kreditkontraktor a.n. A. Kadir Hamid/ CV.
Bank NIB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.Mandru Hasan, 1 (satu) lembar Berita Acara Loan Committe PT.Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1243 K/Pid,Sus/201 128Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2006 yangditandatangani oleh Pinca Drs. Mandru Hasan, 1 (satu)rangkap persetujuan kredit (KMK) Nomor : 24.95/05.90/ /2006tanggal 29 Maret 2006 a.n. UD.
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
303 — 88
Bin (Alm) PRAPTO MUJONO pernah ikutdalam organisasi yang bernama DEC (Development Committe);Bahwa Saksi SUBADRI, S.E. Bin (Alm) PRAPTO MUJONO pertama kalihadir dalam pertemuan DEC (Development Committe) sewaktu adapertemuan di Yogyakarta di kediaman Terdakwa R. TOTO SANTOSOBin (Alm) RM.
KARTODIKROMO pada waktu adasosialisasi DEC (Development Committe) di sebuah rumah makan diKlaten;Bahwa Saksi WIWIK UNTARI Binti SULAMTO tahu pemimpin dari DEC(Development Committe) adalah Bapak NASRIBENG;Bahwa Terdakwa R. TOTO SANTOSO Bin (Alm) RM.KARTODIKROMO yang memimpin/sebagal pemimpin DEC(Development Committe) di daerah Yogyakarta;Bahwa posisi Terdakwa R.
TOTO SANTOSO Bin (Alm) RM.KARTODIKROMO di DEC (Development Committe) berada di bawahBapak NASRIBENG;Bahwa awal mula Saksi WIWIK UNTARI Binti SULAMTO tertarik masukdi DEC (Development Committe) karena bergerak di bidangkemanusiaan, DEC (Development Committe) kemudian berganti namamenjadi Sunda Empire, setelah melalui perjalanan sampai di tahun 2018terjadi perbedaan visi dan misi antara yang memimpin BapakNASRIBENG dengan Terdakwa R.
) di Sleman;Bahwa DEC (Development Committe) adalah organisasi yang bergerakdibidang kemanusiaan;Bahwa Ketua dari DEC (Development Committe) Sleman yaitu Pak EDI;Bahwa Saksi SUMAJI Bin SATIMAN tidak tahu posisi Terdakwa R.TOTO SANTOSO Bin (Alm) RM.
KARTODIKROMOsebagai pemimpin DEC (Development Committe) diwilayah Sleman;Bahwa Saksi ANISA RAMADHANI Binti SUGENG HARIYANTO sebagaianggota DEC (Development Committe);Bahwa Saksi ANISA RAMADHANI Binti SUGENG HARIYANTO jugasebagai pengikut Keraton Agung Sejagat (KAS);Bahwa Terdakwa R.
125 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1848 K/Pid.Sus/2016Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES)Nomor 10/PK/KMK/SUP005/2010 tanggal 06 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT.
Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cabang Palopo;Hal. 83 dari 174 hal. Put.
No. 1848 K/Pid.Sus/2016tanggal 12 Juli 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten LuwuKecamatan Perwakilan Ponrang Desa Bassiang;Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES)Nomor 7/PK/KMK/SUP005/2010 tanggal 06 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT.
ANDI ZUBIHA TENRIADJENG;Fotokopi yang dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 357;Fotokopi yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP/PROMES)Nomor 9/PK/KMK/SUP005/2010 tanggal 05 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 05 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT.
114 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOFAN SOFYAN;Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cab. Palopo yang ditandatangani oleh Lk.SAIFULLAH ALI IMRAN;MASSE JUNIa.Foto copy yang dilegalisir 1 rangkap foto copy yang dilegalisir AktaPerjanjian Kredit No. 8 tanggal 6 April 2010 dari Notaris RISCADAMAYANTI , SH., M. Kn.
Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 18 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan CabangPT. Bank Sulselbar Cab. Palopo;. Foto copy yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) No:SR/ 727 /R/PL/V/ 2010 tanggal 18 Mei 2010;. Foto copy yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHTNomor : SR/ 729/R/PL/V/ 2010, tanggal 18 Mei 2010;i.
Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cab. Palopo;Foto copy yang dilegalisir Surat Penegasan Pemberian Kredit(SPPK) No:SR/810/R/PL/VI/ 2010 tanggal 04 Juni 2010;Foto copy yang dilegalisir Surat Pengikat Jaminan secara APHTNomor : SR/809/R/PL/ VI/ 2010, tanggal 04 Juni 2010;.
RAHMAN;Foto copy yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP / PROMES)Nomor : 8 / PK / KMK / SUP005 / 2010 tanggal 04 Juni 2010;Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 25 Mei 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cab. Palopo;Hal. 136 dari 160 hal. Put.
Nomor : C332.HT.03.01TH.2007 tanggal 18 September 2007;Foto copy yang dilegalisir Surat sanggup (ASKEP / PROMES)Nomor :5/PK/KMK/ SUP005 / 2010 tanggal 04 Juni 2010;Foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Loan Committe padatanggal 5 April 2010 ditempat di Ruangan Pimpinan Cabang PT.Bank Sulselbar Cab. Palopo;.
48 — 28
PUTUSANNOMOR : 528/PDT/2014/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :INDONESIA HUMAN RIGHT COMMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS), dalam halini diwakili oleh ECOLINE SITUMORANG,S.H. dan GUNAWAN masingmasing sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal INDONESIA HUMANRIGHT COMMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS), beralamat di JalanMampang
63 — 21
Mubes MABMI X) dan Tergugatll, Syahril Tambusei, SH(Sekretaris Panitia Mubes MABMI X), sama sekali tidak menjadipertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, padahalEksepsi tersebut berkaitan dangan salah orang yang seharusnya di gugatoleh Para Penggugat dalam suatu perkara.Bahwa adapun kesalahan pertimbangan hukum tersebut dapat ParaPembanding uraikan bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugatadalah adanya Draff Tata Tertio (TATIB) MUBES X yang dirumuskan dandisusun oleh Sterring Committe
Bahwa adapun kesalahan pertimbangan hukum tersebut dapat ParaPembanding uraikan bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugatadalah adanya Draff Tata Tertib (TATIB) MUBES X yang dirumuskan dandisusun oleh Sterring Committe (SC) dimana saat itu dijabat oleh Syarifuddin Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDNRosa (Ketua) dan Zaidan (Sekretaris) bukan oleh Tergugat!
MUBES MABMI) keX pada Bulan Nopember 2015bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan Sumatera Utarayang menurut Para Penggugat/Para Terbanding telah secara diskriminatifmelanggat Anggaran Dasar dan Anggaan Rumah Tangga (AD/ART) Majelis AdatBudaya Melayu Indonesia (MABMI) tahun 20092014, adalah Steering Comitee(SC) yang dijabat oleh Syarifuddin Rosa sebagai Ketua dan Zaidan BS sebagaiSekretaris, atau dengan kata lain bahwa Tata Tertib (TATIB) dimaksud bukanlahproduk dari Organiting Committe
dan Tergugat I adalah hanya untukmemfasilitasi Tempat, Penginapan, Makanan/Minuman dan mempersiapkansemua kebutuhan MUBES X;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa yangbertanggung jawab terhadap isi dan materi dari Tata Tertio dalam Musyawarahbesar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES MABMI) keX pada BulanNopember 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medanbukanlah Tergugat dan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris PanitiaPelaksana Mubes (Organiting Committe
), melainkan adalah Syarifuddin Rosaselaku Ketua dan Zaidan BS selaku Sekretsaris dari Steering Committe yangjuga bertugas sebagai pemimpin sementara Rapat Musyawarah Besar MajelisAdat Budaya Melayu Indonesia (MUBES MABMI) keX pada Bulan Nopember2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan tersebut;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenaiJawaban dalam Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
59 — 18
BADLUN ALKHOLIDI, AMD) bertindak dalamkapasitasnya selaku Steering Committe (SC), Panitia Pengarah dan KetuaPimpinan Sidang Musyawarah Cabang Al Jamiyatul Washliyah KecamatanBelawan Ke XV Tahun 2018 (vide identitas Penggugat pada halaman 1).2.2.
Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Ketua Steering Committe (SC),Panita Pengarah, tidak dapat berdiri sendiri karena masih ada anggotaSteering Committe (SC) lainnya yang seharusnya ikut sebagai penggugatbersamasama dengan Penggugat I.2.4.
BADLUN ALKHOLIDI, AMD) bertindak dalam kapasitasnya selakuSteering Committe (SC), Panitia Pengarah dan Ketua Pimpinan SidangMusyawarah Cabang Al Jamiyatul Washliyah Kecamatan Belawan Ke XVTahun 2018 (vide identitas Penggugat pada halaman 1).1.2Bahwa demikian juga di dalam posita gugatannya pada angka (2) ParaPenggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ketua Steering Committe(SC), Panitia Pengarah sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan PengurusCabang Al Jam/iyatul Washliyah Kecamatan Medan Belawan
Nomor121/PC.AWXIV/MDNBLW/X1/2017, dan juga sebagai Ketua Pimpinan Sidangsesuai dengan Rancangan Ketetapan Musyawarah Cabang XV Al JamiyatulWashliyah Kecamatan Medan Belawan Nomor : 03/MUSCABXV/PC.AW/MB/IV/2018 tanggal 1 April 2018 tentang Penetapan PimpinanSidang Musyawarah Cabang XV Al Jamiyatul Washliyah Kecamatan MedanBelawan.1.3 Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Ketua Steering Committe (SC), PanitaPengarah, tidak dapat berdiri sendiri karena masih ada anggota SteeringCommitte (SC) lainnya yang
Penetapan PimpinanHalaman 31Putusan No. 847/Pdt.G/2018/PN.MdnSidang Musyawarah Cabang XV Al Jamiyatul Washliyah Kecamatan MedanBelawan.1.5Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Legal Standing untukmengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga oleh karenanya sudahselayaknya menurut hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard).Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang sedemikian oleh karena paraPenggugat selaku Pimpinan Sidang (Ketua Steering Committe
241 — 90
Bahwa pada Musyawarah Olahraga Nasional IX, pada tanggal 27Februari 2003 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Besar (PB) olahragase Indonesia telah menyepakati dan mengesahkan penggunaan lambangdan bendera KONI yang memuat lambang lima lingkaran berwarna biru,kuning, hitam, hijau dan merah yang merupakan lambang InternationalOlympic Committe (IOC) sebagai organisasi keolahragaan internasionaltertinggi dimana KONI berafiliasi;4.
Bahwapada Musyawarah Olahraga Nasional IX, pada tanggal 27Februari 2003 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Besar (PB)Olahraga se Indonesia telah menyepakati dan mengesahkanpenggunaan lambang dan benders KONI yang memuat lambanglima lingkaran berwarna biru, kuning, hitam, hijaudan merah yangmerupakan lambang International Olympic Committe (10C) sebagaiorganisasi keolahragaan internasional tertinggi dimana KONI berafiliasi;3.
Terbanding/Penggugat I : M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
Terbanding/Penggugat II : SUTIONO
Terbanding/Turut Tergugat : Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
70 — 19
BADLUN ALKHOLIDI, AMD) bertindak dalamkapasitasnya selaku Steering Committe (SC), Panitia Pengarah danKetua Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang Al Jamiyatul WashliyahKecamatan Belawan Ke XV Tahun 2018 (vide identitas Penggugat padahalaman 1).Bahwa demikian juga di dalam posita gugatannya pada angka (2) ParaPenggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ketua SteeringCommitte (SC), Panitia Pengarah sesuai dengan Lampiran SuratKeputusan Pengurus Cabang Al Jamiyatul Washliyah Kecamatan MedanBelawan Nomor
Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Ketua Steering Committe (SC),Panita Pengarah, tidak dapat berdiri sendiri karena masih ada anggotaSteering Committe (SC) lainnya yang seharusnya ikut sebagai penggugatbersamasama dengan Penggugat I.2.4.
Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal StandingZealDakeBahwa pertimbangan hukum Judex Facti terhadap eksepsi Tergugattentang Penggugat tidak memiliki legal standing adalah salah dantidak beralasan menurut hukum, sebab sesuai dengan kapasitasnyaselaku Steering Committe (SC), Panitia Pengarah dan Ketua PimpinanSidang Musyawarah Cabang Al Jamiyatul Washliyah KecamatanMedan Belawan ke XV Tahun 2018 tanggal 01 April 2018 hanyalahsebatas pelaksanaan Musyawarah Cabang dan tugas Penggugat tersebut berakhir
dengan sendirinya setelah berakhirnya pelaksanaanMusyawarah Cabang (Muscab).Bahwa agar memiliki legal standing sebagai penggugat di dalamperkara a quo seharusnya Penggugat mendapat persetujuan terlebihdahulu dari anggota Steering Committe (SC) dan dari pimpinan sidanglainnya yang juga memiliki kapasitas dan kepentingan yang samaHalaman 25 dari 50 hal.
98 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No. 15 Tahun 2001 yaitu pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan; Yeputasi merek terkenal yang diperoleh karenapromisi genacar dan besarbesaran; investasi jibeberapa negara didunia yang dilakukanoleh pemiliknya dan disertai dengan buktibuktidari pendaftaran merek tersebut diberbagai negara; bahwa selain yang terdapat dalam penjelasanpasal 6 ayat (1) hurpt (b) tersebut, kriterla merekterkenal jug: ada dimuat dan terdapat pada Report ofWIPO'S Committe
38 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
perdagangan umum apabila dibandingkandengan harga barang yang dihitung berdasarkan harga jual barang impor yangbersangkutan, atau barang identik, atau barang serupa (Metode IV).Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan harga pembandingdalam menetapkan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB266941 a.n Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan best practicesebagaimana diuraikan dalam World Customs Organization (WCO) Handbook ofCustoms Valuation Control, WCO Technical Committe
Putusan Nomor 08/B/PK/PJK/2012(metode nilai transaksi) tidak digunakan untuk menetapkan nilai pabean(Metode gugur).k) Bahwa penggunaan mekanisme harga pembanding yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan nilai pabean atas barangimpor yang diberitahukan dalam PIB 266941 a.n Termohon PeninjauanKembali telah sesuai dengan best practice sebagaimana diuraikan dalamWorld Customs Organization (WOO) Handbook of Customs ValuationControl, WCO Technical Committe on Customs Valuation Instruments
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim tidakmemeriksa dan mempertimbangkan bukti P6 (halaman 25 Putusan PHI)yaitu. fotokopi dari fotokopi minute of meeting keputusan PersonnelCommitte tanggal 22 Mei 2015, dimana bukti tersebut adalah suatu buktiyang dijadikan dasar gugatan Penggugat yang sekarang Termohon Kasasi.Bukti tersebut menurut Penggugat yang sekarang Termohon Kasasimemuat hasil kesimpulan atas proses penyelidikan yang dilakukan olehPersonnel Committe
Dan yang paling fatal dalam bukti P6yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang Termohon Kasasi adalahbahwa bukti tersebut tidak ditanda tangani pihakpihak yang dianggap hadirdalam pertemuan tersebut yang namanya tersebut dalam bukti P6 tersebut.Faktafakta dalam bukti P6 (halaman 25 Putusan PHI) yaitu fotokopi darifotokopi minute of meeting Keputusan Personnel Committe tanggal 22 Mei2015, dimana bukti tersebut adalah suatu bukti yang dijadikan dasargugatan Penggugat yang sekarang Termohon Kasasi adalah
1.Wawan Purnawan
2.Sony Sonia
Tergugat:
2.Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya Periode 2019-2023
3.Panitia Pengarah (Steering Comitte)
4.Panitia Pelaksana (Organizing Committe)
5.Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat
Turut Tergugat:
5.Suryaman
6.Edwin Adiwinata
31 — 3
Penggugat:
1.Wawan Purnawan
2.Sony Sonia
Tergugat:
2.Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya Periode 2019-2023
3.Panitia Pengarah (Steering Comitte)
4.Panitia Pelaksana (Organizing Committe)
5.Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat
Turut Tergugat:
5.Suryaman
6.Edwin Adiwinata
146 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 187 K/Padt.SusHKI/2015menyepakati dan mengesahkan penggunaan lambang dan benders KONI yangmemuat lambang lima lingkaran berwarna biru, kuning, hitam, hijau dan merahyang merupakan lambang /nternational Olympic Committe (IOC) sebagaiorganisasi keolahragaan internasional tertinggi dimana KONI berafiliasi;.
dengan alasan:6.1.6.2.6.3.6.4.Bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Sdri Rita Subowo (sekarangKetua Umum KOl/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telahmengetahui bahwa pada Musyawarah Olahraga Nasional IX, padatanggal 27 Februari 2003 yang dihadiri oleh selurun Pengurus Besar(PB) Olahraga se Indonesia telah menyepakati dan mengesahkanpenggunaan lambang dan bendera KONI yang memuat lambang limalingkaran berwarna biru, kuning, hitam, hijau dan merah yangmerupakan lambang International Olympic Committe
2.DADAN YUDASWARA
3.ANTON SUKARTONO SURATTO
Turut Tergugat:
1.ROHMANI
2.HERMAN KHAERON
3.AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
62 — 39
PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU
2.DADAN YUDASWARA
3.ANTON SUKARTONO SURATTO
Turut Tergugat:
1.ROHMANI
2.HERMAN KHAERON
3.AGUS HARIMURTI YUDHOYONO