MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19;

Naik pesawat dan kendaraan umum samabahayanya, sebab kita berinteraksi dengan orangorang yang tidakkita kenal, apakah mereka terpapar covid atau tidak? Kesan yangmuncul buat Pemohon adalah, karena naik pesawat itu mahal, makasyaratnya harus menggunakan Reverse transcnptionPolymeraseChain Reaction (RTPCR), bukankah ini diskriminasi?

Kebijakan ini sungguh aneh dan tidak bisadinalar secara logis;13.Bahwa, karena dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 hanyamengatur perjalanan keluar masuk pulau Bali dan pulau Jawa ituartinya selama surat edaran a quo yang mulai berlaku tanggal 19Dersember 2020 sampai 8 Januari 2021 tidak berlaku bagi perjalananudara dan darat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.Bukankah ini menunjukkan jika peraturan a quo diskriminatif danmenambah penyebaran covid di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi danPapua

MUHAMMAD SHOLEH, S.H vs KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;

Kedudukan hukum (legal standing);1.Bahwa, Pemohon adalah warga Indonesia yang tinggal di SurabayaProvinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK3515110211750003;Bahwa, Termohon adalah lembaga yang menangani percepatanpenanganan Covid 19 berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7

Bahwa, Termohon adalah lembaga yang menangani percepatanpenanganan Covid 19 berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 TentangGugus Tugas Percepatan Penganan Corona Virus Disesase 2019(Covid19);10.Bahwa, tugas Termohon ada 2 terdiri atas: a. Pengarah; dan b.Pelaksana.

Bahwa,Termohon sebagai Pengarah Gugus Tugas Percepatan PenangananCOVID19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memilikitugas:a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakanpercepatan penanganan COVID19; danb. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatanpenanganan COVID 19;11.Bahwa, Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVIDL9sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatanpenanganan COVID19;b.

Putusan Nomor 44 P/HUM/2020c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penangananCOVID19;d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatanpercepatan penanganan COVID19; dane. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID19kepada Presiden dan Pengarah;12.Bahwa, jika ditelaah tugas Termohon baik sebagai pengarah danpelaksana, tidak ada kKewenangan dari Termohon untuk membuataturan yang mengatur masyarakat di dalam masa wabah covid 19.Bahwa, seharusnya aturan mengenai syarat penumpang naiktransportasi

Karenakeputusan menteri kesehatan sama sekali tidak mensyaratkan calonpenumpang harus Rapid Tes jika mau bepergian ke luar kota.Padahal menteri kesehatan lah yang paling tau terkait upayapencegahan penyebaran covid 19 di masyarakat bukan Termohon;22.Bahwa, keputusan menteri kesehatan hanya mensyaratkan calonpenumpang yang hendak pergi ke luar kota wajib antara lain, Wajibmenggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di modatransportasi.

MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;

Penggugat:
PT Resilience Covid Indonesia
Tergugat:
PT Valdo Investama

Pembanding/Penggugat : PT Resilience Covid Indonesia Diwakili Oleh : YOHANES
Terbanding/Tergugat : PT Valdo Investama

Penggugat:
Origenes Ijie
Tergugat:
1.RUMAH SAKIT MUTIARA
2.Rumah Sakit Rujukan Covid

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezky Adiyadna Alias Covid Alias Iky Bin Mujianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hokum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

   >Terdakwa Rezky Adiyadna Alias Covid Alias Iky Bin Mujianto tersebut masing dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada

Terdakwa:
REZKY ADIYADNA ALIAS COVID ALIAS IKY BIN MUJIANTO

Penggugat:
Abdul Wahid Katino
Tergugat:
Hefriansyah Noor Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Kota Pematangsiantar

Penggugat:
LSM PENTAS GUGAT INDONESIA
Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
2.PANSUS Penanganan COVID Kabupaten Madiun

Penggugat:
HARI PURNOMO
Tergugat:
1.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
2.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
3.Bupati Jember
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
2.Bupati Jember

Penggugat:
EDIE PRASETYO
Tergugat:
1.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
2.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
3.Bupati Jember
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
2.Bupati Jember

JEMBER
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN COVID 19 BPBD KAB. JEMBER
3.BUPATI KAB. JEMBER

Penggugat:
Putranto Adi Wicaksono (Direktur CV Zulfan Rizki Metalindo)
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Jember cq Bupati Jember cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember cq Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Covid-19
2.Pemerintah Kabupaten Jember cq Bupati Jember cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember selaku kuasa pengguna anggaran penanganan Covid-19
3.Pemerintah Kabupaten Jember cq Bupati Jember ex officio Ketua Satgas Penanganan Covid-19
Turut Tergugat

Jember
2.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19 BPBD Kab. Jember
3.Bupati Kab. Jember

Jember
2.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19 BPBD Kab. Jember
3.Bupati Kab. Jember

Jember
2.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19 BPBD Kab. Jember
3.Bupati Kab. Jember

Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
3.Bupati Jember
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
2.Bupati Jember

Penggugat:
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU

Karena masingmasing TimGugus Covid pada setiap daerah berdiri sendirisendiri untuk daerahnyayang berfungsi saling Koordinasi dilakukan antara sesama Kabupaten danPropinsi itu sendiri;.

Kerugian yang dialami Ibu Anipa saat itumungkin tadinya sering komunikasi dengan tetanggatetangga saat itu ibuAnipa dijauhi;Bahwa dampak yang diderita saksi karena ibu Anipa dinyatakan mengidapCovid19, saksi disitu buka salon kecantikan, jadi dampaknya saat ituketika ibu Anipa divonis bahwa terkena Covid maka saksi tutup dulukarena karyawan saksi takut;Bahwa pada saat ibu Anipa sudah divonis Covid, 3 (tiga) bulan kedepannya saksi minta dana sewa rumah dikembalikan sebagian karenapada saat itu tidak

ada pemasukan;Bahwa tidak ada kontrak yang sudah dibuat saksi dengan orang lain tetapikarena ibu Anipa divonis Covid sehingga saksi meminta ibu Anipamengembalikan kontraknya kepada saksi;Bahwa beberapa hari yang lalu saksi bertemu dengan ibu Anipa,alhamdulillah ipbu Anipa sampai detik ini sehat;Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil laboratorium yang menyatakan ibuAnipa mengidap Covid19;Bahwa pelanggan saksi menjadi berkurang semenjak Covid, saksimerasakannya bulanan;Bahwa tidak ada perawatan atau

perhatian dari pemerintah selayaknyaorang penderita Covid yang saksi lihat pada Anipa;Bahwa yang saksi dengar sampai hari ini, saat ibu Anipa divonis Covid,ibu Anipa sudah dikucilkan masyarakat artinya tadinya bergaul dengantetangga cukup harmonis tibatiba ibu Anipa dinyatakan Covid semuaorang menjauh termasuk saksi juga takut pada saat itu;Bahqa rumah tempat tinggal saksi jauh dari rumah ibu Anipa, rumah saksidi Tanah Abang;Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tenggang waktu antara dinyatakanibu

ruangan yang di tenda tadi,ruang screening UGD; Bahwa mengenai ada tulisan ini IGD Covid, bukan merupakan suatuketerangan bahwa pasien telah Covid, kami melakukan yang namanyaruangan UGD screening, jadi pasienpasien yang masuk harus lewat IGDCovid dulu baru kemudian ke UGD Umum;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugatdan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;2.

Penggugat:
SAMSU ASIANA SULISTIANTORO
Tergugat:
1.Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember
2.Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19
3.Bupati Jember
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19
2.Bupati Jember

Jember
2.Pejabat Pembuat Komitmen Covid 19 BPBD Kab. Jember
3.Bupati Jember