Ditemukan 11 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-04-2010 — Putus : 24-11-2010 — Upload : 22-07-2011
Putusan PA MALANG Nomor 544/Pdt.G/2010/PA Mlg.
Tanggal 24 Nopember 2010 — Penggugat dan Tergugat
379
  • Presiden Republik Indonesia selaku kepala PemerintahRepublik Indonesia Cq.Mentri Dalam Negeri (Cq.Gubernur Jawa Timur Cq, Walikota Malang (Cq.Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukun, KotaMalang, dalam perkara ini diwakili olehKuasanya yang bernama =: YUBI KRISTIANI,NIP : 19681226 200701 2 O12, Pangkat / GolPengatur Muda (II/a), Jabatan : Staf PembantuPPAT, berkantor di Kantor Camat Sukun, KotaMalang, Jl.
Register : 11-03-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 05/PDT.G/2013/PN.LB.BS
Tanggal 21 Mei 2013 — - PERKUMPULAN “FORUM MASYARAKAT ADAT SALINGKA DANAU MANINJAU (FMA SDM)” ( Penggugat ) ; -Pemerintahan Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq. Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Cq Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta Cq Jendral Manager PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan di Palembang Cq Manager PT.PLN (Persero) Pembangkit Bukittinggi Cq. Kepala Cabang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Antokan (Tergugat) ;
628
  • PerawatNo. 221 Kota Bukittinggi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugatberdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 11 Maret 2013 No: 10/SK/Perd/2013/PN.LB.BS;MELAWANPemerintahan Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq.Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Cq Direktur UtamaPerusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta Cq Jendral Manager PT PLN(Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan di Palembang Cq ManagerPT.PLN
Register : 13-10-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 64/Pdt.G/2017/PN GSK
Tanggal 20 Maret 2018 — Cq.Mentri Agraria Dan Tata Ruang R.I.Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik
3115
  • Cq.Mentri Agraria Dan Tata Ruang R.I.Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik
Register : 13-10-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 64/Pdt.G/2017/PN GSK
Tanggal 20 Maret 2018 — Cq.Mentri Agraria Dan Tata Ruang R.I.Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik
264
  • Cq.Mentri Agraria Dan Tata Ruang R.I.Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik
Register : 12-09-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 95/Pdt.Bth/2011/PN Pdg
Tanggal 29 Maret 2012 — OEMAR ISKANDAR CS melawan 1. Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat di Jakarta ,Cq. Pimpinan Kantor Wilayah PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Wilayah 02 Sumbar-Riau di Padang.Cq Pimpinan PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Sentral Kredit Menengah Pekanbaru CS
13474
  • Pemerintah RI Cq.Mentri Keuangan RI Cq.Direktur Jendral KekayaanNegara Cq.Kepala Kanwil III DJKN Pekanbaru Cq.Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 79 Padang sebagai, untuk selanjutnya disebut Terbantah3. Pemerintah RI Cq.Mentri Agraria RI Cq. Kepala Kanwil Badan PertanahanNasional Proinsi Sumatera Barat Cq.Kepala Kantor Badan PertanahanKotaPadang beralamat di Jl.
Register : 08-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 61/PID/2021/PT PLG
Tanggal 23 Maret 2021 — Haris Ananda Bin M.Asob
4122
  • mengamankanTerdakwa dan dilakukan penggeledahan dan didapat barang buktiberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikankristalkristal bening yang di duga narkotika jenis Sabu yang disimpanTerdakwa di dalam mulutnya.Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No.Pol.3129 FAJ Noka; MH3SE88GJJ81742 Nosin; E3R2E 163701 warnaPutin adalah milik Terdakwa.Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpanNarkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq.Mentri
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PADANG Nomor 162/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : ABDUL AMIN POHAN Diwakili Oleh : ABDUL AMIN POHAN
Terbanding/Tergugat I : JASRI BUANA
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat
3320
  • Tergugat1 yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 merupakan merupakanpenerbitan yang dilakukan diatas tanah hak milik Penggugat ; Bahwa sebagaimana posita angka ke5 menguraikan Bahwa atassanggahan dari Penggugat kepada Tergugat, Tergugat1 menyatakanbahwa tanah yang telah ditanami padi oleh Tergugat1 merupakanmilik yang sah Tergugat1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor1230/Nagari Muara Kiawai Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2016Nomor 968/2016 yang oleh Tergugat 2 ; Bahwa kedudukan Pemerintahan Negara RI Cq.Mentri
Register : 17-07-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN BATURAJA Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN.Bta
Tanggal 6 September 2017 — RIKI WIJAYA ATMANSON Als MBENG Bin ZAINAL
269
  • Pedi (belum tertangkap)sebanyak 4 kantong dengan harga Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah).pean Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq.Mentri Kesehatan dan bukan pula untuk ilmu pengetahuan.monn Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikCabang Palembang Nomor LAB : 1207, 1208/NNF/2017 tanggal 11 April 2017 yangditanda tangani oleh Made Swetra
Register : 31-12-2014 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 17-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 130/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 27 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : ADNAN Bin YASIN Diwakili Oleh : SAIFUDDIN, SH
Terbanding/Tergugat : MARIANI BINTI YASIN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Mentri dalam negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Besar, Cq Keuchik Gampong Cot Mancong Kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar.
Terbanding/Tergugat : Badan pertanahan pusat di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan pertahanan nasional provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq.
440
  • Pembanding/Penggugat : ADNAN Bin YASIN Diwakili Oleh : SAIFUDDIN, SH
    Terbanding/Tergugat : MARIANI BINTI YASIN
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Mentri dalam negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Aceh, Cq. Bupati Aceh Besar, Cq Keuchik Gampong Cot Mancong Kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar.
    Terbanding/Tergugat : Badan pertanahan pusat di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan pertahanan nasional provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq.
Putus : 04-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI) vs SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI)
242149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbanganhukum Majelis Hakim Banding perkara aquo adalah keliru memahamiUndangundang, sehingga salah dalam penerapan hukum, oleh karena:(a)Objek Sengketa aquo adalah putusan pejabat tata usaha negara cq.Mentri BUMN, sehingga keliru pertimbangan hukum Majelis HakimBanding yang berpendapat Objek Sengketa aquo masihmemerlukan tindaklanjut oleh keputusan RUPS PT.SurveyorIndonesia (Persero), sebab RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero)bukan pejabat tata usaha negara, akan tetapi merupakan organdan mekanisme
Putus : 31-03-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Bdw
Tanggal 31 Maret 2016 — HERU CHANDRA
13654
  • Oktober 1987 telah beralin menjadi atasnama Heru Candra ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Sertifikat Hak MilikNo.199/Desa Wonosari, Surat ukur No.168 tanggal 1 Februari 1999,seluas 488 M2 atas nama Heru Chandra membuktikan bahwa sebidangtanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut merupakan hakmilik dari Heru Chandra, dimana Penggugat telah mengajukanpermohonan kepemilikan dari Hak Guna bangunan menjadi Hak Milikpada tanggal 26 Juni 1998 dengan pemberian hak dari Pemerintah Cq.Mentri