., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaanperkara dilanjutkan;Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 6Agustus 2020, di muka sidang pihak Penggugat menyampaikan secara lisanyang memohon untuk mencabut surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg danHIR, namun diatur dalam pasal 271

Catatan Sipil Jakarta Timur danKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakartapaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan danHIR

disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara danketentuan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 7 Ttahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam danHIR

Oleh karena gugatansederhana memiliki kekhususan tersendiri, maka ketentuan yang diatur khususHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Padt.G.S/2020/PN Smrdalam Perma a quo mengesampingkan ketentuan sejenisnya dalam R.Bg danHIR;Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya keduanya samasamaberdomisili di Kota Samarinda yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Samarinda, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yangberdomisili di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten KutalKartanegara yang

ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkantersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonan ParaPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkanhukum, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Para Pemohon ;Mengingat Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 danHIR

disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara danketentuan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 7 Ttahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam danHIR

disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara danketentuan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 7 Ttahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam danHIR

Penetapn No. 731/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.Memperhatikan PasalPasal dan ketentuanketentuan Hukum sertaPeraturan PerundangUndangan yang lain berkenaan dengan permohonaninl;Mengingat Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 danHIR, Staatsblad 1941 No. 44 serta Pasal lain dari Peraturan Perundanganyang bersangkutan dengan permohonan ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;2.

., selanjutnya mengirimkan secara tertulispermohonannya tersebut ke Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepadaMajelis Hakim yang menangani perkara a quo;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg danHIR, namun diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv yang intinya adalah sebagaiberikut :a. Pencabutan pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak Penggugat,akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat.

Penetapn No26/Pdt.P/2017/PN.JKT.Sel.hukum, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Para Pemohon ;Memperhatikan PasalPasal dan ketentuanketentuan Hukum sertaPeraturan PerundangUndangan yang lain berkenaan dengan permohonanini;Mengingat Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 danHIR, Staatsblad 1941 No. 44 serta Pasal lain dari Peraturan

;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkantersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonanPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkanhukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 danHIR, serta PasalPasal dan ketentuanketentuan

ini agar mendapat jin dari Pengadilan NegeriJakarta Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka petitum permohonan Pemohon angka 2 ini beralasan dan dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah untukkepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya segala biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan danHIR

Catatan Sipil Jakarta Timur dan KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan danHIR

;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkantersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonanPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkanhukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;MengingatPasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 danHIR, serta PasalPasal dan ketentuanketentuan Hukum

menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonanPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkanhukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan PasalPasal dan ketentuanketentuan Hukum sertaPeraturan PerundangUndangan yang lain berkenaan dengan permohonaninl;Mengingat Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 danHIR

tersebut majelis hakimtin berkesimpulan putusan majelis hakim tingkat pertama dapatdi h n dan dikuatkan pada pemeriksaan ditingkat banding ini.Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula tergugattetap dipihak yang dikalahkan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkatbanding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebutpatut dibebankan kepadanya.Memperhatikan ketentuan Hukum yang berkenaan denganpemeriksaan perkara ini antara lain UndangUndang No. 20 Tahun 1947 danHIR

terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namunkarena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukumacara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untukmembuktikan dalildalil gugatannye Besarnya Batas PMenimbang e@rupakan akta# tersebut tidaksempurna danHIR

Pengadilan Negeri, permohonan ParaPemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat,sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankankepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapanini;Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2), (8), UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 danHIR

Rekonpensi ditolak seluruhnya ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ditolak untukselurunnya maka terhadap Pembanding semula Tergugat/PenggugatRekonpensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPIGESICIIAN 5 sesso nner nnn stim ninnnnnetan mines sisemtine nnn misnnT RRRMemperhatikan : pasalpasal dari Undangundang RI Nomor : 48 Tahun2009 jo Undangundang RI Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Undangundang RI Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum danHIR

Pasal 145 ayat (1) point 3 danHIR., jo. Pasal 147 HIR.