lahir : Makassar;Umur / Tanggal lahir > 36 tahun/11 April 1983;Jenis kelamin > Lakilaki :Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal > Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI,Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriGorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATUPrimair : Sebagaimana diatur danPasal

340 KUHP:Subsidair : Sebagaimana diatur danPasal 339 KUHP:Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur danPasal 339 KUHP;:DAN KEDUAPrimair : Sebagaimana diatur danPasal 354 Ayat (1) KUHP;Subsidair : Sebagaimana diatur danPasal 351 Ayat (2) KUHP;diancamdiancamdiancamdiancamdiancampidanapidanapidanapidanapidanadalamdalamdalamdalamdalamHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 429 K/Pid/2020ATAUKetiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 Ayat (1), (2), ke1, kKe3 dan ke4 dan Ayat(3) KUHPMahkamah

Pdt.P/2018/PN Olm tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan HariSidang;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru pada tahappengajuan bukti surat dan saksi oleh Pemohon, namun pemeriksaan perkaraini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon mengajukan permohonanpencabutan permohonannya tertanggal 10 Juli 2018;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutmerupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan dilakukan sebelumpemeriksaan bukti surat dan saksi, maka berdasarkan Pasal .............. danPasal

............ tersebut, permohonan patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutanpermohonan perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Olm., tersebut adalah tidakbertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan perkara Nomor23/Pdt.P/2018/PN Olm dimaksud, maka berdasarkan Pasal .............. danPasal ............, Pemohon dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dari undangundang yang bersangkutandan

antaraorang orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P 1), makaterbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah KabupatenSekadau yang merupakan wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Sanggau, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) danpasal

berdasarkan fakta fakta tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinanPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) ,dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukandan apabila perkawinan semacam ini tetap' dipertahankanmaka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebihbesar sehingga tujuan luhur' perkawinan untuk membentukrumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dandamai (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimanadikehendaki oleh Al Quran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal

1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 danpasal pasal 3.

sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkaraPemohon dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untukmencoret perkara Nomor 48/Pdt / G / 2018 /PN.Cjr dari dalam buku registerperkara ;Halaman 2dari3halamanPenetapan No. 1/Pdt.G/2017/PN.CjrMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, makasemua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankankepadaPenggugat ;Mengingat akan ketentuan dalamPasal 271 danPasal

tertulispada persidangan berikutnya,mohon agar persidanganditunda ;Menimbang, bahwapadapersidanganselanjutnyahadirKuasaPenggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakilioleh kuasanya, selanjutnyadipersidanganKuasaPenggugatmengajukansuratpencabutan Gugatansecaratertulisberdasarkan Surattertanggal 13 Maret2017perihalPencabutanGugatan Nomor1/Pdt.G/201 7/PN.Cjr.Menimbang, bahwasetelahmemperhatikansecaraseksamasurat yangdisampaikan olehPenggugattersebutsertamen gacupadaketentuandalamPasal271 danPasal

CjrMenimbang,bahwaolehkarenaPermohonanPencabutanperkaraPemohondikabulkanmakaharuslahmemerintahkanPaniterauntukmencoretperkaraNomor1 /Pdt / G /2017 /PN.Cjrdaridalambuku register perkara ;Menimbang, bahwaolehkarenagugatanPenggugatdicabut,makasemuabiaya yangtimbulselamapemeriksaanperkaraharusdibebankankepadaPenggugat ;MengingatakanketentuandalamPasal 271 danPasal 272 RVsertaketentuanHukumlainnya yang bersangkutan ;MENETAPKAN4.

memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yang telahdipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohon berdomisili di Putusan nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Ckr. halaman 6 dari 12Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan AgamaCikarang.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal

Olehsebab itu Pemohon memiliki /ega/ standing dalam mengajukan permohonanaquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentinganhukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi HukumIslam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohondalam perkara ini tidak

salahsatu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penyara yang berkekalandan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwakeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf b) dan huruf (f) danpasal

berbunyi:w>s els VY solwell ~ ls> Uo e Sb us Jl wli Yoal 92V el lLlbg9Artinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan Putusan nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Ckr. halaman 10 dari 12sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka tatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal

118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADAAG/IX/2002tertanggal 22 Oktober 2002,

285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya bertempat tinggal secara hukum di wilayahKabupaten Pasaman Barat;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 merupakan fotokopi aktaautentik KTPel atas nama Ermarida yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya bertempat tinggal secara

perundangundangan oleh Pejabat yang berwenang,melainkan hanya sebagai bentuk administrasi kependudukan yang bersifatinsidentil, oleh karena itu bukti dimaksud belum mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan baru dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harusdikuatkan oleh alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 merupakan fotokopi aktaautentik KTPel atas nama Asmar yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal

285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya bertempat tinggal secara hukum di wilayahKabupaten Pasaman Barat;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 merupakan fotokopi aktaautentik Kartu Keluarga atas nama Nurbaya yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Nurbaya adalah ibu kandung

aslinyadan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danHalaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.TALUPasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, sehingga terbukti Ramlan adalah anak kandung dari Ali Akbar danNurbaya;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 merupakan fotokopi aktaautentik KTPel atas nama Ramlan yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal

Kartu Keluarga atas nama Yulisman yang telah dicocokkan denganaslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888KUHPerdata dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna, sehingga terbukti Yulisman adalah anak kandung dariAli Akbar dan Nurbaya;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 merupakan fotokopi aktaautentik KTPel atas nama Yulisman yang telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata danPasal

., tanggal 05 September 2018 tentangPenetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru pada tahappengajuan bukti oleh Pemohon, namun pemeriksaan perkara ini tidak dapatdilanjutkan karena Pemohon telah mengajukan pencabutan' ataspermohonannya tersebut tertanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutmerupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan dilakukan pada saatpemeriksaan lanjut terhadap bukti, maka berdasarkan Pasal 271 Rv danPasal 272 Rv

tersebut, permohonan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutanpermohonan perkara Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Olm., tersebut adalah tidakbertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;Penetapan No. 36/Pdt.P/2018/PN Olm, Hal 1 dari 3 hal.Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan perkara Nomor36/Pdt.P/2018/PN Olm dimaksud, maka berdasarkan Pasal 271 Rv danPasal 272 Rv, Pemohon dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dari

berperkara.Bahwatentangjalannyapemeriksaandipersidangan,selengkapnyatelahdicatatdalamberitaacarasidangdanuntukmempersingkaturaianputusaninicukupmenunjukkepadaberitaacarasidangtersebutPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsebagaimanatelahdiuraikandalambagiandudukperkara.Menimbang, bahwauntukpemeriksaanperkaraPenggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana yangdimaksudolehpasal 55 Undangundangnomor 7 tahun 1989 danpasal

,maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayarbiaya perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat Penggugat tidak ingin melanjutkan perkaranya, oleh karenanya MajelisHakim menggugurkan perkara Penggugat tersebut;Menimbang, bahwasesuaidenganketentuanPasal 148 R.Bg,danPasal 89 ayat (1)UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50tahun

Muhammad Nurmeninggal dunia, Pemohon dan Rismal bin Muhammad Nur tidak memilikibukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yangsah;Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhirukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul,dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suamidan calon isteri tidak ada halangan menikah sesuai ketentuan Pasal 8 danPasal

9 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalipermohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikanketerangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. dan masalah perkawinanmenyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, makakesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut

PerkawinanPemohon dengan Rismal bin Muhammad Nur tidaklah perkawinan yangterlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 danPasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telahterbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan

Bukti Tertulis:1.Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah dinazegling danbermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya dipersidangan, sertamateri dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat denganperkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.Dengan demikian semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formildan maiteriil pembuktian, karenanya memiliki nilai pembuktian yangsempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata danPasal 165 HIR, yang diajukan oleh Pemohon adalah

sehingga buktibukti tersebut dapat diterimasebagai alat bukti;Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon telah dinazegling danbermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya dipersidangan, sertamateri dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat denganperkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.Dengan demikian semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formildan maiteriil pembuktian, karenanya memiliki nilai pembuktian yangsempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata danPasal

sehinggabuktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon telah dinazegling danbermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya dipersidangan, sertamateri dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat denganperkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.Dengan demikian semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formildan maiteriil pembuktian, karenanya memiliki nilai pembuktian yangsempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata danPasal

sehingga buktibukti tersebut dapatditerima sebagai alat bukti;Bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon telah dinazegling danbermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya dipersidangan, sertamateri dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat denganperkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.Dengan demikian semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formildan maiteriil pembuktian, karenanya memiliki nilai pembuktian yangsempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata danPasal

Bahwa bukti P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon telah dinazeglingdan bermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya dipersidangan, sertamateri dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat denganperkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.Dengan demikian semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formildan maiteriil pembuktian, karenanya memiliki nilai pembuktian yangsempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata danPasal 165 HIR, yang diajukan oleh Pemohon adalah foto

Karena itu, Pemohon mohon agarditetapkan sebagai wali dari 4 (empat) orang anak tersebut untuk keperluanmengurus persyaratan pensiun;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwaseseorang yang bernama X, lahir di Jambi pada tanggal 30 November 1980,jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Cerai Mati, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, kKewargenegaraan Indonesia, adalah pendudukKabupaten Bungo yang bertempat kediaman di Kecamatan Pasar MuaraBungo, Kabupaten Bungo;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang

Dengan demikian, maka harusHim 9 dari 18 hlm Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Mabdinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan X, XX, XXX, XXXX danXXXXX, terdapat ikatan kekeluargaan;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

tanggal 17 Mei 2007, daripasangan suami istri X dan XX, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna (volledig bewjskracht) dan mengikat (bindende bewjskracht).Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X, jenis kelaminPerempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2007 adalah anak sah dari X danPemohon;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X,jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2018 adalah anaksah dari X dan Pemohon;Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

tanpakehadiranTergugatataupunkuasanyaMenimbang, bahwapadapersidangantanggal 08 Januari 2019KuasaPenggugatmengajukansuratpencabutangugatandalamperkaraperdataNomor 51/Pdt.G/2018/PN (Cjr.secara tertulistertanggal08 Januari201 9denganalasansetelahPenggugatmempelajaridanmembacakembaliGugatan,dalamGugatantersebutmasihterdapatkekurangansehinggaPenggugatakanmelengkapikekurangantersebut;Menimbang, bahwasetelahmemperhatikansecaraseksamasurat yangdisampaikanolehKuasaPenggugattersebutsertamen gacupadaketentuandalamPasal 271 danPasal

No.51/Padt.G/2018/PN Cjr.makaPencabutanatasgugatanperkaraperdataNomor51/Pdt.G/2018/PNCjrsudah sepatu tnyadikabulkansebagaimanaamarPenetapandibawahini ;Menimbang,bahwaolehkarenaPermohonanPencabutanperkaraPemohondikabulkanmakaharuslahmemerintahkanPaniterauntukmencoretperkaraNomor51/Pdt.G/201 8/PN Cjrdaridalambuku register perkara ;Menimbang, bahwaolehkarenagugatanPenggugatdicabut, makasemuabiayayang timbulselamapemeriksaanperkaraharusdibebankankepadaPenggugat ;MengingatakanketentuandalamPasal 271 danPasal

bahwaPenggugatdanTergugattelahberdamaidansepakatuntukmencabutperkaranya, berdasarkanhaltersebutmakaMajelis HakimberkesimpulankeinginanPenggugatuntukmencabutperkaranyadapatdikabulkan,olehkarenaitugugatanP enggugatharusdinyatakanselesaidengandicabut;Menimbang, bahwaMajelis Hakim berpendapatpencabutanpermohonanyang dilakukanolehPemohondapatdibenarkankarenatelahsesuaidenganPasal2/71 RV;Menimbang,bahwaolehkarenaperkarainitermasukdalambidangperkawinan,makasesuaidenganketentuanPasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989TentangPeradilan Agama danPasal

90 UU Nomor 3 Tahun 2006Halaman4dari7halamanPenetapanNomor 98/Pat.G/2017/PA.PPTentangPerubahanAtas UU No 7 Tahun 1989 danPasal 91 A ayat (3) UU No 50Tahun 2009 TentangPerubahanKeduaAtas UU No 7 Tahun 1989, makabiayayang timbuldalamperkarainidibebankankepadaPemohon yangbesarnyasebagaimanatercantumdalamamarputusanini;Mengingatsegalaketentuanketentuanhukum yangberkaitandenganperkaraini;MENETAPKAN1.

., serta Pasal 3, Pasal 5 danPasal 20 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumDisamarkan dan almarhumah Djuraidah adalah suami istri yang menikah padatanggal 7 Februari 1969;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P16, P.17, P18dan P.19 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan denganaslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim

atas nama Puri Masitah (Termohon II) yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteralcukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat buktiyang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatsebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 danPasal 20 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alatbukti tersebut menerangkan identitas dan alamat domisili Termohon Il;Menimbang bahwa bukti P.8

dan P.22 berupa fotokopi KTP dan KartuKeluarga atas nama Weny Maknunah (Termohon Ill) yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang untuk itu, telan dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakanalat bukti yang memiliki Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatsebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 danPasal 20 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alatbukti tersebut menerangkan identitas dan alamat

No. 23/Pdt.G/2022/PA.TRyang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatsebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 danPasal 20 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NurulThursinah, Hero Subhan, Puri Masitah, Weny Maknunah, Dini Laila,Abdurrahman dan Nurchalis (Para Pemohon dan Termohon) adalah anakkandung dari almarhum Disamarkan (Pewaris) dan Djuraidah;Menimbang bahwa bukti P.23 dan P

.24 berupa fotokopi Kutipan AktaKematian atas nama Disamarkan dan Djuraidah, yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteralcukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat buktiyang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatsebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 danPasal 20 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Termohon dan keberadaan Termohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yang telahdipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohon berdomisili diKabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan AgamaCikarang.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal

Oleh sebab itu Pemohon memiliki /ega/l standing dalam mengajukanpermohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dankepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi HukumIslam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohondalam perkara ini tidak

salahsatu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalandan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwakeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf b) dan huruf (f) danpasal

dengan ibarat dalam kitabAhkamul Quran Juz II halaman 405 yang berbunyi:Ad Ga Valle og cin ald Cabucall alse Gye aSla coll 54 CyArtinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal

118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengjijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon; Putusan nomor 1598/Pdt.G/2017/PA.Ckr. halaman 10 dari 13Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung

Bahwauntukmempersingkaturaianputusanini, makaditunjuksegalahal yangtercantumdalamBeritaAcaraSidangsebagaibagian yang tidakterpisahkandenganputusanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang,bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanatelahdiuraikan di atas;Menimbang, bahwaPemohondanTermohontelahdatangmenghadapkepersidangan,selanjutnyaberdasarkanketentuanPasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telahdiubahsebanyakdua kali denganUndangundangNomor 3tahun 2006 danUndangundangNomor 50 tahun 2009 danPasal

penyelesaianperkaramelaluijalanlitigasiadalahalternatifterakhirpenyelesaianperkara(ultimumremedium), makaasasperadilan di Indonesialebihmengedepankanusahapenyelesaiansengketasecaradamai di antarapihakpihak yangberperkaradibandingkanpenyelesaiansengketamelaluilitigasi,apalagidalampersoalansengketakeluarga (perceraian), halinisesuaidenganamanatPasal 82UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yangtelahdiubahsebanyakdua kali denganUndangundangNomor 3 tahun 2006 danUndangundangNomor 50 tahun 2009 danPasal

Tergugat sebagaimana dikehendakioleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jopasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidakberhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.Menimbang, bahwakarenausahaperdamaiantidakberhasil,makapemeriksaanpokokperkaraselanjutnyadilaksanakandalamsidangtertutupuntukumumsesuaiketentuanPasal 68 ayat (2) danpasal

80 ayat (2) UndangundangNomor. 7Tahun 1989 danPasal 33 PeraturanPemerintahNomor. 9 Tahun = 1975,diawalidenganpembacaangugatantertanggal 29 Mei 2012 yang isinyatetapdipertahankan oleh Penggugat.Menimbang,bahwaTergugattidakdatangmenghadapdipersidanganataujugatidakmenyuruh oranglain sebagaiwakil /kuasanyaataupunmengirimkansuratmeskipuntelahdipanggildenganresmidanpatutseuaidenganketentuanPasal 27 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun1975,makadengandemikianketidakdatanganTergugattidakberalasanhukum,olehnyadianggaptelahmengakuisemuadalilgugatanPenggugatdanperkaranyadapatdiputusdenganversteksesuaiketentuanPasal

UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yangtelahdiubahterakhirdenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 danpasal 22 ayat(2) PeraturanPemerintahnomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi (Abdul RajabBiflescssissassec ) SCDARAL sississsimamesces sa amxamas , Saksi 2 (Purwati binti Sukarji)SCDAGQAL sccccsswansonswenscece telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secaraterpisah didalam persidangan yang isinya saling bersesuaian antara yang satu denganlainnya pada pokoknya bahwa antara

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan yang telah ditentukan, maka dengan didasarkan kepada ketentuanpasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal

Pasal 91A Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semuabiaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pat.P/2022/PA. TgrsNomor 3 Tahun 2006 jo.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukansecara resmi dan patut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yangberkepentingan terhadap perkara a quo tidak hadir' dipersidangan sehingga Pemohon dinilai sebagai pihak yangtidak sungguhsungguh serta tidak ingin melanjutkanperkaranya dengan mempergunakan haknya di depanpersidangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 danPasal 126 HIR, Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (

No.999/Pdt.G/2011/PAJBperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo.Pasal 91A Undangundang Nomor 50 tahun 2009 serta PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkarainit dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;Mengingat, bunyi pasal pasal dari peraturan perundangundangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkaraint;MENGADIL 1.

tersebut dibenarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa pencabutan perkara diatur dalam Reglement op deBurgerlijke Rectsvordering (Rv), yaitu dalam Pasal 271 Rv yang menyebutkanbahwa Penggugat dapat mencabut Perkaranya asal hal itu dilakukan sebelumdiberikan jawaban oleh Tergugat serta Pasal 272 Rv akibat pencabutan perkaramaka keadaan kedua pihak dikembalikan seperti semula serta pihak yangmencabut perkara berkewajiban untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv danPasal

sederhana tersebut haruslah dicoret dari daftar registeryang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaaha;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugatdikabulkan dan perkara perdata gugatan sederhana ini telah dicabut, makasebagaimana ketentuan dalam Pasal 272 Rv, Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya telahdihitung sementara hingga penetapan ini dibacakan dipersidangan;Memperhatikan Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) danPasal