Ditemukan 74438 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : digugur dibuat diduga daigugat diingat digayat diguna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2005 — Upload : 03-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407K/PDT/2004
Tanggal 22 Agustus 2005 — Ni Wayan Sri Asih ; Setyadi Tedjamulia
119 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi bukan pemilik daripadabangunanbangunan yang digugat oleh Tergugat Rekonpensi dalamgugatan Konpensi, tapi bangunanbangunan milik Ni Nengah Renyan yangsekarang diwarisi oleh Ni Ketut Renyan sebagai ahli waris Ni NengahRenyan (alm);9.
    Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum acara dan hukum pembuktiankarena dilihat dari gugatan Termohon kasasi jelas sekali gugatannya kabur/tidak jelas, yaitu mengenai subyek hukum yang digugat (Pemohon Kasasi)bukan pemilik dari pada rumah obyek yang digugat, tapi rumah/obyekhukum milik orang lain yaitu milik Ni Nengah Renyan (alm ) ;.
    hukum danputusannya (Onvoldoende Gemotiveerd) dan melanggar hukum pembuktiankarena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar tidakdipertimbangkan mengenai subyek hukum Ni Ketut Renyan ahli waris NiNengah Renyan (alm) yang telah mewarisi obyek sengketa sesuai putusanPenetapan Pengadilan Negeri Gianyar No. 18/Pdt.G/1988/PN.Gir (Videsurat bukti T.8 sampai dengan 1.13), berarti secara hukum PengadilanNegeri Gianyar harus menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapatditerima, karena obyek yang digugat
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama Perceraian
Register : 21-03-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 03-04-2013
Putusan PA MERAUKE Nomor 65/Pdt.G/2012/PA.Mrk.
Tanggal 29 Mei 2012 — - PENGGUGAT - DIGUGAT
113 — 46
  • - PENGGUGAT- DIGUGAT
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 4 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : IRAWAN CHANDRA SUTANTO
Terbanding/Tergugat : ADITYANINGRUM DALAM HAL INI DIGUGAT UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN SELAKU WALI IBU DARI ANAKNYA YANG BELUM DEWASA BERNAMA NATHAN MISCHA SUTANTO
102 — 96
  • Pembanding/Penggugat : IRAWAN CHANDRA SUTANTO
    Terbanding/Tergugat : ADITYANINGRUM DALAM HAL INI DIGUGAT UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN SELAKU WALI IBU DARI ANAKNYA YANG BELUM DEWASA BERNAMA NATHAN MISCHA SUTANTO
    ., Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat diDesa Ngembalkulon Rt. 01 Rw. 01 No. 30 KecamatanJati Kabupaten Kudus, Kode Pos 59341, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;Melawan:Adityaningrum, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir:Surakarta, 9 Mei 1986, Agama Islam, bertempat tinggaldi JI Derkuku Nomor 8, Kelurahan Manahan Rt. 03 Rw.06 Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, dalamhal ini digugat untuk dirinya
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
IRAWAN CHANDRA SUTANTO
Tergugat:
ADITYANINGRUM DALAM HAL INI DIGUGAT UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN SELAKU WALI IBU DARI ANAKNYA YANG BELUM DEWASA BERNAMA NATHAN MISCHA SUTANTO
207 — 69
  • Penggugat:
    IRAWAN CHANDRA SUTANTO
    Tergugat:
    ADITYANINGRUM DALAM HAL INI DIGUGAT UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN SELAKU WALI IBU DARI ANAKNYA YANG BELUM DEWASA BERNAMA NATHAN MISCHA SUTANTO
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 17-06-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 13 Oktober 2015 — PT. ANUGERAH ALAM SEJAHTERA KETUA POKJA ULP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
336 — 293
  • DALAM EKSEPSI :- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Oleh karena itu Surat Pengumuman Berita Acara Hasil PelelanganNomor : 631/BP2MPD/ULPA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangPekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau KijangSanglar,Kecamatan Reteh yang mengarahkan ke Perusahaan PT.
    Objek Yang Digugat Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara1.11.2..
    Berita Acara Hasil Pelelangan yang digugat olehPenggugat bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara dan tidak bersifat final, karena Berita Acara HasilPelelangan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yangdilakukan oleh POKJA A Unit Layanan Pengadaan KabupatenIndragiri Hilir(ULP) Tahun Anggaran 2015 ;Bahwa objek yang digugat oleh Penggugat yaitu Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 631/BP2MPD/ULPA/V/2015,tanggal 27 Mei 2015, tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan RuasPulau Kijang
    Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara,berita acara hasil pelelangan yang digugat oleh Penggugat bukandilakukan oleh badan /Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak bersifatfinal, Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan, tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibathukum bagi orang atau badan hukum akibat dikeluarkannya BeritaAcara Hasil Pelelangan tersebut ;2.
    Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lainyang terkait ;MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Objek yang digugat bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan gugatan Penggugattidak diterima ;2.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat:
1.ASTRID T. MOOY NISNONI
2.WEKLIEF NISNONI
Tergugat:
DONNA A. E. CONNIE NISNONI alias CONIE NISNONI
154 — 66
  • gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
  • Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menyatakan hukum bahwa Benar Almarhumah ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI sudah meninggal tanggal 30 Maret 2017;
  • Menyatakan hukum Gugatan perkara perdata Nomor: 141/Pdt.Plw/2017/PN.KPG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupng Kelas IA tanggal 22 Juni 2017 Almarhumah ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI sudah meninggal dari tanggal 30 Maret 2017 IKUT DIGUGAT
    ;
  • Menyatakan hukum Tergugat CONNIE NISNONI dalam perkara Nomor: 141/Pdt.Plw/2017/PN.KPG sebagai Turut Tergugat XI adalah Benar Ikut Digugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga kini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-05-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2016/PTUN.YK
Tanggal 1 September 2016 — Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv, warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Tamansiswa 153 Kota Yogyakarta, Pekerjaan Advokat; Untuk selanjutnya disebut sebagai..........PENGGUGAT; M E L A W A N Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Malioboro 52-54, Kota Yogyakarta;
506 — 305
  • M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
    YK9.10.gugatan pada 2 Mei 2016, sehingga masih dalam jangka waktu 90 harisejak mengetahui obyek yang digugat adalah sebuah KTUN atausetidaktidaknya sebagai Diskresi; Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Instruksi Wakil Kepala DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/V/A/1975 pada tanggal 10 Maret2016, sehingga pada tanggal tersebut baru diperoleh kepastianhukum kalauInstruksi Wakil Kepala Daerah Daerah IstimewaYogyakarta No.
    Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.a.
    Objek sengketa tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negarayang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Karena antara title gugatan, posita dan petitum tidak sesuai;3.
    Menimbang bahwaoleh karenanya eksepsi Tergugat tentang objek sengketa tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat diPengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasar hukum dan haruslahditerima, dengan demikian eksepsi selanjutnya tidak relevan lagi untukdipertimbangkan; DALAM POKOK PERKARA, ==" =Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objeksengketa sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha
    Pasal 87 Jo Pasal 1 angka 7 danangka 9 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan serta ketentuan lain yang terkait; nanan nance M ENGADILI DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa sengketa tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan Nomor 8/G/2016/PTUN. YKDALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 07-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 April 2014 — CV. KARTINI MAS vs KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
146 — 77
  • DALAM PENUNDAAN :---------------------------------------------------------------------------Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;----------------------------------------------------------------------------------------II.Dalam.II. DALAM POKOK PERKARA :--------------------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----------------------------------------------2.
    rn rr rr rc rc csrrtlchfcesl aflafs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid8413094 =H rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid14447525par listtextpardplainltrpar s21 rtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid2507279charrsid14447525 hichafldbchaf31505lochfl1.tabpard ltrpars21qj fi36011360ri0s1480slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols4adjustrightrin0O1in360itap0Opararsid10306099contextualspace rtlchfcsl aflafs24ltrchfcsO flfs24insrsid2507279charrsidl 4447525hichaf1dbchaf31505lochf1lBahwa Obyek Sengketa yang digugat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
795 — 329

  • DALAM PENUNDAAN :

    - Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan penggugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

    2.

    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara1.
    ;Menimbang, bahwa terhadap prinsip ex tunc tersebut dapat terjadipengeculianpengecualian, antara lain : dalam hal Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi dalam proses tersebut; telah terjadi perubahan Peraturan yang berlaku mundur sampai saat sebelumdikeluarkan keputusan yang digugat itu; Telah terjadi perubahan pendapatpendapat mengenai hukum, terutamaperubahan dalam jurisprudensi; (Indroharto, Usaha Memahami Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Penerbit Sinar Harapan, hal
    121);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum sebagaimanatelah diuraikan diatas, dalam hal Tergugat telah secara tegas menyatakan bahwaSurat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam pemeriksaan perkara initelah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, sehingga hal tersebut telah sesuai danmemenuhi apa yang dituntut oleh para Penggugat dalam gugatannya yaitupernyataan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang digugat dan kewajibankepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang digugat
    ini menurut hemat MajelisHakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 UndangundangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada paraPenggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara Yang digugat
    sepanjang ada relevansinya dengansengketa a quo, sedangkan untuk dalildalil dan suratsurat bukti yang tidakrelevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; Mengingat, UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo UndangUndangNomor : 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta Peraturan PerundangUndangan lain yang terkait;MENGADILIDALAM PENUNDAAN Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Tanah
Putus : 18-04-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 115/Pdt.G/2012/PN KPJ
Tanggal 18 April 2013 — 1. A F I F A H : PENGGUGAT I, 2. MUHAMMAD, AS : PENGGUGAT I, 3. BACHROWI : PENGGUGAT III. Diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu, SUGENG, SH., Advokat, M E L A W A N 1. H. SULIWAN : TERGUGAT I, 1. R O D E’ I : TERGUGAT II.
109 — 123
  • M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI - Mengabulkan eksepsi Tergugat I ; - Menyatakan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang lengkap pihak yang digugat ; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
    M Hum dkk cacat hukum dantidak sah karena yang digugat melakukan perbuatan melawanhukum adalah H. SULIWAN bukan Ketua BPD Desa Sumberkerto,Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahtanah peninggalan orang tua Para Penggugat bukan tanah kasDesa Sumberkerto ;Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tersebut,Tergugat mengajukan duplik tertanggal O9 Januari 2013 yang padapokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya.
    SULIWAN pantas danlayak didampingi serta diwakili oleh Bagian Hukum Setda KabupatenMalang karena : Tergugat digugat dalam jabatannya sebagai Ketua BPD DesaSumberkerto, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, dengandemikian berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka H.
    M Hum dkk cacat hukum dantidak sah karena yang digugat melakukan perbuatan melawanhukum adalah H. SULIWAN bukan Ketua BPD Desa Sumberkerto,Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahtanah peninggalan orang tua Para Penggugat bukan tanah kasDesa Sumberkerto ;Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tersebut,Tergugat mengajukan duplik tertanggal O09 Januari 2013 yang padapokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya.
    SULIWAN pantas danlayak didampingi serta diwakili oleh Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Malang karena Tergugat digugat dalam jabatannya sebagaiKetua BPD Desa Sumberkerto, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang,dengan demikian berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, maka H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 529/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Agustus 2022 — Penggugat:
DWI ASRURODHI
Tergugat:
1.DIREKTUR UTAMA PT.PLN (PERSERO)
2.Kepala PLN UP3 Tanjung Priok
79 — 20

  • MENGADILI:

    Tentang Eksepsi :

    • Menerima Eksepsi Para Tergugat perihal error In persona tentang salah subjek hukum yang digugat ;

    Tentang Pokok Perkara :

    • Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.1.997.000.00,- ( satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah )
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
ARSON
Tergugat:
Koperasi Ruwa Jurai Sungai Niru
104 — 42

  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI

    Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kurang pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
    2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
    Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak yang Digugat (Plurium LitisConsortium)Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditemukan adanyaketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatan, dimanadalam gugatanya tidak menarik Negara maupun Badan Hukum Lain(PTPN VII Unit Sungai Niru dan PT Budi Gada Perkasa) sebagai pihakTergugatPenggugat dalam gugatannya tidak menguraikan adanya perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Negara namun pada Petitum Nomor4 pada lembar terakhir gugatannya Penggugat
    Pig.2.Eksepsi kurang lengkapnya pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium)karena pihak PTPN VII Unit Sungai Niru dan PT Budi Gada Perkasa tidakdiajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sedangkan dalam positagugatan Penggugat menceritakan adanya peristiwa hukum yang melibatkanPTPN VII Unit Sungai Niru dan PT Budi Gada Perkasa, selain itu dalampetitumnya Penggugat juga mengajukan dalil dan tuntutan kepada Negaraberupa pembebanan biaya perkara;Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur
    hukumnya tidak dapat dipisahkan dari badan usahainduknya;Menimbang, bahwa merujuk pada azas peradilan sederhana, cepat danbiaya ringan oleh karenanya dalam ketentuan Pasal 81 Undangundang Nomor2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrialmenentukan bahwa gugatan perselisinan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat Pekerja bekerja, sehingga tidak realistis apabilasuatu badan usaha yang hendak digugat
    dengan alamat kantorpusat yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha saja danmengesampingkan alamat unit bisnis tempat Pekerja melaksanakan pekerjaan,oleh karenanya mengingat alamat yang dicantumkan Penggugat dalamgugatannya adalah benar alamat unit bisnis dan kantor pusat Tergugat, makamenurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak error in personakarena keliru dan salah alamat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat angka 2yang menyatakan kurang lengkapnya pihak yang digugat
    gugatan Penggugat kurang dariRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkarayang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara denganjumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Tergugat tentang kurang pihak yang digugat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat:
PT. Surya Gatrawira
Tergugat:
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang
113 — 96

  • MENGADILI

    Eksepsi:

    - Menerima eksepsi Tergugat tentang Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat;

    Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 482/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
HERMAN
Tergugat:
PT. MONSPACE MEGA INDONESIA Cabang Indonesia
13 — 0

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi :

    • Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona);

    Dalam Pokok Perkara :

    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijverklaard);
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 482/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
HERMAN
Tergugat:
PT. MONSPACE MEGA INDONESIA Cabang Indonesia
102 — 45

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi :

    • Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona);

    Dalam Pokok Perkara :

    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijverklaard);
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;
      Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error InPersona). Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatanterhadap MONSPACE MULTINATIONAL CORP Pusat MALAYSIA Cg.PT. MONSPACE MEGA INDONESIA Cabang INDONESIA, dan dengandemikian dapat diartikan secara jelas bahwa Penggugat menganggapbahwasanya PT.
      Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error InPersona);2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmateri eksepsi dari Tergugat tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam eskepsinya point kesatu, Tergugatmendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat(Error In Persona), dengan alasan bahwa Tergugat ic. PT.
      MONSPACE MEGA INDONESIA sebagai pihakdalam perkara a quo adalah salah sasaran dan tidak memiliki hubungan hukumdengan MONSPACE MULTINATIONAL CORP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah SalahSasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona), dalam arti Penggugat telahsalah sasaran dengan menarik PT. MONSPACE MEGA INDONESIA sebagaipihak.
      Oleh karena itu, beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus Perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah SalahSasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona), maka cukup beralasan menuruthukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat diterimamaka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata
      Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka tentangpokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan sendirinya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, makaPenggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, RBg dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah SasaranPihak Yang Digugat
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 483/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
SUHENDRY
Tergugat:
PT. MONSPACE MEGA INDONESIA Cabang Indonesia
88 — 7

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi :

    • Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona);

    Dalam Pokok Perkara :

    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijverklaard);
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 03-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Pbr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.fitri dawati
2.lendrawati
3.gustina
4.omri nurlince tambunan
5.Drs roswita
6.elendrawati jaafar
7.sri rahayu ahmad
8.Anita No'aini
Tergugat:
8.Lurah Kulim
9.Harry Wahyudi
10.Yuswiriadi
11.Agustrio Wiriyanto
12.Rachmaddona
13.Yusniwati
14.Benny Fernando Gunanwan
15.Kantor Pertanahan Kotan Pekanbaru
51 — 11

  • MENGADILI:

    Dalam Provisi;

    • Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;

    Dalam Eksepsi;

    • Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tentang gugatan kurang lengkap para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium);

    Dalam Pokok Perkara;

    • Menolak
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 20 Juli 2022 — Penggugat:
Polianto Eddy
Tergugat:
Supriadi
75 — 19

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI;

    1. Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat keliru menarik pihak yang harus digugat;

    DALAM POKOK PERKARA;

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 29/B/2015/PT.TUN.SBY
Tanggal 5 Maret 2015 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA. vs IRSJAD SJAM, S.H
118 — 34
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ; ----MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Yang Digugat ;---DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan kabur( obscuur libel ) ;---DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;---------------------------2.
    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat,bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Pembanding tidak melanggarketentuanketentuan hukum yang berlaku di bidang pendidikan khususnya ketentuanPasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013, sehinggagugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karena ituharus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, makaPermohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Yang Digugat
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :e Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Yang Digugat ;DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan kabur( obscuur libel ) ;Hal. 31 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;2.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbs
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
ISMED
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia. Cq. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat . Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kepri)
2.Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
75 — 9

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi

    1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Exceptio litis pendentis/sub-judice (Sengketa yang digugat penggugat masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya (under judicial consideration));

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya