• Menyatakan Terdakwa ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memasukkan hewan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

  penyakit hewan karantina,hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme penggangguHalaman 1 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PNTjbtumbuhan karantina kedalam wilayah Negara Republik Indonesiatanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negaratransit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yangtergolong benda lain, yang dilakukan tindak melalui tempattempatpemasukan yang telah ditetapkan, dan tidak dilaporkan

  penyakit hewan karantina,hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme penggangguHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PNTjbtumbuhan karantina kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpadilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong bendalain, yang dilakukan tidak melalui tempattempat pemasukan yang telahditeetapkan, dan tidak dilaporkan

  kepada petugaskarantina pertanian di Pelabuhan Internasional Tanjungbalai, jika terjadipemasukan hewan hidup termasuk ayam ke wilayah layanan TanjungbalaiAsahan tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan hewan dari negaraasal dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantinapertanian maka dilakukan tindakan penahanan terhadap hewan hiduptersebut dan jika berasal dari negara yang tidak bebas dari penyakit HighlyPathogenic Avian Influenza (HPAI) dilakukan pemusnahan;Bahwa sesuai Peraturan

  Bahwa pemasukan hewan hidup dapat dilaporkan kepada petugaskarantina pertanian di Pelabuhan Internasional Tanjungbalai, jika terjadipemasukan hewan hidup termasuk ayam ke wilayah layanan TanjungbalaiAsahan tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan hewan dari negaraasal dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantinapertanian maka dilakukan tindakan penahanan terhadap hewan hiduptersebut dan jika berasal dari negara yang tidak bebas dari penyakit HighlyPathogenic Avian Influenza (HPAI

  Menyatakan Terdakwa ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR binRUSLI THAMRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memasukkan hewankedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikatHalaman 21 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PNTjbkesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugaskarantina" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

• Karimun atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun, telah Barang siapa dengan sengaja melakukanmemasukkan setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina ke dalamwilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negaraasal dan negara transit bagi bahan asal hewan dan tidak dilaporkan dan diserahkankepada petugas karantina di tempattempat untuk keperluan tindakan karantina,Perbuatan tersebut

  Balai Karimun;e Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenaiadanya kegiatan memasukkan/membawa barang berupa daging kerbau yangberasal dari Luar Negeri Tanpa dilengkapi Sertikat Kesehatan Bahan AsalHewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan, yakni di Pelabuhan Cargo Taman Bunga;e Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama saksi Arif Budiman langsungmelakukan penyelidikan dengan mendatangi Pelabuhan Cargo Taman Bungayang terletak

  Namun setelahditanyakan Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan menanyakan mengapatidak dilaporkan kepada Petugas Karantina pertanian, saksi Hoyong Liza Als.Oyong Bin Amir tidak dapat menjawabnya dan tidak dapat menunjukan/memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal daging kerbau tersebut;Bahwa kemudian saksi juga menanyakan, darimana daging kerbau tersebutberasal? Dan saksi Hoyong Liza Als.

  Balai Karimun;e Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenaiadanya kegiatan memasukkan/membawa barang berupa daging kerbau yangberasal dari Luar Negeri Tanpa dilengkapi Sertikat Kesehatan Bahan AsalHewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan, yakni di Pelabuhan Cargo Taman Bunga;e Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama saksi Astim langsungmelakukan penyelidikan dengan mendatangi Pelabuhan Cargo Taman Bungayang terletak tidak

  Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Bin SAKIRIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memasukkan Media PembawaHama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara RepublikIndonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal danNegara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepadaPetugas Karantina di Tempattempat Pemasukan Untuk Keperluan TindakanKarantina; 2.

• M E N G A D I L I Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk sebagian; Menyatakan Termohon-termohon tidak melanjutkan penyidikan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan; Menyatakan Termohon-termohon wajib melanjutkan penyidikan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan ; Membebankan biaya perkara kepada Termohon-termohon sejumlah : NIHIL;

  KuasaHukum Dari Muhammad Torig yaitu LutfiWalidani SH, dan masyarakat anggota YayasanTeladan , puluhan orang termasuk anggotaanggota yang tertera namanya dan tandatangannya pada surat yayasan teladan Il, tertanggal pematang Rambe, 06 April 2009nomor : PP/MIS.TL.II/PR2009 (surat palsu/ Tanda Tangan Dipalsukan)).......Kejadian tersebut, telah berulangulang dilaporkan kepada L.KA POLSEK LABUHAN RUKU,2. KA POLRES ASAHAN 3.

  Polda Sumut tidak dapat melakukan pemeriksaan secara laboratoriskarena surat yang asli yang diduga dipalsukan tidak dilampirkan atau hingga saat inibelum ditemukan oleh Penyidik.11.Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sesuaiNomor : K/ 657.F /1/ 2013 / Reskrim tanggal 25 Januari 2013.Bahwa dengan adanya upayaupaya atau tindakan yang telah dilakukan TermohonTermohon dapat disimpulkan bahwa TermohonTermohon secara nyata dan jelas tidakpernah menelantarkan perkara yang dilaporkan

  diuraikan Pemohon dalampermohonannya yang telah diuraikan diawal putusan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah untukmenegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasanpasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalahdengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundangundangan, agar dapatdipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum TERMOHON melakukanpenyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan

  melalui kuasahukumnya masingmasing di persidangan telah menyatakan bahwa dalam perkarapraperadilan ini tidak ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ;Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan praperadilanyang pertama dengan putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima denganpertimbangan oleh pengadilan bahwa permohonan pemohon masih premature untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Termohontermohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwadalam hal penyidikan suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan

  merupakan hak dari Pemohon dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena itu telah ternyata Termohontermohon (Penyidik)dalam praperadilan tidak melanjutkan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yangdilaporkan oleh Pemohon dalam Praperadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, Pengadilan sebagaipengawasan horizontal terhadap Termohontermohon dalam praperadilan menyatakanTermohon dan Termohon II sebagai atasan Termohon , wajib melanjutkan penyidikanperkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan

• Faktur warna putih no. 0003821 tanggal 09 Juni 2020 Toko Kerinci Ban sebanyak 5 Pcs total Harga Rp. 2.555.000,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN ).
• Faktur warna putih no. 0003160 tanggal 11 september 2019 toko Rama Ban sebanyak 12 Pcs total Harga Rp. 5.237.612,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN).

• Faktur warna putih no. 0003160 tanggal 23 oktober 2019 toko Rama Ban Sebanyak 18 Pcs Total Harga Rp. 8.094.068,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN).
• Faktur warna putih no. 0003167 tanggal 23 Oktober 2019 toko Rama Ban sebanyak 16 Pcs Total Harga Rp. 8.185.616,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN).

• Faktur warna putih no. 0003187 tanggal 3 Desember 2019 toko Rama Ban sebanyak 4 Pcs Total Harga Rp. 2.680.000,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN).
• Faktur warna putih no. 0003186 tanggal 3 Desember 2019 Toko Rama Ban sebanyak 28 pcs Total Harga Rp. 15.059.024,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN).

• Faktur warna Putih no. 0003615 tanggal 12 Maret 2020 Toko Rama Ban Sebanyak 12 Pcs Total Harga Rp 5.820.000,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN ).
• Faktur warna putih no. 0003628 tanggal 30 April 2020 Toko Rama Ban sebanyak 12 Pcs Total Harga Rp. 6.241.000,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN ).

• Faktur warna merah no.0003819 tanggal 6 Agustus 2020 Toko Rama Ban sebanyak 27 pcs Total Harga Rp. 15.308,510,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN ).
• Faktur warna putih no. 0004000 tanggal 20 Mei 2020 Toko Pass Ban sebanyak 4 Pcs Total Harga Rp. 1.648.000,- ( Faktur yang tidak dilaporkan RESKY GUNAWAN ).

• - Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap perkara pidana yang dilaporkan Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor LP/140/II/2015/SKPT III tanggal 06 Februari 2015

  Akan tetapi setelahadanya Laporan Polisi Nomor : LP/140/I/2015/SPKT Ill tanggal 06Putusan No. 36/Pra.Pid/2016/PN.MdnHalaman 1222.23.Februari 2015 yang dilaporkan Pemohon, Bupati Tapanuli Tengahmenyatakan kepada Termohon bahwa Pemohon membukalahanperkebunan di luar lokasi yang diizinkan. Pernyataan Bupati TapanuliTengah tersebut sama sekali tidak pernah disampaikan kepadaPemohon.

  Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon terhadap perkara pidana yang dilaporkan Pemohondalam Laporan Polisi Nomor : LP/140/I/2015/SPKT Ill tanggal 06 Februari2015.3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum penyidikanperkara pidana yang dilaporkan Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor :LP/140/IV72015/SPKT Ill tanggal 06 Februari 2015. hingga pelimpahanTersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum4.

  Tidak sah dan batal demi hukum Penghentian Penyidikan yang dilakukanTermohon terhadap perkara pidana yang dilaporkan Pemohon dalamLaporan Polisi Nomor Nomor : LP/140/I/2015/SPKT Ill tanggal 06 Februari2015;2.

  Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon terhadap perkara pidana yang dilaporkan Pemohondalam Laporan Polisi Nomor LP/140/I/2015/SKPT Ill tanggal 06 Februari2015:3.

  Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum penyidikanperkara pidana yang dilaporkan pemohon dalam Laporan Polisi NomorLP/140/IV2015/SPKT Ill tanggal 06 Februari 2015 hingga pelimpahanTersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;Putusan No. 36/Pra.Pid/2016/PN.MdnHalaman 624.

• MENGADILI :

  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP/SP3) Nomor : SPPP/3/VI/2022/Reskrim tertanggal 06 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
  3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor : LP. B / 287 / X / 2021 / SPKT.

  Kriminalitas / Polres Sanggau / Polda Kalbar tanggal 21 Oktober 2021;

• Memerintahkan untuk perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor : LP. B / 287 / X / 2021 / SPKT. Kriminalitas / Polres Sanggau / Polda Kalbar tanggal 21 Oktober 2021 untuk dialihkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Kalimantan Barat ;
• Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

• 1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
  2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus 2019 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah sah dan berdasar hukum;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

• • Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STT/15/XI/2022/SUMSEL/POLSEK CAMBAI Tanggal 10 November 2022 kejadian Pencurian yang dilaporkan oleh Tersangka EDI IRAWAN Bin SUPLI.
  • Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/XI/2022/SUMSEL/PBM/SEK CAMBAI tanggal 10 November 2022 kejadian pencurian yang dilaporkan oleh Tersangka EDI IRAWAN Bin SUPLI.
  • Berita Acara Sumpah Tersangka EDI IRAWAN Bin SUPLI atas laporan kejadian pencurian.

• Berita Acara Introgasi laporan kejadian pencurian yang dilaporkan oleh Tersangka EDI IRAWAN Bin SUPLI

Terlampir pada berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• 1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
  2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus 2019 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah sah dan berdasar hukum;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

  tindak pidana;Bahwa Penghentian penyidikan oleh Termohon tanpa adanyaketerangan dari saksi ahli dan tanpa adanya alasan yang jelas dantelah melanggar Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang konsekuensiYuridis yang mengakibatkan Termohon melakukan penghentianterhadap kasus yang ditanganinya;Bahwa oleh karena itulan dalam permohonan Praperadilan ini yangpatut dan perlu diperiksa dan dipertimbangkan adalah apakahtindakan Termohon yang melakukan penetapan Penghentianpenyidikan atas Laporan tindak pidana yang dilaporkan

  Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan TermohonPraperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus2019 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah tidak sah dantidak berdasar hukum;.

  Tanaman sengon yang diduga dicuri menurut pengakuan NAISEyang dilaporkan kepada Termohon, sesuai dengan keterangansaksisaksi yang diperiksa oleh Termohon adalah tidak ditanamNAISE;5.4.

  Pelaksanaan Gelar Perkara perkara Laporan Polisi Nomor :LP/27/Il/2019/JTM/Res.Prob tanggal 20 Februari 2019, dengankesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan oleh NAISE adalahbukan merupakan tindak pidana, dan untuk memberikankepastian Hukum maka perkara dihentikan prosesPenyidikannya;Bahwa dengan mendasari alat bukti yang diperoleh Termohontersebut di atas, terungkap fakta bahwa terdapat sengketa hak atastanah antara Pelapor (NAISE), Terlapor (GSURATI B.

  Sp.Tap/30.b/VIII/2019/Satreskrim tanggal 28Agustus 2019 tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan bukanmerupakan tindak pidana adalah sah dan benar menurut Hukum,maka dalildalil praperadilan Pemohon harus dinyatakan ditolak;Bahwa guna transparansi Penyelidikan dan Penyidikan perkaraLaporan Polisi Nomor: LP/27/II/2019/JTM/Res.Prob tanggal 20Februari 2019 sampai dengan Penghentian Penyidikan perkara,Termohon disamping melaksanakan beberapa kali gelar perkaradengan kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan

• nomor 00222 tanggal 28 Desember 2019

• 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dari sales kanvaser ke admin gudang dengan nomor 17241 tanggal 30 desember 2019
• 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dari sales kanvaser ke admin gudang dengan nomor 00223 tanggal 31 Desember 2019
• 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dari sales kanvaser ke admin gudang dengan nomor 22702 tanggal 02 Januari 2020
• 1 (satu) lembar nota bukti penjualan perhari sales kanvaser untuk dilaporkan

  ke admin finance dengan nomor 04330 tanggal 26 desember 2019

• 1 (satu) lembar nota bukti penjualan perhari sales kanvaser untuk dilaporkan ke admin finance dengan nomor 04331 tanggal 27 desember 2019
• 1 (satu) lembar nota bukti penjualan perhari sales kanvaser untuk dilaporkan ke admin finance dengan nomor 04332 tanggal 28 desember 2019
• 1 (satu) lembar nota bukti penjualan perhari sales kanvaser untuk dilaporkan ke admin finance dengan nomor 04333 tanggal 30 desember

  2019

• 1 (satu) lembar nota bukti penjualan perhari sales kanvaser untuk dilaporkan ke admin finance dengan nomor 04200 tanggal 31 desember 2019
• 1 (satu) lembar nota bukti penjualan perhari sales kanvaser untuk dilaporkan ke admin finance dengan nomor 04298 tanggal 02 Januari 2020.

• Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kematian Alm.Siga yang dilaporkan oleh FITRIANI MALIK Binti MALIK dan dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Alm.Siga meninggal tahun 1987 karena sakit; 1 (satu) lembar Surat Kematian Alm.Siga yang dilaporkan oleh Sdr.Nasrul yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang menerangkan Alm.Siga meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 karena

  lengkap makakeluarlah Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANGtSaksi NASRUL yang mengetahui perbuatan tersebut langsung melaporkan kepihak yang berwajib.Bahwa menurut Ahli waris yaitu Saksi NASRUL, Saksi DENNE, SaksiSUHADI, SITI SARIAH, dan tetangga Almarhum Siga bahwabenarAlmarhum Meninggal Pada 27 juli Tahun 1988 karena Sakit dan bukan padatahun 1987 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa.Berdasarkan buku Register Kelurahan Salekoe Surat Keterangan KematianAtas Nama Almarhum SIGA yang dilaporkan

  oleh Terdakwa denganNO.474.3/02/KSL/II/2012 Tanggal 2 maret 2012 tidak ada Tercatat di bukuRegister, sedangkan Surat Keterangan Kematian Atas nama Almarhum SIGAyang dilaporkan oleh Ahli waris yaitu Saksi NASRUL dengan NO.474.3/14/KSL/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Teregister pada No.14 di Buku RegisterKelurahan Salekoe Kota Palopo.e akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak milik dariAhli waris ke Hj.RINTANG dan Saksi NASRUL, Saksi DENNE, SaksiSUHADI, SITI SARTAH mengalami

  makakeluarlah Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANGte Saksi NASRUL yang mengetahui perbuatan tersebut langsung melaporkan kepihak yang berwajib.e Bahwa menurut Ahli waris yaitu Saksi NASRUL, Saksi DENNE, SaksiSUHADI, SITI SARIAH, dan tetangga Almarhum Siga bahwabenarAlmarhum Meninggal Pada 27 juli Tahun 1988 karena Sakit dan bukan padatahun 1987 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa.e Berdasarkan buku Register Kelurahan Salekoe Surat Keterangan KematianAtas Nama Almarhum SIGA yang dilaporkan

  oleh FitrianiMalik dan dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal2 Maret 2012 yang menerangkan almarhum SIGA meninggal tahun 1987karena sakit;e 1 (satu) lembar Surat Kematian almarhum Siga yang dilaporkan olehSdr.Nasrul yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012yang menerangkan almarhum Siga meninggal pada tanggal 27 Juli 1988karena sakit;Menimbang, bahwa ke2 (dua) barang bukti berupa surat kematian tersebuttelah disita secarah sah menurut hukum, sehingga

• Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2014.atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA ; dan b. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. dilaporkan di BARESKRIM MABES POLRI ; dan c. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDA METRO JAYA ; dan d.

  Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLRES METRO JAKARTA UTARA. adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang sama yang berasal dari Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama sehingga TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;3.

  (disingkat : LAPORAN POLISI no. 1).Bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Sdr.

  (disingkat : LAPORAN No. 1), telahdihentikan Penyidikannya (SP3) oleh Penyidik Polda Metro Jaya, karenaberdasarkan hasil penyidikan telah dinyatakan bahwa peristiwa pidanayang dilaporkan Sdr. AZHAR UMAR TIDAK CUKUP BUKTIBahwa apabila Peristiwa pidana yang dilaporkan Sdr.

  MADE DHARMA WEDA pada pokoknyamenerangkan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa laporan yang sudah disidik oleh Polisi dan sudah diproses tidakboleh dilaporkan lagi kepada polisi yang lain sepanjang tindak pidana yangdilaporkan, objek yang dilaporkan dan orang yang yang dilaporkan adalahsama ; Tindakan kepolisian dalam SOPnya adalah ketika dilaporkan harus adapertanyaan kepada pelapor apakah perkara ini sudah pernah dilaporkanatau belum ; Kalau suatu laporan sudah di SP3 oleh kepolisian, maka upaya

  Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal25 Agustus 2014.atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDAMETRO JAYA ;dan2. Laporan Polisi Nomor : LP/796/V1/2015/ Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015,atas nama Pelapor AZHAR UMAR. dilaporkan di BARESKRIM MABESPOLRI ; dan3. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/VI/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLDAMETRO JAYA ; dan4.

  Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/ Ditreskrimum, tanggal25 Agustus 2014.atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan diPOLDA METRO JAYA ; danb. Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/ Bareskrim, tanggal26 Juni 2015, atas nama Pelapor AZHAR UMAR. dilaporkan diBARESKRIM MABES POLRI ; danc. Laporan Polisi Nomor : LP/3081/V1/2017PMJ/ Dit Reskrimum, tanggal27 Juni 2017, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan diPOLDA METRO JAYA ; dand.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap dipersidangan;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
  3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 14 April 2000 tercatat pada Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh State of California, Nomor 4-2000-1900-6036 dan telah dilaporkan

  pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles Nomor Register : 10042/Kons/Leg/I/2018 pada tanggal 12 Januari 2018, yang telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada register Nomor 02/2018 tanggal 26 Januari 2018 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN.

• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PATKUR ROHMAN bin MARZUKI) terhadap Penggugat (DEWI ARYANTI binti SOBAR YUDI);
  3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang tertuang dalam laporan mediasi yang dilaporkan pada tanggal 8 Agustus 2023;
  4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00. (delapan ratus lima puluh riburupiah).

• Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantu dalam Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-08122016-0068, dari nama SURANTO diubah menjadi nama ROLIMAN, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo; ------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 201.000,-( dua ratus satu ribu Rupiah);-

• Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di Kobe, Jepang pada tanggal 06Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.

  PKWN/034/S/K/N/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan telah pula dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Laporan Perkawinan Nomor : 65/Perkawinan LN/05/2009, tanggal 15 Mei 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

  No. 146/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagai mana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut :Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan di Jepang pada tanggal 06 Oktober 2008 danperkawinannya tersebut telah dilaporkan pada kantor KonsulatJenderal Republik Indonesia

  adalah mengenaiperceraian, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanapakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan keterangansaksisaksi yang diajukan oleh Penggugat danbukti T2.A, T2.B dan T3telah terbukti bahwa di Kobe, Jepang pada tanggal 06 Oktober 2008 telahdilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kobe,Jepang dan perkawinanya tersebut telah dilaporkan

  Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yangdilangsungkan di Kobe, Jepang pada tanggal O6Oktober 2008 dantelah dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia sesuaidengan Surat Keterangan Nikah No.

  PKWN/034/S/K/N/X/2008tanggal 08 Oktober 2008 dan telah pula dilaporkan di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuaidengan Laporan Perkawinan Nomor : 65/Perkawinan LN/05/2009,tanggal 15 Mei 2009, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;3.

• MENGADILI

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005 di Kedutaan Besar Italia di Kairo, Mesir dan telah dilaporkan pada tanggal 29 Januari 2015 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dengan tanda bukti Laporan Perkawinan Nomor Register 474.2/003/2015;
  3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan

  pada tanggal 3 Maret 2005 di Kedutaan Besar Italia di Kairo, Mesir dan telah dilaporkan pada tanggal 29 Januari 2015 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dengan tanda bukti Laporan Perkawinan Nomor Register 474.2/003/2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

• Menyatakan hak asuh anak yang bernama Sean Rama Meoni, dilahirkan di Sharm El Sheikh (Mesir), pada tanggal 23 April 2005 sesuai dengan Register Akta Kelahiran di Kantor Kesehatan Sharm

  El Sheikh pada tanggal 30 April 2005 SUB NO. 67 VOL: KESATU yang telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dengan Bukti Pelaporan Nomor 474.2/026/V/2019/SLMN yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2019, berada pada Penggugat;

• Menghukum Tergugat menyediakan biaya sekolah anak di sekolah sesuai kemauan anak termasuk melanjutkan pendidikan di sekolah internasional hingga lulus, menyediakan biaya kuliah anak di universitas di luar negeri hingga

• MENGADILI:

  1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang/ terrmuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:S.PPP/08/IV/ 2021/Ditreskrimum tanggal 29 April 2021 atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/59/IV/2018/ Sektor Maulafa tanggal 29 April 2018 terhadap terlapor DARDANELIA TINENTI;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar

• Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-23122016-0040 tertanggal 27 Desember 2016, yang sebelumnya tertulis perempuan diperbaiki menjadi laki-laki, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;-------------3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,-( seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

• • Foto copy Faktur Pajak No. 011000-116.28195775 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;
  • Foto copy Faktur Pajak No. 011000-116.28195778 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;
  • Foto copy Faktur Pajak No

  . 010000-116.28195781 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;

• Foto copy Faktur Pajak No. 010000-116.28195784 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;
• Foto copy Faktur Pajak No. 010000-116.28195787 beserta copy bukti

  transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;

• Foto copy Faktur Pajak No. 010000-116.28195790 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;
• Foto copy Faktur Pajak No. 010000-116.28195793 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan

  , Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;

• Foto copy Faktur Pajak No. 010000-116.28195794 beserta copy bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan, Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran, Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;
• Fotokopi Perjanjian Sub Kontrak No. 9533-GS-SC-335 tanggal 19 Februari 2013 ;
• Fotokopi Amandemen No. 9533-GS-SC-335-AMD.6, tanggal 12 Oktober

  Out Faktur Pajak No. 010.001-16.28195781 beserta bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan/ Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran), Print Out Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;

• Print Out Faktur Pajak No. 010.001-16.28195784 beserta bukti transaksi pembelian (Invoice, Surat Jalan/ Agreeement yang berkaitan, Bukti Pembayaran), Print Out Bukti Potong PPh 23 dan SPT Masa PPN atas FP terkait dilaporkan ;
• Print Out Faktur Pajak No. 010.001